Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Ensiklopedia Social Review Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Gagasan Hukum Perspektif Hukum Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Jotika Research in Business Law
Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie
Universitas Lancang Kuning
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH II KOTA PEKANBARU Rachmat, Devie; Pratiwi, Ade; Suhendro, Suhendro
Ensiklopedia Sosial Review Vol 3, No 2 (2021): Vol. 3 No.2 Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i2.787

Abstract

In line with the government's program to encourage lending to small businesses and the weak economic class which is the largest part of the Indonesian people. So it is expected that with credit based on fiduciary system can help both credit recipients and creditors. One of the parameters of a good material debt guarantee is when the right of guarantee can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty. The specific target of this study is to explain the problem solving about the implementation of Fiduciary Guarantee Object Execution Based on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 at PT Pegadaian KantorWilayah II Pekanbaru City.
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH II KOTA PEKANBARU Devie Rachmat; Ade Pratiwi; Suhendro Suhendro
Ensiklopedia Social Review Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 No 2 Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i2.787

Abstract

In line with the government's program to encourage lending to small businesses and the weak economic class which is the largest part of the Indonesian people. So it is expected that with credit based on fiduciary system can help both credit recipients and creditors. One of the parameters of a good material debt guarantee is when the right of guarantee can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty. The specific target of this study is to explain the problem solving about the implementation of Fiduciary Guarantee Object Execution Based on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 at PT Pegadaian KantorWilayah II Pekanbaru City.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA TENTANG DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 Devie Rachmat; Yetti Yetti; Mitahul Haq
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 3 No 1 (2019): Oktober
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.953 KB) | DOI: 10.36341/jpm.v3i1.836

Abstract

Hukum nasional dalam pembentukan sistemnya yang berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, maka hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu.
Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Yelia Natasya Winstar; Devie Rachmat Ali Hasan R
Perspektif Hukum VOLUME 15 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v15i2.34

Abstract

The Fiduciary Act should provide legal protection of the parties and legal certainty, but on the other hand there are still some weaknesses of the Fiduciary Act. This paper analyzes the weaknesses of Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary and the need for revising the Act. The type of research is a normative legal research or library which includes a study of the principles of law and the systematics of law. The research uses the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis it can be concludde that it requires to revise the Fiduciary Act. Legislators should produce the law not only ensuring the legal certainty but they also can provide the law presenting justice and prosperity for the people. Revision of the Fiduciary Act is expected to provide maximum protection to the people who use the fiduciary as a guarantee agency; so that the justice will be obtained by the people to create a conducive atmosphere in the economy to increase the prosperity for them.
Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Rachmat, Devie
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.567 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1296

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan singkronisasi penafsiran hukum dalam perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI. Metode penelitian menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan singkronisasi hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI secara umum sudah terdapat kesinkronan. Namun, di dalam norma tertentu ada yang tidak diatur, seperti beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Simpulan, singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI tentang definisi perkawinan tidak menyebutkan definisi kecuali hanya ikatan perdata saja. Syarat perkawinan dalam KUHPerdata dan UUP hanya syarat saja, lalu ditafsirkan dengan KHI dengan rukunnya. Akan tetapi, kedua hukum KUHPerdata dan UUP tetap berfungsi dalam KHI. Larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya dan masa berkabung/iddah menurut KUHPerdata, UUP dan KHI mempunyai singkronisasi. Namun, pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaan, berkaitan kedudukan, pemeliharaan dan status anak ketiganya memilki kesingkronan. Terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaannya. Hanya saja dalam KHI diuraikan dalam pemeliharaan anak dan perwalian. Beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Selanjutnya, peminangan perkawinan, rukun, mahar, kawin hamil dan rujuk hanya ada dalam KHI. Hal inilah kelemahan KUHPerdata dan UUP belum bisa mencakup keseluruhan.
Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama) Rachmat, Devie; Pratiwi Susanty, Ade
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8322

Abstract

Bagaimana dalil-dalil yang dapat dijadikan landasan pasar modal syariah? bagaimana tafsir maudhu’i tentang beberapa efek pasar modal syariah? bagaimana pemikiran Muslim tentang pasar modal syariah? bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah? Agar kupasan dalam artikel ini memenuhi persyaratan ilmiah maka penulis menentukan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Pembahasan artikel ini menyimpulkan transaksi pasar modal syariah dapat dilakukan melalui: Akad jual beli surat berharga, tidak mengandung unsur riba, tidak ada kebatilan, mencari karunia Allah, bersikap amanah, saling ridho dan tidak saling mendzalimi.Telah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah adalah Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif Di PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru Suhendro, Suhendro; Rifaie, Devie Rachmat Ali Hasan; Susanty, Ade Pratiwi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 2 (2023): Penguatan Layanan Publik dan Inovasi Masyarakat untuk Pertumbuhan Riil
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i2.1407

Abstract

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepadamasyarakat ini adalah minimnya pemahaman mitra tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum peningkatan pemahaman mitra tentang kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Hasil pelaksanaan kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif, hal ini didasarkan hasil penilaian kuisioner yang dibagikan sebelum dan setelah penyampaian materi dilakukan.
Problematika Pelaksanaan Pengukuran Ulang Akibat Perbedaan Luas Tanah Yang Tertera Pada Sertifikat Dengan Luas Tanah Faktual (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) Susanty, Ade Pratiwi; Suhendro, Suhendro; Ali Hasan Rifaie, Devie Rachmat
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12300

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab perbedaan antara data yuridis dengan data fisik/data aktual dalam Sertifikat Hak Atas Tanah, dan perlindungan hukum yang sesuai. Yaitu penelitian empiris yuridis dan pendekatan kualitatif dengan teknik penjelasan deskriptif. Lokasi penelitian di Pertanahan kantor Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengukuran ulang yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara luas lahan yang tercantum dalam surat ukur dengan data faktual tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak permohonan pengukuran ulang yang belum selesai.
PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Ade Pratiwi Susanty; Devie Rachmat; Suhendro
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.46

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku secara umum dan khususnya pada perjanjian endorsement. Keabsahan perjanjian endorsement ditinjau dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian perjanjian endorsement yang memuat klausula kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian endorsement yang merupakan salah satu contoh perjanjian baku dengan melalui sistem elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan. Beberapa berpandangan bahwa perjanjian baku termasuk di dalamnya perjanjian endorsement, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena di antara para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apabila tidak terdapat klausula eksonerasi di dalamnya.
TANGGUNG-GUGAT CAMAT ATAS PENERBITAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI DASAR PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i1.126

Abstract

One of the roles of the sub-district head is to issue a Certificate of Land Compensation (CLC) for every community who conducts buying and selling transactions on the agreed plot of land. However, a problem arose over the actions taken by the sub-district head, because there was no statutory regulation that confirmed the sub-district's authority in issuing the CLC. This study uses normative legal research because it is to see the form of void norms and legal uncertainty related to the authority of the sub-district head. The results of the research obtained that there is indeed a form of legal uncertainty over the government's actions taken by the sub-district head in issuing the CLC so that the camat always interprets the form of customary law that has been happening so far. Even the camat does not have legal protection if there is a substantive or procedural error in an CLC. In conclusion, it is necessary to issue complete and concrete laws and regulations regarding the actions of the sub-district heads so far that have issued CLC for the purposes of land administration affairs for the wider community.
Co-Authors Ade Pratiwi Ade Pratiwi Susanty Ade Pratiwi Susanty, Ade Pratiwi Akbarizan Akbarizan Haq, Mitahul Maiyori, Cisilia Pratiwi Susanty, Ade Pratiwi, Ade Suhendro Suhendro Suhendro Suhendro Yelia Natasya Winstar Yetti