Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan Andi Sefullah; A Muin Fahmal; Muhammad Fachri Said
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang28

Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud dari kelanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menuju profesionalisme pegawai. Merit sistem merupakan cerminan manajemen kepegawaian yang profesional dimana penempatan pegawai dan pejabat menggunakan kompetensi kinerja dan track record sebagai alat ukur pengangkatan Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi sistem merit dalam Manajemen ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sitem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem merit dalam manajemen ASN serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan sistem merit kearah yang lebih baik. The implementation of the Act Number 5, Year 2014 on The Civil State Apparatus is entity of a sustainable successful implementation of bureaucracy reform head to officers professionalism. The Merit System is a reflection of professional staffing management. The merit system is performance assessment based on work performance. The purpose of this research is to evaluate the implementation of merit system to officers development according to the needs of South Celebes Regional Office the Ministry of Religions and the factors affecting of its implementations. It is a normatif-empiric method with qualitative approach. It is hoped to describe the implementation of merit system in civil state management and and the factors affecting of its implementations. So that it is expected to contribute ideas to the government in the study and implementation of a better Merit System.

Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Hardiman Mustakim; A Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.513 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum socio legal study research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo, terlaksana kurang efektif terutama kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD yang kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan APBD yang kurang didukung kompetensi yang memadai, dan pertanggungjawaban APBD yang memiliki unsur kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana ketiga aspek pengelolaan APBD tersebut pada umumnya dinilai oleh responden kurang efektif. (2) Faktor tingkat pendidikan, faktor pengalaman, faktor sarana dan prasarana, faktor dukungan masyarakat, dan faktor rekruitmen kurang efektif terhadap efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City. This research is legal research using socio legal study research type of law. The results showed that: (1) The effectiveness of the function of the Regional People's Representative Council of Palopo City in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City, was carried out less effectively, especially DPRD supervision activities on the preparation of the APBD that did not take into account the aspirations of the community, the implementation of the APBD was not supported. adequate competence, and APBD accountability which has policy elements that benefit both parties, where the three aspects of APBD management are generally considered by respondents to be less effective. (2) Education level factors, experience factors, facilities and infrastructure factors, community support factors, and recruitment factors are less effective on the effectiveness of the function of the Palopo City Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Alam Syah BP; A Muin Fahmal; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.909 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosilogis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan atas fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, 2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sapanang belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini di tandai dengan tidak berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku Lembaga legislasi desa. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that: 1) The function of the Village Consultative Body is everything that is done by the Village Consultative Body based on the functions and authorities of the Village Consultative Body, 2) The function of the Sapanang Village Consultative Body has not been running well as a representative of the people in the village. This is marked by the ineffectiveness of the function of the Village Consultative Body as a village legislation institution.

Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya Di Kota Palopo Sultan Alauddin Parawansa; A Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.442 KB)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi partisipasi masyarakat terhadap penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan mamahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai. The research objective to analyze the implementation of community participation in the application of Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Livestock and Its Control in Palopo City and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Livestock and Its Control in Palopo City has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been comprehensive and farmers do not fully know and understand these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is not adequate.

Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ento Mulyanto AM; A Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.608 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PTSL di Prov. Sulsel belum terlaksana secara efektif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifnya PTSL di Prov. Sulsel adalah pengumuman data fisik dan data yuridis, penerapan asas kontradiktur delimitasi, biaya pajak (BPHTB), tanah ulayat dan Sumber Daya Manusia. Sebaiknya Pemerintah melakukan sinkronisasi/harmonisasi antara PP dengan Permen atau Peraturan mengenai PTSL diatur dalam PP sehingga mempuyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Permen, melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah. The research objective to analyze the Effectiveness of Complete Systematic Land Registration in South Sulawesi Province according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 and the factors that influence it. The type of research used is empirical normative legal research. The results showed that the implementation of PTSL in Prov. South Sulawesi has not been implemented effectively. Factors that influence the effectiveness of PTSL in Prov. South Sulawesi is the announcement of physical data and juridical data, application of the delimitation contradiction principle, tax costs (BPHTB), ulayat land and human resources. It is recommended that the Government synchronize/harmonize the PP with the Ministerial Regulation or the Regulation regarding PTSL is regulated in the PP so that it has a higher degree than the Ministerial Regulation, conduct socialization/education to the community about the importance of placing, determining and maintaining land boundaries.

Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hardiyanti Hardiyanti; A Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.226 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Batas Usia Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Snaksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dari segi aparat pemerintah sudah berjalan secara efektif, namun dari segi masyarakat belum berjalan efektif disebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu Faktor Substansi hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. The research objective to analyze the application of administrative sanctions against violations of the marriage age limit and the factors that influence it. The method used in this research is the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The Effectiveness of the Implementation of Administrative Sanctions Against the Marriage Age Limit according to Law Number 16 of 2019, in terms of government officials has been running effectively, but from a community perspective it has not been effective due to the lack of strict sanctions given. (2) Factors Affecting the Effectiveness of Application of Administrative Sanctions Against Marriage Age Limits According to Law Number 16 of 2019 namely Legal Substance Factors, Law Enforcement Factors, Law Enforcement Facilities and Infrastructure Factors, and Community Legal Culture Factors.

Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia Azwar Amiruddin; A Muin Fahmal; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.202 KB)

Tujuan peneltian menganalisis prosedur pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta Untuk menganalisis. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi Wajib Pajak, an: Haji Baji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Prosedur dalam Putusan pengadilan atas sengketa pajak nomor 010333.88/2020/PP Pemeriksa Pajak telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK Tatacara Pemeriksaan pada Pasal 42 dan 43 mengenai, pemenuhan hak waktu menyampaikan surat tanggapan atas SPHP, dan Penerbitan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (2) Kedudukan Peraturan kebijakan/beleidsregel adalah kebijakan yang diperjanjikan yang berisikan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan mengubah suatu undang undang dalam jangka waktu tertentu. Dimana kebijakan itu sendiri memiliki pengertian tersendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik diluar ketentuan yang ada semata-mata untuk mencapai tujuan diberikannya kewenangan kepadanya. This research objective to analyze tax audit procedures in accordance with the provisions of tax laws and regulations and to analyze. The type of qualitative descriptive research used in this study is intended to obtain information about the participation of taxpayers, an: Haji Baji. The results of this study indicate that: (1) The procedures in the court decision on tax disputes number 010333.88/2020/PP Tax Auditor has violated the provisions stipulated in the PMK Audit Procedures in Articles 42 and 43 regarding, the fulfillment of the right to submit a response letter to the SPHP, and Issuance of Invitation for Final Discussion of Examination Results. (2) Position of policy regulation/beleidsregel is an agreed policy that contains regulations made by the Government stating that the Government will not change a law within a certain period of time. Where the policy itself has its own meaning, namely actions taken by public officials outside the existing provisions solely to achieve the purpose of giving them authority.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search