Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Sung Ming-Hsi
Jurnal Hukum Novelty Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i1.a25943

Abstract

Introduction to The Problem: The advancement of Artificial Intelligence (AI) has marked the beginning of an age in digital technology, social economics, human needs, and professional conduct. A previous study shows a significant difference in the level of accuracy between Artificial Intelligence (AI) machines and human advocates in which AI machines turned out to be more accurate than advocates. However, the challenges are related to the inadequacy of laws in responding to the development of AI. Furthermore, Indonesian law enforcement officers lack awareness of the advantages of using AI to support their profession.Purpose/Objective Study: Hence, this study aims to analyze the urgency of implementing AI for law enforcement in providing legal services and the law enforcement process.Design/Methodology/Approach: The method used in this research is normative, empirical research with Statute and Conceptual Approach. Furthermore, the data uses primary and secondary data sources. Primary data was obtained through interviews with law enforcement officials. Meanwhile, secondary data sources are primary and secondary legal materials. Furthermore, it will be analyzed qualitatively and presented descriptively.Findings: Artificial Intelligence (AI) is crucial in assisting in developing services and law enforcement, especially for Indonesian law enforcement, which still relies on manual or conventional means to carry out its duties. Artificial Intelligence (AI) can bring benefits in terms of time efficiency and accuracy in assessing cases urgently needed by law enforcement. In terms of law enforcement's perception of the use of AI, they are placed as assistants who cannot entirely replace the law enforcement profession since Artificial Intelligence (AI) lacks human traits that law enforcement officers must possess.Paper Type: Research Article
Technical note: Tips for drafting a mechanical patent Muji Setiyo; Moehamad Aman; Hary Abdul Hakim
Community Empowerment Vol 8 No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.9270

Abstract

Patents have an important role in increasing the competitiveness of a nation. Patents encourage researchers and inventors to develop new ideas, which allows them to obtain exclusive rights to their inventions. However, many researchers have produced outputs in the form of prototypes, processes, and key methods for making tools or products, but some of them have not registered legal protection for their findings in the form of patents because they are not competent to draft patent documents. Therefore, this technical note presents practical steps in preparing patent documents, especially for novice researchers. This technical note is limited to patents in the mechanical field. The examples provided are also only an alternative and not the only way to prepare patent documents. We hope that this technical note will benefit novice researchers and encourage them to register patents for their research findings.
The Islamic Law within the ‎Indonesian Legal System ‎(A Case Study of Islamic Sharia Law ‎in Aceh)‎ Hary Abdul Hakim; Ming Hsi Sung; Chrisna Bagus Edhita Praja; Mutia Qori Dewi Masithoh; Salsabila Rahadatul’ Aisy
TSAQAFAH Vol. 17 No. 2 (2021): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v17i2.6213

Abstract

After the peaceful agreement signed by the Indonesian government with the government of Aceh, special autonomy was granted for Aceh and provided additional space for the two governments to improve the relations. Islamic law was fully effected after the assignment of Law No. 22 of 1999 concerning Regional Autonomy and amended by Law No. 11 of 2006 concerning the Law of the Government of Aceh, which provides a legal basis for the Privileges and Application of Islamic Law in Aceh. This research aims at analyzing the history and current existence of Islamic law in Indonesia and its contradiction with human rights. As an effort to enforce Sharia law, the regional government, besides pouring it into regional regulations or what is called Qanun, also forms institutions tasked with ensuring the proper implementation of Islamic Sharia law in Aceh. The research used normative legal research with a statute approach. The data are taken from secondary data. The results found that there were no human rights violations in applying Islamic law in Aceh.
Akibat Hukum Warga Binaan Lansia Ketika Tidak Mampu Melaksanakan Program Pembinaan Pemasyarakatan Suhardiyanto Suhardiyanto; Johny Krisnan; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9578

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pembinaan apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga binaan lansia dan akibat hukum dari warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan dalam dua macam, yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Bagi warga binaan lansia yang mengalami masalah fisik dan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan program pembinaan, atas hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) maka dapat dimungkinkan untuk mendapatkan hak bersyarat.
Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang Novan Aris Zahantoro; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9827

Abstract

Penelitian membahas masalah peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berperan dalam menanggulangi masalah tersebut. Meskipun sanksi pidana minimum dan maksimum sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hakim seringkali memberikan putusan di bawah sanksi minimum, seperti kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative yang bersumber dari data sekunder berupa undang-undang, jurnal, buku, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas, di mana sanksi pidana harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hakim seharusnya tidak menciptakan hukum baru jika aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mencapai keadilan hukum dan kepastian hukum, serta mencegah perbedaan putusan dalam kasus serupa.
Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti Nindhitya Mega Putri Syaharani; Chrisna Bagus Edhita Praja; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10041

Abstract

Promosi produk-produk yang dijual di kafe biasanya disertai dengan pemutaran lagu dan/atau musik. Hal tersebut tidak bisa lepas dari hak pencipta maupun pihak terkait atas karya yang digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Dimana terdapat sebuah kewajiban dalam membayar royalti yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merugikan pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti berdasarkan prinsip doktrin labour. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yang masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar royalti, berdasarkan prinsip doktrin labour sebagai sebagai apresiasi terhadap karya ciptaannya yang ditujukan untuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas karyanya bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat Dian Novitasari Anggraeni; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika yang diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normative denganengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan undang- undang (statute approach). Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip keterbukaan, transparansi dan perlindungan hak terdakwa. Namun demikian, dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang memakan biaya dan waktu dalam persidangan, di Indonesia proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum.
Tujuan Kemanfaatan Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian Herman Septianto; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; B Basri
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 17th University Research Colloquium 2023: Mahasiswa (Student Paper Presentation)
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice is a new breakthrough in the settlement of cases outside the court, to restore it to its original state. Settlement of cases outside the court is an alternative choice to reduce Over Capacity in prisons and solutions to problems of time, costs, and dispute resolution procedures in court. The Republic of Indonesia Police apply the principles of Restorative Justice in settling criminal and civil cases through the Chief of Police Regulation (PERKAP) Number 8 of 2021. The purpose of this research is to analyze related to the application of Restorative Justice in terms of the legal benefits carried out by the Magelang City Police. The method used in this research is by using normative-empirical juridical. By using a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data used in this research are laws, PERKAP 2021, books, articles, and other legal materials relevant to this research. The results of this study indicate that in the Magelang Police there were 11 (eleven) cases that were resolved using Restorative Justice. The settlement process with Restorative Justice provides legal benefits for the parties because the case is resolved by consensus so there is no grudge; the implementation procedure is quick and easy because it goes through two or three mediations; the parties do not bear the costs of the case; the type of punishment is non-prison in nature, for example in the form of compensation or social work.
Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru Ricky Ardian Pramufianto; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10010

Abstract

Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mencakup aturan terkait kekerasan seksual dalam beberapa undang-undang seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, namun belum ada batasan yang spesifik terkait kekerasan seksual verbal. Sebaliknya, mereka hanya menjelaskan perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan lain yang keji.
Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial Muhammad Agung Wibowo; Yulia Kurniaty; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11691

Abstract

Industri pornografi telah berkembang dengan pesat, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi melalui media sosial dan upaya kepolisian didalam menanggulangi konten video pornografi di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah faktor ekonomi, seksualitas, dan kelainan seksual eksibisionisme selain itu upaya kepolisain didalam menanggulangi konten pornografi di media sosial hanyalah upaya represif. Maka dari itu, selain tindakan represif perlu adanya upaya preventif dan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatanya lagi.