Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure TSAQAFAH Community Empowerment Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services
Hary Abdul Hakim
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Bilal Assaifuddin Ahmad; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati Sulistiyowati; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Miftkhul Jannah; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11791

Abstract

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.
Premanisme Berkedok Penagihan Potret Buram Kekerasan Oleh Oknum Debt Collector Terhadap Seorang Pengacara Mahesa Dhio Syahputra; Hary Abdul Hakim; Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2930

Abstract

Kasus kekerasan oleh debt collector kembali menjadi perhatian setelah viralnya peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pengacara hingga gegar otak. Fenomena ini menggambarkan buruknya praktik penagihan utang yang sering melibatkan kekerasan. Artikel ini menganalisis aspek hukum kekerasan oleh debt collector, khususnya terkait perlindungan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan aturan penagihan utang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan debt collector melanggar hukum pidana dan mencerminkan lemahnya pengawasan dari perusahaan pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Co-Authors Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Basri Basri Basri Basri Bilal Assaifuddin Ahmad Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Faizal Ardani Hardianto Djanggih Heniyatun Johny Krisnan Mahesa Dhio Syahputra Miftkhul Jannah Ming Hsi Sung Moehamad Aman Muhammad Agung Wibowo Muhammad Bagus Boy Saputra Muji Setiyo Mutia Qori Dewi Masithoh Nindhitya Mega Putri Syaharani Novan Aris Zahantoro Nurwati Panji Nagaro Panji Nagaro Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Raihanita Raihanita Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Reino Rizkillah Fatah Ricky Ardian Pramufianto Rika Septiani Rima Mila Wati Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Suhardiyanto Suhardiyanto Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sung Ming-Hsi Tiara Vergita Mahanani Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah Wahyu Cahyo Hadiyono Yulia Kurniaty