Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure TSAQAFAH Community Empowerment Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Law and Justice
Hary Abdul Hakim
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah Reino Rizkillah Fatah; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11708

Abstract

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, terjadi dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Salah satu inovasi di bidang ekonomi adalah financial technology (fintech), yang mencakup layanan pinjam meminjam uang secara online melalui sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending). Meskipun memudahkan akses pinjaman, layanan ini memunculkan masalah hukum terkait penyebaran data pribadi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana doxing yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pinjaman online dalam penagihan hutang nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doxing oleh debt collector, yaitu penyebaran informasi pribadi nasabah secara ilegal, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan teori pertanggungjawaban strict liability karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan regulasi terkait untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Bilal Assaifuddin Ahmad; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati Sulistiyowati; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Miftkhul Jannah; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11791

Abstract

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.
Premanisme Berkedok Penagihan Potret Buram Kekerasan Oleh Oknum Debt Collector Terhadap Seorang Pengacara Mahesa Dhio Syahputra; Hary Abdul Hakim; Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2930

Abstract

Kasus kekerasan oleh debt collector kembali menjadi perhatian setelah viralnya peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pengacara hingga gegar otak. Fenomena ini menggambarkan buruknya praktik penagihan utang yang sering melibatkan kekerasan. Artikel ini menganalisis aspek hukum kekerasan oleh debt collector, khususnya terkait perlindungan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan aturan penagihan utang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan debt collector melanggar hukum pidana dan mencerminkan lemahnya pengawasan dari perusahaan pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Comparative Study of Death Penalty Against Crimes of Sexual Violence in Children and Causes of Crimes of Sexual Violence in View of Differential Association Theory Sabrina Sheilla Shafira; Hary Abdul Hakim; Augusting Caparanga Camo; Basri
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.1851

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius di Indonesia, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan semacam itu. Namun, meskipun penerapan hukuman mati, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak harus dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan penerapan hukuman mati di Indonesia dengan negara-negara yang tidak menerapkannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dengan menggunakan teori asosiasi diferensial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Objek penelitian adalah studi perbandingan mengenai hukuman mati terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang dilihat dari teori asosiasi diferensial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan studi kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa hukuman mati untuk kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pelaksanaannya juga telah dilakukan di beberapa negara seperti India dan China. Namun, ada negara-negara seperti Norwegia, Belanda, dan Kanada yang tidak memberlakukan hukuman mati. Adanya kebutuhan akan kepastian hukum terhadap hukuman mati muncul dari peningkatan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.     Sexual violence against children is considered a very serious crime in Indonesia, the government imposes the death penalty for perpetrators of such crimes. However, despite the implementation of the death penalty, the number of cases of sexual violence against children has not fully decreased. Therefore, the factors causing sexual violence against children must be studied in depth. This research aims to explore the comparison of the application of the death penalty in Indonesia with countries that do not apply it in cases of sexual violence against children and to find the factors causing such crimes using the differential association theory. The research method used is normative research with a statute and comparative approach. The object of research is a comparative study of the death penalty for sexual violence against children and the factors causing sexual violence viewed from the differential association theory. While secondary data comes from books, journals, and legal case studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The findings show that the death penalty for sexual violence against children in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2023 and its implementation has also been carried out in several countries such as India, and China. However, there are countries such as Norway, the Netherlands, and Canada that did not impose the death penalty. The need for legal certainty toward the death penalty emerges from an increase in sexual offenses committed against minors.
Co-Authors Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Augusting Caparanga Camo Basri Basri Basri Basri Bilal Assaifuddin Ahmad Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Faizal Ardani Hardianto Djanggih Heniyatun Herman Septianto Johny Krisnan Mahesa Dhio Syahputra Miftkhul Jannah Ming Hsi Sung Moehamad Aman Muhammad Agung Wibowo Muhammad Bagus Boy Saputra Muji Setiyo Mutia Qori Dewi Masithoh Nindhitya Mega Putri Syaharani Novan Aris Zahantoro Nurwati Panji Nagaro Panji Nagaro Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Raihanita Raihanita Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Reino Rizkillah Fatah Ricky Ardian Pramufianto Rika Septiani Rima Mila Wati Sabrina Sheilla Shafira Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Suhardiyanto Suhardiyanto Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sung Ming-Hsi Tiara Vergita Mahanani Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah Wahyu Cahyo Hadiyono Yulia Kurniaty