Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : MAGISTRA Law Review

PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN Edi Pranoto
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1571

Abstract

Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP Diyah Wahyuningsih; Edi Pranoto
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1408

Abstract

Arsip sebagai informasi yang terekam  (recorded information) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala  pelaksanaan  akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik.