Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR YUSUF, MUTMAINNAH; Andi Intan Cahyani; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47056

Abstract

Abstrak Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dogunakan adalam pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawwancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis. Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn   Abstract Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elementsof usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualilatitve with the research approach used is an empirical approach. The data souces of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles. Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME LELANG EMAS PADA PT. PENGADAIAN SYARIAH UPS PATALASSANG KABUPATEN GOWA Riswana; Andi Intan Cahyani; Hasbi; Jumadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.42237

Abstract

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, obervasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai pihak yang menggunakan jasa gadai. Kedua sumber data sekunder yang besumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme lelang emas pada Pegadaian Syariah UPS Pattallasang Jika terjadi kelalaian nasabah dalam pembayarannya maka barang gadai akan dilelang dimana pihak pegadaian tidak serta merta  melakukan eksekusi atau lelang barang jaminan nasabah tetapi pihak pegadaian memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus dilakukan pelunasan dan nasabah diberikan batas waktu selama 10 hari setelah dikaji berdasarkan hukum Islam bahwa yang apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dengan waktu selama setahun setelah dilakukan pelelangan. Implikasi penelitian ini adalah pihak pegadaian lebih teliti lagi dalam menetapkan harga lelang barang jaminan agar terhindar dari unsur penambahan harga dan tetap bepegang teguh pada prinsip yang digunakan dalam mengatasi barang hasil lelang mempunyai kekurang yang tidak diberatkan kepada nasabah melainkan ke pihak pengelola pegadaian sendiri. Kata Kunci: Gadai, Hukum Islam, Lelang Emas.   Abstract The main problem of this research is to discuss the Islamic law review of the auction mechanism at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, Gowa Regency? The main problem is broken down into two sub-problems, namely: 1) how to implement the gold auction mechanism at PT Pegadaian Syariah, UPS Pattallassang-Gowa branch, 2) what are the provisions of Islamic law regarding the auction of pawned gold. This research is field research using qualitative research methods. Data collection in this research used interview, observation and documentation methods. The data source used in this research is primary, namely data obtained directly by conducting interviews with sources as parties who use pawn services. The two secondary data sources come from journals, books and other references related to this research. The results of this research indicate that the implementation of the gold auction mechanism at the UPS Pattallasang Sharia Pawnshop. If there is a customer's negligence in paying, the pawned item will be auctioned where the pawnshop does not immediately execute or auction the customer's collateral, but the pawnshop provides information to the customer that the collateral has fallen. due date and payment must be made and the customer is given a deadline of 10 days after being reviewed based on Islamic law, which means that if there is an excess, it will be returned in full to the customer within a year after the auction. The implication of this research is that pawnshops are more careful in setting auction prices for collateral items in order to avoid the element of price increases and remain firm on the principles used in dealing with auctioned goods that have deficiencies which are not blamed on the customer but on the pawnshop management itself. Keywords: Pawn, Islamic Law, Gold Auction.
IMPLEMENTASI FATWA MUI TERHADAP WISATA SYARIAH TELAGA BIRU PARK DI KABUPATEN WAJO Alfiah, Dhiya; Sohrah; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.55210

Abstract

Abstrak Berwisata adalah salah satu aktivitas manusia untuk yang dianjurkan agama islam sebagai penghilang rasa jenuh, menambah pengetahuan, dan bersenang-senang. Islam adalah. MUI telah mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/x/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, salah satu wisata syariah yang ada di Indonesia tepatnya di Kabupaten Wajo bernama Wisata Syariah Tellaga Biru Park. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Sistem Pelayanan dan Pengelolaan yang diterapkan Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, Untuk  dan mengetahui pendapat pengurus MUI tentang keberadaan Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, dan untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. menunjukkan bahwa 1). Mekanisme pengelolaan dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dan masyarakat sekitar, dan pelayanan wisata syariah telaga biru park dilaksanakan dengan baik dengan fasilitas yang memadai. 2). Praktik di wisata syariah telaga biru park belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN DSNMUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dapat dilihat dari belum ada fasilitas pembatas kolam pemisah kolam laki-laki dan perempuan yang tertutup sehingga lekukan tubuh yang disebabkan menempelnya pakaian pada tubuh saat berenang bisa terlihat oleh lawan jenis, dan masih ada pengunjung laki-laki yang suka kekolam perempuan saat pengawas kolam lengah begitu juga sebaliknya. 3). Pihak MUI Wajo tidak keberatan dan jutsru mengapresiasi wisata syariah telaga biru park selama tetap menjaga norma agama, namun belum ada peninjauan secara resmi dari lembaga MUI Wajo ke wisata syariah telaga biru park. Kata Kunci: Wisata Syariah, Fatwa MUI, Telaga Biru Park   Abstract Traveling is one of the human activities recommended by the Islamic religion to relieve boredom, increase knowledge and have fun. Islam is. MUI has issued fatwa no. 108/DSN-MUI/x/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, one of the sharia tourism in Indonesia, precisely in Wajo Regency, is called Tellaga Biru Park Sharia Tourism. The purpose of this research is to find out the Service and Management System implemented by Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency, to find out the opinion of MUI administrators regarding the existence of Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency, and to find out the implementation of MUI Fatwa Number: 108/DSN- MUI/X/2016 concerning Guidelines for Implementing Sharia Tourism Based on Sharia Principles for Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency. This research is qualitative research or field research (field research). Data collected used data collection methods through observation, interviews and documentation. shows that 1). The management mechanism is carried out by the boarding school administrators and the surrounding community, and Telaga Biru Park sharia tourism services are carried out well with adequate facilities. 2). Practices in Telaga Biru Park sharia tourism have not fully implemented DSN MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. This can be seen from the fact that there are no closed pool dividing facilities separating men's and women's pools so that the curves of the body caused by clothing sticking to the body when swimming can be seen by the opposite sex, and there are still male visitors who like to go into the women's pool when the pool supervisor careless and vice versa. 3). The Wajo MUI does not mind and actually appreciates the Telaga Biru Park sharia tourism as long as it maintains religious norms, however there has been no official review from the Wajo MUI institution regarding the Telaga Biru Park sharia tourism. Keywords: Sharia Tourism, MUI Fatwa, Telaga Biru Park
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA MIKRO BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA Andi Intan Cahyani; Ibnul Jamal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.39787

Abstract

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana mekanisme serta sasaran pendistribusian program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba, dan Bagaimana program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian “kualitatif”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dalam pendistribusian bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba yaitu: pertama melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan diberdayakan dalam hal ini pihak amil melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha, dalam hal ini pihak amil melakukan  seleksi kepada mustahik apakah mustahik layak diberdayakan atau tidak, kedua setelah mendapatkan bantuan modal usaha, selanjutnya pihak amil akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap usaha yang dirintis mustahik agar usahanya tersebut dapat berkembang dan untuk mencapai keberhasilan dari bantuan modal usaha ini. Melalui bantuan modal usaha merupakan salah satu tolong menolong dalam kebaikan Sebagaimana  dalam QS.Al-Maidah/5:2. Kata kunci: BAZNAS, Hukum Islam, Modal Usaha Mikro   Abstract The main problem in this study is the implementation of the BAZNAS micro business capital assistance program in Bulukumba Regency. The subject matter is then described in several sub-problems, namely: What are the mechanisms and targets for distributing the BAZNAS Bulukumba Regency micro business capital assistance program, and How is the Bulukumba Regency BAZNAS micro business capital assistance program in view of Islamic Law. The type of research used in this study is a type of "qualitative" research, the approach used in this study is a normative juridical approach, while the data source for this research is a primary data source consisting of informants and respondents. second, secondary data sources that come from books, journals, articles, and previous research, data collection methods in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the mechanism for distributing BAZNAS micro business capital assistance in Bulukumba Regency is: firstly recruiting mustahik who will be empowered, in this case the amil recruits mustahik who will receive venture capital assistance, in this case the amil selects mustahik whether mustahik deserves to be empowered or not, secondly after getting business capital assistance, then the amil will provide guidance and evaluation of the business initiated by mustahik so that the business can develop and to achieve success from this venture capital assistance. Through business capital assistance is one of the ways to help in goodness as in QS. Al-Maidah / 5: 2. Keywords: BAZNAS, Islamic Law, Micro Business Capital