Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN GOWA Ibnu Hamdun; Muh. Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11426

AbstrakPraktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang adil, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada aturan-aturan di dalam kompilasi hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya poligami karena istri tidak dapat memiliki keturunan. Dampak terhadap istri pertama ialah merasa suami tidak adil dan lebih berpihak kepada istri keduanya. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri bila ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah maka mereka harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menasehati dan saling introspeksi diri dan diharapkan suami yang ingin berpoligami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya.Kata Kunci: Hukum Islam, Poligami, Suami-Istri.AbstractThe practice of polygamy is permissible in Islam but the acquisition was given as an exception. Obtaining is given with fair limits, in the form of urgent terms and objectives. Certain conditions and procedures aim to ensure that the practice of polygamy can realize the purpose of marriage, namely to build a family that is sure to have love and mercy. This type of research is qualitative research, the approach used is a normative approach, which is an approach based on the rules in the compilation of Islamic law Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and document research. The results showed that the cause of polygamy because the wife can not have offspring. The impact on the first wife is being feel that the husband is unfair and more biased towards his second wife. Therefore, the relationship between husband and wife if they want the household to be sure, mawaddah warahmah then they must love each other, respect each other, advise each other and look at themselves and each other's self and it is expected that the husband who wants to polygamy asks his wife permission to remarry on condition that the husband must do fair to his wives.Keywords: Islamic law, polygamy, husband and wife.

Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor Nahda Alya Rachyanti; Muh. Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16730

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui Bagaimana Dampak Pelarangan Pernikahan Satu Kantor Bagi Karyawan 2) Mengetahui Bagaimana Dampak Pelarangan Pernikahan Satu Kantor Bagi Perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan yang fokus mengkaji sumber - sumber bacaan ilmiah yang terkait dan mendukung penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan Hukum Normatif yang bertujuan sebagai analisis kritis terhadap problem hukum yang dihadapi.Penelitian ini memfokuskan mengkaji tentang implikasi penghapusan larangan pernikahan satu kantor terhadap pegawai perusahaan dan manajemen perusahaan itu sendiri. Munculnya konsespsi pelarangan pernikahan satu kantor bermula pada munculnya kekhawatiran pihak manajemen perusahaan jika pernikahan sesama pegawai akan menimbulkan konflik internal dan munculnya nepotisme dikalangan pegawai perusahaan yang berpotensi mengacaukan stabilitas kinerja pegawai yang berdampak pada perusahaan. Adanya pelarangan ini justru mendapat tanggapan dari pegawai perusahaan tatkala seorang pegawai perusahan dipecat atas dasar melangsungkan pernikahan, pegawai perusahaan tersebut menganggap haknya sebagai warga negara dilanggar yakni hak untuk membentuk keluaraga melalui pernikahan dan hak untuk mendapat pekerjaan yang layak.Kasus perseteruan antara pegawai dan menejemen perusahaan ini berbuntut panjang ke ranah hukum hingga perkara ini harus melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak penengah dalam perkera ini. Akhinya Mahkamah Konstitusi pun mengadili perkara ini dan hasilnya dimenangkan oleh pegawai perusahaan dan Mahkamah Konstitusi pun menghapus larangan pernikahan satu kantor tersebut yang terjadi sebelumnya.

PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS BONE TERHADAP MAHAR TANAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKAWINAN Rusman Rusman; M. Thahir Maloko; Muh. Saleh Ridwan
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7097

Tulisan ini akan mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone dalam perkawinan dengan mahar tanah. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemhaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif akan diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan, sementara data dalam bentuk kualitatif akan dideskripsikan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahla yang paling baik untuk dijadikansebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lain. Bahkan ada unkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu “na mauni siallakkuang tedong” artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukurang dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain adanya sifat khusu tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempun dan adanya sifa-safat bawan yang tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya direkatkan dan dipersatukan dengan adanya rasa cinta dan kasih-sayang serta niat baik dan tulus untuk membangun rumah tangga.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam Nurhayati Nurhayati; Muh. Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941

AbstrakBentuk pengelolaan dana desa di desa benteng paremba dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama, perencanaan dimana yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa rencana kerja pemerintah Desa untuk menampung usulan masyarakat desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan yang lalu dituagkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa benteng paremba yaitu dimana dalam islam kita diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat. Kata Kunci : Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan. AbstractThe form of village fund management in Benteng Paremba village is carried out in several stages, firstly, planning which starts from the hamlet consultation and then village consultation. The village government work plan is to accommodate the proposals of the village community as the basis for carrying out village fund activities and then proceed with the making of a budget plan for each cost. past activities are highlighted in the village income and expenditure budget as a basis for using the village budget. Both stages of implementation require openness from the village implementation team to the whole community. This information disclosure is an attempt by the village government to implement the principle of transparency in managing village funds. The view of Islamic law towards managing village fund allocation in Benteng Paremba village, where in Islam we are taught to always instill openness and honesty in running a plan in life both in the form of individuals and society.Keywords: Islamic Law, Management, Village Funds.

PERSEPSI NASABAH ISLAM TERHADAP TABUNGAN KURBAN PADA BPRS NIAGA MADANI CABANG MAKASSAR Andi Muhammad Rafli; Muh. Saleh Ridwan; Asni Asni
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21878

AbstrakPokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai persepsi nasabah Islam terhadap tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris serta sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini mengenai biaya administrasi tabungan, jumlah nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lalu teknikpengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan: Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya salah satu produk tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar yang tujuannya membantu meringankan masyarakat bagi yang ingin melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya. Tabungan kurban ini menerapkan sistem mudharobah, yaitu sistem bagi hasil, tabungan ini juga tidak mempunyai biaya administrasi sama sekali, bahkan nasabah pada tabungan ini memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Tabungan ini hanya bisa ditarik kembali dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Adha, atau hanya dapat ditarik kembali jika dalam keadaan mendesak (darurat). Selain itu, jumlah setoran yang dikeluarkan hanya Rp. 150.000,- perbulan. Implikasi dari penelitian ini sebaiknya pihak bank menambah atau meningkatkan kinerja pegawainya sehingga mampu menciptakan ide atau gagasan baru yang memungkinkan produk tabungan kurban ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas merupakan hal yang penting, karena pada umumnya hanya bank tertentu saja yang memiliki produk tabungan tersebut.Kata Kunci: BPRS Niaga Madani, Nasabah, Persepsi, Tabungan Kurban.AbstractThe main problem discussed in this thesis is about the perception of Islamic customers towards sacrificial savings at BPRS Niaga Madani Makassar Branch. This research is a qualitative research or field research with the type of research approach used is an empirical and sociological approach. The sources of data from this study are the administrative costs of savings, the number of customers, and everything related to sacrificial savings at BPRS Niaga Madani. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then the data processing and data analysis techniques are carried out through three stages: data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the existence of a sacrificial savings product at BPRS Niaga Madani Makassar Branch whose purpose is to help ease the community for those who want to carry out qurban worship every year. This sacrificial saving applies a mudharabah system, namely a profit-sharing system, this savings also has no administrative costs at all, even customers in this savings benefit from the profit-sharing system. This savings can only be withdrawn within one year, namely one week before Eid al-Adha, or can only be withdrawn if it is in an emergency (emergency). In addition, the total deposit issued is only Rp. 150.000,- per month. The implication of this research is that the bank should add or improve the performance of its employees so that they are able to create new ideas or ideas that allow this sacrificial savings product to be more easily recognized by the wider community, which is important, because in general only certain banks have these savings products.Keywords: Customers, Madani Comercial BPRS, Perception, Sacrificial savings.

DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sirajuddin; Muh. Saleh Ridwan; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29166

Masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Cikoang. Dari pokok masalah tersebut muncul sub masalah yang dibagi menjadi dua sub masalah yaitu: 1) bagaimana dampak pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar?, 2) bagaimana akibat pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar?.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan kajian hukum normatif-yuridis. Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan syar’I dan sosiologi, yang mana penulis memasukkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis dalam pembahasan dan hubungan timbal balik dalam masyarakat. Adapun metode dalam pengumpulan data penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara pengelolaan data yang digunakan yaitu: editing data dan pengelompokan data. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa: 1) Faktor terjadinya pernikahan anak, yaitu kemauan sendiri dan paksaan dari orang tua. Pada faktor kemauan sendiri terdapat sebanyak lima pasangan dan pada faktor paksaan orang tua terdapat satu pasangan. 2) Akibat dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam di Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar, yaitu menambah beban orang tua dan mengurangi beban orang tua. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Orang tua atau keluarga perlu memberikan pengarahan juga pemahaman kepada anak-anaknya agar mereka tahu dan mengerti bahwa dalam pernikahan bukan hanya tentang keenakan dari berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, namun ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dalam menjalankan keluarga tersebut.2) Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pernikahan anak, yang berakibat pada tingkat sumber daya manusia yang rendah akibat dari rendahnya pendidikan yang digantikan dengan pernikahan anak yang meningkat. 3) Tokoh masyarakat perlu memberikan nasihat atau masukan kepada orang tua serta anak-anak muda agar tidak terjerumus pada pernikahan anak, walaupun memiliki dampak positif namun pernikahan anak yang terjadi justru memiliki dampak negatif yang lebih banyak.Kata Kunci: Pernikahan Anak, Kesejahteraan Rumah Tangga.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN : (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) Ismayanti Rais; Muh. Saleh Ridwan; Andi Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.27789

The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, case study at KUA Suli District Luwu Regency. The type of research used in this is field research. The results of this study indicate that the role of guardian judges in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Suli District, Luwu Regency, namely marrying prospective brides who do not have a guardian or guardian adhal (reluctant/refused) then the guardianship is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA , as in the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Then, before the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA that shows the truth of the guardianship issue of the prospective bride. With the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance. Keywords: Guardian Judge, Marriage.

IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rachmat Hidayat; Muh. Saleh Ridwan; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.33098

Permasalahan pada skripsi ini yaitu: Bagaimana Perspektif Hukum islam terkait izin Poligami bagi PNS Pengadilan Agama Makassar. Permasalahan adalah: 1)Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Makassar dalam memutuskan izin poligami bagi PNS, 2)Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami PNS di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian bermaksud menggambarkan objek penelitian saat sekarang, yaitu tentang izin poligami bagi PNS di pengadilan agama makassar perspektif hukum islam. Hasil penelitian adalah bahwa dalam pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami PNS diterima karena pemohon memenuhi syarat yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, selain itu memperoleh izin istri pertama. Secara islam poligami tidak dilarang selama adil. Hukum islam dalam memandang pertimbangan hakim dalam memutuskan izin PNS di pengadilan agama Makassar betul karena hakim tidak memutuskan hanya memperhatikan aturan pemerintah tetapi memperhatikan hukum islam. Peneliti berharap semoga menjadi pertimbangan hakim memutuskan izin poligami tidak hanya memperhatikan peraturan pemerintah dan undang-undang tapi juga memperhatikan hukum islam. Sehingga poligami tidak merusak norma-norma perkawinan. Teruntuk para akademisi Islam memberi pengetahuan poligami secara mendalam agar tidak terjadi masalah ketika itu terjadi.

RESPON MASYARAKAT ATAS ARAH KIBLAT MAKAM: ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT Mega Nur Awaliah Ahmad Nur; Muh. Saleh Ridwan; Rahmatiah,HL
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 4 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v4i3.40601

Abstract The main problem in this research is how the sensitivity of the residents towards the Qibla direction of the graves to the different methods of determining the Qibla direction in the Pangkajene Region, Pangkep Regency. This research is classified as a quantitative research with a syar'i approach and a sociological approach. In this research using population and sample. The population taken was the people of Pangkajene District, Pangkep Regency and for the sample were 45 people from 27 cemeteries. Furthermore, the data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the residents' responses to the Qibla direction of graves in the Pangkajene Region are known to have understood that every place that wants to be built must have a Qibla direction determined, and of course in this case the measurement or determination of the orientation path. Meanwhile, the reaction of the residents of the Pangkajene Region to the different methods of determining the orientation route is known to have given good answers in addressing the use of the orientation path determinants, the pro/con reactions of the residents but the problem did not last long because the authorities, in this case the Islamic Community Guidance Center, immediately gave an understanding to the residents of the Pangkajene Region about the importance of knowing the orientation path using the orientation path determinant method. The implication of the research is that the Ministry of Religion as the government and experts who are competent in the field of Astrology who have this authority are expected to maximize socialization activities for understanding orientation paths and the use of Qibla direction determination methods in order to reduce the problems of determining Qibla direction. Keywords: Community Response, Qibla Direction Determination Method, Cemetery

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS) Saleh, Muhammad Fikrul Maâ€™arif; Muh. Saleh Ridwan; Ashar Sinilele; Hasbi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54210

Seiring berkembangnya zaman yang disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, tentu ekonomi syariah tidak lepas dari pada permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya. Permaslahan ini menjadi sebuah sengketa yang harus diselesaikan Salah satu yang sangat penting yaitu penyelesaian sengketa dengan menerapkan maqashid syari’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mengkaji penerapan maqasyid syariah pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kab. Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fie.ld re.se.arch) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normative. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah hakim yang telah berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syari’ah dan panitra yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros terbagi menjadi dua yakni penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dan penyelesaian sengkta ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana. Penerapan maqashid Syari’ah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pe.ngadilan Agama kabupaten Maros telah memenuhi prinsip prinsip utama maqashid Syariah yaitu yaitu hifz al-Din (perlindungan Agama), hifz ad- nafs (perlindungan jiwa), Hifz al- mal (perlindungan harta), Hifz al-nasl ( perlindungan ke.turunan), dan Hifzh al-‘aql (perlindungan akal). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan maqashid syari’ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah untuk mewujudkan maslahat bagi umat manusia, khususnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Implementasi, Maqashid Syari’ah, Sengketa Ekonomi Syariah.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search