Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Solidaritas

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG POS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN (POS PAKDE) KABUPATEN GROBOGAN: (Studi Kasus Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan) Iva Purwasih; Joko Pramono; Damayanti Suhita
Solidaritas Vol 6 No 2 (2022): Solidaritas
Publisher : Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan (POS PAKDE) bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Skripsi ini mengarah ke bagaimana Implementasi program POS PAKDE di wilayah Desa Tambirejo. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Tambirejo, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tambirejo, Operator POS PAKDE Desa Tambirejo, dan Masyarakat Desa Tambirejo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dengan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan, variabel Komunikasi yang dilakukan oleh desa Tambirejo sudah berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan rutin untuk sosialisasi tetapi dari masyarakatnya sendiri kurang kesadaran akan pertemuan rutin yang diadakan oleh kepala dusun. Variabel Sumber Daya, staf yang dimiliki sudah mencukupi, fasilitas sudah memadai, kewenangan dalam program POS PAKDE sudah jelas. Variabel Disposisi, komitmen pegawai dalam pelaksanaan POS PAKDE sudah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, pemeberian insentif kepada para pegawai tidak diberikan karena para pegawai sudah mendapat gaji dari jabatan yang ada dikantor desa. Variabel Struktur Birokrasi, SOP belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 tentang POS PAKDE, penyebaran tanggung jawab yang dilakukan yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun Ke Kecamatan lalu ke Desa. Desa untuk penyebaran tanggung jawab dari Kepala Seksi Pemerintahan dan juga Operator POS PAKDE.Kata Kunci : Implementasi, POS PAKDE, Kartu Keluarga.
KINERJA PEMERINTAH DESA CEMENG KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN DALAM PELAYANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT) Putri Fadelisa; Joko Pramono; Joko Suranto
Solidaritas Vol 6 No 2 (2022): Solidaritas
Publisher : Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu jenis pelayanan yang ada di Pemerintah Desa Cemeng. Bantuan Langsung Tunai (BLT) suatu program dari Pemerintah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan saat terdampak Pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan meringankan beban masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Agar pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat berjalan dengan baik perlu adanya peran dari Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis Kinerja Pemerintah Desa Cemeng dalam pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini menggunakan penelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data teori Miles, Humberman, dan Saldana (2014:14) yaitu analisis data model interaktif seperti pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Kinerja Pemerintah Desa Cemeng Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah baik, bisa dilihat dari hasil penelitian menggunakan pengukuran kinerja dengan indikator yang disampaikan oleh Agus Dwiyanto (2006:50-51). Walapun masih adanya beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Desa Cemeng seperti memperbaiki koordinasi dan komunikasi, menyediakan kotak saran, dan sosialisasi.    Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan, Bantuan Langsung Tunai (BLT)  
KINERJA BIDANG PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA: (Studi Kasus Parkir Liar Selama Pandemi COVID - 19 Pada Bidang parkir ) Rayja Yanda Destyantara; Joko Pramono; Damayanti Suhita
Solidaritas Vol 6 No 2 (2022): Solidaritas
Publisher : Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemeliharaan kawasan perparkiran merupakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta khususnya dibidang parkir, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana perparkiran dalam kondisi baik di kota Yogyakarta. Adanya kondisi area parkir yang baik dapat mendukung dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama masa Covid-19 dalam menjaga kawasan perparkiran khususnya pada Bidang Parkir.Kinerja adalah pencapaian suatu hasil kerja sesuai dengan Visi dan Misi suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tujuan umum dari instansi maupun organisasi serta dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan teori Agus dwiyanto (2006:50) yang terdiri dari 5 indikator yaitu Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan Akuntabilitas Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Parkir, kepala Seksi pembinaan dan pengawasan parkir, kepala seksi perizinan dan retribusi parkir serta beberapa juru parkir kota Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dalam pemeliharaan kawasan perparkiran khususnya bidang parkir sudah baik, produktivitas dalam capaian tujuan serta efektif dan efisien dalam alokasi dana sudah baik, kualitas layanan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan harapan juru parkir resmi, begitu juga responsivitas sudah menyediakan media yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi. Namun untuk indikatorresponsibilitas dan akuntabilitas belum dilakukan dengan optimal, dilihat dari informasi yang belum tersampaikan kepada juru parkir resmi dan transparansi belum sesuai dengan harapan juru parkir resmi. Peneliti memberikan saran supaya lebih memberikan informasi lebih banyak dan mudah diakses kepada masyarakat tentang pemeliharaan Kawasan perparkiran.Kata kunci : Kinerja, parkir, Dinas Perhubungan