Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Journal of Innovative and Creativity Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Fatkhul Muin
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
The State's Transcendental Approach to Fulfilling The Indonesian Halal Industry Model of Policy Uum Ummul Muhimah; Fatkhul Muin
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.2950

Abstract

The need for a halal industry encourages efforts to create a policy model that can guarantee the public to obtain halal products. Efforts to protect the public against halal products must of course start from government policies to formulate legal norms into laws and institutions that handle them. Article 10 of Law No. Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, that the Cooperation of BPJPH with the Central, Provincial, Regency/City Indonesian Ulema Council, or the Aceh Ulema Consultative Assembly as referred to in Article 7 paragraph (1) letter c is carried out in terms of determining the halal of Products. The halal industry that is developing in accordance with the needs of the Indonesian people who are predominantly Muslim, must be carried out massively, so that the rights of the community to halal products from the halal industry in the form of food, drinks and other products can be fulfilled by the state. This study focuses on the dynamics of state policy towards the halal industry in Indonesia with a state foundation based on religion in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, using a qualitative method with a legal approach as an analysis in this study.
Tektualitas dan Kontektualitas Pancasila dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3658

Abstract

AbstrakRelasi utama dalam tektual dan kontekstual Pancasila selalu berkorelasi dengan hakikat kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pluralitas, multikulturalias dalam aktualisasi Pancasila dalam sila-sila yang termaktub dalam batang tubuh Pancasila menjadi hakikat anatomi dari paradigma kehidupan bangsa Indonesia. reflekesi dan realitas Pancasila harus mendorong perubahan fundamental kebangsaan, kerusakan dan kehancuran akibat dari Tindakan-tindakan sistemik yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab terhadap eksistensi Pancasila. Pemahaman terhadap akomodasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi jalan tengah untuk menciptakan tatanan bernegara bangsa Indonesia, dimana rumusan Pancasila sebagai rumusan sumber hukum dan jalan tengan akomodasi bagi kehidupan bangsa Indonesia tergambar dalam dialektika Pancasila dengan rumusan-rumusan universalitas dengan doktrin utama nusantara.Kata Kunci: Paradigma, Tektualitas, Kontektualitas, Pancasila AbstractThe main relationship in the textual and contextual context of Pancasila is always correlated with the nature of national life and state life. Plurality, multiculturalism in the actualization of Pancasila in the precepts embodied in the body of Pancasila is the anatomical nature of the paradigm of the Indonesian nation's life. the reflection and reality of Pancasila must encourage fundamental national changes, damage and destruction as a result of systemic actions carried out by groups who are not responsible for the existence of Pancasila. The understanding of the accommodation of Pancasila in the life of the nation and state is a middle way to create a state order for the Indonesian nation, where the formulation of Pancasila as the formulation of the source of law and the middle way of accommodation for the life of the Indonesian nation is reflected in the dialectic of Pancasila with the formulations of universality with the main doctrine of the archipelago.Keywords: Paradigm, Factuality, Contextuality, Pancasila
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik Ade Suhendi; Muhyi Mohas; Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4015

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik, bahwa Hukum pidana merupakan hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dari konvensional menjadi profesional yang didalam aksi kejahatannya melibatkan keahlian atau profesi seperti kasus malpraktek medik. Malpraktek adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Masyarakat atau seseorang yang merupakan korban malpraktek tentu akan menuntut ganti kerugian yang dialaminya baik materil maupun imateril melalui gugatan perdata, tuntutan pidana maupun secara administrasi. Sebagai salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia. Berkaitan dengan korban malpraktek bahwa hukum pidana memeberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum, seperti penegak hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur dan memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku Malpraktek. Seperti diatur di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Ada dua model perlindungan Hukum, yaitu : pertama, model hak-hak prosedural (the procedural right model), Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Dan Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan terekan akibat kejahatan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Korban Malpraktek Medik.
Paradigma Relasi Hukum Profetik: Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5631

Abstract

Abstrak Artikel ini menganalisis berkaitan dengan paradigma relasi hukum profetik dalam dimensi Pancasila sebagai nilai asli bangsa Indonesia yang ditransfromasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pada hakikatnya dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memiliki realitas konkrit masyarakat dalam suatu negara, keyakinan dalam pembangunan hukum harus didasarkan kepada nilai-nilai asli suatu bangsa, sehingga arah pembagunan hukum akan menjadi jelas dan terukur dalam pembangunannya. Refleksi pembangunan hukum di Indonesia yang berbasiskan kepada Pancasila, tidak terlepas dalam paradigama relasi hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga pemahaman terhadap hukum dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sendiri tidak dapat melepaskan dari nilai asli nusantara yang di rumuskan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Dalam penelitian ini focus menganalisis secara mendalam berkaitan dengan pendekatan paradigma relasi profetik dalam pembangunan hukum, dimana Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum. Kata Kunci: Hukum, Profetik dan Pancasila Abstract This article analyzes the paradigm of the relationship of the prophetic law in the Pancasila dimension as the original values of the Indonesian nation transformed into the life of the nation and the country. In fact, the dimensions of national and national life always have the concrete reality of society in a country, the belief in the development of law must be based on the original values of a nation, so that the direction of the growth of law will be clear and measurable in its construction. The reflection of the development of the law in Indonesia based on Pancasila, is not independent in the paradigm of the prophetic relationship of law in every law policy made, so that the understanding of law is manifested in the life of the nation and the country. Therefore, Pancasila as the source of all the sources of the law itself can not relinquish from the original values of nusantara which is formulated in the life of the nation and the country. In this study the focus is to analyze in depth related approaches to the paradigm of prophetic relations in the construction of law, where Pancasila as the source of the development of law. Keywords: Law, Prophetic and Pancasila
Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek Epi Septianingsih; Fatkhul Muin; Ikomatussuniah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5944

Abstract

Abstrak Penelitian ini di latar belakangi mengenai penjualan obat keras tanpa resep di Apotek yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker dianggap negatif oleh media di Indonesia, dikarenakan terdapat praktek yang tidak sesuai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggung jawab hukum administrasi bagi apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat keras yang memiliki izin edar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, Sosiologis. Data untuk analisanya menggunakan analisa secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum. Apotek dalam setiap menjual obat keras harus berdasarkan ketentuan yang ada, dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap penjualan obat keras kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kefarmasian terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter yaitu sanksi administratif dimulai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan SIA. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan membentuk BPOM sebagai pengawasan obat keras yang ilegal. Adanya BPOM pengawasan pemerintah lebih terjamin, dan masyarakat lebih aman dan nyaman dalam menggunakan obat-obatan yang mereka butuhkan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Apotek Abstract This research is motivated by the issue of over-the-counter sales of prescription drugs in pharmacies conducted by pharmacists. Pharmacists are perceived negatively by the media in Indonesia due to inappropriate practices. The objectives of this research are to determine the sales of prescription drugs without a doctor's prescription in Lebak Regency. Furthermore, to understand the administrative legal responsibilities for pharmacies selling prescription drugs without a doctor's prescription, and how the supervision is carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) for prescription drugs with circulation permits. This research employs a normative empirical juridical approach with legal and sociological perspectives. Qualitative analysis is used for data analysis. The results of this research indicate that the sale of prescription drugs without a doctor's prescription is a legal violation. Pharmacies must adhere to existing regulations when selling prescription drugs and are responsible for reporting each sale to the government, specifically the Health Department. Sanctions imposed on pharmaceutical business operators for selling prescription drugs without a doctor's prescription include administrative penalties ranging from written warnings to temporary cessation of activities to revocation of the pharmacy license. Government oversight is carried out through the establishment of BPOM to monitor illegal prescription drug sales. The existence of BPOM ensures more effective government supervision, providing greater safety and comfort for the public in using the medications they need. Keyword: Rensponsibility, Law, Pharmacy
Pancasila sebagai Falsafah Bernegara: Pendekatan terhadap Kebijakan Hukum Berkeadilan Sosial Fatkhul Muin
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma dasar Pancasila bersumber pada pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang salah satunya adalah berkaitan dengan keadilan social. Rumusan dasar dalam pemahaman keadilan social berkaitan dengan instrument yang dimiliki oleh negara, dimana negara sebagai alat/ tool memiliki kewenangan dalam kebijakan hukum, sehingga dengan kebijakan hukum yang baik akan mendorong keadilan bagi masyarakat. Pemikiran berkaitan dengan keadilan dalam Pancasila diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana secara hirarkhis tentu paradigma tersebut diatur secara konstitusional mengatur tentang hal-hal berkaitan dengan pembangunan negara dengan paradigma kesejahteraan social bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, memiliki relasi yang bersifat konkrit dengan hakikat kehidupan nusantara sebelum kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan dasar dari perembule/pembukaan dalam UUD 1945, dimana tujuan dasar bangsa Indonesia terbentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Penempatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Jabatan Sipil Tertentu Arin Juliani; Fatkhul Muin; Lili Suriyanti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6653

Abstract

The placement of Indonesian National Police (Polri) members in certain civilian positions raises legal issues due to differences between Law Number 2 of 2002 concerning the National Police and Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN). This study aims to analyze the position of Polri members in civilian positions under these laws and examine the implications of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively using deductive methods. The results show that the Police Law restricts active Polri members from holding positions outside the police institution, while the ASN Law allows placement in certain ASN positions based on competence, professionalism, and the merit system. The Constitutional Court Decision affirms these limitations by declaring the phrase regarding assignments from the Chief of Police in the Elucidation of Article 28 paragraph (3) of the Police Law unconstitutional and legally invalid. This decision strengthens civilian supremacy, limits police officers’ mobility in civilian positions, reinforces the merit system, and highlights the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and bureaucratic professionalism.
Implikasi Hukum Personil Tentara Nasional Indonesia dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu terhadap Jaminan Kebebasan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 Maryatul Kibtiah; Firdaus Firdaus; Fatkhul Muin
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6662

Abstract

The background of this study is the enactment of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), which provides an opportunity for active TNI personnel to occupy certain positions within the State Civil Apparatus (ASN), supported by Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This study aims to analyze the regulation of TNI personnel under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the legal implications of the presence of TNI personnel in certain ASN positions for the guarantee of civil liberties. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. Legal materials were obtained through library research supported by interviews with the Commission for Missing Persons and Victims of Violence. The results indicate that the position of the TNI within Indonesia’s constitutional system is regulated under Article 30 paragraph (3) of the 1945 Constitution as an instrument of national defense. The presence of TNI personnel in certain ASN positions has implications for the potential occurrence of dual loyalty, weakening of civilian supremacy, disruption of the ASN merit system, and potential restrictions on civil liberties. Therefore, the appointment of active TNI personnel to civilian positions must consider the principles of the rule of law, democracy, and civilian supremacy. This study concludes that the involvement of the TNI in certain ASN positions may be unconstitutional if it obscures the position of the TNI as an instrument of national defense and expands its role into the civilian sphere.
Co-Authors Ade Suhendi Arin Juliani Diya Ul Akmal Epi Septianingsih Firdaus Firdaus Ikomatussuniah Lili Suriyanti Maryatul Kibtiah Muhamad Yusuf Muhyi Mohas Pipih Ludia Karsa Restu Gusti Monitasari Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Siti Helmyati Uum Ummul Muhimmah