Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.642

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Jurnal Ketahanan Nasional Global Strategis Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Perspective Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Governance and Public Policy Andalas Journal of International Studies Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Public Policy DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Indonesian Perspective

Arief Bakhtiar Darmawan

Universitas Jenderal Soedirman

Author-ID : 2583957

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa Arief Bakhtiar Darmawan
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

This article aims to observe the behaviour of China’s foreign policy in the conflict of South China Sea (SCS), by analyzing the internal factors and external factors that affect China’s foreign policy. China is one of the parties that take direct claim on the SCS. China’s claim is overlapping with other parties such as Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. In defending its claims, China seeks to dominate both in the dispute area and in multilateral negotiations. In the dispute area, China seized the area, building land reclamation, and attacked other countries’ ships under various pretexts. In multilateral negotiations, China rejects the intervention of great power countries outside the region and maintains ambiguous and non-binding code of conduct. China also continues to increase its military power to press other countries. The author argues that the internal factors has greater influence on Chinese foreign policy decision and action in the SCS dispute than the external factors. Thus, it could triggers China to keep dominating the issue of SCS disputes.

Persepsi Siswa Sekolah Menengah Atas di Purwokerto terhadap Gelombang Budaya Korea (Korean Wave) dan Implikasinya bagi Ketahanan Budaya Daerah Tunjung Linggarwati; Arief Bakhtiar Darmawan; Renny Miryanti
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 27, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.63536

ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari kondisi global akan tingginya intensitas penyebaran budaya Korea yang mulai menggeser dominasi Westernisasi. Saat ini, Korean Wave atau Hallyu merupakan bentuk globalisasi budaya versi Asia yang sangat kuat penyebarannya di Indonesia. Penelitian ini hendak membahas mengenai persepsi siswa sekolah menengah atas (SMA) di Purwokerto menghadapi Korean Wave dan implikasinya bagi ketahanan budaya daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode campuran (mix method), yaitu kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan metode survei, wawancara dan focused group discussion (FGD). Penulis melakukan survei kepada para siswa dari satu SMA negeri dan dua SMA berbasis agama di Purwokerto dengan penyebaran kuesioner. Penulis juga melakukan wawancara dan FGD dengan para guru, Kabid Budaya Disporabudpar Kabupaten Banyumas, dan perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan budaya lokal diperlukan sebagai upaya penguatan karakter budaya bangsa menghadapi penyebaran budaya Hallyu yang masif. Bagi siswa SMA di Purwokerto, menjadi bagian dari masyarakat global tidak berarti harus kehilangan identitas budaya lokal. Para siswa SMA di Purwokerto masih memiliki ketahanan individu dalam unsur-unsur budaya lokal, seperti pengungkapan gaya bahasa dan asas-asas kekeluargaan dalam masyarakat. Selain itu, satu hal penting yang perlu ditingkatkan untuk memupuk ketahanan budaya daerah adalah unsur penghayatan terhadap kesenian lokal. ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari kondisi global akan tingginya intensitas penyebaran budaya Korea yang mulai menggeser dominasi Westernisasi. Saat ini, Korean Wave atau Hallyu merupakan bentuk globalisasi budaya versi Asia yang sangat kuat penyebarannya di Indonesia. Penelitian ini hendak membahas mengenai persepsi siswa sekolah menengah atas (SMA) di Purwokerto menghadapi Korean Wave dan implikasinya bagi ketahanan budaya daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode campuran (mix method), yaitu kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan metode survei, wawancara dan focused group discussion (FGD). Penulis melakukan survei kepada para siswa dari satu SMA negeri dan dua SMA berbasis agama di Purwokerto dengan penyebaran kuesioner. Penulis juga melakukan wawancara dan FGD dengan para guru, Kabid Budaya Disporabudpar Kabupaten Banyumas, dan perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan budaya lokal diperlukan sebagai upaya penguatan karakter budaya bangsa menghadapi penyebaran budaya Hallyu yang masif. Bagi siswa SMA di Purwokerto, menjadi bagian dari masyarakat global tidak berarti harus kehilangan identitas budaya lokal. Para siswa SMA di Purwokerto masih memiliki ketahanan individu dalam unsur-unsur budaya lokal, seperti pengungkapan gaya bahasa dan asas-asas kekeluargaan dalam masyarakat. Selain itu, satu hal penting yang perlu ditingkatkan untuk memupuk ketahanan budaya daerah adalah unsur penghayatan terhadap kesenian lokal.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama Arief Bakhtiar Darmawan; Gebyar Lintang Ndadari
Jurnal Hubungan Internasional Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.61100

This article aims to analyze the United States (U.S.) involvement in the South China Sea (SCS) dispute. It argues that U.S. involvement has strong reasons and gives significant impact on the region. Jurisdictional claims in the SCS amongst claimants have increased the military activities in the region.Therefore, U.S. needs to increase its presence and involvement in the disputed area. These actions are intended to maintain U.S. interests in the region and secure its national security in the SCS, especially to preserve American global leadership and to maintain peace and stability. Using the concept of balance of power and national security, this article explains that U.S. involvement causes the status quo in the SCS. Although the U.S. is working closely with the Philippines and Vietnam to be a balance of power in the region, U.S. involvement does not use the military power or conflict against China in the SCS.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan AS tersebut memiliki alasan yang kuat dan memberi pengaruh yang signifikan atas situasi yang terjadi di kawasan tersebut. Klaim tumpang-tindih enam pihak atau negara atas wilayah LTS telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Hal itu membuat AS memperkuat kehadiran dan keterlibatannya di kawasan tersebut. Keterlibatan AS merupakan bagian dari upaya AS untuk memelihara keamanan dan kepentingan nasional atas LTS, serta menjaga kepemimpinan global, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. Dengan menggunakan konsep perimbangan kekuatan dan keamanan nasional, artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan AS menyebabkan status quo atas apa yang terjadi dalam wilayah LTS. Meskipun AS bekerja sama dengan Filipina dan Vietnam untuk menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan di kawasan, namun keterlibatan AS tidak sampai pada penggunaan kekuatan militer atau konflik terbuka melawan Tiongkok di LTS.

Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia: Resensi Buku Arief Bakhtiar Darmawan
Indonesian Perspective Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 1-85
Publisher : Universitas Diponegoro

Dalam konteks tersebut, buku Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek ini merupakan salah satu upaya penting untuk memahami politik luar negeri Indonesia dari sudut pandang Indonesia sendiri. Sebagai negara yang dipandang sebagai aktor regional dan global, buku ini memperkaya sumber referensi kita dalam membaca arah politik luar negeri Indonesia di abad 21, yang selama ini lebih banyak datang dari para pakar di luar negeri. Buku ini bukan hanya penting untuk dibaca para akademisi dan praktisi hubungan internasional saja, melainkan juga oleh semua kalangan. Sebab, pengetahuan atau wawasan internasional memiliki potensi untuk memperbaiki kehidupan manusia.Kata-kata kunci: Indonesia, diplomasi, hubungan internasional, abad 21

Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional Ahmad. R Mardhatillah Umar; Arief Bakhtiar Darmawan; Faela Sufa Sufa; Gebyar Lintang Ndadari
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

This paper aims to analyze some linkages between revolution, public sphere, and transnational activism through social media in the Middle East. A revolution in Tunisia in 2011 became an international issue aft er the revolution spreaded to other states in the region. Aft er Tunisia, protest movements began to ignite in Egypt, Libya, Yemen, and Jordania. This wave of revolution comes into a public discourse: what causes this movement? How could a revolution in one country inspire another revolution in another country? To answer these questions, we analyze the role of social media as a “bridge” to connect activists in the Middle East to make a revolution. We conclude that transnational activism was formed by routine and massive reports from media which explained what hadhappened in the Middle East during the revolution. The reports were followed by a spread of the idea of democracy and civil rights through social media. As a consequence, revolution took place in several othercountries whose socio-cultural tradition are similar to that of Tunisia.

Islam and Politics in the Middle East Arief Bakhtiar Darmawan
Journal of Governance and Public Policy Vol 5, No 3 (2018): October 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.53102

This paper aims to analyze religion’s roles related to the political activities in the contemporary Middle East. Constructivism is a framework that offers the way to understand the phenomenon. Constructivism provides a place for the influence of non-material factors such as the value, identity, and purpose of actor behavior in politics. In this article, the author examines through two levels of analysis, ie state level and regional level. At the state level, Islamic political ideology grows in a modern state and often confronts democracy. The debate over the application of Islamic law, the involvement in elections, and the adaptation of Islamic justice principles and the principle of equality are the discourses that characterize political activity in the Middle East. At the regional level, Islam exerts impact in foreign policy in the region. The regional tensions between Sunni and Shiite groups, the resistance in the context of jihad, and the emergence of ISIS are part of the conflict that contributes to regional instability. These political behaviors shows that Islam is not a religion with a single interpretation.Keywords: Islam, Middle East, constructivism, modern states, foreign policy

Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN? Agus Haryanto; Arief Bakhtiar Darmawan
Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Perbedaan sikap diantara negara ASEAN seringkali disebut sebagai titik kegagalan pembentukan Komunitas Keamanan. Tulisan ini menelaah lebih jauh mengenai komponen pembentuk Komunitas Keamanan dalam konteks sengketa LTS. Menggunakan argument Karl Deutch yang menyatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk masyarakat keamanan, yaitu (1) para pembuat kebijakan dan masyarakat berhenti merenungkan kemungkinan perang (2) negara berhenti mengalokasikan sumber daya untuk membangun kemampuan militer yang ditujukan kepada negara lain dan (3) ada penerimaan dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan-aturan dan perjanjian tertentu bila tujuan kolektif unit-unit tidak selaras. Tulisan ini berargumen bahwa ketiga komponen pembentuk Komunitas Keamanan terganggu ketika ASEAN menghadapi sengketa LTS. Pertama, mengganggu upaya penyebaran norma-norma ASEAN. Kedua, mengganggu upaya mekanisme pencegahan konflik. Ketiga, menghambat ikatan kepercayaan diantara anggota ASEAN.

Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok Arief Bakhtiar Darmawan; Lady Mahendra
Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

This paper aims to analyze the strategies of each ASEAN member states towards China related to the dispute in the South China Sea (SCS). SCS area is becoming a platform of power competition between China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei. Five parties mentioned above are competing over sovereignty in certain areas of the SCS. SCS area became interesting to certain parties, considering its strategic value for expansive policy. In the contemporary era, the rise of this conflict perceived as a problem which caused by shifting balance of power, that happened when the U.S. sought to preserve its unilateral moment after the end of cold war. This lead to vacuum of power situation in the Southeast Asia, thus encourage China to build up presence in the dispute area. Even though there are only four ASEAN countries that directly involved, however the adoption of the Declaration on the SCS by all ASEAN member countries, asserted that in this case ASEAN is standing together to show their objections of China’s aggressiveness. With structural realism perspective as the analysis tool, tendencies of ASEAN member states’ different strategies are understandable by the explanation about motives behind it. Which Philippines and Vietnam tend to leaning towards balancing strategy against China. Cambodia, Laos, and Myanmar indicate towards bandwagoning strategy with China, while the rest of the members did not show tendencies of leaning either ways.

The Influence of AKP Party on Turkey’s State Identity during Erdogan Administration Agus Haryanto; Saras Ikhtia Maulida; Arief Bakhtiar Darmawan
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan pengaruh partai Adelete Ve Kalkinma Partisi (AKP) terhadap identitas negara (state identity) Turki pada tahun 2002-2018. Penelitian ini fokus kepada perubahan yang dilakukan AKP terhadap identitas negara Turki pada tahun 2002-2018. 2002 yang merupakan awal pemerintahan Turki dibawah AKP, serta dibatasi pada tahun 2018 yang merupakan batas penulis dalam meneliti dikarenakan keterbatasan waktu, mengingat AKP dan Erdogan masih memerintah sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan konsep state identity oleh Maxym Alexandrov yang merekonseptualisasikan state identity agar lebih komprehensif. Penulis juga menggunakan teori peran (role theory) untuk melihat peran kelompok AKP dalam kebijakan luar negeri Turki. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, AKP berhasil membentuk state identity baru yang mendasarkan pada nilai-nilai sejarah, budaya dan sosialisasi masyarakat Turki. Namun, conservative democratic ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. AKP menggunakan strategi politik populisme, yang mana ia memiliki ruang untuk ideologi lain dalam ideologi conservative democratic, yaitu Islamisme. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dalam dan luar negerinya, rezim Erdogan menjadi pemerintahan yang otoriter ke dalam, namun Islamis ke luar. Turki mencoba untuk menjadi pemimpin regional dan mengambil peran dalam komunitas negara-negara Islam. Erdogan dianggap memanfaatkan demokrasi sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam. Kata kunci: Adelete Ve Kalkinma Partisi, identitas negara, Erdogan, teori peran, Turki This study explains the influence of Adelete Ve Kalkinma Partition (AKP) party on Turkish state identity in 2002-2018. This research focuses on the changes made by the AKP to Turkish state identity in 2002-2018. 2002 which was the beginning of the Turkish government under the AKP, and was limited to 2017 which was the author's boundary in research due to time constraints, considering that the AKP and Erdogan still governed until now. This research uses the concept of the state identity approach by Maxym Alexandrov who reconceptualizes the state identity to be more comprehensive. The authors also use role theory to see the role of the AKP group in Turkish foreign policy. This type of research is qualitative research. Based on the results of the research, the AKP succeeded in forming a new state identity based on the historical, cultural and socialization values of Turkish society. However, conservative democratic is not in accordance with what was previously expected. The AKP uses a political strategy of populism, where it has room for other ideologies in conservative democratic ideology, there is Islamism in it. This can be seen from various internal and foreign policies, Erdogan's regime became an authoritarian government inward, but Islamists came out. Turkey tries to become a regional leader and take a role in the community of Islamic countries. Erdogan is considered to use democracy as a springboard to form an Islamic state. Keywords: Adelete Ve Kalkinma Partisi, Erdogan, role theory, state identity, Turkey

Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan? Arief Bakhtiar Darmawan; Hestutomo Restu Kuncoro
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 8, No 1 (2019): Andalas Journal of International Studies (AJIS)
Publisher : Department of International Relations, Universitas Andalas

ABSTRAKSampai saat ini, prinsip-prinsip dalam ASEAN Way selalu mendapatkan tantangan dalam menghadapi dinamika kawasan Asia Tenggara. Artikel ini bertujuan untuk mengamati upaya-upaya ASEAN dalam menangani penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dan bagaimana ASEAN Way memengaruhi upaya-upaya tersebut. Untuk menjawab rumusan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengandalkan literatur-literatur akademis mengenai LTS dan dokumen-dokumen resmi ASEAN untuk memahami, menginterpretasikan, serta menyusun hasil penelitian dari fenomena sengketa LTS. Argumen penulisan dalam artikel ini adalah bahwa ASEAN merupakan organisasi kawasan yang aktif dalam penyelesaian sengketa LTS dengan berpedoman pada prinsip dan norma dalam ASEAN Way. Berdasarkan analisis terhadap data dan pembahasan, ASEAN Way merupakan pendorong yang positif dalam konteks fungsi dialog dan konsultasi damai dan bukan sebagai solusi untuk penyelesaian sengketa LTS. ASEAN berhasil menjadi sentral dalam upaya penyelesaian damai yang juga melibatkan negara-negara besar luar kawasan. Untuk menjadi sebuah solusi nyata, ASEAN Way masih memiliki tantangan karena seringkali menjadi alat Tiongkok agar ASEAN tidak melakukan intervensi atau pemaksaan kebijakan suatu negara terkait penyelesaian konflik LTS. Oleh karena itu, kolektivitas ASEAN dalam menghadapi isu LTS merupakan langkah ke depan yang perlu untuk segera diwujudkan.Kata kunci: ASEAN Way, Asia Tenggara, konstruktivisme, Laut Tiongkok Selatan, sengketa ABSTRACTUp to this point, principles in ASEAN Way have been challenged by the regional dynamics of Southeast Asia. This article seeks to observe ASEAN's efforts in handling the resolution of the South China Sea (SCS) dispute and how the principles of ASEAN Way affect those efforts. To do so, the writers use a qualitative method which relies on academic literature regarding SCS and ASEAN's official documents to comprehend, interpret, and to formulate the result of the research. This article argues that ASEAN as a regional organization has been taking an active role in SCS dispute resolution using the principles and norms of ASEAN Way. Based on the analysis, ASEAN Way is a positive drive to dialogues and peaceful consultations but not in itself a solution to end the dispute. The Way had allowed ASEAN to become central in the peaceful resolution efforts involving major powers from beyond the region. ASEAN Way, however, has its back draws one of which was being used by China to prevent ASEAN's intervention in or to dictate policy regarding the SCS dispute. Therefore, ASEAN collectivity in handling the SCS dispute should be the next step forward. Keywords: ASEAN Way, contructivism, disputes, South China Sea, Southeast Asia

Co-Authors Agus Haryanto Ahmad. R Mardhatillah Umar Elpeni Fitrah Faela Sufa Sufa Gebyar Lintang Ndadari Gebyar Lintang Ndadari Herdho Husna Akmala Hestutomo Restu Kuncoro I Putu Arya Aditia Utama Kholifatus Saadah Lady Mahendra Muchamad Zaenuri Rahmad Agus Dwianto Rahmad Agus Dwianto Renny Miryanti Saras Ikhtia Maulida Soni Martin Anwar Suswanta Tunjung Linggarwati

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search