Articles
<![CDATA[Pendidikan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dan Aspek Hukumnya bagi Kader Desa Giriwarno Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.144 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6679
<![CDATA[Penganiayaan sering ditempuh sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan perselisihan warga, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendidikan hukum bagi warga Desa Giriwarno untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dengan tema “Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meberikan pemahaman keapada masyarakat Giriwarno tentang pentingnya pencegahan terjadinya penganiayaan. Pnegabdian dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini warga menjadi paham bahwa tindak pidana penganiayaan terbagi atas kategori ringan, berat dan berencana. Adapun berat ringan sanksi hukumnya mengikuti berat ringannya penderitaan yang dialami korban.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ]]>
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.819 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7333
<![CDATA[Kehidupan bahagia adalah cita-cita semua orang. Dalam mewujudkan kebahagiaan maka setiap orang bekeluarga dalam rangka membentuk rumah tangga. Ternyata di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan secara tenteram dan damai. Sehingga bahagia yang didambakan tidak terwujud dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tanggal adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Desa Umbulsari, Kecamatan Windusari tempat penyuluhan hukum dilakukan, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaktahuan tentang tindakan apa yang mesti dilakukan apabila tindak kekerasan itu terjadi. Dari permasalahan ini peneliti berkesimpulan bahwa perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat Desa Umbulsari Kecamatan Windusari tentang “Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Suporter Sepak Bola Yang Melakukan Penganiayaan ]]>
<![CDATA[Zaen Ghufron Munazal]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.623 KB)
|
DOI: 10.12928/adlp.v1i1.3742
<![CDATA[Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepakbola perlu mendapat perhatian khusus mengingat konsekuensi penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepakbola dapat membunuh nyawa seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap suporter sepak bola yang melakukan pelecehan dan cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara empiris dan normatif dengan pendekatan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepak bola dan pendekatan hukum (KUH Perdata Indonesia). Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap suporter sepak bola yang melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara represif yaitu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tersangka untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Adapun langkah-langkah penanggulangan agar suporter sepak bola tidak melakukan tindak pidana melalui upaya preventif (pencegahan), antara lain sosialisasi secara terus menerus kepada komunitas suporter sepak bola agar ada ketertiban hukum, koordinasi dengan berbagai pihak sebelum pertandingan dimulai dan memberikan pengamanan selama pertandingan berlangsung.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Potensi Kelompok Tanaman Hias di Wilayah Kedungsari Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[B Basri]]>;
<![CDATA[Diesyana Ajeng Pramesti]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Iftitah]]>;
<![CDATA[Robiul Fitri Masithoh]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.711 KB)
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman, permendagri dilakukan perubahan pada permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang memiliki pengertian bahwa tanah desa (tanah bengkok) yang dikuasi oleh pemerintahan desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa untuk kepentingan sosial. Kemanfaatan tanah bengkok dapat dipergunakan untuk keperluan umum seperti lapangan, kegiatan masyarakat, atau sarana sarana sosial sebagai sumber pendapatan desa berupa tempat rekreasi, tempat wisata sebagai kekayaan milik desa. Wilayah Kedungsari memiliki tanah bengkokyang manfaatkan oleh perangkat desa yang memiliki wilayah cukup luas sehingga bisa difungsikan sebagai kegiatan masyarakat seperti tanaman hias. Menanggapi keluhan dan potensi yang dapat dikembangkan maka urgensi dan rasionalisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menafaatkan dan mengembangkan potensi yang ada bagi kelompok dan pemanfaatn tanah bengkok sebagai sarana pendukung. Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah adalah dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan tanah bengkok dan penngkatkan potensi kelompok pecinta tanaman hias di wilayah kedungsari Magelang. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu; tahap persiapan meliputi melakukan kegiatan pra survei tahap pelaksanaan selanjutnya pelaporan dan publikasi.Hasil pengabdian masyarakat ini pemanfaatan lahan bengkok dapat dipahami oleh mitra dan terdapat peningkatan pengetahuan dan ketrampialan dalam peningkatan potensi diri yang dimiliki mitra dalam budidayata tanaman hias. Kesimpulan masyarakat antusia dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mandiri.]]>
<![CDATA[Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed from Progressive Legal Aspects ]]>
<![CDATA[Wahyu Putra Satria]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[B Basri]]>;
<![CDATA[Jhony Krisnan]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Mahasiswa (Student Paper Presentation) B ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.659 KB)
<![CDATA[This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.]]>
<![CDATA[Trancendental Values In Pancasila As The Personality Of The Indonesian Nation (Perspective From A Muslim) ]]>
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>
<![CDATA[ Journal of Transcendental Law Volume 3, No 2, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jtl.v3i2.15683
<![CDATA[It turns out that when studied more deeply there is a match between the teachings of Islam and the values of Pancasila. On this basis, the researcher expresses the opinion that there is no reason to contradict the teachings of Islam and Pancasila. In fact, according to the researcher, the values of Pancasila are complemented by Islamic teachings and it is possible that the values of Pancasila come from Islamic teachings. Therefore, there is no need for Muslims to question Pancasila as the basic philosophy of the Indonesian nation and state. For others, when there is a reaction from Muslims, for example there is an issue to replace Pancasila with another ideology, there is no need to react excessively, because it cannot happen and be conducted by Muslims. Such an attitude is just a reaction to what happened, in which some Muslims are seen as contradicting the values of Pancasila as the personality of the Indonesian nation. This is the real problem that needs to be found at the root of the problem. Keywords: Pancasila-Personality-Nation-Indonesia]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan ]]>
<![CDATA[Tri Widyawati]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8533
<![CDATA[Serangan seksual di sektor pendidikan belakangan ini mendapat perhatian publik yang sangat meluas. Dasar dari pelecehan seksual ini di atur hanya ada pada bagian umum saja tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Dengan demikian masih banyak terjadi suatu tindak pelecehan di dunia pendidikan Indonesia yang belum ada perlindungannya secara kompleks atau perhatian yang lebih dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar hukum dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di sektor pendidikan dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah kekerasan seksual ini diatur pada KUHP, Permendikbud No 30 Tahun 2021, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Dari berbagai aturan tersebut belum bisa merangkum segala kebutuhan yang di perlukan dalam menjamin keamanan pada sektor pendidikan. Maka untuk menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat terutama pada sektor pendidikan di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan perasaan nyaman bagi seluruh masyarakat pada dunia pendidikan.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi ]]>
<![CDATA[Muhammad Feisal Akbar]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8602
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi serta hambatannya. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif-empiris berdasarkan pendekatan undang-undang serta menggunakan teknik penelitian wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi, Pesantren memiliki ketentuan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi dilingkungan pondok pesantren. Namun demikian dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi seperti masih kurangnya pengawasan baik dari pengurus maupun orang tua, tidak adanya kesadaran diri santri dan minimnya aturan penegakan pelecehan seksual.]]>
<![CDATA[Analisis Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Perspektif Access To Health ]]>
<![CDATA[Clara Diana Novita]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8676
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Warga Binaan Lansia Ketika Tidak Mampu Melaksanakan Program Pembinaan Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Suhardiyanto Suhardiyanto]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9578
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pembinaan apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga binaan lansia dan akibat hukum dari warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan dalam dua macam, yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Bagi warga binaan lansia yang mengalami masalah fisik dan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan program pembinaan, atas hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) maka dapat dimungkinkan untuk mendapatkan hak bersyarat.]]>
