Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.019
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH) Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Prosiding University Research Colloquium
Basri Basri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat Dian Novitasari Anggraeni; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika yang diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normative denganengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan undang- undang (statute approach). Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip keterbukaan, transparansi dan perlindungan hak terdakwa. Namun demikian, dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang memakan biaya dan waktu dalam persidangan, di Indonesia proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum.
Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Agung Sudaryanto; Basri Basri; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10100

Abstract

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi permasalahan dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan penyidikan terhadap subjek hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak di Wilayah Hukum Polres Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang melibatkan disabilitas di Kabupaten Magelang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahap pertama dilaksanakan dengan restorative justice bila dimungkinkan. Jika proses berlanjut maka tahapan yang selanjutnya yaitu pengumpukan bukti permulaan. Pengumpulan satu saksi dan satu alat bukti yang sah, dan pembuktian visum et repertum. Hambatan permasalahan dalam penyidikan ketika disabilitas yang menjadi tindak pidana sehingga tidak terungkap dikarenakan faktor subtansi hukumnya yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Faktor struktur yaitu pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.
Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10006

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, yang merupakan tindak pidana yang perlu mendapat penanganan. Munculnya asas keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan prosedurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum dan prosedur penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan fokus pada penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam konteks hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 memperbolehkan penggunaan asas keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif, yang memberikan kepastian hukum dan prosedur. Meskipun demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, dan penanganan yang bersifat signifikan belum diatur secara detail dalam aturan keadilan restoratif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.
Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru Ricky Ardian Pramufianto; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10010

Abstract

Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mencakup aturan terkait kekerasan seksual dalam beberapa undang-undang seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, namun belum ada batasan yang spesifik terkait kekerasan seksual verbal. Sebaliknya, mereka hanya menjelaskan perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan lain yang keji.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Bilal Assaifuddin Ahmad; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia Dhany Ibrahim; Basri Basri; Dilli Trisna Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11770

Abstract

Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati Sulistiyowati; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Miftkhul Jannah; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11791

Abstract

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Bryan Firdaus Army Valentino; Basri Basri; Dilli Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11839

Abstract

Pekerja Migran Indonesia sering mengalami berbagai masalah, diantaranya pelanggaran Hak Asasi Manusia, eksploitasi dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dikarenakan hal ini menyangkut martabat dan hak fundamental Pekerja Migran Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang ancaman perlindungan hukum pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Pekerja Migran Indonesia sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti eksploitasi, kekerasan dan penipuan. Kerangka hukum yang melindungi Pekerja Migran Indonesia diantaranya UU No. 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai konsep perlindungan HAM dalam ketentuan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Co-Authors Agung Sudaryanto Bagas Riri Pangestu Bilal Assaifuddin Ahmad Bryan Firdaus Army Valentino Clara Diana Novita Dhany Ibrahim Dian Novitasari Anggraeni Diesyana Ajeng Pramesti Dilli Noviasari Dilli Trisna Noviasari Ega Kusuma Wardhana Habib Muhsin Syafingi Hary Abdul Hakim Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Feisal Akbar Nurwati Puji Sulistyaningsih Ricky Ardian Pramufianto Robiul Fitri Masithoh Shafira Salsabila Siti Nurul Iftitah Siti Nurul Iftitah Suhardiyanto Suhardiyanto Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Tri Widyawati Vivi Alfiara Wahyu Putra Satria Yulia Kurniaty Zaen Ghufron Munazal