Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH) Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Prosiding University Research Colloquium Law and Justice
Basri Basri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat Dian Novitasari Anggraeni; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika yang diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normative denganengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan undang- undang (statute approach). Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip keterbukaan, transparansi dan perlindungan hak terdakwa. Namun demikian, dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang memakan biaya dan waktu dalam persidangan, di Indonesia proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum.
Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Agung Sudaryanto; Basri Basri; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10100

Abstract

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi permasalahan dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan penyidikan terhadap subjek hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak di Wilayah Hukum Polres Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang melibatkan disabilitas di Kabupaten Magelang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahap pertama dilaksanakan dengan restorative justice bila dimungkinkan. Jika proses berlanjut maka tahapan yang selanjutnya yaitu pengumpukan bukti permulaan. Pengumpulan satu saksi dan satu alat bukti yang sah, dan pembuktian visum et repertum. Hambatan permasalahan dalam penyidikan ketika disabilitas yang menjadi tindak pidana sehingga tidak terungkap dikarenakan faktor subtansi hukumnya yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Faktor struktur yaitu pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.
Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Potensi Kelompok Tanaman Hias di Wilayah Kedungsari Kabupaten Magelang B Basri; Diesyana Ajeng Pramesti; Siti Nurul Iftitah; Robiul Fitri Masithoh
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, permendagri dilakukan perubahan pada permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang memiliki pengertian bahwa tanah desa (tanah bengkok) yang dikuasi oleh pemerintahan desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa untuk kepentingan sosial. Kemanfaatan tanah bengkok dapat dipergunakan untuk keperluan umum seperti lapangan, kegiatan masyarakat, atau sarana sarana sosial sebagai sumber pendapatan desa berupa tempat rekreasi, tempat wisata sebagai kekayaan milik desa. Wilayah Kedungsari memiliki tanah bengkokyang manfaatkan oleh perangkat desa yang memiliki wilayah cukup luas sehingga bisa difungsikan sebagai kegiatan masyarakat seperti tanaman hias. Menanggapi keluhan dan potensi yang dapat dikembangkan maka urgensi dan rasionalisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menafaatkan dan mengembangkan potensi yang ada bagi kelompok dan pemanfaatn tanah bengkok sebagai sarana pendukung. Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah adalah dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan tanah bengkok dan penngkatkan potensi kelompok pecinta tanaman hias di wilayah kedungsari Magelang. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu; tahap persiapan meliputi melakukan kegiatan pra survei tahap pelaksanaan selanjutnya pelaporan dan publikasi.Hasil pengabdian masyarakat ini pemanfaatan lahan bengkok dapat dipahami oleh mitra dan terdapat peningkatan pengetahuan dan ketrampialan dalam peningkatan potensi diri yang dimiliki mitra dalam budidayata tanaman hias. Kesimpulan masyarakat antusia dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mandiri.
Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed from Progressive Legal Aspects Wahyu Putra Satria; Yulia Kurniaty; B Basri; Jhony Krisnan
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Mahasiswa (Student Paper Presentation) B
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.
Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang) Dinda Ayu Rosa Loren; B Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 17th University Research Colloquium 2023: Mahasiswa (Student Paper Presentation)
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cigarettes are one source of state revenue received from the imposition of excise. However, it turns out that there are also cigarettes that do not have excise bands (plain). Cigarettes are one of the goods that are subject to excise duty because they are considered to be an item in which it is necessary to monitor their distribution, control their consumption, and in their use can cause a negative impact on the wearer or the community and the environment. This study aims to further examine the circulation of cigarettes without excise stamps in the prosecution area of KPPBC TMP C Magelang. This research uses a normative-empirical method which is a legal research study regarding the implementation or enactment of normative legal provisions. Circulation of cigarettes without excise stamps is very detrimental to the state, it is necessary to know about the parties involved in their circulation and the factors that become obstacles in enforcing cases of cigarettes without excise stamps.
Tujuan Kemanfaatan Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian Herman Septianto; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; B Basri
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 17th University Research Colloquium 2023: Mahasiswa (Student Paper Presentation)
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice is a new breakthrough in the settlement of cases outside the court, to restore it to its original state. Settlement of cases outside the court is an alternative choice to reduce Over Capacity in prisons and solutions to problems of time, costs, and dispute resolution procedures in court. The Republic of Indonesia Police apply the principles of Restorative Justice in settling criminal and civil cases through the Chief of Police Regulation (PERKAP) Number 8 of 2021. The purpose of this research is to analyze related to the application of Restorative Justice in terms of the legal benefits carried out by the Magelang City Police. The method used in this research is by using normative-empirical juridical. By using a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data used in this research are laws, PERKAP 2021, books, articles, and other legal materials relevant to this research. The results of this study indicate that in the Magelang Police there were 11 (eleven) cases that were resolved using Restorative Justice. The settlement process with Restorative Justice provides legal benefits for the parties because the case is resolved by consensus so there is no grudge; the implementation procedure is quick and easy because it goes through two or three mediations; the parties do not bear the costs of the case; the type of punishment is non-prison in nature, for example in the form of compensation or social work.
Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10006

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, yang merupakan tindak pidana yang perlu mendapat penanganan. Munculnya asas keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan prosedurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum dan prosedur penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan fokus pada penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam konteks hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 memperbolehkan penggunaan asas keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif, yang memberikan kepastian hukum dan prosedur. Meskipun demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, dan penanganan yang bersifat signifikan belum diatur secara detail dalam aturan keadilan restoratif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.
Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru Ricky Ardian Pramufianto; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10010

Abstract

Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mencakup aturan terkait kekerasan seksual dalam beberapa undang-undang seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, namun belum ada batasan yang spesifik terkait kekerasan seksual verbal. Sebaliknya, mereka hanya menjelaskan perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan lain yang keji.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Bilal Assaifuddin Ahmad; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia Dhany Ibrahim; Basri Basri; Dilli Trisna Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11770

Abstract

Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.
Co-Authors Agung Sudaryanto Augusting Caparanga Camo Bagas Riri Pangestu Bilal Assaifuddin Ahmad Bryan Firdaus Army Valentino Clara Diana Novita Dhany Ibrahim Dian Novitasari Anggraeni Diesyana Ajeng Pramesti Dilli Noviasari Dilli Trisna Noviasari Dinda Ayu Rosa Loren Ega Kusuma Wardhana Habib Muhsin Syafingi Hary Abdul Hakim Herman Septianto Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Feisal Akbar Nurwati Puji Sulistyaningsih Ricky Ardian Pramufianto Robiul Fitri Masithoh Sabrina Sheilla Shafira Shafira Salsabila Siti Nurul Iftitah Siti Nurul Iftitah Suhardiyanto Suhardiyanto Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Tri Widyawati Vivi Alfiara Wahyu Putra Satria Yulia Kurniaty Zaen Ghufron Munazal