Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Dilli Trisna Noviasari
Universitas Muhammadiyah Magelang
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Nurwati Nurwati; Budiharto Budiharto; Dilli Trisna Noviasari
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.138 KB)

Abstract

Perlindungan hukumm diperlukan oeh siapa saja dan dimana saja.Begitu pula tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negerimempunyai hak kesempatan yang sama untuk, mendapatkan, ataupindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di luarnegeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri,merupakan program nasional dalam upaya meningkatkankesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangankualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan denganmemanfaatkan bursa kerja internasional melalui peningkatankualitas tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejaksebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tibakembali di Indonesia.Penempatan TKI pada pemberi kerja perseorangan dilakukanmelalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Usaha berbentuk badanhukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan di negara tujuan.Pemberi kerja perseorangan, dapat mempekerjakan TKI padapekerjaan antara lain, sebagai penata laksana rumah tangga,pengasuh bayi atau anak, perawat seorang lanjut usia, pengemudi,tukang kebun/taman serta sektor informal lainnya. Perlindunganbagi calon TKI yang diberangkatkan keluar negeri oleh P3TKIS,meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan),selama masa penempatan di luar negeri, dan sampai dengan kembaliketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yangbekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untukmemperoleh perlindungan dari Perwakilan Negara RepublikIndonesia.Permasalahan yang sering dihadaipi adalah perlakuan pemberikerja atau majikan yang terkadang melanggar asas-asas kesopananbahkan susila. Selain itu perlindungan dalam hal banyaknya waktukerja juga merupakan permasalahan yang banyak terjadi padaTenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dengan adanya beberapapermasalan tersebut penelitian ini bertujuan menggali perlindunganhukum terhadap TKI yang berada di luar negeri.
Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8358

Abstract

Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Negara negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui bagaimana penerapan konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Penelitian ini untuk merumuskan jawaban-jawaban yang lebih akurat untuk pertanyaan dan problema yang ingin dijawab melalui penelitian ini.
Pendampingan Perijinan Usaha Mikro Bidang Telekomunikasi dan Informasi di Dusun Pinggirejo Wates Magelang Utara Dilli Trisna Noviasari; Suharso Suharso; Muchamad Darmawan Ikhsan; Ferman Bagus Istuhri; Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani; Donny Irawan; Damar Aji Sura
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v3i2.8359

Abstract

Kelurahan Wates adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Wilayah propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Wates menjadi istimewa karena komplek perkantoran pemerintahan dan industri antara lain kantor Kementrian Agama Magelang dan industri mesin Sumber Jaya ada di wilayah Kelurahan Wates sehingga menjanjikan untuk suatu usaha. Selain itu Kelurahan Wates di lewati oleh jalan alternatif Magelang Semarang yang menjadikan kelurahan tersebut menjadi sangat berpotensi untuk di lakukannya pengembangan usaha di bidan Telepon dan informasi. Salah satu kegiatan yang mayoritas dilakukan masyarakat Kelurahan Wates adalah. Bekerja sebagai buruh pabrik, perkantoran, wirausaha, pegawai pemerintah dan, pelajar. Kegiatan UMKM di bidang telepon dan informasi yang menjadi salah satu keunggulan di bidang kegiatan UMKM yang bernaung di Kelurahan Wates tersebut. Oleh karena itu tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) melakukan pendampingan terhadap mitra UMKM tersebut untuk memperoleh legalitas usaha sehingga dapat memudahkan UMKM memajukan usahanya. Selain itu, tujuan PPMT ini juga untuk memberikan edukasi mengenai ijin usaha kepada masyarakat Dusun Wates yang benar. PPMT ini ini juga memberikan edukasi terhadap Warga Wates dalam menjalankan usahanya dalam membenahi management usaha dalam perekapan barang masuk dan keluar, mengoptimalkan lahan yang ada untuk promosi di karenakan lokasi dari UMKM yang sangat strategis.
Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan Tri Widyawati; Suharso Suharso; Basri Basri; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8533

Abstract

Serangan seksual di sektor pendidikan belakangan ini mendapat perhatian publik yang sangat meluas. Dasar dari pelecehan seksual ini di atur hanya ada pada bagian umum saja tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Dengan demikian masih banyak terjadi suatu tindak pelecehan di dunia pendidikan Indonesia yang belum ada perlindungannya secara kompleks atau perhatian yang lebih dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar hukum dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di sektor pendidikan dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah kekerasan seksual ini diatur pada KUHP, Permendikbud No 30 Tahun 2021, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Dari berbagai aturan tersebut belum bisa merangkum segala kebutuhan yang di perlukan dalam menjamin keamanan pada sektor pendidikan. Maka untuk menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat terutama pada sektor pendidikan di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan perasaan nyaman bagi seluruh masyarakat pada dunia pendidikan.
Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila Agil Yahya; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9468

Abstract

Pemilihan Umum salah satu daerah di Papua menggunakan Sistem Noken yang namanya diambil dari tas khas Papua yaitu Noken dengan alasan pelaksanaan Sistem Noken menggunakan tas tradisional asli Papua. Sistem Noken digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah bertentangan dengan asas Pemilihan Umum karena tidak sejalan dengan asas Pemilu yaitu asas bebas, langsung, dan rahasia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik dari diselenggarakannya Sistem Noken melihat dari Putusan MK terkait bagaiman Sistem Noken berjalan sesuai dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstitusionalitas sistem noken berdasarkan peraturan perundang-undang dan mengetahui konfigurasi politik dalam penerapan sistem noken di Papua dalam konsep welfare state di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Sistem Noken sebagai pilihan politik Masyarakat Adat Papua berdasarkan Putusan MK untuk menghindari konflik dan terwujudnya kesejahteraan dalam lingkup masyarakat adat sebagaimana diberlakukan di negara hukum yang berwatak Pancasila.
Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik Wahyu Cahyo Hadiyono; Yulia Kurniaty; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9882

Abstract

Tantangan di era disrupsi pada peralihan pelayanan publik manual ke digital di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem mengalami sebuah hambatan, untuk itu dibutuhkan sebuah landasan agar pelayanan publik berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan Asas Umum Pelayanan yang Baik (AUPB) di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konsep, dan menggunakan data sekunder serta metode pengambilan data studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan AUPB yang terdiri dari delapan asas hanya terpenuhi lima asas yakni kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan. Sedangkan ketiga asas yang belum terpenuhi yaitu asas kemanfaatan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.
Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang Evi Andri Ani; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta hambatan perda tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakanpendekatan sosiologi hukum data penelitian ini menggunakan sumber dataprimer yang berupa wawancara dengan informan di SATPOL PP KabupatenMagelang. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 belum efektif. Hal ini didasarkanpada faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya.Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yaitufaktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selain itu masihditemukan penjual jamu tradisional seduhan menggunakan campuranminuman beralkohol karena masih dipercayai meningkatkan khasiat jamuseduhan tersebut.
Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Agus Saputro; Habib Muhsin Syafingi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10098

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dan faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Objek penelitian adalah langkah-langkah apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk melaksanakan penertiban PKL. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur. Analisis data yang digunakan analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum terwujud disebabkan faktor konsistensi, ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran yang terbatas.
Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang Muhammad Arsy Yogatama; Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10012

Abstract

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dalam mewujudkan akses pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat efektifitas Indonesia pintar di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori efektifitas menurut Soerjono Soekamto masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor penegakan hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya permasalahan terkait ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan belum adanya data terkait siswa yang memperoleh PIP.
Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023 Najwa Azizatun Niqmah; Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, khususnya pasal 11 huruf (a) yang mengatur fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Permasalahan dalam pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan ketentuan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 36 pasal 11 ayat (3) dan (4) tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang menyebutkan 5 faktor pembentuk evektifitas hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan sekunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Serta Analisa data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pasal 11 huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat.
Co-Authors Agil Yahya Agus Saputro Basri Basri Budiharto Budiharto Damar Aji Sura Dhany Ibrahim Donny Irawan Dyah Adriantini Sintha Dewi Erna Sri Rejeki Erni Muzairoh Evi Andri Ani Ferman Bagus Istuhri Habib Muhsin Syafingi Muchamad Darmawan Ikhsan Muhammad Arsy Yogatama Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Nurwati Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani Suharso Suharso Suharso Suharso Tri Widyawati Vita Ayu Romanti Wahyu Cahyo Hadiyono Yulia Kurniaty