Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Hukum Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Hukum Respublica Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Veteran Law Review Majalah Hukum Nasional Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Konstitusi Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara TANFIDZIY : Hukum Tata Negara dan Siyasah Jurnal Review Politik Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Mahardika, Ahmad Gelora
Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
POTENSI HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERKAIT MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI Mahardika, Ahmad Gelora
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2023.3.2.199-216

Abstract

Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan Hakim Konstitusi yang sebelumnya lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan menjadi lima belas tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada hakikatnya berdampak positif terhadap independensi Hakim, dikarenakan pemilihan ulang Hakim Konstitusi kerap kali memunculkan konflik kepentingan. Akan tetapi, pemberlakuan asas retroaktif dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur dalam aturan peralihan bahwa ketentuan tersebut juga diberlakukan pada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat menjadi problematika. Oleh karena itulah penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait apakah pemberlakuan asas retroaktif terkait penambahan masa jabatan hakim akan berpotensi menghilangkan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah yang terkait independensi Hakim. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perubahan masa jabatan Hakim yang diberlakukan kepada Hakim yang sedang menjabat berpotensi menghilangkan independensi Hakim.
ELIMINASI INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-20 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KENEGARAAN DAN LEX SPORTIVA Mahardika, Ahmad Gelora; Daud, Aidir Amin
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.81-105

Abstract

Pemberian status tuan rumah Piala Dunia u-20 terhadap Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan FIFA terhadap perkembangan sepakbola Indonesia. Akan tetapi, kepercayaan tersebut kemudian harus ternodai dikarenakan adanya penolakan terhadap salah satu tim peserta Piala Dunia u-20 yaitu Israel untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Persoalan muncul dikarenakan penolakan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah yang mempunyai peran vital sebagai penyelenggara Piala Dunia u-20. Hal inilah yang kemudian memaksa FIFA untuk membatalkan status tuan rumah bagi Indonesia dan menyerahkannya kepada Argentina. Argumentasi yuridis yang menjadi dasar penolakan sejumlah kepala daerah tersebut adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan tidak diperbolehkannya aktivitas pengibaran bendera Israel dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Israel dalam kegiatan resmi. Akan tetapi menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah sebenarnya posisi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam sistem hukum Indonesia dan lex sportiva?. Hal itu disebabkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada hakikatnya secara implisit telah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan hukum olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat miskonsepsi dalam memahami relasi antara Undang-Undang Keolahragaan dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.
Potential Irregularities in Arrangements of Amendment Regarding the Term of Office of Village Heads in the Indonesian Constitutional Law System Mahardika, Ahmad Gelora
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol 3, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/negrei.v3i1.8024

Abstract

The discourse to extend the term of office of the village head creates problems in the Indonesian constitutional system. This is because the addition will potentially extend the term of office of the village head to 27 (twenty-seven) years. In fact, cumulatively, the term of office of the village head based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages is quite long, namely 6 (six) years and can be elected 3 (three) times, which means that the village head can serve 18 (eighteen) year. On the other hand, the duration of a village head, which has the potential to reach 18 years, is also essentially inconsistent with democratic principles which provide a maximum limit for public officials who are elected through political mechanisms to hold office. For this reason, the idea of reconstructing the village head's term of office has become an urgent issue in the Indonesian constitutional system. The research question in this article is whether there is a potential for irregularities in the arrangements regarding the extension of the village head's term of office. The type and research approach used in this article is comparative normative juridical research with a statutory approach. The hypothesis in this article is that the long term of office of the village head is contrary to the concept of democracy, namely the limitation of power.
Government Position in Religious Authority Contestation in Indonesia: Reviewing the Government Authority in Determining the Beginning of Islamic Months Musonnif, Ahmad; Mahardika, Ahmad Gelora; Maratus, Nuril Farida; Muttaqin, Muhammad Ngizzul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i2.27517

Abstract

This article aims to examine the government's efforts and effectiveness in establishing itself as the sole religious authority in determining the beginning of the Islamic month. This qualitative study utilizes data from news sources, official decisions, and government activities related to setting the Islamic calendar, as well as fatwas from the Indonesian Ulema Council. Additionally, it presents the community's response, particularly from religious organizations, to the government's role in this matter. Drawing on Ismail Fajrie Alatas's theory of religious authority, which suggests that religious authority is shaped by a connection to the prophetic tradition and by fostering intellectual and emotional bonds with the community through service and outreach, the study finds that the government's effort to become the exclusive religious authority has encountered challenges. While the government aligns with the prophetic tradition by employing the ru'yah method (crescent sighting), based on authentic hadiths and followed by the majority of Muslims, the lack of intellectual and emotional connection with certain groups—such as Muhammadiyah and other religious congregations—leads them to resist the government's stance. In contrast, communities with closer intellectual and emotional ties to the government, like Nahdlatul Ulama, are more likely to align with its decisions. In the complex landscape of religious authority in Indonesia, the government navigates various roles, including tolerance, intervention, negotiation, and accommodation.
IMPLEMENTASI POST MODERNISME DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Mahardika, Ahmad Gelora
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas implementasi postmodernisme dalam integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan umum di Indonesia melalui sistem perundang-undangan. Pendidikan di Indonesia, sejak masa kolonial hingga era reformasi, banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Barat yang terpusat, sementara pendidikan pesantren memiliki karakteristik mandiri yang tidak selalu sesuai dengan standar nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi langkah penting dalam mengakui otonomi pesantren untuk menyusun kurikulum sendiri, sebuah kebijakan yang mencerminkan pendekatan postmodernisme. Postmodernisme menawarkan fleksibilitas, menghargai perbedaan budaya, dan menolak standar tunggal yang berlaku secara universal. Pendekatan ini memungkinkan pesantren untuk tetap mempertahankan metode pengajaran tradisional sekaligus mencerdaskan bangsa dengan cara yang berbeda dari pendidikan umum. Dengan pendekatan ini, pendidikan pesantren diakui sebagai alternatif yang setara dengan pendidikan formal lainnya, memberikan ruang bagi diversifikasi pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Artikel ini menyoroti bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan pesantren mampu berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia tanpa harus mengikuti standar Barat
The Implementation of Referendum as a Limitation to Autocratic Legalism in the Formation of the Nusantara Capital City Law Mahardika, Ahmad Gelora
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v9i2.10181

Abstract

This study employs a normative legal research method to analyze the rule of law, legal doctrines, and principles related to the implementation of referendums as limitations on legislative authority. Using a statutory approach, the research examines relevant Indonesian legislation, including the 1945 Constitution, Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation, and the IKN Law. Primary legal materials, such as key statutes, and secondary legal materials, including academic literature, form the basis of the analysis. The study also incorporates comparative insights from South Korea's Constitutional Court decision on capital relocation. Findings reveal that referendums, while essential to participatory democracy, have been marginalized in Indonesia following the repeal of referendum provisions. Furthermore, the study critiques the legislative process of the IKN Law, highlighting its limited public participation and potential indicators of autocratic legalism. By analyzing compliance with democratic principles and the rule of law, the study identifies critical issues, such as co-optation of legislative power, constitutional violations, and compromised judicial independence, emphasizing the need for robust safeguards to prevent authoritarian tendencies in democratic systems. This research contributes to understanding the intersection of legal frameworks, public participation, and governance in Indonesia and beyond.
PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANDINGAN DELTRAS SIDOARJO MELAWAN PERSIBO BOJONEGORO DI LIGA 2 DALAM KERANGKA LEX SPORTIVA Mahardika, Ahmad Gelora
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertandingan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro di Liga 2 Indonesia musim 2024/2025 memunculkan kontroversi terkait pembatalan gol Persibo oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI, yang dianggap bertentangan dengan laws of the game. Kontroversi ini memicu kerusuhan yang melibatkan pemain dan suporter, serta memunculkan masalah terkait implementasi asas lex sportiva. Artikel ini menganalisis keputusan Komdis, Komite Banding (Komding), dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) berdasarkan regulasi sepak bola nasional dan internasional. Hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap laws of the game, Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Keputusan Komdis dan Komding menimbulkan ambiguitas, sehingga memengaruhi kredibilitas PT LIB sebagai eksekutor keputusan. Studi ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase seperti Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) atau Court of Arbitration for Sport (CAS), guna memastikan keadilan substansial dalam sepak bola Indonesia
Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik Mahardika, Ahmad Gelora
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.222

Abstract

Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, implikasi konflik internal partai politik di daerah memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, ancaman partai politik tidak ikut pemilihan umum kepala daerah dan recall sepihak. Oleh karena itu, diperlukan legalitas sebagai upaya memberikan kepastian hukum ketika terjadi konflik internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, pengesahan kepengurusan partai politik di daerah seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
POLITIK HUKUM HIERARKI TAP MPR MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Mahardika, Ahmad Gelora
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.512

Abstract

 TAP MPR sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki hukum di Indonesia mempunyai status hukum yang tidak jelas. Hal itu disebabkan amandemen konstitusi secara tidak langsung mencabut kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR. Padahal ketika amandemen itu dilakukan masih terdapat 8 (delapan) TAP MPR yang masih berlaku. Kondisi ini menyebabkan absurditas terkait status TAP MPR yang masih berlaku tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sempat mengeluarkan TAP MPR dalam hierarki norma, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kemudian memasukkan kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencantuman kembali TAP MPR dalam hierarki mempunyai kesan hanya untuk memberikan kepastian hukum semata tanpa penjelasan bagaimana penerapannya serta mekanisme pencabutannya. Selain itu di antara semua peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam hieraki peraturan perundang-undangan semuanya mempunyai posisi yang jelas siapa yang membuatnya serta lembaga apa yang berwenang mengujinya. Akan tetapi TAP MPR terlihat terjebak dalam celah abu-abu (grey area) karena dalam konstitusi tidak ada pintu untuk menguji TAP MPR apakah Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam artikel ini redesain konstitusi mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum norma TAP MPR dalam sistem hukum Indonesia.Kata Kunci : Hukum, MPR, Peraturan, Perundang-undangan
DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH TERPILIH SERTA PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Mahardika, Ahmad Gelora
Bahasa Indonesia Vol 3 No 1 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v3i1.346

Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena dianulirnya kemenangan sejumlah pasangan calon pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 antara lain pasangan calon terpilih pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini menjadi persoalan karena diskualifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi dilakukan ketika kedua pasangan calon tersebut telah memenangkan kontestasi pemilihan dengan suara yang signifikan. Putusan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi selayaknya berfungsi untuk memastikan bahwa suara rakyat betulbetul termanifestasikan dalam proses pemilihan. Oleh karena itulah opsi diskualifikasi pasangan calon selayaknya menjadi opsi terakhir. Penelitian ini akan mengkaji fungsi dan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon dalam sistem hukum pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan studi.komparasi.dengan.negara.lain terhadap kasus yang serupa meskipun berbeda konteksnya. Hal tersebut vital untuk dikaji, dikarenakan pada hakikatnya suara rakyat tidak boleh dinihilkan oleh putusan lembaga manapun. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait sebagai media analisis. Data yang digunakan adalah sejumlah regulasi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber resmi Pemerintah. Hasil dan kesimpulan yang peneliti peroleh adalah diskualifikasi calon kepala daerah terpilih berpotensi menihilkan demokrasi dan menciptakan ketidakpastian hukum, oleh karena itu diperlukan desain ideal dalam sistem hukum Indonesia manakala kejadian tersebut terulang kembali kedepannya.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Torieq Ahmad Musonnif Daud, Aidir Amin Fatayati, Sun Maratus, Nuril Farida Muttaqin, Muhammad Ngizzul Prasetia, Trenadi Rizky Saputra, Rizky