Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Bandaharo Saifuddin
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERANAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA KELOMPOK WARGA DI DESA PASAR LARU KECAMATAN TAMBANGAN MANDAILING NATAL Bandaharo Saifuddin; Fajar Padly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2763-2769

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penyebab Konflik antar kelompok warga desa antara desa pasar laru dengan warga desa siantona Kecamatan Tambangan Mandailing Natal dan Untuk Mengetahui Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam penyelesaian konflik antar kelompok warga desa Pasar Laru Dengan Desa Siantona Kecamatan Tambangan Mandailing Natal. Jenis penelitian, penelitian hokum ini  termasuk dalam penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara, dan observasi. Sumber Data: Data Primer ; data yang diproleh dari hasil penlitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan /wawancara. Data Skunder : data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel,  yang ada hubungannya dengan masalah  yang akan diteliti. Tehnik analisa yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisa yaitu apa yang dinyatakan resonden secara tertulis atau lisan dan juga prilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian karena pada saat dua pemain saling memperebutkan bola, salah satunya pemain siantona bermain kasar dan arogan kepada pemain pasar laru, sehingga memicu perbuatan saling memukul antara dua orang pemain dari dua klub tersebut disebabkan emosi yang tidak terkendalikan oleh salah seorang pemain dari klub sepak bola Desa Siantona berinisial BR terhadap seorang pemain dari klub sepak bola Desa Pasar Laru berinisial BS, mengakibatkan luka-luka di wajah pemain siantona dan pertandingan persahabatan tersebut dihentikan dan dibubarkan. FKPM mengundang kedua belah pihak untuk melakukan perundingan dengan jalan musyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut, untuk dapat diselesaikan dengan secara damai dan saling meminta maaf akan kesalahan masing-masing dan selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani kedua belah pihak dan diberi materai, dihadapan saksi-saksi karena menempuh jalur hokum merupakan Ultimum Remendium.
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SISUNDUNG KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPTEN TAPANULI SELATAN Bandaharo Saifuddin; Fajar Padly; Abdul Azis Abidan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i1.236-241

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuannya Untuk mengetahui pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Metode Pelaksanaan dilakukan dalam 3 tahap,yaitu: a. Survey tempat kegiatan penyuluhan hukum; b. Penyuluhan Hukum dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023; c. Monitoring dan Evaluasi Pada tanggal 28 Oktober 2023. Hasil pengabdian adalah Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: a. Perlunya iman yang kuat dan akhlak yang baik; b. Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga; c. Adanya komunikasi yang baik antara Suami, Istri dan Anak; d. Adanya saling percaya, pengertian dan saling menghargai antara anggota keluarga; e. Seorang istri mampu mengkoordinir keuangan dalam rumah tangga; menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, antara lain: a. Memberitahukan orang terdekat ; b. Melakukan mediasi dengan pihak keluarga; c. penyelesaiaan dengan melibatkan unsur pemeritahan desa; d. Melapor kepada kepolisian merupakan Ultimum Remendium
MEKANISME DAN EFEKTIFITAS SIDANG ADAT DALAM MENCARI SOLUSI TERHADAP KONFLIK WARGA DI DESA SISUNDUNG KECAMATAN ANGKOLA BARAT TAPANULI SELATAN Saifuddin, Bandaharo; Padly, Fajar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.4944-4950

Abstract

Bahwa adapun masalah penelitian ini, Bagaimana Mekanisme dan efektifitas Sidang Adat dalam mencari solusi terhadap konflik warga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitattif deskriptif, metode yang di gunakan yurisdis empiris, sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah bahan yang di dapat langsung dari orang yang berkepentingan. kesimpulan; dengan melalui sidang adat  para kedua belah pihak duduk bersama dan terlibat dalam setiap mekanisme untuk memecahkan masalah dalam mencari solusi, sehingga bila ada luka akibat konflik tersebut dapat terobati atau dipulihkan, sedangkan pihak pelaku di wajibkan membayar uang sidang adat. Kemudian memberikan ganti rugi terhadap korban bila ada luka , namun dalam kasus ini, korban sudah memafkan perbuatan pelaku karena tidak ada luka serius yang dialami korban akibat perkelahian dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan keduanya sudah kembali rukunseperti sediakala. Sehingga kasus tersebut tidak sampai dibawa dan diproses ke ranah hukum.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAHAYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Saifuddin, Bandaharo; Padly, Fajar; Busyoro, Marwan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4837-4840

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode seminar/dialog interaktif  bahaya judi online ditinjau dari prespektif  hukum positif dan hukum islam. Bahwa Judi online  adalah permainan judi  melalui media elektronik dengan diakses internet sebagi perantara. Bahwa dari segi hukum islam, judi online merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan setan, sedangkan dari ditinjau dari hukum positif dapat di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar) kesimpulannya Judi online  adalah perbutan tindak pidana atau yang melanggar norma hukum yang harus diberantas dan dari segi hukum islam adalah merupakan salah satu perbuatan yang di haramkan. Disarankan kepada MUI Kota Padangsidimpuan agar disetiap khotbah jum’at disampaikan bahaya judi online dalam Prespektif hukum islam.
Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif) Bandaharo Saifuddin; Tris Widodo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.30-36

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk membahas penyelesaian apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata. Kemudian tantangan yang dihadapi, apa indikator yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana yang terdapat didalamnya perselisihan perdata. Untuk menjawab tantangan tersebut agar sampai pada tujuan yang diinginkan maka penulis melakukan bedah kasus dengan hasil; Masih banyak laporan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata berlanjut ke pengadilan sehingga putusan hakim Ontslag van Rechtsvervolging. Indikator yang diperlukan penyidik sebelum gelar perkara dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbutan pidana atau tidak yaitu a. Dengan melakukan penyitaan terhadap alat bukti dari kedua belah pihak b. Melakukan pengecekan kegiatan atau aktifitas yang menguasai objek sengketa, c. Mencocokan alas hak kedua belah pihak atas objek perkara. d. Dokumentasi tanah sengketa, d. Dokumen-dokumen pendukung lainya dari pelapor dan terlapor. Kesimpulan kebanyakan kasus – kasus yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana. Yang kedua apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata (Prajudicial Geshill), maka untuk sementara waktu dihentikan/ ditangguhkan penyidikannya oleh penyidik dengan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan perdata.Kata Kunci  :  Penyelesaian- Tindak Pidana- Terdapat Perselisihan Perdata
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin; Anwar Sulaiman Nasution
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3381-3386

Abstract

Putusan Pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan suatu putusan tindakan yang memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap korban. Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya tindak pidana penganiayaan ringan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menjadikan orang sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan bagi terdakwa suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan tersebut bisa dihukum apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan)
ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PASAL 2 DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITUJUKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI Bandaharo Saifuddin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p

Abstract

Bahwa eksistensi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Pegawai Negeriditentukan oleh subjek deliknya adalah setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan karena Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengatur ketentuan yang bersifat umum sedangkan Pasal 3 mengatur ketentuan yang bersifat khusus, namun apabila dalam waktu dan tempat dan objeknya yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus maka yang diterapkan adalah yang bersifat khusus (lex spesialis derogat lex generalis), maka apabila dijumpai dakwaan yang demikian harus dipandang sebagai dakwaan alternatif sehingga dalam hal ini hakim dapat mengenyampingkan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tanpa mempertimbangkan dengan rinci dimana letak tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut dan dapat langsung menggunakan, menerapkan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 terhadapPegawai Negeri.
ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin; Samsir Alam Nst
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.372-379

Abstract

hukum seorang wali adalah pemegang amanah yang kewajibannya untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan seseorang manusia yang masih dibawah umur. Karena ruang lingkup perwalian yang diatur dalam undang-undang hukum perdata ternyata tidak saja menyangkut diri pribadi si anak, melainkan termasuk harta kekayaan si anak yang merupakan bekal hidup. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Padangsidimpuan. Sebagai pusat dan juga lokasi –lokasi yang lain sesuai  dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara personal terhadap sumber informan yang dibutuhkan baik data primer maupun pada tataran sumber data sekunder.  Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA API (STUDI KASUS NOMOR, 83/PID.SUS/2018/PN.PSP) Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.728-737

Abstract

Crimes without the right to carry and possess a firearm (Case Study Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp). This study authors addressed the problem, namely, how is the judge's consideration in sentencing a criminal offender without the right to carry and possess a firearm based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan No., 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp and how to apply the most punishment sentencing offenders without the right to carry and possess firearms based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp? The research methods that the authors used in the writing of this study are qualitative and normative research that uses skunder data sources and in the form of legislation, as well as the District Court Of Padangsidimpuan Ruling that has the legal power to stick with this research is the research conducted with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research by conducting Field Research (Field Research) and Field Research (Field Research).    The Judge's consideration in sentencing the perpetrators of crimes participated in storing the senajata fire and ammunition based on the District Court's Verdict padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp where the evidence tools namely witness statements and statements of the defendant accompanied by evidence submitted in the indictment letter by the Public Prosecutor. That the application of punishment against the perpetrator of a crime without the right to carry and possess a firearm based on the District Court's Verdict of Padangsidimpuan Number, 83/Pid.Sus/2018/PN.Psp is in accordance with what has been applied in the Law where the defendant is sentenced to a criminal conviction against the defendant therefore with a prison sentence of 1 (one) Year because the defendant admitted all his actions in the event of possessing without a license to carry a firearm
Co-Authors Abdul Azis Abidan Anwar Sulaiman Nasution Busyoro, Marwan Fajar Padly Marwan Busyro Padly, Fajar Samsir Alam Nst Samsir Alam Nst Tris Widodo