Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Tarya Sonjaya; Yana Kuspiana; Hayatun Hamid; Haekal Fauzi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.657 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.614-623

Abstract

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak  tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif  analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KAJIAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN ASUSILA ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Tarya Sonjaya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4561-4570

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain kebutuhan yang bersifat material, manusia juga memiliki kebutuhan yang bersifat  biologis. Dalam kondisi normal, kebutuhan biologis dapat dipenuhi oleh pasangan suami istri dalam berkehidupan rumah tangga. Hal tersebut tentu akan berbeda jika terjadi pada seorang tahanan yang jauh dari pasangan hidupnya. Kebutuhan biologis yang tidak bisa tersalurkan menyebabkan seorang tahanan rentan untuk melakukan pelecehan seksual kepada tahanan yang lain. Hal inilah yang terjadi di lapas warungkiara Kabupaten Sukabumi. Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual antar tahanan dilapas  salah satunya adalah tidak diberikannya fasilitas cuti atau tidak ada fasilitas ruangan khusus yang disediakan oleh pihak lapas agar para tahanan bisa melepas rindu dengan pasangannya
TINAJAUAN KRITIS PASAL 78 KUHAP TENTANG PENGAKUAN BERSALAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KORBAN Tarya Sonjaya; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1626-1634

Abstract

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan beberapa terobosan dalam proses penegakkan hukum pidana. Salah satu terobosan dalam pemberlakuan KUHAP baru adalah dengan adanya mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHAP yang baru. Disatu sisi terobosan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap proses penegakkan hukum pidana dikarenakan tidak perlu adanya proses pemeriksaan yang berlarut-larut disebabkan tersangka atau terdakwa dengan kesadaran diri mengakui kesalahan yang dia lakukan, dengan konsekuensi hukumannya akan lebih diperingan. Namun hal tersebut disisi lain seakan-akan mengabaikan hak seorang korban dari suatu tindak pidana yang mana secara langsung merasakan peneritaan atau kerugian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan atau menggambarkan realitas yang terjadi ditengah -tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatanya adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan.Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa mekanisme pengakuan bersalah sebagai mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 78 KUHAP baru kurang mengakomodir kepentingan dan rasa keadilan dari seorang korban dikarenakan keringanan hukuman ditentukan dari adanya pengakuan tersebut tanpa mempertimbangkan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban
KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Tarya Sonjaya; Yana Kuspiana; Hayatun Hamid; Haekal Fauzi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.614-623

Abstract

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak  tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif  analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)