Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Budi Heryanto
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POLICY IMPLEMENTATION OF THE LOCAL GOVERNMENT REGARDING THE PROHIBITION OF PROPERTY AND IMMORAL CONDUCT Budi Heryanto; Emaliawati Emaliawati; Aji Mulyana
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.348

Abstract

Prostitution is an activity of offering sex edgaged to people to be enjoyed in general or voluntarily in order to obtain a reward for that person's sexual satisfaction. However, prostitution activity violates the norms and values of society as seen in prostitution activities in Sukabumi Regency area which often disturbs the community. Therefore the regional government issued Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Prohibition of Prostitution and Immoral Acts which are the result of public policies which are forms or types of legal provisions that must be implemented in society, but at the level of implementation it is still not optimal. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Regional Regulation of Sukabumi Regency in carrying out the rules prohibiting prostitution and immoral acts. The implementation of this local government policy has not regulated well because of many factors that affect its implementation, both from the regulation itself, human resources, inadequate facilities and infrastructure.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA Budi Heryanto; Hayatun Hamid; Fadia Nur Awalia; Eneng Nurhasanah; M.Abdul Zabar Maulana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.526 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3433-3445

Abstract

Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Oleh Sebab itu setiap wilayah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengelola berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah masing-masing. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai implementasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam ketenruan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi dengan pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah menimbulkan beberapa implikasi terhadap struktur dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa.  Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan dan menggambarkan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian  ini adalah bahwa pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa telah memberikan dampak terhadap struktur dan produktivitas badan usaha milik Desa diantara dampak yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta kerja terhadap BUMDES antara lain bahwa setiap BUMDES harus merubah badan usahanya menjadi badan hukum
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT KELURAHAN KARANG TENGAH KECAMATAN GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI Dudi Warsudin; Hayatun Hamid; Budi Heryanto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.12125

Abstract

Kelurahan Karang Tengah merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Berdasarkan observasi sebelumnya maka tim dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi menemukan beberapa fakta dimana di kelurahan tersebut seringkali terjadi permasalahan-permasalahan hukum seperti Kasus Perceraian, Kekerasan dalam rumah tangga serta kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan analisis situasi diatasmaka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat di identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Sistem Hukum di Indonesia (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum mengetahui terkait perbedaan antara hukum public dan hukum privat. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyulihan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Keluruhan Karang tengah , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi masih belum memahami terkait Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia (2) Masyarakat Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi sangata memerlukan pendampingan dan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA: MENYOAL PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Budi Heryanto; Fietriana Rosalina Zaenudin
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 1 (2023): Published 30 Juni 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i1.3861

Abstract

One part of the prisoner development in the correctional system is parole. Narcotics crime is a complex crime because of narcotics crime, the perpetrator can also be a victim. The best guidance for prisoners is returned / integrated into society and not isolated with iron bars. Based on research conducted by the author at the Class IIB Sukabumi Correctional Institution, the number of narcotics offenders is more than one-third of the total number of prisoners. The implementation of parole for prisoners of narcotics crimes related to Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Conditions and Procedures for the Exercise of Rights for Prisoners is considered to have been successful. But on the other hand, the implementation of this parole has several obstacles, including the existence of different rules in the issue of parole, the lack of concern of related agencies that still emphasize their respective policies, procedural policies in the process of granting parole for narcotics-related crimes Regulations that take a very long time.Keywords: drug crimes; correctional institutions; conditional discharge
POLITIK UANG DALAM KERANGKA DEMOKRASI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUMNYA Budi Heryanto
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3994

Abstract

The practice of Politics Money is a violation in the administration of elections. In these elections not only for the president and vice presidential elections but also for members of the legislature at all levels. The practice of money politics also often occurs, especially in the area of Sukabumi Regency. The identification of this problem is to find out the background of money politics criminal acts in the 2019 Legislative Election in Sukabumi District, Enforcement of Money Political Crimes in the 2019 Legislative Election by the Sukabumi Regency Election Supervisory Board and the Gakkumdu Center Authority in Handling Money Political Crimes in 2019 Legislative Election in 2019 in Sukabumi Regency Law Number 7 of 2017 Regarding General Elections. The method used in research is normative jurisdiction that is to find and examine the laws and regulations that are relevant to research and also derived from library materials. Keywords: Money Politics; Bawaslu; Sentra Gakkumdu.
Co-Authors Aji Mulyana Dudi Warsudin Emaliawati Emaliawati Eneng Nurhasanah Fadia Nur Awalia Fietriana Rosalina Zaenudin Hayatun Hamid M. Rendi Aridhayandi M.Abdul Zabar Maulana Tarya Sonjaya