Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty AMANNA GAPPA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora UNTAG Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH) Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Andi Tenri Famauri Rifai
Faculty Of Law, Universitas Hasanuddin
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
NILAI PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS Andi Putri Rasyid; Muhammad Ashri; Andi Tenri Famauri Rifai
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.226 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.563-573

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memiliki nilai pembuktian lahiriah dan nilai pembuktian formal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN. Sehingga berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 41 UUJN, akta tersebut terdegradasi nilainya menjadi akta di bawah tangan. Namun hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya kondisi atau keadaan memaksa yang tidak memungkinkan pertemuan langsung antara client dan Notaris. Pengkategorian Covid-19 sebagai keadaan memaksa didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES TO IMPROVE THE WELFARE OF VILLAGE COMMUNITIES M. Zulfan Hakim; Muhammad Ilham Arisaputra; Andi Tenri Famauri; Ariani Arifin
UNTAG Law Review Vol 4, No 2 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.875 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v4i2.1814

Abstract

Village-Owned Enterprises exists as a populist economic institution that is expected to be able to be a means to improve the welfare of rural communities. The success of Village-Owned Enterprises management is expected to help create jobs, provide prosperity and prevent urbanization because the existence of Village-Owned Enterprises is sufficient to be a source of livelihood for the young generation of villages. Although in its implementation many obstacles were encountered by the Village-Owned Enterprises manager, but it did not reduce the enthusiasm and intention to achieve the goals that had been aspired to for the improvement of the welfare of the village community.
Legal Review of Land Ownership Disputes in the Construction of the Nipa-Nipa Reservoir Nurul Inayah Yusuf; Andi Suriyaman M. Pide; Andi Tenri Famauri
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i5.636

Abstract

This study aims to find out and analyze the causes of overlapping of some of the land owned by PT HK with the heirs and to know and analyze the legal protection of the heirs against the payment of compensation for land whose ownership is still disputed. This research uses the type of empirical legal research, in the form of legal research that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in society. The results of this study indicate that the overlapping of some of the land owned by PT HK with the heirs is caused by a number of things, including the non-applicability of the Delimitation Contradictory principle when measuring the object of the dispute, then when a sale and purchase occurs, neither the MS nor PT HK heirs ever down to the location of the object of dispute but only buying and selling of documents related to the location of the object of dispute, and that there is no physical control by PT HK of the object of dispute and proof of ownership shown by both RM heirs and MS heirs is proof of rights long term and legal protection for recipients of compensation is an important matter in land acquisition for development in the public interest because compensation that is fair and in accordance with the rules for land acquisition for development in the public interest which has been well regulated and is clear is a benchmark regarding the level of success of the process. procurement of land for the ban use for public interest. Compensation must be given to the rightful party, in the event that the land object is in a case of ownership, compensation must be deposited at the local court (consignment) and can only be given after a court decision with permanent legal force or a deed of reconciliation.
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Rastiawaty Rastiawaty; Andi Tenri Famauri Rifai; Muh Hasrul; Andi Bau Inggit; Muhammad Ilhamsyah Taufan; Andi Muhammad Aqil Imanullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8224

Abstract

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.
SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA Rastiawaty Rastiawaty; Muh Hasrul; Andi Tenri Famauri Rifai; Andi Bau Inggit AR; Muhammad Faisal; Raisha Yasmin Assania
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8209

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Adapun permasalahan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros, yaitu cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan masyarakat desa. Disdukcapil Maros, membuat terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi: pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapis masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya; kedua, Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman KTP dan KK; ketiga, Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu dokumen kependudukan yang telah dicetak oleh Tim Tandu akan dibawa oleh OM Duk.
Impelementasi dan Perwujuduan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Muh Yusril Sirman; Andi Tenri Famauri Rifai
Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH) Vol.4. No.1 Maret 2023
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jpmh.v4i1.25568

Abstract

Suffrage is a form of political participation in a democratic country. The concept of political participation starts from the notion that sovereignty is in the hands of the people, which is carried out through joint activities to determine the goals and future of society and to determine the people who will hold the reins of leadership. So for citizens, the election becomes the channel of their will in determining the leader who will fight for their aspirations. This includes fulfilling and fighting for the rights of groups of persons with disabilities. The fulfillment and protection of political rights for persons with disabilities in Indonesia is still a problem, because there is still discrimination in the implementation of the fulfillment of political rights for persons with disabilities. So that an assessment is needed in order to find problems related to the voting rights of groups of persons with disabilities.
Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri Jonhi Sassan; Andi Tenri Famauri
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan (pressure value) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari belum berjalan dengan baik, walapun sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat hanya sekitar 20% (dua puluh persen) yang berhasil di mediasi dan 80% (delapan puluh persen) lanjut proses persidangannya, di karenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berdamai sangat kurang, sedangkan mediasi secara adat sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.
PENGGUNAAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI Muh. Caesar Fachreza Harla; Andi Tenri Famauri; Andi Syahwiah A. Sapiddin
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.828

Abstract

This research aims to analyze the application of the principle of audi et alteram partem in the proceedings of simple claims in the District Court and to examine the constraints and obstacles in applying the principle of audi et alteram partem in the proceedings of simple claims in the District Court. The research method used in this study is empirical research, which involves collecting data directly through field studies conducted at the District Court of Makassar and the District Court of Sungguminasa. Data collection techniques include interviews and literature review, followed by qualitative analysis and descriptive presentation. The results of this study indicate that: 1) The principle of audi et alteram partem applies to the proceedings of simple claims. Although the proceedings of simple claims are specifically regulated in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Simple Justice in the General Judiciary, this principle must still be upheld. In the proceedings of simple claims, both the plaintiff and the defendant have the opportunity to express their opinions before the judge makes a decision. Parties who are absent in the first hearing will be summoned again to attend the second hearing in order to listen to arguments from the other party. 2) The constraints in applying the principle of audi et alteram partem include time limitations in the proceedings of simple claims, which may not provide sufficient time for the parties involved to present their arguments comprehensively and clearly, lack of legal support, making it difficult for them to effectively present their arguments, and lack of strong evidence, making it difficult for the judge to make accurate decisions.
Efektifitas Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Nursabrina; Herdiansa; Made Pujawati; Siti Arrifa Azzahra; Angelita Maspaitella; Nur Wandhira Aqilah Burhan; Wulan Reski Winasari; Iqra Qurani Muthia; Andi Tenri Famauri Rifai
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2914

Abstract

Pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Makassar sebagai peradilan khusus yang menangani perkara korupsi harus mencakup kurang lebih 24 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi merupakan tantangan dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yakni dengan mengimplementasikan persidangan elektronik. Hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Jo. PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas implementasi persidangan elektronik dalam penanganan perkara Korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus serta merumuskan strategi ideal dalam implementasi model persidangan ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan elektronik ini telah terimplementasi hanya saja dalam pelaksanaannya belum efektif. Sehingga, strategi ideal dalam penerapan model persidangan ini dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi yang intens antara mahkamah agung dan kementerian hukum dan ham, merelokasi anggaran yang tidak terserap, dan pembentukan tim khusus yang mengawasi teknis jalannya persidangan elektronik.
Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Akram; Sabir Alwy; Andi Tenri Famauri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4348

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN dan Pertimbangan Hakim Terhadap BUMN yang dinyatakan pailit. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU mengharuskan permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Terlebih lagi dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa status kekayaan BUMN merupakan Kekayaan Negara. Berdasarkan kedua Putusan MK tersebut juga dapat menjawab terkait dengan banyaknya interpretasi dari Pasal 2 ayat (5) tersebut. Kemudian Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kepailitan terkait dengan PT. Kertas Leces (Persero) sudah berdasarkan ketentuan Pasal 291 UUK-PKPU dan dalam pembuktiannya di persidangan, terbukti lalai dalam memenuhi isi dari perdamaian, mengakibatkan PT. Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit. Terhadap pertimbangan hakim dalam upaya hukum peninjuan kembali yang dilakukan tersebut sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 293 UUK-PKPU yang bahwa terkait pembatalan perdamaian tidak terbuka upaya hukum. Kata kunci: Hukum Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepailitan BUMN, Kekayaan BUMN Abstract This study aims to find out and analyze the request for bankruptcy statements of SOEs and judges' considerations of SOEs declared bankrupt. By using normative legal research methods. The legal material obtained is then arranged systematically and then analyzed qualitatively to achieve the clarity of the problem to be examined. The results of the study showed that Article 2 paragraph (5) of the UUK-PKPU required the request for bankruptcy statements to only be submitted by the Minister of Finance. Moreover, in the Constitutional Court's decision Number 48/PUU-XI/2013 and MK Decision Number 62/PUU-XI/2013 states that the status of BUMN wealth is a state wealth. Based on the two Constitutional Court decisions, they can also answer related to the number of interpretations of Article 2 paragraph (5). Then the judge's consideration in deciding bankruptcy related to PT. Paper leces (Persero) is based on the provisions of Article 291 of the UUK-PKPU and in its proof at the trial, proven to be negligent in meeting the contents of peace, resulting in PT. Paper leces (Persero) is declared bankrupt. Regarding the judge's consideration in the legal remedies carried out the exactly carried out in accordance with the provisions of Article 293 of the UUK-PKPU which related to the cancellation of peace is not open to legal efforts. Keywords: Bankruptcy Law, State -Owned Enterprises (BUMN), BUMN Bankruptcy, BUMN Wealth
Co-Authors Andi Bau Inggit AR Andi Muhammad Aqil Imanullah Andi Putri Rasyid Andi Suriyaman M. Pide Andi Syahwiah A. Sapiddin Angelita Maspaitella Ariani Arifin Ayu Purbawati Fadilah Kartika Sari Herdiansa Iqra Qurani Muthia Jamal Aslam Jonhi Sassan M. Zulfan Hakim Made Pujawati Mohd Shahril Nizam MD Radzi Muh Hasrul Muh Yusril Sirman Muh. Caesar Fachreza Harla Muhammad Akram Muhammad Ashri Muhammad Basri Muhammad Faisal Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilhamsyah Taufan Nur Wandhira Aqilah Burhan Nursabrina Nurul Inayah Yusuf Raisha Yasmin Assania Rastiawaty Rastiawaty Sabir Alwy Siti Arrifa Azzahra Siti Novriannisya Wulan Reski Winasari