Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Gloria Justitia
Rr. Adeline Melani
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Gloria Justitia

 1 
PERBANDINGAN PENGENAAN PAJAK E-COMMERCE B2C ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA Hafizh Aryo Dhaneswara; RR. Adeline Melanie
Gloria Justitia Vol 1 No 2 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v1i2.3068

Abstract

The development of information and communication technology nowadays has an impact on the trade sector. According to data from Badan Pusat Statistika and Kominfo, trade carried out through electronic media makes economic growth expeditious. Trading through electronic media is commonly referred to as E-commerce. Online stores are one of the fastest growing types of e-commerce businesses in Indonesia, an example of e-commerce in Online Stores is Business to Consumer (B2C). Indonesia as one of the e-commerce user countries with the largest number of transactions in Southeast Asia, however, e-commerce taxation regulations in Indonesia are still enforced the same as ordinary conventional stores, causing problems in taxation, especially in the imposition of B2C e-commerce taxes. Tax authorities find it difficult to determine the imposition of the amount of tax owed to e-commerce taxpayers. The writing method used by this author is a normative juridical method, where the method is carried out by looking for instructions in documents or library materials, or better known as document studies. Indonesia already has regulations for imposing taxes on e-commerce transactions, but there are no regulations for imposing taxes on certain types of e-commerce. In the implementation of the imposition of B2C e-commerce taxes in Indonesia, there are still many obstacles that are limited by inadequate regulations and systems. Reflecting on the state of Singapore, Indonesia must have special regulations and adequate systems for B2C e-commerce so that existing obstacles can be resolved properly.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK BADAN DALAM USAHA PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK USAHA PEER-TO-PEER LENDING BERBASIS FINTECH Ngurah Bagus Pembayun Kepakisan; Adeline Melanie
Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3752

Abstract

Fintech is the result of a combination of financial services and technology that changes the business model from conventional to moderate. One of the systems introduced through Fintech is Peer to Peer (P2P) Lending, which is a method of providing credit to individuals or businesses and vice versa, by applying for credit to P2P Lending business, which connects the borrowers with investors online. The problem that arises is that OJK has issued lists of P2P Lending who do not have permits, and most of these P2P Lending are legally qualified as business entities but not yet registered with OJK. Things that are reviewed are tax differences between P2P Lending with Unsecured Loan in banking, and tax resistance to P2P Lending business that are not registered with the OJK and do not carry out their tax obligations, along with tax sanctions against P2P Lending business that fight taxes. In conclusion, the imposition of taxes on P2P Lending is carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 69 of 2022 and if the P2P Lending are known and proven to have resisted taxes, they can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions or criminal sanctions.
TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMK ORANG PRIBADI PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL Priskila Anggraeni Nakita; Adeline Melani
Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4391

Abstract

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak tidak boleh adanya diskriminasi. Di lapangan timbul kecemburuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang pribadi yang berdagang secara konvensial terhadap Pelaku UMK orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial terkait pengenaan PPh atas usahanya. Mereka melihat bahwa Fiskus atau petugas pajak hanya mengejar mereka yang berdagang secara konvensional tapi tidak dengan yang melakukan perdagangan secara online. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlakuan PPh terhadap penghasilan UMK wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial dan kendala apa yang dihadapi baik dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak untuk terpenuhinya kewajiban pajak UMK orang    pribadi ini. Pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan). Kendala utama Fiskus dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita dan kurangnya sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranannya. Sedangkan kendala wajib pajak adalah penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi terkait tunggakan pajak serta kurangnya pemahaman para pengusaha UMK terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA Rosa Putra, Arsenius Gerhant; Melanie, Adeline
Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6805

Abstract

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparatur perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas di dalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali.
TINJAUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LIDO DITINJAU DARI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA Hotria Togatorop, Vanessa Christine; Melanie, Adeline; Melanie, M
Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5631

Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus atau selanjutnya disebut KEK dibentuk untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Dalam wilayah KEK, investor diberikan beberapa fasilitas dan kemudahan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK terdapat beberapa permasalahan hukum seperti ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan peraturan daerah, kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut. Penulisan ini akan membahas mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai mekanisme pemberian fasilitas fiskal di daerah Bogor untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara investor dengan pemerintah di wilayah KEK Lido dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap diskusi terbuka. Serta apabila investor melanggar peraturan dan menyalahgunakan fasilitas fiskal yang diberikan di wilayah KEK Lido, maka investor dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum meskipun tidak diatur dalam regulasi yang ada di wilayah KEK Lido. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengumpulkan data baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis unutk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang diteliti.
Co-Authors Bernadetta Tjandra Wulandari, Bernadetta Tjandra Hafizh Aryo Dhaneswara Hotria Togatorop, Vanessa Christine I. Doloksaribu, Eddie Marhaeni Ria Siombo Melanie, M Natalia Yeti Puspita Ngurah Bagus Pembayun Kepakisan Priskila Anggraeni Nakita Rosa Putra, Arsenius Gerhant Valerie Selvie Sinaga