Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SOLUSI JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Farmasi dan Sains Indonesia (JFSI) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Teratai Semarang Law Review Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Rampai Jurnal Hukum Tematik Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal BHAKTI JIVANA
Tri Mulyani
Universitas Semarang
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN YANG MENYEDIAKAN KANTONG PLASTIK BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG Tri Mulyani; Tyas Putri Effendi; Dyah Ayu Sulistyarini
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya : jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Adapun kendala dalam penerapannya meliputi 3 hal yaitu: pertama, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; kedua, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; ketiga, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik.
KEBIJAKAN SANKSI BAGI PENYELENGGARA REKLAME YANG MELAKUKAN PELANGGARAN Tri Mulyani; Agung Budianto; Dyah Ayu Sulistyarini
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.514

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan sanksi bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan sanksi bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Semarang didasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame. Tahapan penerapan sanksi diawali dengan penjatuhan sanksi teguran lisan, apabila tidak dihiraukan maka lanjut dengan teguran tertulis dan tahap terakhir apabila tidak ada respon dari penyelanggara reklame maka dijatuhkan sanksi paksaan pemerintah. Penerapan terhadap ketiga kebijakan sanksi yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame pada tahun 2022 yaitu : Pertama,  sanksi teguran lisan, sebanyak 3.679 buah; Kedua, sanksi teguran tertulis, 3.679 buah; dan Ketiga, paksaan pemerintah berupa pembongkaran/pencopotan reklame sebanyak 3.679 buah. Bentuk reklame masing-masing berbentuk spanduk 1.436 buah, umbul-umbul 15 buah, baliho 2 buah, famplet 1345 buah, Billboard 1 buah dan vertikal banner 880 buah. Kata Kunci: Penerapan; Kebijakan; Sanksi; Penyelenggara; Reklame
Penyelesaian Sengketa Sertipikat Elektronik Akibat Kesalahan Data Digital Melalui Mekanisme Administratif Tri Mulyani; Dyah Ayu Sulistyarini; Fayeza Nafesyah Yusuf; Carolina Da Cruz
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1597

Abstract

The purpose of this study is to analyze the resolving electronic certificate disputes due to digital data errors through administrative channels. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of laws and regulations, legal literature, and other legal materials related to land administration and administrative dispute resolution. The results of the study indicate that the policy for issuing electronic land certificates based on positive law in Indonesia is regulated by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the RI Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The stages of the procedure for issuing electronic land certificates include: application submission, document verification, measurement and mapping, certificate issuance, storage and management of electronic certificates. The resolution of disputes arising from digital data errors in Electronic Certificates in principle prioritizes administrative correction mechanisms by authorized officials before resorting to litigation. This aligns with the provisions of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities, which places electronic data in the Ministry's Database as a legitimate and authentic data source. Electronic documents issued through the Electronic System contain valid rights holder, physical, and legal data, and all of this data is stored in the electronic database of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.
Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No.1 Tahun 2020 Tri Mulyani; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i1.1666

Abstract

Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa wabah pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) melanda dunia pada tahun 2020 termasuk juga di negara Indonesia. Keadaan ini memberikan dampak secara global yang berpengaruh pada tingkat kestabilan ekonomi, sosial dan keamanan bagi negara yang terkena covid-19 tersebut. Beberapa negara harus menerapkan lock-down untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di antaranya Thiongkok, Spanyol, Perancis, Italia. Pemerintah Indonesia sangat serius menangani permasalahan wabah ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 sebagai landasan yuridis bagi langkah-langkah penanganan wabah corona oleh pemerintah.
Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tri Mulyani; Mohammad Hidayatulloh; Dyah Ayu Sulistyarini
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3078

Abstract

he purpose of writing this article is to find out the implementation of the policy for issuing Business Identification Numbers (NIB) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City, along with its problems. The approach method used in this research is sociological juridical, descriptive analysis specifications. The data used is primary data supported by secondary data, then analyzed using qualitative analytical methods. The research results show that the NIB issuance policy for MSME business actors in Semarang City is based on Semarang Mayor Regulation Number 43 of 2022. Implementation is carried out online via the OSS website, starting with creating an account, after the account is verified the applicant can log in and make a permit application. business and complete the requirements such as personal data, business address, type of business, business photo, telephone number, business name, then after all these processes have been carried out, the NIB can be issued on the same day. The problems include 3 things, namely: First, the data input process is hampered by NIB applicants who do not have emails and data that does not match the latest; Second, lack of comprehensive socialization, which is caused by a lack of Semarang City government apparatus; and Third, the OSS system tends to be weak, so it cannot be accessed all the time, and system errors often occur Abstrak Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, beserta problematikanya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan secara online melalui website OSS, diawali dengan cara pembuatan akun, setelah akun terverifikasi maka pemohon bisa login dan membuat permohonan pengajuan perizin usaha beserta melengkapi persyaratan seperti data diri, alamat usaha, jenis usaha, foto usahsa, nomor telepon, nama usaha, kemudian setelah semua proses tersebut telah dilakukan maka NIB bisa terbit pada hari itu juga. Adapun problematikanya meliputi 3 hal yaitu: Pertama, proses penginputan data yang terkendala pemohon NIB yang tidak memiliki email dan data yang tidak sesuai dengan yang terbaru; Kedua, sosialisasi yang kurang menyuluruh, yang disebabkan kurangnya perangkat aparatur pemerintah Kota Semarang; dan Ketiga, Sistem masih OSS cenderung lemah, sehingga tidak dapat diakses setiap waktu, dan sering terjadi error sistem.
P Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Pandanaran Tentang Kenakalan Remaja Di Era Digital: Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Pandanaran Tentang Kenakalan Remaja Di Era Digital Helen Intania Surayda; Tri Mulyani; Khaidar Elifika El Ula; Rico Setyo Nugroho
Komunikasi Vol 2 No 3 (2025): Volume 2 No 3 Desember 2025
Publisher : Forum Komunikasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adolescence is a critical period in preparation for adulthood. The WHO states that those aged 10-24 are vulnerable to the effects of smartphones, and this age group is the largest internet user. This is consistent with the APJII (Indonesian Internet Service Providers Association) report on internet users in 2022, which found that the highest number of internet users were teenagers aged 13-18, with a percentage reaching 99.16%. Teenagers in the digital era are increasingly accessing online games, and the worst case scenario is getting caught up in online gambling. UNICEF states that teenagers are highly vulnerable to online gambling, even two to four times more than adults. Juvenile delinquency in the digital era, particularly related to online gambling, is a worrying phenomenon that can lead to addiction, mental health disorders, financial ruin, and other deviant behavior. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as a lack of understanding among Pandanaran Vocational School students about juvenile delinquency in the digital era and how to overcome it. This PKM activity was conducted using lectures, discussions, and question-and-answer methods. In this PKM activity, SMK Pandanaran students obtained information developments and increased their understanding of juvenile delinquency in the digital era, as shown by an average increase in general understanding of 19 participants of 38.95%.
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Sebagai Alat Bukti dalam Kepemilikan Tanah Hilang Akibat Abrasi Savinatun Najati; Supriyadi Supriyadi; Tri Mulyani; Carolina Da Crusz; Dyah Ayu Sulistyarini
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14406

Abstract

This study aims to analyze the legal force of land title certificates as evidence of ownership of land lost due to coastal abrasion in Timbulsloko Village, Sayung District, Demak Regency. The research focuses on the legal status of land title certificates when the physical object of the land has disappeared as a result of coastal abrasion, while its legal and administrative records remain registered in the land registration system. This study employs an empirical juridical method by combining a normative approach through the analysis of statutory regulations with an empirical approach based on field research. The research data consist of primary data obtained through interviews with relevant stakeholders and secondary data derived from legislation, legal literature, and other supporting documents. The findings indicate that a land title certificate retains its legal force as valid evidence of ownership as long as the corresponding land right has not been revoked or annulled in accordance with the applicable laws and regulations. Nevertheless, in practice, land rights holders affected by coastal abrasion encounter various administrative and technical challenges in maintaining their legal rights. Where land that has been lost due to coastal abrasion subsequently re-emerges as a result of natural processes, the rights holder may apply for the reaffirmation of the land right before the Land Office by submitting the land title certificate and other valid evidence of ownership in accordance with the prevailing legal framework. This study concludes that stronger legal protection through adaptive and responsive land policies is necessary to ensure legal certainty and provide effective protection for coastal communities affected by coastal abrasion.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan terhadap tanah yang hilang akibat abrasi pantai di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Permasalahan penelitian berfokus pada status hukum sertipikat hak atas tanah ketika objek tanahnya telah hilang secara fisik akibat abrasi, tetapi secara yuridis dan administratif masih tercatat dalam sistem pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak atas tanah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah sepanjang hak atas tanah tersebut belum dihapus atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya, pemegang hak atas tanah yang terdampak abrasi menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis dalam mempertahankan haknya. Apabila tanah yang hilang akibat abrasi muncul kembali sebagai akibat proses alam, pemegang hak dapat mengajukan permohonan penegasan kembali hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan sertipikat dan alat bukti kepemilikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui kebijakan pertanahan yang adaptif dan responsif guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat pesisir yang terdampak abrasi pantai.
Politics of Environmental Permit Law in Sustainable Development Perspective Tri - Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu - Triasih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4008

Abstract

In light of UUPPLH Articles 38 and 39, which provide that environmental permits may be withdrawn by the TUN court, the unclear paradigm raises severe concerns about the validity of environmental permission as the subject of a dispute amongst state officials. The Job Creation Law really refers to an Environmental Feasibility Decree (SKKL) or a Statement of Environmental Management Commitment (PKPLH) that has been approved by the federal and local governments, depending on the kind of environmental approval. Buildings that comply with the Job Creation Law and have received environmental approval in the form of a product meet the conditions to be considered for consideration as permits, as stated in Article 39, paragraph (2). The vague paradigm substantially calls into doubt the validity of environmental permission as the topic of a State Administrative dispute, given Articles 38 and 39 of the UUPPLH, which stipulate that environmental permits may be canceled through the TUN court. Depending on the kind of environmental approval, the Job Creation Law really refers to an Environmental Feasibility Decree (SKKL) or a Statement of Environmental Management Commitment (PKPLH) that has been accepted by the federal and municipal governments. Construction that conforms with the Job Creation Law and that obtains environmental approval in the form of a product meets the conditions to be declared suitable for consideration as a permit, as stated in paragraph (2) of Article 39. 
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN YANG MENYEDIAKAN KANTONG PLASTIK BAGI KONSUMEN DI KOTA SEMARANG: APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR MODERN SHOP BUSINESSES THAT PROVIDE PLASTIC BAGS FOR CONSUMERS IN THE CITY OF SEMARANG Tri Mulyani; Tyas Putri Effendi; Dyah Ayu Sulistyarini
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.19

Abstract

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik bagi konsumen di Kota Semarang, hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan analisa data kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha toko modern yang menyediakan kantong plastik di Kota Semarang pada tahun 2021-2023 terdapat 59 pelaku usaha yang terkena sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Adapun kendala dalam penerapannya meliputi 3 hal yaitu: pertama, lemahnya komunikasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; kedua, lemahnya sumber daya, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Para pelaku usaha wajib melaporkan enam bulan sekali di Dinas Lingkungan Hidup terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; ketiga, kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan gagasan dengan membuat Bank Sampah. Bank sampah menjadi pionir utama dalam pengendalian dan mengelola sampah plastik. Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Pelaku Usaha, Toko Modern, Kantong Plastik
ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2118

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 beserta implikasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan   sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019, bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun, sehingga berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan. Adapun implikasinya bagi calon peserta didik, meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan; Kedua, implikasi negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.  
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Afis Yunika Agung Budianto Agustina Putri Pitarisa Sudarsono Ahmad Faiz Akbar Ahmad Faiz Akbar Aista Wisnu Putra Akhmat Marzuki Alarico M. Tilman Alief Azza Baharuddin Amri P Sihotang Ani Triwati Ardhia Regita M.I.S Ayuningtyas, Nurista Dida Bramastyo Wisnu PT Carolina Da Crusz Carolina Da Cruz Corda Lebda Purnama Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Ayu mulya Wardani Doddy Kridasaksana Dyah Ayu Sulistyarini Dyah Ayu Sulistyarini Dyah Ayu Sulistyarini Dyah Ayu Sulistyarini Fayeza Nafesyah Yusuf HANDITYA, BINOV Heryanti, B.Rini Kartika Widya Utama Khaidar Elifika El Ula Mohammad Hidayatulloh Muhammad Iftar Aryaputra Mukharom, Mukharom Nugroho Dwiyan Saputro Prio Nugroho Puji Hendro Prasetyo Rati Riana Regita Debi Marsanda Regy Pamungkas Roberto William Gaja Wora Ronald Arya Bayu Perkasa Savinatun Najati Septiandani, Dian Subaidah Ratna Juita Sukimin Supriyadi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Triasih, Dharu Tyas Putri Effendi Wahyu Satria Wana Putra Wijaya Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulistyowati, Efi