Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Business, Management and Social Studies Jurnal Legislasi Indonesia
Yanuar Putra Erwin
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BADAN PERADILAN MEMERIKSA SENGKETA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE Kusumawati, Erika; Erwin, Yanuar Putra; Pranoto, Verinda Farmadita
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan terhadap arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukandalam Bab XII Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang mengatur upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luarpengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjianarbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Penulisan ini bertujuan mengetahui (1) klausula pilihan peradilan penyelesaian sengketa dalam perjanjianyang dibuat para pihak, (2) kewenangan badan peradilan dalam memeriksa sengketa yang berklausulaarbitrase. Hasil penulisan menunjukkan bahwa  klausula pilihan peradilan penyelesaian sengketa dalamperjanjian yang dibuat para pihak terjadi karena kesepakatan dan dari jenis perjanjian yang dibuat danbadan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri tetap memeriksa sengketa dengan klausula arbitrasekarena didasarkan pada dua hal, yaitu hakim mempunyai kewajiban memeriksa dan berkaitan denganpembatalan putusan arbitrase.
Legal Politics of the Establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) in Indonesia Erwin, Yanuar Putra; Gunadi, Ariawan; Aprilia, Indah Siti; Matheus, Juan
Journal of Business, Management, and Social Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Business, Management, and Social Studies
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jbms.v4i3.103

Abstract

This study examines several problems that arise in the establishment of BPI Danantara, such as the urgency of establishing BPI Danantara, the objectives of Danantara's legal policy, and the the strengths and weaknesses of establishing BPI Danantara. The writing method used in this writing is normative legal analysis. The study finds that the establishment of BPI Danantara is urgently needed to accelerate economic growth, eradicate extreme poverty, and fund downstream programs, yet its success hinges on upholding good governance, transparency, professional management, and the development of clear implementing regulations for investment management. The novelty lies in the proposed establishment of BPI Danantara as a strategic entity to address critical national economic goals, specifically through direct capital injection into downstream programs, a function previously reliant on foreign investment.
TINJAUAN YURIDIS HONORARIUM YANG DITERIMA ADVOKAT DARI KLIEN YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG erwin, yanuar putra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.160

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat berhak atas honorarium jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Yang menjadi permasalahan adalah honorarium  yang diterima advokat dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan honorarium yang sah atau tidak menurut hukum dan dapatkah hal tersebut berimplikasi terhadap pemidanaan terhadap advokat apabila menerima honorarium dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang? Berdasarkan analisa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembayaran honorarium dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang sebagai pembayaran jasa hukum advokat adalah pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Advokat tidak perlu melakukan pelaporan atas honorarium yang diterimanya dari klien tersangka tindak pidana pencucian uang karena aturan kerahasiaan jabatan. Dengan demikian, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (JURIDICAL STUDY OF THE EXECUTION OF INDUSTRIAL RELATIONS COURT) Erwin, Yanuar Putra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.421

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialmengatur mengenai penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja denganpengusaha, baik sengketa yang berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satuperusahaan. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dibentukPengadilan Hubungan Industrial yang pada akhirnya akan memeriksa dan memutus sengketaperselisihan hubungan industrial tersebut, dan berdasarkan putusan tersebut akandilaksanakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan. Yang menjadi permasalahan ialahbagaimana pelaksanaan eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial atas putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum? Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa hukumacara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yangberlaku pada pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalamundang-undang ini. Artinya seluruh proses hukum beracara pada penyelesaian perselisihanhubungan industrial menggunakan proses beracara hukum acara perdata, termasuk aturanperihal pelaksanaan eksekusi.
Implikasi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024) Erwin, Yanuar Putra; Rasji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.942

Abstract

Lecturers as professional educators and scientists have a main task, one of which is to carry out community service. Community service is carried out as part of the Tridharma of College. One form of community service is by providing legal aid to the community, such as the advocate profession which can provide legal assistance in court or outside the court. The problem arose when the Law on Advocates prohibited civil servant lecturers from becoming and acting as advocates, meaning that civil servant lecturers were prohibited from carrying out the profession of advocates and acting as advocates. However, after the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, civil servant lecturers were finally able to act as advocates in providing free legal assistance to the community.
Co-Authors Aprilia, Indah Siti Ariawan Gunadi Erika Kusumawati Matheus, Juan Rasji Verinda Farmadita Verinda Farmadita Pranoto