Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pemetaan Potensi Desa-Prukades dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas BUMDES di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat Yulianto Yulianto; Selvi Diana Meilinda; Teuku Fahmi; Dewi Ayu Hidayati; Astiwi Inayah
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.28476

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal dalam memetakan potensi desa, khususnya produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades). Untuk berikutnya, hasil pemetaan Prukades tersebut dapat dijadikan pengembangan usaha BUMDes di Pekon Sukabanjar. Metode PkM mencakup tiga tahapan, yakni (1) tahapan pendekatan, mulai dati upaya peningkatan aspek kognitif terhadap peserta PkM hingga tahap pendampingan dan pemberdayaan; (2) tahapan pekerjaan, yakni identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dalam upaya menemukenali potensi desa-Prukades; dan (3) tahapan tindak lanjut program. Mengacu dari hasil pelaksanaan PkM terungkap bahwa keberadaan BUMDes di Pekon Sukabanjar belum berdampak secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyakat sekitar. Setidaknya kendala terbesar terletak pada masih lemahnya aspek tata kelola pengelolaan BUMDes di pekon tersebut. Adapun hasil pemetaan prukades di Pekon Sukabanjar mencakup: (1) keunggulan hasil pertanian yakni alpukat, kopi, singkong, sayur mayur, dan peyediaan bibit tanaman, dan (2) keunggulan potensi wisata mencakup jasa angkutan wisata air Danau Ranau, pemandian air panas di kaki Gunung Seminung, hingga ziarah tempat keramat/suci. Rekomendasi hasil PkM ini menekankan pada prukades yang dimiliki oleh pekon dapat dijadikan pengembangan jenis usaha pada BUMDes di Pekon Sukabanjar.
PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Moh. Nizar; Astiwi Inayah; Aman Toto Dwijono
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 20 No 2 (2018): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v20i2.10

Abstract

The lack of employments in the home country has been the main reason why some Indonesian people choose to work abroad as an Indonesian migrant worker or Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Unfortunately, most of them are not skilled, in other words, they do not possess adequate skills needed for work. However, they play a significant role in supporting their family economy and in contributing to foreign exchange earnings, although it is not comparable to what the country gives to them. Within the framework of improvement to the issue, Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers has been implemented, which adopted Law No. 39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. In the new Law, there are five main changes in the pattern of protection, which include decentralization of protection of the Indonesian migrant workers, significant roles of Labor Attache, PJTKI with only two functions (agent transfer and marketing), the Indonesian migrant workers’ insurance by government, and sanctions for violators of the law. Therefore, the spirit of the Law 18/2017 is to protect Indonesian migrant workers and their family in avoidance of humanitarian crimes they have been vulnerable to face from the departure process to the destination country.
DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI PERAIRAN PESISIR BARAT, LAMPUNG Astiwi Inayah; Agus Hadiawan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 22 No 2 (2020): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v22i2.61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi diplomasi maritim yang inovatif dan modern agar dapat diterapkan oleh Indonesia untuk menangani masalah Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pembuatan model diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan isu yang luas serta melibatkan aktor diplomasi maritim yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah diplomasi yang mampu mengakomodasi cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk membangun strategi dalam mencapai kepentingan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Pesisir Barat pada khususnya. Dalam hal cakupan isu, diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga menekankan pada isu-isu terkait ekonomi dan sosial-budaya. Sementara dalam hal keterlibatan aktor yang beragam, diplomasi maritim membutuhkan keterlibatan aktor non negara, seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas masyarakat, Non-Governmental Organisation (NGO), serta pihak lain yang terkait. Kerjasama antara aktor negara dan aktor non-negara dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim. Hal ini didasari pada pandangan bahwa upaya menjaga wilayah perairan yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga tanggung jawab semua elemen bangsa.
Pendampingan Pemetaan Sosial Masyarakat Pekon Kiluan Negeri, Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus dalam Mendukung Pencapaian SDSs Desa Yulianto Yulianto; Astiwi Inayah; Teuku Fahmi; Dewi Ayu Hidayati; Selvi Diana Meilinda
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 3, No 3 (2022): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v3i3.321

Abstract

Pekon Kiluan Negeri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus yang status Indeks Desa Membangun (IDM)-nya di tahun 2022 berada pada kategori “Berkembang”. Hal ini dapat dikatakan cukup ironi mengingat desa di wilayah pesisir Lampung ini memiliki banyak potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan Pekon Kiluan Negeri dengan mengedepankan SDGs Desa sebagai "arus utama" diharapkan mampu meningkatkan kualitas masyarakat desa setempat.  Hal tersebutlah yang melatarbelakangi aktivitas pengabdian oleh Tim PkM Desa Binaan Universitas Lampung dalam melakukan pendampingan pemetaan sosial aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat Pekon Kiluan Negeri dalam mendukung pencapaian SDGs Desa. Metode kegiatan yang dilakukan mencakup aktivitas sosialisasi, penyuluhan, hingga pendampingan pemetaan sosial yang dilakukan secara bersama-sama dengan para partisipan. Secara khusus kegiatan pengabdian ini telah mengarah pada beberapa capaian tujuan yang diharapkan. Tim PkM Desa Binaan bersama masyarakat lokal telah berhasil memetakan potensi Pekon Kiluan Negeri yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa potensi Pekon Kiluan Negeri cukup menunjang dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.
RESPON ASEAN TERHADAP PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR Astiwi Inayah; Gita Karisma
JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA Vol 4 No 1 (2022): JHII September 2022
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v4i1.9

Abstract

Isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya tidak hanya berdampak di domestik negara Myanmar, namun berdampak hingga ke kawasan. Situasi dan kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya ASEAN dan negara anggotanya untuk menjadi kawasan yang turut serta dalam promosi dan penegakan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon ASEAN terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Konsep HAM digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami konteks permasalahan ini secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat dikarenakan beberapa norma netralitas di Asia Tenggara seperti non intervensi dan konsensus. ASEAN lebih memilih melakukan pendekatan soft way. Pendekatan soft way dalam bentuk tiptoe style of diplomacy yang dipilih ASEAN disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk membuat Myanmar merasa sebagai bagian dan teman ASEAN sehingga diharapkan lebih terbuka. Kedua, agar Tiongkok tidak mengambil Myanmar. Ketiga, untuk menjaga prinsip dalam TAC dan menghindari konflik antaranggota ASEAN. Peran ASEAN nyatanya memang sulit diharapkan sehingga membawa dampak pada sikap masing masing negara anggota ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespon isu pengungsi Rohingya.
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA EKOWISATA BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI PEKON KILUAN NEGERI, TANGGAMUS, LAMPUNG Yulianto; Dewi Ayu Hidayati; Teuku Fahmi; Ashara Putri; Laras Marvenda; Astiwi Inayah
Jurnal Abdi Insani Vol 10 No 4 (2023): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v10i4.1280

Abstract

The community service activity entitled "Assistance in the Development of Ecotourism Village Based on Community Based Tourism (CBT) in Kiluan Negeri Village, Kelumbayan District, Tanggamus District, Lampung" is a follow-up to previous research that has been carried out by the community service team in 2022. Reflecting on the study, a community partnership empowerment program or Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat was carried out with funding from the DRTPM of the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research and Technology related to the development of ecotourism villages in Kiluan Negeri Village. This community service aims to empower local communities in developing and managing ecotourism villages in Kiluan Negeri Village, covering aspects of skills, knowledge, and experience referring to the community-based tourism/CBT approach. In this community service, several methods of activities were combined, including socialization activities targeting civil servants and village institutional administrators by involving local communities. Then counseling and assistance for Kelompok Sadar Wisata or Pokdarwis administrators, to providing material/equipment assistance for Pokdarwis. The implementation of community service programs in Kiluan Negeri Village has been carried out thoroughly and received excellent support from all components of the village community. The results of the community service implementation show that there has been an increase in the knowledge and experience of local communities in managing the development of tourism villages. In this case, local communities have been equipped with skills in managing the potential of ecotourism villages in Kiluan Negeri Village referring to the CBT approach. The provision of supporting materials/tools for Pokdarwis equipment is also very beneficial in supporting the development of ecotourism villages in Kiluan Negeri. In the end, the presence of the community service team from University of Lampung brought a new understanding of the development of CBT-based ecotourism villages.