Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pemetaan Potensi Desa-Prukades dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas BUMDES di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat Yulianto Yulianto; Selvi Diana Meilinda; Teuku Fahmi; Dewi Ayu Hidayati; Astiwi Inayah
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.28476

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal dalam memetakan potensi desa, khususnya produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades). Untuk berikutnya, hasil pemetaan Prukades tersebut dapat dijadikan pengembangan usaha BUMDes di Pekon Sukabanjar. Metode PkM mencakup tiga tahapan, yakni (1) tahapan pendekatan, mulai dati upaya peningkatan aspek kognitif terhadap peserta PkM hingga tahap pendampingan dan pemberdayaan; (2) tahapan pekerjaan, yakni identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dalam upaya menemukenali potensi desa-Prukades; dan (3) tahapan tindak lanjut program. Mengacu dari hasil pelaksanaan PkM terungkap bahwa keberadaan BUMDes di Pekon Sukabanjar belum berdampak secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyakat sekitar. Setidaknya kendala terbesar terletak pada masih lemahnya aspek tata kelola pengelolaan BUMDes di pekon tersebut. Adapun hasil pemetaan prukades di Pekon Sukabanjar mencakup: (1) keunggulan hasil pertanian yakni alpukat, kopi, singkong, sayur mayur, dan peyediaan bibit tanaman, dan (2) keunggulan potensi wisata mencakup jasa angkutan wisata air Danau Ranau, pemandian air panas di kaki Gunung Seminung, hingga ziarah tempat keramat/suci. Rekomendasi hasil PkM ini menekankan pada prukades yang dimiliki oleh pekon dapat dijadikan pengembangan jenis usaha pada BUMDes di Pekon Sukabanjar.
PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Moh. Nizar; Astiwi Inayah; Aman Toto Dwijono
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 20 No 2 (2018): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v20i2.10

Abstract

The lack of employments in the home country has been the main reason why some Indonesian people choose to work abroad as an Indonesian migrant worker or Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Unfortunately, most of them are not skilled, in other words, they do not possess adequate skills needed for work. However, they play a significant role in supporting their family economy and in contributing to foreign exchange earnings, although it is not comparable to what the country gives to them. Within the framework of improvement to the issue, Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers has been implemented, which adopted Law No. 39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. In the new Law, there are five main changes in the pattern of protection, which include decentralization of protection of the Indonesian migrant workers, significant roles of Labor Attache, PJTKI with only two functions (agent transfer and marketing), the Indonesian migrant workers’ insurance by government, and sanctions for violators of the law. Therefore, the spirit of the Law 18/2017 is to protect Indonesian migrant workers and their family in avoidance of humanitarian crimes they have been vulnerable to face from the departure process to the destination country.
KESIAPAN LAMPUNG SEBAGAI PUSAT INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MENGUATKAN PERTAHANAN INDONESIA Agus Hadiawan; Astiwi Inayah
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 22 No 1 (2020): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v22i1.46

Abstract

ABSTRAK Pengembangan industri pertahanan adalah salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri serta komitmen membangun industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan merelokasi sejumlah industri pertahanan strategis ke wilayah Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Lampung yang direncanakan akan menjadi pusat industri pertahanan Indonesia. Kesiapan tersebut dilihat dari aspek pemerintah, masyarakat, maupun wilayah geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari segi kesiapan wilayah, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyarankan dua wilayahnya, yakni register 27 dan 28 sebagai lokasi pembangunan industri pertahanan. Kedua wilayah tersebut dapat digunakan untuk membangun PT. Pindad dan PT. PAL namun tidak cocok untuk membangun PT. Dirgantara Indonesia. Dari segi kesiapan pemerintah, pemerintah pusat telah mensosialisasikan rencana tersebut ke pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, hingga ke tingkat camat dan desa di Tanggamus. Pemda Kabupaten Tanggamus telah bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung tercapainya rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus. Sementara dari segi kesiapan penduduk, masyarakat menyatakan sikap positifnya terhadap rencana pembangunan tesrebut dengan syarat bahwa tanah adat milik mereka diganti rugi oleh pemerintah. Selain itu kesiapan penduduk telah didukung melalui kondisi lingkungan yang baik.
DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI PERAIRAN PESISIR BARAT, LAMPUNG Astiwi Inayah; Agus Hadiawan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 22 No 2 (2020): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v22i2.61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi diplomasi maritim yang inovatif dan modern agar dapat diterapkan oleh Indonesia untuk menangani masalah Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pembuatan model diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan isu yang luas serta melibatkan aktor diplomasi maritim yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah diplomasi yang mampu mengakomodasi cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk membangun strategi dalam mencapai kepentingan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Pesisir Barat pada khususnya. Dalam hal cakupan isu, diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga menekankan pada isu-isu terkait ekonomi dan sosial-budaya. Sementara dalam hal keterlibatan aktor yang beragam, diplomasi maritim membutuhkan keterlibatan aktor non negara, seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas masyarakat, Non-Governmental Organisation (NGO), serta pihak lain yang terkait. Kerjasama antara aktor negara dan aktor non-negara dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim. Hal ini didasari pada pandangan bahwa upaya menjaga wilayah perairan yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga tanggung jawab semua elemen bangsa.
PENERAPAN COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA MERAK BELANTUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MEWUJUDKAN DESA EKOWISATA Yulianto Yulianto; Selvi Diana Meilinda; Teuku Fahmi; Dewi Ayu Hidayati; Astiwi Inayah
Jurnal Abdi Insani Vol 9 No 1 (2022): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v9i1.469

Abstract

Merak Belantung Village is one of the villages in Kalianda District, South Lampung Regency which has a variety of tourism potential. However, the current tourism potential of the village has not been optimally utilized by the local community. For this reason, efforts to realize an ecotourism village in Merak Belantung require assistance from academics by involving village community organizations. This is in line with the development of ecotourism villages based on community based tourism (CBT) which emphasizes the involvement of local community participation. This community service activity aims to increase the capacity of local communities in realizing ecotourism village destinations in Merak Belantung. The method of activities carried out includes socialization, counseling, mentoring, to providing equipment for pokdarwis. The socialization and counseling activities were attended by around 34 people consisting of elements of village apparatus and pokdarwis managers. Service activities by focusing on efforts to develop CBT-based ecotourism villages were carried out for the first time in Merak Belantung Village. The service participants looked enthusiastic and actively involved in every series of activities organized by the PkM team. During the outreach and socialization activities, the participants provided a lot of information about the tourism potential of their village. For this reason, the results of this service activity have also mapped the potential of Merak Belantung Village referring to the SWOT analysis and 7 Landscape Analysis. In addition, there is a high commitment among village officials and pokdarwis managers to focus on developing ecotourism villages in Merak Belantung. This service activity brings new understanding in efforts to develop ecotourism villages, especially the application of the CBT concept. For this reason, sustainable assistance is needed in realizing ecotourism village destinations in Merak Belantung Village.
Pendampingan Pemetaan Sosial Masyarakat Pekon Kiluan Negeri, Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus dalam Mendukung Pencapaian SDSs Desa Yulianto Yulianto; Astiwi Inayah; Teuku Fahmi; Dewi Ayu Hidayati; Selvi Diana Meilinda
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 3, No 3 (2022): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v3i3.321

Abstract

Pekon Kiluan Negeri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus yang status Indeks Desa Membangun (IDM)-nya di tahun 2022 berada pada kategori “Berkembang”. Hal ini dapat dikatakan cukup ironi mengingat desa di wilayah pesisir Lampung ini memiliki banyak potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan Pekon Kiluan Negeri dengan mengedepankan SDGs Desa sebagai "arus utama" diharapkan mampu meningkatkan kualitas masyarakat desa setempat.  Hal tersebutlah yang melatarbelakangi aktivitas pengabdian oleh Tim PkM Desa Binaan Universitas Lampung dalam melakukan pendampingan pemetaan sosial aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat Pekon Kiluan Negeri dalam mendukung pencapaian SDGs Desa. Metode kegiatan yang dilakukan mencakup aktivitas sosialisasi, penyuluhan, hingga pendampingan pemetaan sosial yang dilakukan secara bersama-sama dengan para partisipan. Secara khusus kegiatan pengabdian ini telah mengarah pada beberapa capaian tujuan yang diharapkan. Tim PkM Desa Binaan bersama masyarakat lokal telah berhasil memetakan potensi Pekon Kiluan Negeri yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa potensi Pekon Kiluan Negeri cukup menunjang dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.
Smart Village: Sosialisasi dan Implementasi Desa Wisata di Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran Robi Cahyadi Kurniawan; Astiwi Inayah; Vito Frasetya
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.36

Abstract

Sungai Langka adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sungai Langka memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sosialisasi dan implementasi Desa Wisata di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mewujudkan smart village. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara ceramah dan focus group discussion (FGD). Hasil pengabdian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat desa terkait sosialisasi dan implementasi Desa Wisata di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mewujudkan smart village. Pengabdian ini juga dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam program mewujudkan desa-desa yang maju.
Mainstreaming of PPKS Regulation in 2021 as Prevention Sexual Violence in Higher Education Environment: Pengarusutamaan Permen PPKS tahun 2021 sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ari Darmastusi; Khairunnisa Simbolon; Astiwi Inayah
Ragom Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Ragom Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this community service is to provide knowledge, understanding and mastery of issues to the academic community at the University of Lampung regarding the Regulation of the Minister of Education on Sexual Violence (PPKS) in higher education institutions. This activity also aims to increase the awareness of the academic community about acts of sexual violence that occur on campus. This service activity is in the form of socialization through material presentation and discussion. It is carried out by conducting a pre-test and post-test to measure the knowledge of service participants about the 2021 PPKS Regulations. The longterm target to be achieved from this service is to increase student awareness of the issue of violence in the tertiary environment so that it can help prevent similar violence from happening in the future day
Social Capital-Based Youth Empowerment To Prevent The Development of Radicalism in the City of Bandar Lampung: Pemberdayaan Pemuda Berbasis Social Capital Untuk Mencegah Perkembangan Radikalisme Di Kota Bandar Lampung Astiwi Inayah; Agus Hadiawan; Aman Toto Dwijono
Ragom Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Ragom Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of radicalism in Lampung requires very serious handling because Lampung is included in the red light category for understanding radicalism and terrorism. One way to deal with it is to do prevention from within. The younger generation is a vulnerable target for radicalism and terrorism. The handling of radicalism cannot only rely on the government, but must also receive full support from the community, including the younger generation. The purpose of implementing this Community Service activity is to provide social capitalbased assistance for youth organizations in Bandar Lampung City to prevent the development of radicalism. The activities carried out are in the form of group discussion forums (FGD) and are accompanied by assistance to increase youth understanding regarding the prevention of radicalism by utilizing 3 dimensions of social capital, namely trust, social networks, and social institutions. Participants involved in this activity totaled 16 people 27 consisting of members of various youth organizations in the city of Bandar Lampung. The methods used in this activity include the stage of increasing cognitive aspects and the mentoring stage. In particular, this service activity leads to several objectives, including: on the cognitive aspect, there is an increased understanding of the importance of the role of youth in helping the government to prevent the development of radicalism, while on the practical aspect, this assistance is expected to make youth play an increasingly active role in preventing radicalism.
RESPON ASEAN TERHADAP PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR Astiwi Inayah; Gita Karisma
JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA Vol 4 No 1 (2022): JHII September 2022
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v4i1.9

Abstract

Isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya tidak hanya berdampak di domestik negara Myanmar, namun berdampak hingga ke kawasan. Situasi dan kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya ASEAN dan negara anggotanya untuk menjadi kawasan yang turut serta dalam promosi dan penegakan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon ASEAN terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Konsep HAM digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami konteks permasalahan ini secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat dikarenakan beberapa norma netralitas di Asia Tenggara seperti non intervensi dan konsensus. ASEAN lebih memilih melakukan pendekatan soft way. Pendekatan soft way dalam bentuk tiptoe style of diplomacy yang dipilih ASEAN disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk membuat Myanmar merasa sebagai bagian dan teman ASEAN sehingga diharapkan lebih terbuka. Kedua, agar Tiongkok tidak mengambil Myanmar. Ketiga, untuk menjaga prinsip dalam TAC dan menghindari konflik antaranggota ASEAN. Peran ASEAN nyatanya memang sulit diharapkan sehingga membawa dampak pada sikap masing masing negara anggota ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespon isu pengungsi Rohingya.