Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

KONFLIK ETNIS DI XINJIANG: KEBIJAKAN MONOKULTURAL DAN KEPENTINGAN NEGARA CHINA TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH Gita Karisma
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 19 No 1 (2017): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v19i1.29

Abstract

Tulisan ini fokus pada konflik Xinjiang sebagai salah satu kasus konflik internal yang terjadi di China. Sebagai negara maju, China masih tidak terlepas dari masalah konflik internal. Konflik Xinjiang ialah konflik antar etnis Uighur dan Han yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Berdasarkan sejarahnya, maka konflik ini dipicu ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang. Etnis Uighur merupakan etnis muslim mengalami perseteruan dengan pemerintah otoritas China. Pada perkembangannya, muncul beberapa gerakan separatisme di Xinjiang yang menyulut respon militer dari Pemerintah China. Pemerintah China bagaimanapun akan berupaya menjaga keutuhan wilayah dan tidak akan melepaskan Xinjiang. Keberlangsungan konflik ini salah satunya disebabkan oleh kepentingan negara China terhadap Xinjiang. Xinjiang merupakan wilayah potensial bagi China, baik secara geografi maupun ekonomi.
PAMSWAKARSA DALAM KONFLIK AGRARIA DI LAMPUNG: ANTARA KEPENTINGAN PERUSAHAAN, NEGARA, DAN MASYARAKAT Gita Karisma
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 9 No 01 (2021): April 2021
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.62 KB) | DOI: 10.35450/jip.v9i01.196

Abstract

This research aims to explore pamswakarsa which was created by corporation and its position on on agrarian conflict in Lampung Province, Indonesia. By using qualitative approach through the methods of interviews and utilizing several related documents, this research finds that pamswakarsa is assumed as paramilitary. Pamswakarsa itself emerged while conflict is existing. It is not relavant enough to support the effort in achieving order and peaceful, as was legally mandated by the regulation from The Indonesian National Police through government regulation Number 43 the Year of 2012. Pamswakarsa tends to be involved in conflict and even has been the new actor/perpretrator against society. Keywords: conflict, corporation, Lampung, pam swakarsa, paramilitary, violent.
Kerentanan Wilayah Konflik dan Upaya Negara dalam Mengatasi Covid di Wilayah Konflik Asia Gita Karisma; Khairunnisa Simbolon
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 19 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jihi.v19i1.6409.60-78

Abstract

The Covid 19 pandemic has become an interesting issue contemporary, especially when the virus of Covid 19 spreads quickly throughout the world, then also spreads to the conflict areas. This phenomenon brings a concern when a country should be able to seriously overcome the pandemic problems, obviously getting involved into conflicts and clashes with certain ethnic groups or separatist groups. Using a qualitative method, this article looks at the state's trend on implementing its policy and dealing with Covid in the area of internal conflict particularly in Xinjiang and Rakhine. The neutrality of the state is tested in providing rights and ef orts to overcome the problem of Covid 19 pandemic. The discriminative and late responses of the States make it more complicated. The mitigation becomes even more difficult due to the vulnerability of conflict areas, which have long had problems of poverty, lack of infrastructures and health services, the existence of sentiment and distrust among each other. Keywords: Covid-19; policy; vulnerability; conflict; state
HUMAN SECURITY DI LAMPUNG: DILEMA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MANUSIA Gita Karisma
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 11 No 02 (2023): Agustus 2023
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v11i02.304

Abstract

Ancaman terhadap keamanan kontemporer tidak hanya bersumber dari invasi militer saja, melainkan juga datang dari masalah ekonomi, lingkungan, pangan, konflik etnis, terorisme dan lain sebagainya. Soal siapa yang perlu diutamakan keamananannya juga telah bergeser dari keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Jika keamanan manusia terjamin maka keamanan nasional juga terjamin, sebaliknya negara yang aman tidak menjanjikan individu dan masyarakat di dalamnya juga merasakan aman. Keamanan manusia meliputi individu baik pada level nasional dan daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan mengenai ragam ancaman dan kebijakan pemerintah provinsi Lampung terkait keamanan manusia. Lampung juga memiliki masalah yang mengancam keamanan manusia seperti masalah polusi dan pencemaran lingkungan, kemiskinan, radikalisme, konflik antar masyarakat, isu kesehatan terkait TBC dan pandemi covid 19, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Lampung sebagai salah satu daerah di Indonesia, masih mengutamakan kepolisian Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan beberapa masalah keamanan manusia. Peraturan daerah di Lampung juga lebih banyak menekankan pelarangan untuk menciptakan kebebasan individu dari rasa takut ketimbang memberikan pemenuhan. Isu hak asasi manusia telah dijadikan sebagai prinsip utama dalam kebijakan keamanan daerah, namun pemerintah Lampung belum mempunyai pedoman yang jelas dan terpadu terkait keamanan manusia sebagaimana juga sistem keamanan nasional. Implementasi isu keamanan manusia lebih banyak diakomodir sebagai masalah sosial dan bersifat reaktif. Pemerintah mengalami dilema dalam beberapa penerapan keamanan manusia diantara memilih aspek mana yang harus diprioritaskan. Dalam menjamin keamanan ekonomi, terkadang pemerintah harus mengorbankan keamanan lingkungan, dan saat menjamin keamanan kesehatan, keamanan ekonomi dan kebebasan juga seringkali dilupakan.
RESPON ASEAN TERHADAP PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR Astiwi Inayah; Gita Karisma
JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA Vol 4 No 1 (2022): JHII September 2022
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v4i1.9

Abstract

Isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya tidak hanya berdampak di domestik negara Myanmar, namun berdampak hingga ke kawasan. Situasi dan kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya ASEAN dan negara anggotanya untuk menjadi kawasan yang turut serta dalam promosi dan penegakan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon ASEAN terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Konsep HAM digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami konteks permasalahan ini secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat dikarenakan beberapa norma netralitas di Asia Tenggara seperti non intervensi dan konsensus. ASEAN lebih memilih melakukan pendekatan soft way. Pendekatan soft way dalam bentuk tiptoe style of diplomacy yang dipilih ASEAN disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk membuat Myanmar merasa sebagai bagian dan teman ASEAN sehingga diharapkan lebih terbuka. Kedua, agar Tiongkok tidak mengambil Myanmar. Ketiga, untuk menjaga prinsip dalam TAC dan menghindari konflik antaranggota ASEAN. Peran ASEAN nyatanya memang sulit diharapkan sehingga membawa dampak pada sikap masing masing negara anggota ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespon isu pengungsi Rohingya.
STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG - INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM PADA 2015-2020 Iwan Sulistyo; Gita Karisma; Indra Jaya Wiranata
JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA Vol 4 No 1 (2022): JHII September 2022
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v4i1.11

Abstract

Perubahan iklim membawa dampak bencana yang tak terhindarkan bagi tiap wilayah di dunia. Lampung menjadi salah satu daerah yang rawan bencana banjir terutama dapat menjadi kian memburuk akibat perubahan iklim. Artikel ini membahas berbagai potensi bencana di Kota Bandar Lampung dan melihat strategi pemerintah kota dalam mengatasi berbagai potensi bencana. Wawancara dan studi pustaka digunakan sebagai Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Kota Bandarlampung sudah berupaya melakukan berbagai kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah kota membuat regulasi dan berinvestasi pada isu perubahan iklim. Kebijakan regulasi relevan misalnya tertuang dalam RPJMD Kota Bandar Lampung 2010-2015 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 (Perda Kota Bandar Lampung No. 09 Tahun 2018). Berbagai bentuk investasi terkait infrastruktur, pemerintah kota telah melakukan pembuatan peta-peta kepadatan penduduk dan lokasi genangan, pengembangan drainase dan sanitasi kota. Penyulingan air (2010 – masih berjalan) kedua, ada program Kampung Hijau, Rencana Induk Pengelolaan Sampah Terpadu,Pendidikan Bahan Ajar Perubahan Iklim di SD dan SMP, Konservasi Air Tanah Melalui Pembuatan Lubang Resapan Biopori, gerakan tanam pohon dan lain lain.
Deradikalisasi bagi Generasi Muda Bandar Lampung Sebagai Antisipasi Perkembangan Radikalisme di Media Sosial Karisma, Gita; Rachmawati, Tety; Inayah, Astiwi
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v4i1.3782

Abstract

The ease of accessing information through social media is a challenge for the younger generation. One of the values that is easily accessible on social media is the value of radicalism. Radicalism is an attitude that wants fundamental transformation through violence. The young generation may access radicalism values easily that are often spread through social media platforms. Social media is used by radicalism actors for channeling ideas and recruiting media. Furthermore, Extreme radicalism potentially evokes a terrorism. This service aims to prevent radicalism, especially on social media, through deradicalization with the younger generation as the target participants. The method of socialization was implemented in this activity through explanation and discussion about tips on detecting radicalization and deradicalization through contents of counter radicalism on social media. These activities were closed by playing a game “Cinta Tanah Air”. The participants were young generation from various student organizations which located in Bandar Lampung such Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Association Internationale Des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (AISEC), UIN Raden Intan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila. This service has encouraged participants to be able to explain radicalism and deradicalization through counter-content as an effort to prevent radicalism. It could be seen from the post test results showing that about 92% of participants could understand and explain the various contents of counter radicalism on social media.
Kekuatan Sosialisasi dalam Paradiplomasi Kedaulatan Bangsa Kurdi di Timur Tengah Karisma, Gita; Nizar, Moh; Wiranata, Indra Jaya; Mumtaz, Sonya
Wacana Publik Vol. 18 No. 1 (2024): Wacana Publik
Publisher : P3M STISIPOL Dharma Wacana Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v18i8.61

Abstract

While the trend of cooperation on the globalization era is rising, the cities involvement on the diplomatic activities is increasing. The central government also encourages the paradiplomacy considering the benefits that will return to its state. However, recently, paradiplomacy has also been carried out not only to pursue the economic interests and development aspects but also to fight for security, identity, and sovereignty aspect. Several cities and even autonomous regions have shown the ability to implement and develop their paradiplomacy. This article using qualitative approach to examine sovereign paradiplomacy of the Kurdistan Regional Government (KRG) which was established as an autonomy region within Iraq. The KRG has long demanded for independence and has even been able to expand its paradiplomacy to the Middle East and the world. The KRG's paradiplomacy is successful and strong enough which is can be seen when referendum was be held by KRG in 2017. The KRG has the power of socialization and shared the values ​​as a form of construction that the KRG has carried out for a long time on its paradiplomacy. The KRG has repeatedly stated that the KRG's paradiplomacy is constitutionally valid. Though, KRG always shows a cooperative attitude and expertise in diplomacy. He was even able to show the similarity of the values ​​of the Kurdish identity and the identity of anti-terorism and democracy as the basis for cooperation, even the values ​​that became the basis for the acceptance of Kurdish paradiplomacy by countries in the Middle East.
Kebijakan Indonesia dalam Aspek Lingkungan dan Perdagangan: Studi Kasus Cantrang Gita Karisma; Tety Rachmawati; Sanjaya, Fitri Juliana
Journal of International and Local Studies Vol. 4 No. 1 (2020): July
Publisher : Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jils.v4i1.714

Abstract

This research focuses on Indonesian's policy regarding the postponement of the prohibition of using cantrang and its relationship with trade and environmental aspects. In line with the trend trading which is draws many environmental issues as a rule, Indonesia should be careful to apply trade policy. One of them is the cantrang as a fishing tool which will affect Export of Indonesian Fishery Products. This research uses a qualitative approach with case studies. The results of this research show that cantrang is considered as fishing equipment damaging marine ecosystem, so that its restriction will give benefit for Indonesia. Indonesia has implemented a regulation prohibiting the use of cantrang in 2017 but Indonesia withdrew the regulation in 2018. This research finds out how the Indonesia policy tends to prioritize trade interests over environmental interests.
Analysis of the Motives for the Ban on Exports of Indonesian Palm Oil Products by the European Union in 2017 Kurnianingsih, Eka; Rachmawati, Tety; Karisma, Gita
Global Local Interactions: Journal of International Relations Vol. 4 No. 2 (2024): Global-Local Interactions: Journal of International Relations
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/gli.v4i2.37988

Abstract

The European Union (EU) adopted a Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest that contains a ban on Indonesian palm oil (CPO) exports. The ban on Indonesian CPO exports was carried out by the EU on the accusation that Indonesia's CPO production causes deforestation. Thus, the resolution became a CPO trade dispute between Indonesia and the EU. This research aims to find the EU's motives in the Indonesian CPO export ban policy. The research method used is descriptive qualitative method using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Index Mundi, International Trade Center (ITC), Observatory of Economic Complexity (OEC). The results showed that the EU has a motive (national interest) which is to develop the domestic vegetable oil industry of rapeseed oil (RSO), sunflower oil (SFO), and soybeen oil (SBO) in the Indonesian CPO export ban policy. The resolution issued by the EU against the Indonesian palm oil industry is a form of protection of these domestic vegetable oils.