Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Uti Possidetis: Journal of International Law Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of International Law JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Farisi, Mochammad
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Facility Security Measures at Ujung Jabung Port: a Review in Terms of The International Ship and Port Facility Security Code Farisi, Mochammad; Putra, Akbar Kurnia; Ardianto, Budi; Harahap, Rahayu Repindowaty
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.864 KB)

Abstract

Ujung Jabung is a region located in the District of Sadu at Tanjung Jabung Regency, Jambi Province, Indonesia. The area strategically lies in the Indonesian Archipelagic Sea Lane 1 (ALKI 1), which is the international trading and shipping lane. It brings about an excellent opportunity for economic development in Jambi Province. With this in mind, the Government of Jambi develops the region into a strategic area that includes Ujung Jabung Port. Based on the 2011-2031 Region’s Spatial Plan (RTRW) of East Tanjung Jabung Regency, the regency designed it to be the main port with the name of Samudera Ujung Jabung Port. The international shipping routes at the port are Ujung Jabung-West Asia-East Europe and Ujung Jabung-Southeast Asia-East Asia. Due to its international nature, the construction of Samudera Ujung Jabung Port should follow the international measures on the security of the port, shipping, and facility. As a Member of the International Maritime Organization (IMO), Indonesia is subject to international law. It ratifies the United Nations Convention on Safety on Life at Sea (SOLAS) 1974 and the auxiliary instrument of International Ships and Port Facility Code (ISPS Code). Accordingly, the construction of Samudera Ujung Jabung Port should comply with the international safety standard as written in the ISPS Code.
GERAKAN SADAR DEMOKRASI SEGMEN PEMILIH PEMULA PADA KOMUNITAS ATAU ORGANISASI KEMAHASISWAAN Iswandi Iswandi; Mochammad Farisi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.190

Abstract

Gerakan Sadar Demokrasi menitikberatkan pada sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemilih pemula pada komunitas atau organisasi kemahasiswaan. Adapun tujuan dari gerakan sadar demokrasi adalah: 1) meningkatkan kualitas proses pemilu dan demokrasi, 2) meningkatkan partisipasi pemilih, 3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, 4) menambah mitra kerja penyelenggara pemilu dalam sosialiasi di masyarakat, 5) menumbuhkan komunitas/kelompok pemuda di masyarakat yang sadar terhadap pentingya demokrasi. Sosialisasi dilakukan dengan metode electiontainment, berupa sosialisasi yang mengibur dan menyenangkan dengan berbagai materi. Sedangkan, penyampaian materi sosialisasi dilakukan dengan metode simulasi, bermain peran, diskusi kelompok, ceramah tik- tok, alat bantu (visual dan non visual) dan kampanye gerakan sadar demokrasi di media sosial. Pelaksanaan PKM ini sasarannya adalah pemilih pemula yang tergabung dalam komunitas kemahasiswaan, yaitu: Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi, BEM Poltekkes Kemenkes, BEM Fakultas Hukum Unja, BEM Fisipol Unja dan BEM Universitas Batanghari. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan pada bulan Maret s.d Agustus 2019. Gerakan sadar demokrasi pada segmen pemula penting dilaksanakan karena generasi muda adalah generasi yang akan menjadi estafet pembangunan bangsa. Maka, kegiatan PKM melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang demokrasi dan kepemiluan sangat tepat dilaksanakan dengan metode electiontaiment yang menyenangkan dan menghibur, dengan sasaran/mitra yang telah dibekali ilmu akan menjadi relawan dan mampu menjelaskan tentang hakikat dan pentingnya demokrasi pada komunitas mahasiswa lainnya. Sehingga kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia khususnya di Jambi menjadi semakin baik.
Pemilihan Kepala Daerah sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015 Mochammad Farisi
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.538 KB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015 telah menjadi model baru sirkulasi elit politik lokal di daerah dalam penerapan sistem demokrasi. Untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas diperlukan suatu proses rekrutmen yang transparan dan secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) sistem dan seleksi rekrutmen partai politik dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, 2) mengetahui bagaimana sirkulasi elit politik yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015 di Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya, sumber data yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua partai, calon kepala daerah atau tim pemenangan dari kedua partai politik, dan komisioner KPUD. Hasil wawancara diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada Pilkada serentak 2015 di Jambi, baik di tingkat provinsi dan lima kabupaten/kota, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Partai politik mengandalkan jasa survei sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi saja yang menjadi patokan partai dalam menentukan pasangan calon. Hilangnya aturan politik dinasti dalam regulasi juga semakin menambah eksklusivitas dari sirkulasi elit politik lokal. 
Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi Mochammad Farisi; Rio Yusri Maulana
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The volunteer democracy program is a social movement intended to increase voter participation and quality in exercising their voting rights. This program involves the widest possible participation of the community where they are placed as pioneers of democracy for their communities. Democracy volunteers become KPU partners in carrying out the agenda of outreach and voter education based in districts/cities. This form of community participation is expected to be able to encourage the growth of high awareness and full responsibility of the community to use their rights in elections optimally. The Democracy Volunteer Program initiated by the KPU involved community groups from 11 (eleven) strategic voter bases, namely; family base, novice voter base, young voter base, women voter base, disabled people base, special needs voter base, marginal people base, community base, religious base, internet citizen base, and democratic volunteer base. Relationships will be formed on each basis which will then become extension agents in each community. The Relationship Program is motivated by the level of voter participation which tends to decline, the last four national elections and the implementation of post-conflict local elections in various regions show that indication, namely the 1999 election (93%), the 2004 election ( 84.1%), the 2009 election (70.9%), 2014 election (75.11%). The trend of decreasing participation is a challenge for the KPU on how to increase participation in the 2019 Election, for this reason, this article explains what the factors are causing the decline in voter participation and how the Relation strategy is to increase voter participation in the 2019 Election in Jambi
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Budi Ardianto; Mochammad Farisi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection in getting a job is the right of everyone, including persons with disabilities. This study aims to find out how legal protection for persons with disabilities in getting a job and to find out how international law and national law protect persons with disabilities in getting a job. The problem in this study is that people with disabilities are considered unfit for decent work with non-disabilities. This violates the contents of the ICESCR 1966 in Article 6 and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Article 67. Both articles clearly state the right of everyone to freely choose and be elected in terms of employment. However, legal protection obtained by persons with disabilities in getting a job has not been fully realized. The type of research used in the research used in this research is normative juridical research or literature law research. Through normative research, this research focuses on answering the following problems: 1) How is the arrangement of persons with disabilities according to international and national law. 2) Whether existing laws provide protection for persons with disabilities in obtaining the right to work.
POLITIK HUKUM SISTEM REKRUTMEN POLITIK YANG IDEAL BERDASARKAN UDHR & NILAI PANCASILA Farisi, Mochammad; Harahap, Rahayu Repindowaty; Novianti; Ramlan
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/s1cann89

Abstract

The position of political parties as democratic institutions in Indonesia has a strategic role in producing prospective leaders in the legislative and executive institutions directly elected by the public through elections. However, the Law on Political Parties as the basis for the implementation of recruitment has not been able to produce prospective leaders who are in accordance with the mandate of the 4th principle of Pancasila, which implies the birth of leaders with the characteristics of wisdom and wisdom. Article 29 paragraph (1a); paragraph (2) of the Political Party Law only regulates the recruitment pattern that the selection of candidates for Regional Heads and DPRD candidates is carried out democratically, openly and in accordance with the bylaws of political parties. There are no detailed regulations related to the meaning of the democratic clause, thus creating an oligarchy of party elites, prone to "dowry" or money politics. This research uses a juridical-normative method with a statutory and conceptual approach. As a result of poor recruitment patterns, many prospective leaders born by political parties contradict the 4th principle of Pancasila, namely leaders who are wise and prudent and many are even caught in corruption cases, the impact is that the community does not get the right to get prospective leaders who are wise and prudent who are able to improve the welfare of the community. Indonesia has adopted human rights values in the UDHR and ratified the ICCPR. For this reason, the establishment of ideal standard standards for the recruitment process of prospective leaders through the revision of Article 29 paragraph (1a) and paragraph (2) of the Political Party Law must be done immediately so that the community gets the right to have a wise and wise leader.
ICCPR and the Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms Farisi, Mochammad; Ardiana, Hanny Sukma; Bahren, Bahren; Harahap, Rahayu Repindowaty
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 6 No 2 (2025): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v6i2.43388

Abstract

Background: This article examines the normative gap within the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) concerning the regulation of internal democracy within political parties. While Article 25 guarantees the procedural right to vote and to be elected, it does not sufficiently address substantive democratic deficits such as oligarchic practices, vote buying, and the absence of internal party accountability. Methodology: The analysis is grounded in normative legal research, relying on doctrinal interpretation of international human rights instruments, particularly the ICCPR, and exploring the horizontal application of human rights and the state's due diligence obligations with respect to political parties. Objectives: The primary objective is to argue that political parties, as pivotal actors in democratic systems, should be subject to human rights standards, especially regarding integrity, participation, and non-discrimination, and to identify legal mechanisms that could strengthen internal party democracy under international law. Findings: The study finds that existing international legal instruments inadequately regulate the internal functioning of political parties, allowing undemocratic practices that undermine the substantive realization of political rights. It also identifies that the state's positive obligations can justify regulatory oversight of political party governance. Originality/Novelty: This article advances three normative proposals to fill the regulatory void: the drafting of a new General Comment to Article 25 of the ICCPR, the adoption of an Optional Protocol to impose binding obligations, and the creation of UN Guiding Principles as soft law. These proposals collectively offer a novel framework for reconstructing political rights substantively and reinforcing democratic legitimacy through international law.
SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI JAMBI Farisi, Mochammad
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 1, No. 1, Juli- Desember 2017
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.53 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v1i2.7161

Abstract

Direct election of regional heads (Pilkada) conducted simultaneously on December 9, 2015 has become a new model of local political elite circulation in the area of ​​democratic system implementation. Pilkada directly provides an opportunity for the community to elect its future leaders with qualified lead candidates requires a transparent and democratic recruitment process. A qualified recruitment process will produce regional heads with integrity. The regulation has stipulated that a political party or a coalition of political parties is an institution that has the function of selecting or recruiting prospective leaders to be offered to the public, so it must be a concern for political parties to always carry out the process accountably and democratically.The purpose of this study is to know; System and selection of recruitment of political parties in determining pairs of candidates for head of region and Know how the circulation of political elites that occurred in Pilkada Serentak 2015 in Jambi. This research uses descriptive qualitative approach with party chairman, candidate of head of region or team of winner from both political party, and commissioner of KPUD as informans. The results is the 2015 electoral contest consisted of one governor election and four bupati elections and one mayor namely Bungo Regency, Batang Hari Regency, East Tanjung Jabung Regency, Tanjung Jabung Barat Regency and Sungai Penuh City the process of recruitment of candidates for heads of regions all political parties rely on survey services so that only candidates with high popularity and elektabilitas course which became the benchmark party in determining the candidate pair. The loss of dynastic political rules in regulation also adds to the exclusivity of the circulation of local political elites.
Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang Trisnawati, Eunike; Farisi, Mochammad; Pebrianto, Doni Yusra
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v1i3.10180

Abstract

Abstract Dumping is a trade activity by the exporter do by selling commodity in international markets at a price less than normal value or under than commodity price in the importer countries. until this cause problem as unfair trade practices. Some dumping prevention polices born to protect domestic market from unfair trade practices. However that polices often misused, not uncommon developed countries doing the protection for their domestic industry. In trade who abused can trigger unfair  trade practices. This type of research is normative juridical. This study  discusses and analyze how impact of application Article VI of Agreement on tariff and trade in preventing dumping dictionary, dumping in value as unfair trade practices, but in reality Anti-dumping and protectionism practice towards developing countries shows that application of anti-dumping duties and protectionism need to be given special attention and must match with procedures contained in Anti-dumping code. This has purpose to reduce protection measures which can be harmful to other countries who do export activities especially developing countries. World organization need towatch over trade activities against all forms resistance who created unfair trade practices by considering policies which already existed.
Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia Panjaitan, Annisah Dian Utami; Novianti, Novianti; Farisi, Mochammad
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v2i2.11839

Abstract

This research is aimed to analyze and determine the 16th provision principle of the declaration on environment and development, namely the polluter pays principle, as one of the state’s form of accountability towards the polluting across borders between PTTEP Australia and Indonesia. This is a juridical research, which analyzes the issue discussed through the use of many realted sources. The Polluter Pyas Principle, as a form of State responsibility in environmental pollution, has some advantages and disadvantages when applied as a recommendation by the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). From a legal perspective, this principle can be applied as a civil liability law, whereas from an economic perspective, it can be viewed as effort to control pollution by means which the polluter has an obligation to pay for the environmental pollution that he/she caused. Even so this principle also has its weakness, in an economic approach this principle is difficult to determine the determination of the cost of loss. In some countries themselves have applied this principle in handling cases of environmental pollution. In the case of cross-border environmental pollution, the principle of good neighborliness and the principle of state responsibility in dealing with pollution cases as a sign of State’s goodwill to comply with existing international law. The case of environmental pollution itself is not only the State that can sue, but a group of people or the community can also sue, if they feel harmed by the pollution that occurs. One of them is by carrying out Class Action in holding accountable for the consequences of pollution that has occurred, and is detrimental to a group or large number of people. Even though international environmental law is a soft law, it can become hard law depending on the pollution case that occurs. Even so, International Environmental Law contained in the Stockholm Declaration, Rio de Jeneiro, Civil Liability Convention and other related international arrangements have been very good in their regulatory fields. Only the state which ratifies the convention applies according to the pollution case that occurs.
Co-Authors Akbar Kurnia Putra Ardiana, Hanny Sukma Bahren Bahren Budi Ardianto Dharmawan, Yudi Iswandi Iswandi Maulana, Rio Yusri Novianti Novianti Novianti Panjaitan, Annisah Dian Utami Pebrianto, Doni Yusra Pebrianto, Dony Yusra Rahayu Repindowaty Harahap Rahayu Repindowaty Harahap Ramlan Ramlan, H. Sipahutar, Bernard Trisnawati, Eunike Yosia, Edson Septo