Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Analisis Pengaruh Sistem Pengadaan terhadap Kualitas Proyek Konstruksi Pemerintah Studi Kasus: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tegal Mahamada R, Rakahalu Langitan; Mahani, Iris; Ikhsan, Fitratul; Medeline, Whenny
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16541

Abstract

Kualitas konstruksi infrastruktur pemerintah harus terjaga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang menggunakannya. Sistem pengadaan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengadakan proyek konstruksi mempengaruhi harga penawaran dan dapat berdampak pada pengelolaan keuangan dan kualitas konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan membawa tujuan yaitu: 1) mengidentifikasi kualitas proyek konstruksi pemerintah pada daerah tinjauan; 2) mengidentifikasi pengaruh metode pengadaan sesuai Perpres No.12 Tahun 2021 terhadap kualitas proyek konstruksi pemerintah pada daerah tinjauan. Penelitian ini menggunakan metode data kualitatif dan proyek-proyek tinjauan dari Dinas PUPR dan Dinas DIKBUD Kabupaten Tegal. Data dikumpulkan melalui wawancara, kajian literatur, pengambilan data langsung, dan survei lapangan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi implementasi regulasi tinjauan, kualitas konstruksi berdasarkan metode pengadaan, dan pengaruh sistem pengadaan terhadap kualitas konstruksi proyek pemerintah. Dari analisis yang dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu: 1) proyek konstruksi pemerintah di Kabupaten Tegal yang diadakan dengan metode pengadaan langsung menghasilkan kualitas konstruksi yang lebih baik dibandingkan dengan proyek konstruksi pemerintah yang diadakan dengan metode tender; 2) faktor pengaruh utamanya adalah rendahnya harga penawaran pada proyek tender sehingga anggaran yang dimiliki penyedia jasa lebih sedikit dan muncul potensi kecurangan pada spesifikasi supaya penyedia jasa tetap mendapatkan laba.
Studi Perbandingan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Antara Proyek Swasta dan Proyek Pemerintah Firman, Reyhan Ananda; Mahani, Iris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.43426

Abstract

Permasalahan penerapan keselamatan konstruksi sering kali muncul akibat perencanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang kurang maksimal. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 yang mewajibkan penerapan SMKK di semua proyek konstruksi, baik pemerintah maupun swasta, sebagai bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, termasuk kuesioner dan pengkajian variabel penilaian penerapan SMKK. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan penerapan SMKK pada proyek pemerintah dan proyek swasta, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan, dan memberikan rekomendasi terkait penerapan SMKK berdasarkan temuan penelitian. Penelitian menunjukkan penerapan SMKK pada proyek pemerintah mencapai 90,45% dan 93,31% pada proyek swasta. Perbandingan persentase yang tidak jauh berbeda dikarenakan adanya proyek pemerintah memiliki perbedaan penerapan yang signifikan. Kendala yang dihadapi meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak optimal, dana yang terbatas, pengawasan yang inkonsisten pada proyek pemerintah, dan pengguna jasa pada proyek swasta yang tidak berlatar belakang teknik sipil. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK, termasuk komitmen pengguna jasa, pengadaan APD, manajemen penggunaan dana terkait implementasi SMKK, serta komunikasi dan integrasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa pada proyek swasta. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan pada penelitian adalah sikap ownership danleadership, komunikasi dan good governance, kesadaran dan kepatuhan terkait penggunaan APD pada proyek pemerintah dan proyek swasta. Transparansi penggunaan dana terkait penerapan SMKK khususnya pada proyek pemerintah, dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan sumber daya pada proyek terkhusus pada proyek swasta menjadi kebutuhan perbaikan penerapan SMKK pada proyek-proyek selanjutnya.