Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Unes Law Review Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Journal Equity of Law and Governance Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) IIJSE Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Tetty Marlina Tarigan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan) Meilisa Naiborhu; Tetty Marlina Tarigan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.8526.401-409

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan menurut Wahbah Az-Zuhaili. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan tanpa melakukan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga pupuk bersubsidi merupakan aspek penting dalam pertanian Indonesia. Harga pupuk yang ditetapkan oleh pengecer melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan petani harus membayar lebih mahal, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, berlebihan dalam mengambil keuntungan dan penipuan dalam jual beli yang berlebihan diharamkan dalam agama. Perlindungan hukum terhadap petani yang mengalami kerugian dapat dilakukan melalui hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan akad jika terdapat ketidakadilan atau penipuan dalam harga pupuk bersubsidi.
SENGKETA TANAH WAKAF MASJID AL-AMIN DI KOTA MEDAN Tetty Marlina Tarigan; Melin Manik; Putri Azri Sipahutar; Fatimah Panggabean; Alwi Setiawati Angraini
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i10.1462

Abstract

Di dalam Islam seseorang dapat mewakafkan tanah untuk dikelola dan dapat digunakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan dan kepentingan umum dalam persekutuan-persekutuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanah wakaf masjid Al Amin terkait sengketa dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (case study) dengan melihat langsung kelapangan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif serta Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer yaitu data yang bersumber langsung dari lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja sengketa yang terjadi di tanah wakaf yaitu masjid Al Amin dan cara penyelesaiannya.
Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Adat dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Mashlahah Mursalah Mahmud Almizan Daulay; Tetty Marlina Tarigan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.7318

Abstract

The development of food estates has significant impacts on customary forests and the rights of indigenous peoples. The main objective of this study is to ensure that there is a legal settlement of the transfer of customary land in the context of national strategic projects, with a mashlahah mursalah perspective. In this case, mashlahah mursalah means prioritizing public interest and avoiding harm that may be caused by food estate policies or projects. This research is a normative research (legal research) that uses a conceptual approach and a statute approach. Primary data is obtained from laws while secondary data is used to assist the analysis obtained through books, legal journals, or expert opinions. The results of the study indicate that the transfer of customary land forests in the food estate project can cause harm to indigenous communities, including indigenous communities losing their customary land rights. The research results show the need for better enforcement of legal protection for customary land in national strategic projects. By ensuring that the decision-making process involves indigenous peoples and takes into account their interests and rights.
PENGALIHAN DENDA TERHADAP PENGHENTIAN SEWA-MENYEWA KOST PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 PADA USAHA INDEKOST DI JALAN JERMAL XV MEDAN DENAI Isnanda Ayu Misriyah; Tetty Marlina Tarigan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2722

Abstract

Jurnal ini menyelidiki pengalihan denda terkait penghentian sewa kost dari perspektif Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah pada usaha Indekost di Jl. Jermal XV Medan Denai. Melalui studi kasus pada lokasi tersebut, dilakukan analisis terhadap pengalihan denda pada penghentian sewa kost sesuai dengan fatwa tersebut. Kasus diuji untuk memahami realitas yang dihadapi pemilik dan penyewa kost, serta implementasi fatwa tersebut dalam praktik sewa-menyewa kost di Jl. Jermal XV Medan Denai. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan Yuridis, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilik kost dapat mengalihkan denda kepada pihak ketiga dalam situasi tertentu, sebagaimana disarankan dalam Fatwa DSN MUI. Namun, penting untuk memperhatikan batasan perjanjian awal dan jumlah denda yang disepakati. Fatwa tersebut mendorong pengalihan denda dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan pihak yang terlibat, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Praktek pengalihan denda harus menjaga prinsip keadilan agar tidak merugikan penyewa atau pihak ketiga yang menerima denda tersebut. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan dalam menangani masalah pengalihan denda dan penghentian sewa-menyewa kost dengan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Penyelesaian Sengketa Tanah Rumah Pribadi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tengku Khulafa Rasidin; Tetty Marlina Tarigan
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 3 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i3.6355

Abstract

This study aims to analyze the resolution of private residential land disputes from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. Land disputes often arise due to unclear ownership documents, conflicts among heirs, or boundary violations. This research employs a qualitative method with a case study approach to explore the background of disputes, resolution processes, and the application of Islamic legal principles according to Wahbah Az-Zuhaili. Data were collected through interviews, observations, and documentation from relevant parties. The findings indicate that land dispute resolution in this area is primarily conducted through family mediation and customary institutions, emphasizing principles of justice, deliberation, and avoiding prolonged conflicts. From Wahbah Az-Zuhaili's perspective, this approach aligns with maqashid sharia, aiming to safeguard property rights, minimize harm, and maintain social harmony. This study recommends strengthening Islamic legal literacy and land ownership awareness among the community to prevent future disputes.   
Analisis Liability Protection Nasabah dalam Kasus Malfungsi Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Imam Abu Hanifah Fadlan Al Mahalli; Tetty Marlina Tarigan
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 8 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i8.9691

Abstract

The development of digital banking has presented new challenges in customer protection, especially related to malfunctions in mobile banking applications that have the potential to harm customers. The phenomenon of BSI Mobile system disruptions throughout 2023-2024 shows the urgency of an in-depth study of the liability protection mechanism in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the implementation of BSI Mobile customer liability protection from the perspective of Imam Abu Hanifah's thinking. The results of the study indicate that BSI must provide protection for customer identities and contribute to the development of a digital banking customer protection model that is in line with sharia principles. Data were obtained through a documentation study of OJK consumer complaint reports, official BSI documents, and Imam Hanafi's classic literature. The analysis was carried out using the content analysis and comparative analysis methods with three stages: examining the BSI liability protection mechanism, analyzing Imam Abu Hanifah's dhaman concept, and identifying factors for the effectiveness of customer protection. This study uses a normative juridical type taken from library materials and reliable sources related to the research.
Hukum Top Up Pembelian Diamond Game Online Anak Dibawah Umur Prespektif Fatwa MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Devi Amalia Putri Hasibuan; Tetty Marlina Tarigan
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 5 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i5.2671

Abstract

Legal Top Up by Minors for Purchasing Online Game Diamonds Perspective of DSN MUI Fatwa No. 110 of 2017 (Case Study of Jalan Batang attack Padang Tualang District, Langkat Regency) Devi Amalia Putri Hasibuan, North Sumatra State Islamic University, Medan, Indonesia The aim of this research is to find out the view of Islamic law based on the mui fatwa no: 110/dsn-mui/ix/2017 regarding top up online games for minors. This research uses a qualitative method, because this qualitative method places more emphasis on aspects of in-depth understanding of a problem and tends to use analysis, this method is research that is in accordance with field data. Based on these results and discussion, buying and selling diamond top ups is a valid sale and purchase according to Islamic law because it complies with the legal conditions for buying and selling as explained in Islam. Based on this, it can be concluded that mobile legends diamond top ups are included in the Ba'I as Salam category. . In a sale and purchase agreement, payment is made first and delivery of the goods is made afterwards. In language, buying and selling means al-bai, al-tijarah and al-mubadalah.
Pemanfaatan Barang Jaminan Hutang Benda Bergerak Tanpa Kesepakatan Bersama Menurut Imam Syafi’i: Studi Kasus Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan Aida Yunita; Tetty Marlina Tarigan
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 8 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i8.4646

Abstract

The use of pawn guarantees in Shafi'i's view is strictly prohibited because it is easily exposed to the potential of riba fadhilah in it. However, what happened in Tanjung Mulia Hilir Village was not the case, this is because the pawn owner used the item even to make a profit. This journal discusses how the rules for the implementation and utilization of pawns according to Imam Syafi'i, the practice of implementing pawns in Tanjung Mulia Hilir Village and the analysis of the illegality of using pawn goods used as collateral according to Imam Shafi'i. The research method in this journal uses empirical research methods and also by using interviews as research instruments. The results of the study proved that the implementation and utilization of pawn collateral according to Imam Shafi'i was not allowed even though it was located and there was an agreement between the two parties.
Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Siti Hajar Arifah; Tetty Marlina Tarigan
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 8 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i8.4792

Abstract

Mu`amalah al-ijarah transactions are permitted because they have many benefits for humanity, both in the form of objects (al-ijarah `ala al-a`yan) and in the form of services (al-ijarah `ala al-a`mal). The Tanjung Gusta Medan community carried out al-ijarah transactions in providing services for making paper money for Buddhist worship, even though it was clear that the matter was closely related to the faith and could violate Islamic law. This type of research is qualitative, the primary data sources are the results of observations and interviews, as well as DSN-MUI Fatwa Number 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Ijarah Agreement. The research results showed that the motivation of the people of Tanjung Gusta Medan in providing services was due to several reasons, including because there was no work, there were no definite prohibitions, for reasons of tolerance. The concept of al-Ijarah states that the practice of mu`amalah in order to gain benefits from the presence of `iwadh (substitute), is permissible, and it is ensured that the object of the transaction is not something haram. The law on providing services for making banknotes for Buddhist worship from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 112/DSN-MUI/IX/2017 is haram, while the transaction practices carried out are void, because they violate Islamic law.
Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Penggugat Tidak Tepat Waktu Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:1333/Pdt.G/2023/PA. Kis Iqbal Yudha Pratama; Tetty Marlina Tarigan
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 12 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i12.5971

Abstract

Implementation of obligations not on time or often referred to as default or breach of promise, where one party does not heed the terms of the agreement that has been agreed upon. According to the judge's decision in the aforementioned instance, a breach of promise, or default, occurs when the debtor fails to give what is required of him by the creditor, or fails to act as stipulated in the agreement, either intentionally or through negligence. By means of the Defendant's warning letters I, II, and III, which are evidenced here, the Plaintiff violated the terms of the contract since he disregarded them and failed to fulfill his responsibilities. Part three defines breach of contract or breach of promise as doing something that should not be done (al a'addi), not doing what should be done (al-taqshir), or going against what has been agreed upon (mukhalafat al-syuruth), based on DSN-MUI Fatwa Number 129 of 2019 in deciding the first point. According to point (d), which explains that the Plaintiff must pay the obligation after the agreed-upon period and in an amount less than agreed, the Plaintiff is considered to have breached his commitment in this situation and is in default. This research aims to examine how sharia economic disputes are handled, particularly when the Religious Court, which made the verdict, is in default. Normative juridical research, which makes reference to legal norms through decision studies, is the methodology employed. The study's conclusions are based on the judge's decision, which was made after taking into account the evidence showing that the plaintiff had in fact broken the terms of the agreement (defaulted). The judge's ruling in the primary case stated that the plaintiff's lawsuit was dismissed in its entirety and that the plaintiff would be responsible for paying the court's costs.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Ade Yusrah Hasanah Aida Yunita Alwi Setiawati Angraini Amalia Nurzannah Catur Aldiansyah Devi Amalia Putri Hasibuan Dinda Febrianti Santoso Diva Genefa Andini Hrp Fadlan Al Mahalli Fatimah Panggabean Hafiza Husna Ayub Indra Gunawan Iqbal Yudha Pratama Isnanda Ayu Misriyah M. Yuda Mahmud Almizan Daulay Meilisa Naiborhu Melin Manik Nurlatifah Manurung Putri Azri Sipahutar Rahima Husna Risalah Adha Harahap Siti Hajar Arifah Tengku Khulafa Rasidin Zainuddin Hasibuan