Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan TEKIBA : Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Pamungkas Satya Putra
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.203 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v1i1.414

Abstract

ABSTRAKRepublik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kebijakan yang mereduksi regulasi, governance (tata pemerintahan) dan risk (risiko) merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal dari upaya menghindari kemerosotan akan kepercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika. Aspek-aspek tersebut yang seyogyanya merupakan landasan dari pembentukan kebijakan yang bersifat langsung mengatur melalui pembentukan badan kehormatan yaitu “Mahkamah Kehormatan Dewan” untuk melindungi kewibawaan (gezag organisatie) DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD merupakan salah satu dari alat perlengkapan DPR RI. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kedua untuk meneliti dan menganalisis mengenai implementasi dan implikasi pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Kehormatan Dewan, Pelanggaran Kode Etik.ABSTRACTThe Republic of Indonesia as a state based on law as regulated in The Constitution of The Republic of Indonesia 1945 Article 1 (3). Policies such as regulation, governance and risk is an ideal form of law in guarding democracy than an attempt to avoid the deterioration of belief and non-compliance with laws and ethics. These aspects should be a foundation of the establishment of a policy that is directly regulate through the creation of honorary bodies of "the Court of Honor Council" to protect authority (gezag organisatie) of The House of Representatives as a representative institution of the people. MKD is one of the committee The House of Representatives. Based on the purpose of this study in the first to examine and analyze “the Court of Honor Council” regulation based on The Law of The Peoples Consultative Assembly, The House of Representatives, The Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council, secondly to research and analyze the implementation and implications of the Court of Honor Council regulation based on the Law of The Law of The Peoples Consultative Assembly, The House of Representatives, The Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council.Keywords: Authority, the Court of Honor Council, Violations of the Code of Ethics.
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945 H. Deni Nuryadi, S.H., M.H Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.203 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v1i1.416

Abstract

ABSTRAKHukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensil. Pengkajian tentang hal ini memang bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden Soekarno (tahun 1967) dan Presiden Abdurahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi bahan perdebatan panjang dan mungkin akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.Kata Kunci: Pemberhentian, Presiden dan/atau Wakil Presiden, UUD NRI Tahun 1945.ABSTRAKLaw has a central position in the constitutional system is based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (hereinafter be referred to the UUD NRI 1945), Article 1 (3) stated explicitly that "Indonesia is a state of law". As for the dismissal of a public office should be based on clear regulations on the legal position of a person, especially high state officials in order to ensure legal certainty itself. The President as Head of State and Head of Government (in The Republic of Indonesia) played an important role in countries that follow a presidential system. An examination of this case is not the first time to do, but in this paper there is an attempt to better understand the setting Dismissal President and/or Vice President of the Republic of Indonesia. In the history of cross constitutional laws the Republic of Indonesia President Sukarno (in 1967) and President Abdurahman Wahid (in 2001) is a portrait of "Dismissal President" whichever occurs through the stages of state regulations, which until now could be a matter of debate in length and may be a lot of arguments can be proven in terms of legal, political and even morality. Keywords: Dismissal, the President and/or Vice President, the UUD NRI Year 1945.
REFORMA AGRARIA HAMBATAN DAN TANTANGAN DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1865

Abstract

ABSTRAKTujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Kendala pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap masyarakat di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang disebabkan oleh pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Kendala disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern. Penyelesaian terhadap kendala pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang pertama dimulai dengan memperkuat kinerja yang transparan akuntabilitas serta melakukan pengawasan.Kata kunci: Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum.ABSTRACTThe purpose of holding land registration by the Government is to guarantee legal certainty. For this reason, there is a need for legal rules that can be used by the State of Indonesia in regulating the order of life in society. Land registration is held keeping in mind the state and community conditions. The approach method used in this study is a normative approach method, the research specifications used are descriptive. Constraints on the implementation of land registration for the community at the Karawang District Agrarian and Spatial Office were caused by the implementation of the transfer of land rights. Constraints are caused by internal factors and external factors. Completion of the obstacles to the implementation of land registration at the Karawang District Agrarian and Spatial Office first began with strengthening the performance of transparent accountability and conducting supervision.Keyword: Agrarian Reform, Land Registration, Legal Certainty.
PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DAN DINAMIKA HUKUMNYA Aryo Fadlian, Pamungkas Satya Putra dan Ayulia Fajar Saputri
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3492

Abstract

ABSTRAKTanah yang dimiliki oleh seseorang tak hanya berfungsi bagi pemilik tanah tersebut, namun juga berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai konsekuensinya, penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan pemegang hak, akan tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Di dalam penelitian hukum yang normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil pembahasan yaitu: Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Karawang hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur di dalam UUPA. Dalam menilai besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, sebaiknya ada regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait ganti rugi tersebut. Sehingga Tim appraisal harus berpedoman pada peraturan itu.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jalur Kereta Cepat. ABSTRACTLand owned by someone not only functions for the owner of the land but is also useful for all Indonesian people. As a consequence, the use of the land is not only guided by the interests of right-holders but also must remember and pay attention to the interests of the community. The research approach used in this study is normative juridical, i.e. library research based on literature data and written legal norms by reviewing the application of the rules or norms in positive law. In normative legal research (legal research) is usually only a document study, which uses secondary data sources in the form of regulations, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of scholars leading law. The results of the discussion are: The government, in this case, the Karawang National Land Agency should disseminate to the public that land has a social function as stipulated in the Logga. In assessing the amount of compensation to be given to entitled parties, there should be regulations that further regulate the compensation. So the appraisal team must refer to the regulation.Keyword: Land Acquisition, Development in the Public Interest, Fast Train Track.
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN KARAWANG: PERLUASAN KESEMPATAN ATAU DISKRIMINASI Pamungkas Satya Putra
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3496

Abstract

ABSTRAKKarawang merupakan daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten tertinggi di Republik Indonesia serta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di wilayah Asia Tenggara. Sebelumnya Karawang memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya Penempatan Tenaga Kerja Lokal dengan rasio 60% dan Tenaga Kerja Non-Lokal dengan rasio 40% pada setiap Perusahaan. Hal tersebut telah menimbulkan dinamika pengaturan baik dari segi perluasan kesempatan kerja maupun dari segi Prinsip Non-Diskriminasi. Penelitian ini akan menguraikan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya dalam penerapan penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dinamika penempatan Tenaga Kerja Lokal dalam bingkai Hak Asasi Manusia itu telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau ketentuan penempatan Tenaga Kerja Lokal dapat dilaksanakan secara optimal.Kata kunci: Tenaga Kerja Lokal, Kesempatan Kerja, Diskriminasi.ABSTRACTKarawang is an area that has the highest District Minimum Wage in the Republic of Indonesia and is one of the largest industrial zones in the Southeast Asia. Previously, Karawang had Karawang District Regulation Number 11 of 2011 concerning Management of Manpower which regulates the implementation of employment, especially the Placement of Local Workers with a ratio of 60% and Non-Local Labor with a ratio of 40% to each Company. This has led to the dynamics of regulation both in terms of expanding employment opportunities and in terms of the Non-Discrimination Principle. This research will outline relating to the protection of human rights for workers especially in the implementation of the placement of Local Employment. The dynamics of the placement of Local Workers in the frame of Human Rights has contravened the higher regulations and/or the provisions of the placement of Local Employment can be optimally implemented.Keyword: Local Employment, Employment Opportunities, Discrimination.
PAJAK REKLAME DAN TATA CARA PENGHITUNGANNYA DI KABUPATEN KARAWANG Suryana Marta, Pamungkas Satya Putra dan Naresti Ababil
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3500

Abstract

ABSTRAKPajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan. Hasil pembahasan yaitu: Mekanisme pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karawang menggunakan sitem pemungutan Official Assesement System yaitu pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Karawang. Dasar Pengenaan Pajak reklame yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR). Untuk menentukan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan menggunakan rumus Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Reklame, Tata Cara Pemungutan.ABSTRACTThe tax is used to finance development that is useful for the common good. Regional Taxes, hereinafter referred to as taxes, are mandatory contributions to regions owed by individuals or entities that are coercive based on the Law, with no direct compensation and are used for the needs of the Region for the greatest prosperity of the people. The research approach used in this study is in this study using the normative juridical approach. Normative jurisdiction, namely legal research that examines written law from various aspects, namely aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and article by article, formality and binding power of law and language the law used. The results of the discussion are: The mechanism for advertisement tax collection in Karawang Regency uses the Official Assessment System collection system, namely tax collection based on the determination of the Regional Head, in this case, the Karawang Regent. The basis for the imposition of advertisement tax is the Billboard Rental Value (NSR). To determine the Billboard Rental Value (NSR) using the Billboard Tax Object Sales Value formula (NJOPR) + Strategic Value of Billboard Installation (NSPR).Keyword: Local Taxes, Advertisement Taxes, Collection Procedures.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM Ria Maulina; Pamungkas Satya Putra
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5613

Abstract

ABSTRAK Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim.Tujuan dalam penulisan ini sendiri untuk mengetahui apa saja yang menjadi Kode Etik dalam Profesi Hakim.Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi,Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri,Berdisplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional. Kata kunci : Hakim, Peluang dan Perilaku Hakim. ABSTRACT The judge is the main element in the court. In fact, he is synonymous with the court itself. Freedom of judicial power is often identified with freedom of judges. The purpose of this writing itself is to find out what is the Code of Ethics in the Judge's Profession. The research method used was normative juridical, namely the research conducted was descriptive research. The Supreme Court issued Judge Behavior Guidelines through the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: KMA / 104A / SK / XII / 2006 dated 22 December 2006, concerning the Code of Conduct for Judges and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 215 / KMA / SK / XII / 2007 dated 19 December 2007 concerning Guidelines for Implementing Judges' Code of Conduct. The basic principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges are implemented in 10 (ten) rules of conduct, namely: Be Fair, Be Honest, Be Fair and Wise, Be Independent, Have High Integrity, Responsibility, Uphold Self-Esteem, High Discipline, Have Low Behavior Heart, Be Professional.Keywords: The judge, Opportunities and Implementing Judges.
AKSESIBILITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.831 KB) | DOI: 10.22146/jmh.44200

Abstract

AbstractAccessibility legal protection for every citizen to get a job is a fundamentalism as fundamental right in Indonesia. Karawang district has number persons with disabilities in 2016 to 6,237. The purpose research to analyze the legal protection of workers for persons with disabilities. The normative juridical research method carried out with a statutory approach the aim of the study providing more descriptive. The research result confirms lack of fulfillment the rights of persons with disabilities in employment with consequent yet to regulated the constitutional rights of citizens in Karawang Regulation can be applied to ensure the protection of the law.  IntisariAksesibilitas perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan merupakan landasan fundamental (fundamental grondslag) sebagai hak dasar (basic rights) di Republik Indonesia. Kabupaten Karawang memiliki jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 berjumlah 6.237. Tujuan penelitian yaitu menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan analisis perundang-undangan dengan tujuan dan target penelitian memberikan argumentasi lebih terdeskripsi. Hasil penelitian menegaskan lemahnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan belum diaturnya secara konsekuen untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dapat diaplikasikan untuk menjamin perlindungan hukum.
SOSIALISASI PARALEGAL DALAM PENDIDIKAN BERKARAKTER GUNA MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra; Rani Apriani; Hevi Dwi Oktaviani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 4 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i4.1599-1607

Abstract

Pendidikan karakter memiliki makna untuk memberikan ilmu dan nilai karakter kepada orang lain untuk menciptakan individu yang memiliki etika dan moral. Walaupun sudah banyak masyarakat yang berpendidikan tetap konflik akan terus muncul di tengah-tengah kehidupan. Untuk menyelesaikan berbagai macam konflik tersebut diperlukan beberapa peran dari berbagai pihak salah satunya dari paralegal. Apabila didefiniskan paralegal adalah sesorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan baik di pengadilan maupun non pengadilan. Untuk dapat menjadi paralegal disyaratkan harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Ilmu dan pengetahuan tersebut diperoleh dari pendidikan formal/non formal maupun dari pelatihan. Ketika paralegal sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum maka diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan terselesainya berbagai jenis konflik. Melalui pengabdian ini, diharapkan paralegal dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat spesifiknya di lingkup desa dan mewujudkan desa sadar hukum. Apabila tujuan itu tercapai maka akan tercipta ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat.
SOSIALISASI DALAM UPAYA MENYELAMATKAN KOPERASI DI KARAWANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rani Apriani; Pamungkas Satya Putra; Taun Taun; M.Rusli Arafat
Al-Khidmat Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v5i1.13838

Abstract

Keberlanjutan usaha Koperasi dan Usaha kecil dan menengah (KUMKM) menjadi salah satu prioritas penting yang diselamatkan ditengah pandemi COVID-19. Pendapatan para koperasi saat pandemi ini menurun drastis, bahkan sejumlah koperasi kehabisan modal usaha sebab tidak sebanding antara modal usaha, pendapatan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya permintaan pinjaman tidak sebanding dengan pengembalian pinjaman. Koperasi saat ini harus berusaha agar usahanya tidak terkena dampak yang berat akibat covid-19. Peran pelaku KUMKM khusususnya koperasi ditengah krisis atau wabah saat ini adalah tetap menjaga bergeraknya sector rill di tanah air khususnya daerah Karawang menjadi sangat penting. Salah satu cara edukasi kepada koperasi yaitu dengan media webinar. Tujuan pengabdian masyarakat ini dilakukan agar koperasi yang ada di Karawang dapat terselamatkan dan bertahan pada saat masa pandemi COVID-19 atau setelah pandemi COVID-19 dengan cara sosialisasi melalui webinar. Secara umum tujuan pengabdian ini tercapai, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dikategorikan sukses dan berjalan dengan baik. Persentase keikutsertaan masyarakat dan koperasi saat webinar berlangsung yaitu 100 % mengikuti webinar dari awal hingga akhir sesi.
Co-Authors Ardyakoesuma, Afifah Raghidah Arief Darmawan Tobing Bambang Sutedja Candra Hayatul Iman Eka Susanti Esa Rizal Kurniawan Evi Selvi Hevi Dwi Oktaviani huda, Syamsul Huda KUSNANTO, DANANG M.Rusli Arafat Miduck Sihombing Nisrina Alia Nova Rizki Nurhaedi Rahmi Zubaedah Rani Apriani Ria Maulina Rika Rika Rizke Wiliyanti Rizke Wiliyanti Roni Saepul Rohman Soni Okabrian Soni Okabrian Taun Taun Tri Ageng Azizah Utamidewi, Wahyu Wulan Berlianti