Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DESA (STUDI PADA BUMDES SEKAR MAJU SEJAHTERA DI DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK) UBAIDILLAH AL FIKRI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

ABSTRAK STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DESA (Studi pada BUMDes Sekar Maju Sejahtera di Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik) Nama : Ubaidillah Al Fikri NIM : 15040674095 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Indonesia sebagai negara berkembang terus menggencarkan adanya pembangunan nasional. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemerintah di daerah untuk secara lebih leluasa mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Upaya peningkatan ekonomi desa juga menjadi perhatian Pemkab Gresik, salah satu desa yang serius berupaya mengembangkan BUMDes adalah Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Sekargadung memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekar Maju Sejahtera yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan karena BUMDes Sekar Sejahtera Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. fokus penelitian ini adalah: bagaimana strategi pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi ekonomi desa yang ada pada BUMDes Sekar Maju Sejahtera Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini yaitu Desa Sekargadung telah mendirikan BUMDes Sekar Maju Sejahtera seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Sekar Maju Sejahtera ini berfungsi untuk membantu mengelola dan mengidentifikasi potensi yang ada di Desa Sekargadung. BUMDes melakukan identifikasi potensi ekonomi desa dengan cara menambah unit usaha dengan melakukan sosialisasi kepada 122 dari 15 RT masyarakat Desa Sekargadung untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. BUMDes juga melakukan identifikasi peluang usaha yang akan dijalankan dengan melihat usulan unit usaha yang diusulkan masyarakat. Kata Kunci : Pengembangan, BUMDes, Potensi Desa ABSTRACT BUMDES DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH IDENTIFICATION OF POTENTIAL ECONOMIC POTENTIAL (Study on BUMDes Sekar Maju Sejahtera in Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency) Name : Ubaidillah Al Fikri NIM : 15040674095 Study Program : Bachelor of State Administration Faculty : Social Sciences and Law Name of Institution : Surabaya State University Advisor : Muhammad Farid Maruf, S.Sos., M.AP. Indonesia as a developing country continues to intensify the existence of national development. Regional autonomy provides an opportunity for the community and government in the region to more freely regulate and manage the needs of the community in their area. The government made a new policy, namely Law Number 6 of 2014 concerning villages. One effort that can increase village income is the establishment of Village-Owned Enterprises, as stipulated in the Village Minister Regulation Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management, Management and Dissolution of Village-Owned Enterprises. The effort to improve the village economy is also a concern of Gresik Regency Government, one of the villages that is seriously trying to develop BUMDes is Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency. Sekargadung Village has a Village-Owned Enterprise (BUMDes) Sekar Maju Sejahtera which functions as a village economic institution that can help increase village income and prosper the community. This study uses a research method with a qualitative approach with a descriptive type. The location of this research was based on the BUMDes Sekar Sejahtera, Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency. The focus of this research is: how the strategy for developing BUMDes is through identifying the economic potential of the village in the BUMDes Sekar Maju Sejahtera, Sekargadung Village, Dukun District, Gresik Regency. The results of this study are Sekargadung Village which has established the Sekar Maju Sejahtera BUMDes as regulated in the Village Minister Regulation Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management, and Dissolution of Village-Owned Enterprises. The BUMDes Sekar Maju Sejahtera serves to help manage and identify the potential that exists in Sekargadung Village. BUMDes identified the economic potential of the village by adding business units by disseminating information to 122 of the 15 RTs of the Sekargadung Village community to absorb aspirations from the community. BUMDes also identify business opportunities that will be carried out by looking at the proposed business units proposed by the community. Keywords: Development, BUMDes, Village Potential

UPAYA OPTIMALISASI PASAR DALAM MENIGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN SIAMITA FITRIANI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

AbstrakKebijakan otonomi daerah diformulasikan agar dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, yang sebelumnya pemerintahan sentralisasi lalu menjadi desentralisasi agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi penerimaan pendapatan daerahnya sendiri dengan lebih optimal. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berupa retribusi daerah. Beberapa jenis retribusi daerah terdapat salah satu jenis retribusi pelayana pasar. Sehubung dengan hal tersebut, perlu dideskripsikan bahwa upya optimalisasi retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif degan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode prinsip dasar menejemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisisensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akutanbilitas. Teknin analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan penjaringan retribusi dengan lebih baik kepada pedagang, melakukana laporan audit secara transparansi atau diakses secara online, untuk meningkatkan efisienasi penarikan retribusi dengan melibatkan pihak ketiga, membuat aplikasi berbasis informatika yang disebut SILADASMAS dimana aplikasi tersebut menyampaikan tentang pembayaran secara auto debet dan status penyewaan kios dan los secara online. Namun, perlunya ada perubahan perda tentang kecocokan tarif dengan kondisi saat ini, perlunya ada pengawasan terhadap pungli yang masih sering dijumpai dilingkungan pasar, evalusasi data kecocokan penyewa terhadap pedagang, serta perlunya renovasi terhadap bangunan pasar dimana banguna tersebut sangat sempit dan panas yang menyebabkan pedagang enggan menyewa kios dan juga agar pengunjung pasar agar lebih tertarik mengunjungi pasar tradisisonal agar lebih bisa meningkatkan pendapatan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Optimalisasi, PAD, Retribusi Pasar Abstract The regional autonomy policy was formulated in order to bring the government closer to the community, which had previously been centralized and became decentralized so that local governments could develop their own revenue potential more optimally. One source of regional income is in the form of regional retribution. Some types of regional retribution are one type of market service retribution. In connection with this, it is necessary to describe that the effort to optimize retribution to increase Regional Original Revenue is carried out by the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Tuban Regency. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used methods through interviews, observation, and documentation. Using the focus in this study is to use the basic principle method of regional revenue management with indicators of expanding the base of revenue, controlling for income leakage, increasing the efficiency of revenue administration, and transparency and accountability. Techniques for data analysis are data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing or data verification. The results showed that efforts were made to optimize the collection of retribution better for traders, conduct a transparency audit report or access it online, to increase the efficiency of levy withdrawals by involving third parties, creating informatics-based applications called SILADASMAS where the application conveyed about payments auto debit and merchant rental status online. However, there is a need for changes in local regulations regarding the suitability of tariffs with the current conditions, the need for supervision of illegal collections that are still frequently encountered in the market environment, evaluation of tenants compatibility with traders, and the need to renovate market buildings where the buildings are very narrow and hot rent kiosks and also so that market visitors are more interested in visiting traditional markets so that they can increase revenue retribution to optimize local revenue Keywords: Optimization, PAD, Market Retribution

Pemberdayaan Petani di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung (Studi pada Gabungan Kelompok Tani Suko Makmur Desa Kepuh) HAMZAH FANZURI M; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

AbstrakSektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi penyangga perekonomian rakyat khususnya pedesaan. Dalam pembangunan di sektor pertanian membutuhkan faktor-faktor pendukung guna meningkatkan hasil produksi, khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dengan didukung teknologi pertanian yang memadai, program-program pembangunan pertanian yang terarah, serta pembinaan dan pemberdayaan petani. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberdayaan petani di desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2010). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan petani atau kelompok tani di Desa Kepuh kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah terlaksana namun masih ada beberapa point yang menjadi catatan. Saran dari peneliti adalah peran serta pemerintah dalam memberikan motivasi atau pengembangan diri bagi petani harus dilakukan secara berkesinambungan, agar hasil usaha tani dapat mendukung program ketahanan pangan nasional serta kesejahteraaan ekonomi petani dapat dicapai, serta fasilitas sumber daya dalam bentuk infrastruktur pertanian ataupun sumber daya modal perlu di kembangkan untuk mendapatkan hasil usaha tani yang optimal.Kata Kunci: Pemberdayaan, Gapoktan, Pertanian AbstractThe agricultural sector is a sector that has a strategic role in national economic development structure. Until now, the agricultural sector is still the peoples economy, especially rural buffer. In a development in the agricultural sector requires support factors in order to increase production, especially in the field of food crops supported by appropriate agricultural technology, agricultural development programs is directed, as well as development and empowerment of farmers.The purpose of this research to describe the empowerment of farmers in the village billowing Boyolangu Tulungagung subdistrict. This research uses descriptive method with qualitative approach. The research focus is community empowerment strategies According Suharto (2010: 63-70). This research subject is determined by purposive sampling technique. Data collection techniques in this research through interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with the data collection, data reduction, the data presentation and conclusion. The results Showed thatimplementation of the empowerment program farmers or farmer groups in the village billowing Boyolangu Tulungagung subdistrict been implemented but there are still some points to note. Advice from researchers is the role of government in providing motivation or self development for farmers must be done on an ongoing basis, so that the results of farming can support the national food security program and the welfare economics of farmers can be achieved, and facility resources in the form of agricultural infrastructure or capital resources necessary was developed to obtain the optimal results of farming.Keywords: Empowerment, Gapoktan, Agriculture

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata(Studi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) AGHNIA NORMA SEPTIANI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstrak Partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dalam proses pembangunan perdesaan. Masyarakat diajak untuk berperan serta didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka. Program Kampung Majapahit ini sebagai program pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto yang melibatkan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang digunakan dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata, yang menggunakan teori bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene (2011) meliputi partispasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Subjek dari penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Sie Pelayanan Pemerintah Desa serta masyarakat Desa Bejijong.Hasil penelitian yang memfokuskan partisipasi masyarakat dalam empat bentuk partisipasi yaitu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung majapahit sebagai desa wisata ternyata sudah berjalan cukup baik. Terutama dalam hal partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kampung majapahit sebagai desa wisata, masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pembangunan rumah majapahit, serta menjaga dan merawat rumah majapahit. Dalam pemanfaatan disini masyarakat memanfaatkan rumah majapahit untuk membuka homestay, toko, tempat makan, galeri, tempat oleh-oleh khas Majapahit. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah Pemerintah Desa melakukan evaluasi yang terjadwal dan rutin agar dapat meminimalisir untuk mengurangi jika terdapat permasalahan yang ada.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kampung Majapahit, Desa Wisata Abstract Public participation is felt to be very important in the rural development process. The community is invited to play a role and is encouraged to participate because the community is considered to know about the problem and their interests or needs. The Majapahit Village Program is a development program for Tourism Villages in Mojokerto Regency which involves the community. The purpose of this study was to find out how community participation in the development of Majapahit Village as a Tourism Village.This study uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the forms of community participation used in the development of the Majapahit Village as a Tourism Village that uses the form of participation theory according to Cohen and Uphoff cited by Siti Irene AD (2011) including: participation in decision making, participation in implementation, participation in utilization taking, participation in evaluation. The subjects of this study consisted of the Deputy Chair of the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism, Sie Service of the Village Government and the community of the Bejijong Village. The results of the study which focused on community participation in four forms of participation, namely that community participation in the development of the Majapahit village as a tourist village turned out to have gone quite well. Especially in terms of participation in implementation and participation in taking benefits. In participating in the implementation of the development of the Majapahit village as a tourist village, the community as laborers in the construction of Majapahit houses, as well as maintaining and caring for the Majapahit house. In the utilization here, the community uses Majapahit houses to open homestays, shops, eating places, galleries, places for souvenirs typical of Majapahit. The suggestion put forward by the researcher is that the Village Government conducts scheduled and routine evaluations in order to minimize the reduction if there are existing problems.Keywords: Public Participation, Majapahit Village, Tourist Villages

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA STUDI DI DESA SIMOREJO KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO APRIVA AZBIHARDIYANTI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan aset desa tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Salah satu desa yang wajib melaksanakan pengelolaan aset desa yang baik dan optimal adalah Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Dalam praktik pengelolaan aset desa, Desa Simorejo juga harus melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa yang terdiri atas, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dari 14 rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, terdapat beberapa proses yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini meliputi proses pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan. Belum optimalnya proses tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa kendala seperti aset tanah kas desa yang belum memiliki sertifikat sebagai bukti status kepemilikan dan pengamanan aset yang kuat, belum adanya bukti perjanjian sewa tanah kas desa antara pihak kedua dan pihak ketiga, belum kuatnya pengamanan fisik dan hukum pada aset desa dan beberapa kendala lainnya. Selain itu, juga terdapat 3 (tiga) proses pengelolaan yang belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo yaitu penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah pelaksanaan pengelolaan aset desa lebih dioptimalkan kembali dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang berlaku. Pemanfaatan aset secara kreatif dan inovatif juga perlu dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kata Kunci: Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembangunan Desa A supporting the implementation of good governance, village development and public welfare, village asset management should create challenges for the village administration.The government village has to be able to manage and organize village asset to the extent that could be contributing against revenue native village and can also increase public welfare. One village to carry out a good village assets management and optimal is Simorejo Village Kepohbaru Sub-district Bojonegoro Regency. In the village, asset management practices in Simorejo Village also have to carry out village asset management in accordance with applicable regulations. This study attempts to describe how village asset management exercised by the village administration in Simorejo Village Kepohbaru Sub-district Bojonegoro Regency. The methodology used is the methodology descriptive with a qualitative approach. While the focus of his research using the village asset management based on “Permendagri Nomor 1 Tahun 2016” about village asset management, which is planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, elimination, transfer, administration, reporting, assessment, training, controlling and monitoring. Data collection techniques used is observation, interviews and documentation. Analysis techniques the data used was data collection, reduction data, presentation of data and the withdrawal of conclusion. The result showed that of 14 (fourteen) the village asset management based on “Permendagri Nomor 1 Tahun 2016”, there are some process could not implemented in an optimum manner. This could include utilization process, security, and administration. Ineffective the process can be shown by the problems assets cash as the villages have not have a certificate as evidence of possession and security strong assets, there is no evidence an agreement on land lease the village treasury between the second and third party, yet security forces physical and law at village asset and some other obstruction. In addition, there are also 3 (three) management process has never been carried out by the Simorejo Village administration there are elimination, transfer and assessment. Suggestions that can be administered by researchers is the village asset management more optimized back and implemented according to the provision on regulations. The use of an asset in creative and innovative too must be implemented in order to increase their original villages and public welfare village. Keyword: Village Asset, Village Asset Management, Village Development

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo ELLA NUR AINI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Keberhasilan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari perwujudan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, tetapi dilihat juga dari kemampuan penyerapan anggaran yang baik sehingga tidak memicu adanya sisa lebih perhitunggan anggaran (SiLPA) karena penyerapan yang tidak optimal. Adapun SiLPA Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 mencapai 1,028 T. Adanya SiLPA tersebut mengindikasi belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sisa lebih perhitunggan anggaran (SiLPA) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini mengunakan empat faktor yang mempengaruhi SiLPA oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (2017), yang terdiri dari penetapan pagu PAD yang relatif moderat (terdapat senggangan), penetapan pagu belanja yang optimis, realisasi PAD yang melebihi target dan penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulann. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurang maksimalnya penyerapan anggaran merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap SiLPA, hal tersebut dapat dilihat dari penyerapannya yang terkonsentrasi pada triwulan ke IV dan secara keseluruhan penyerapnnya masih dibawah 90%. Selain itu realisasi PAD dan DHB yang melampaui dari yang ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya senggangan pada penetapan target PAD dan kurang akuratnya data untuk potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Dalam meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi SiLPA perlu adanya perecanaan penyusunan yang akurat dalam pengalian data terkait potensi PAD dari Tim Anggaran tidak hanya menerima data tetapi turut mengkaji data tersebut secara internal maupun kerjasama dengan universitas atau pihak yang memahi terkait potensi PAD, agar data yang dijadikan pertimbangan lebih akurat dan valid Kata kunci : SiLPA, PAD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN PT. SUMBER ORGANIK PADA PROGRAM PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI TPA BENOWO KOTA SURABAYA GYOVANY MANALU; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstrak Penerapan dan pengelolahan sampah menjadi isu penting di banyak negara termasuk Indonesia. Pengelolahan sampah di kota-kota besar seperti Surabaya juga dihadapkan pada keterbatasan tempat pembuangan. Masalah lingkungan yang paling dapat dilihat adalah permasalahan sampah tersebut. Terkait dengan masalah lingkungan, pemerintah perlu mengupayakan adanya kerjasama dari pihak pihak yang terkait dalam penanggulangan sampah tersebut. Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang dinilai mampu mengelola sampah dengan baik, melalui program 3R (reduce, reuse, recycle). Keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolahan sampah di Surabaya menjadi penting untuk membantu pemerintah kota dalam mengelolah sampah yang bervolume sangat besar. Salah satu permasalahan sampah dan bekerjasama dengan pe yang paling menonjol terdapat di TPA Benowo. Penanganan persampahan Kota Surabaya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbua Hijau Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik. Pihak Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau selaku perwakilan dari Pemerintah Kota SurabayaUntuk mengetahui pelaksanaan kerjasama tersebut, peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip dalam kerjasama menurut Keban (2009:9) diantaranya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efesiensi, efektivitas, konsensus, saling menguntungkan dan menghargai. Kata Kunci : Kerjasama, Pemerintah Kota, Sampah Abstract The application and management of waste has become an important issue in many countries including Indonesia. Waste management in big cities like Surabaya is also faced with limited landfills. The most visible environmental problem is the waste problem. Related to environmental problems, the government needs to seek cooperation from the parties involved in tackling the waste. Surabaya is one of the cities in Indonesia which is considered capable of managing waste properly, through the 3R (reduce, reuse, recycle) program. The involvement of a third party in managing waste in Surabaya is important to assist the city government in managing large volumes of waste. One of the problems of waste and collaboration with the most prominent people is found in the Benowo landfill. The handling of solid waste in the city of Surabaya is the responsibility of the Department of Cleaning and Green Space of the City of Surabaya with PT. Organic Sources. The Sanitation Office and Green Open Space as representatives of the Surabaya City Government To know the implementation of the collaboration, researchers will use the principles in cooperation according to Keban (2009: 9) including transparency, accountability, participation, efficiency, effectiveness, consensus, mutual benefit and respect. Keywords: Cooperation, Government, Waste

Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) ASROPIN GUNAWAN; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstrak Permasalahan lalu lintas merupakan sebuah masalah yang pasti dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, utamanya pada daearah perkotaan. Kota Surabaya menjadi salah satu kota besar di Indonesia setelah Bandung dan Jakarta yang mempunyai persoalan sama yaitu permasalahan lalu lintas. Dalam mengatasi permasalahan lalu lintas, Kota Surabaya memiliki hal unik yaitu dengan melaksanakan collaborative governance yang terjalin antara Radio Suara Surabaya, Polrestabes Kota Surabaya, serta masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori proses colllaborative governance menurut Ansell and Gash (2007:228) yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to The Proces, Shared Understanding dan Intermediate Outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 indikator dari proses colllaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007:228) telah dijalankan oleh masing-masing stakeholders. Kata Kunci : Pengaduan Masyarakat, Lalu Lintas, Collaborative Governance. Abstract The problem of traffic is a problem that must be faced by developing countries like Indonesia, especially in the urban area. The city of Surabaya has become one of the major cities in Indonesia after Bandung and Jakarta which has the same problem, namely traffic problems. In overcoming traffic problems, the City of Surabaya has a unique thing that is by implementing collaborative governance that exists between Radio Suara Surabaya, Surabaya City Police, and the community. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The focus of research uses the theory of collaborative governance processes according to Ansell and Gash (2007: 228) which consists of Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to The Process, Shared Understanding and Intermediate Outcome. The results showed that 5 indicators of the collaborative governance process proposed by Ansell and Gash (2007: 228) were carried out by each stakeholder. Keywords: Community Complaints, Traffic, Collaborative Governance.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI DESA BANDUNGREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI PADA PEMERINTAH DESA BANDUNGREJO, PT. PERTAMINA EP CEPU, DAN INSTITUTE DEVELOPMENT OF SOCIETY) NININ ERNIA SAHITA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstrak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai dasar pembangunan suatu negara yang membawa ke arah kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, melalui pembagunan Badan Usaha Milik Desa. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Bandungrejo dalam membangun BUM Desa mengalami kendala seperti tidak adanya entitas bisnis, dan kapasitas sumber daya manusia dan modal belum memadai. Ketidakmampuan Pemerintah Desa Bandungrejo, sehingga dilakukannya collaborative governance oleh PT Pertamina EP Cepu, Institute Development of Society dan Pemerintah Desa Bandungrejo untuk melakukan pengembangan BUM Desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan BUM Desa di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian pada proses collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari face to face dialogue, trust building, commitment to the process, share understanding, dan intermediate outcomes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahapan pengembangan BUM Desa tidak lepas dari adanya face to face dialogue dan non face to face dialogue juga penting dalam kolaborasi. Trust building dilakukan dengan membangun citra yang baik, pemahaman bersama dan potensi yang mendukung. Commitmen to the process dilakukan dengan menggugah komitmen, memberikan motivasi, dan pemahaman bersama. Share understanding dilakukan dengan pemahaman tujuan, peran stakeholders, dan pembagian hasil keuntungan, dan Intermediate outcomes yaitu hasil ternak ayam petelur mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pengelolaan dan perawatan faktor produksi yang tidak mudah. Sehingga disarankan untuk menjalin kerjasama dengan entitas bisnis lainnya. Kata Kunci: Collaborative Governance, Desa, Pengembangan BUM Desa. Abstract Law No. 6 of 2014 concerning Villages, places villages as the basis for the development of a country that leads to sustainable community welfare, through the development of Village-Owned Enterprises. Efforts made by the Bandungrejo Village Government in developing BUM Desa experienced constraints such as the absence of business entities, and inadequate human and capital capacity. The inability of the Bandungrejo Village Government, so that collaborative governance was carried out by PT Pertamina EP Cepu, the Institute of Development of Society and the Bandungrejo Village Government to develop the BUM Desa. The purpose of this research is to describe and analyze collaborative governance in the development of BUM Desa in Bandungrejo Village, Ngasem District, Bojonegoro Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. While the focus of research on the collaborative governance process according to Ansell and Gash (2007) consists of face to face dialogue, trust building, commitment to the process, share understanding, and intermediate outcomes. The results of this study indicate that each stage of BUM Desa development cannot be separated from face to face dialogue and non-face to face dialogue is also important in collaboration. Trust building is done by building a good image, mutual understanding and supporting potential. Commitment to the process is done by inspiring commitment, providing motivation, and mutual understanding. Share understanding is done by understanding the objectives, the role of stakeholders, and profit sharing, and Intermediate outcomes, namely the results of laying hens are able to meet the needs of the community. Constraints faced are the management and maintenance of factors of production that are not easy. So it is advisable to collaborate with other business entities. Keywords: Collaborative Governance, Village, BUM Desa Development.

PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA LENGKONG, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN NGANJUK) FATCHULLOH AL AMIN, ZUYYIN; FARID MARUF, MUHAMMAD
Publika Vol. 8 No. 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Sebagai platform judi online yang populer, QQVIP303 menawarkan berbagai permainan menarik yang dapat dinikmati oleh para pengguna. Untuk memulai petualangan judi online, pengguna perlu melakukan QQVIP303 login melalui link resmi yang tersedia. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan sistem keamanan yang andal, QQVIP303 memberikan pengalaman berjudi yang menyenangkan dan aman. Selain itu, terdapat berbagai link alternatif yang dapat digunakan untuk akses yang lebih lancar. Dengan bermain di QQVIP303 link, para pecinta judi online memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah besar dan merasakan sensasi seru bermain judi secara online

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search