Articles
<![CDATA[NASIONALISASI PT INALUM MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL (UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007) : PRO KONTRA INDONESIA DAN JEPANG ]]>
<![CDATA[Wuryandari, Utji Sri Wulan]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol 1 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Economic Faculty, Attahiriyah Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.332 KB)
|
DOI: 10.36226/jrmb.v1i1.9
<![CDATA[Research in the sphere of Foreign Investments would be so remote in Indonesia, this research examines the Japanese joint venture legal entity with Indonesia, PT. Inalum which have a potential asset in supporting the improvement of the people's economy. Furthermore PT Inalum engaged in the aluminum smelting ore in North Sumatera that has a hydroelectric power plant which can generate 600 Megawatts of electricity. In Act number 25 of 2007 on Investment Article 7 declared that the nationalization of foreign investment companies occur with requirements, therefore in this study examines the "Nationalization PT Inalum according to Investment Law in Indonesia." Although this research is done normatively but we conducted interviews with informants of the Japanese in this case Mrs. Haruna Hiroko and delivery guidance interview conducted via email to a resource, Prof. Yuketa Hiroshi of Touin University in Yokohama, Japan. Results of the research noted that the completion of the nationalization of PT Inalum in Indonesia is not resolved by the Foreign Arbitration Board, as the mandate of the Act, but it is done by deliberation. Keywords: Foreign Investments, Indonesia]]>
<![CDATA[Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang U No. 25 Tahun 2007) Pro Kontra Indonesia Dan Jepang ]]>
<![CDATA[Utji Sri Wulan Wuryandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 1 No 2 (2015): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.771 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v1i2.630
<![CDATA[Penelitian di bidang Penanaman Modal Asing (PMA) kiranya masih sangat sedikit di Indonesia, dalam penelitian ini mengkaji proses badan hukum patungan Jepang dengan Indonesia yaitu PT. Inalum yang memiliki aset sangat potensial dalam menunjang peningkatan perekonomian rakyat. Selain itu PT Inalum yang bergerak di bidang peleburan biji alumunium di Sumatera Utara memiliki PLTA (Pembangkit Tenaga Listrik Air) yang dapat menghasilkan 600 megawatt listrik. Dalam UU nomer 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 7: menyatakan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan PMA dengan persyaratan, karenanya pada penelitian ini mengkaji tentang “nasionalisasi PT Inalum menurut UU Penanaman Modal di Indonesia.” Sekalipun penelitian ini bersifat normatif namun dilakukan wawancara terhadap nara sumber dari pihak Jepang dalam hal ini Ibu Haruna Hiroko dan dilakukan pengiriman pedoman wawancara melalui email untuk nara sumber Prof. Yuketa dari Touin University Yokohama Jepang. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penyelesaian nasionalisasi PT Inalum di Indonesia tidak melalui Badan Arbitrase Asing sebagaimana amanah UU, namun dilakukan dengan cara musyawarah.]]>
<![CDATA[Perubahan Lembaga Pengawas Dalam Bidang Penanaman Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[RR Utji Sri Wulan Wuryandari]]>
<![CDATA[ Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v4i2.3735
<![CDATA[Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya. Hal ini berpengaruh kepada bidang investasi. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah dan penambahan investasi. Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta kerja mengamanahkan perubahan lembaga koordinator penanaman modal yaitu BKPM menjadi kementerian investasi dan juga pendirian Lembaga Pengelola Investasi. Penelitian ini membahas pendirian lembaga tersebut lebih dalam dengan mempertanyakan perbedaan antara kementerian investasi dengan BKPM serta membahas mengenai fungsi lembaga pengelola investasi. Para peneliti menggunakan metode penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder yang kemudian akan dianalisis dengan deskripsi kualitatif. Hasilnya adalah bahwa kementerian investasi merupakan perubahan dari BKPM yang memiliki kewenangan lebih luas, Kementerian investasi dapat membuat kebijakan yang sebelumnya BKPM hanyalah pihak yang menerapkan kebijakan. Berkaitan dengan LPI, LPI merupakan lembaga pengelola investasi yang bertujuan untuk menampung dana asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. LPI akan menyalurkan dana asing tersebut ke proyek-proyek tertentu. Dengan kata lain LPI merupakan palang pintu masuknya dana asing ke Indonesia.]]>
<![CDATA[Weak Investment Law Enforcement in Land and Forest Fire Cases in Indonesia ]]>
<![CDATA[Utji Sri Wulan Wuryandari]]>;
<![CDATA[Anggi Dewinta Chairani]]>;
<![CDATA[Myrna Asnawati Safitri]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.204
<![CDATA[This article aims to analyze the formulation of sanctions in Indonesian investment law against foreign investors who commit environmental damage and pollution in the case of forest and land fires. This paper uses a legislative approach by analyzing the quality of legal norms on regulating sanctions for foreign investors involved in forest and land fires. The results show that the current development of global investment law requires companies, including transnational companies, to carry out environmental responsibilities in addition to social responsibility and good governance. The need to build pro-environmental investment law is important to strengthen environmental law enforcement with a multi-door approach. This is not followed by the investment law in Indonesia. The country's Investment Law does not strictly regulate sanctions against investors who violate their obligations and responsibilities to maintain the environment. The aspect of government supervision of the implementatio of investor obligations is also weak. These weaknesses in legal substance show that investment law is not in line with today's investment objectives that require support for environmental preservation or better known as green investment. This paper concludes that investment law will not be effective in supporting law enforcement in forest and land fire cases due to the lack of sanction formulation and weak supervision. Because of this, the existing investment law is still far from the goal of realizing green investment in Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS WEWENANG OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA PT. HANSON INTERNATIONAL TBK YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 (STUDI KASUS SURAT PENGUMUMAN OJK NOMOR : PENG 3/PM.1/2019 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT. HANSON INTERNASIONAL) ]]>
<![CDATA[Utji Sri Wulan Wuryandari]]>;
<![CDATA[Agatha Beatrice]]>;
<![CDATA[Betsy Jouva Putri Arisandi]]>;
<![CDATA[Deva Syafiyo Analin]]>;
<![CDATA[Gagas Purya Dinata]]>;
<![CDATA[Graceanne Olivia Amabel]]>;
<![CDATA[Herangga Herangga]]>;
<![CDATA[Naomi Dominique]]>
<![CDATA[ Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 2 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/jlr.v5i2.4804
<![CDATA[Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk. Dimana Benny Tjokrosaputro menjadi Direktur Utama pada perusahaan tersebut. Akibat kasus Jiwasraya yang menyeret nama Benny Tjokrosaputro membuat harga saham PT. Hanson International Tbk. Menjadi turun hingga harga Rp 50. OJK menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk. yaitu karena tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor. Hingga pada Januari 2020, BEI melakukan suspensi terhadap saham MYRX. Ketidakjujuran dalam pembuatan Laporan Keuangan ini tentu tidak hanya merugikan pihak kreditur maupun investor, namun juga internal perusahaan. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sudah cukup tegas. Suspensi yang dilakukan oleh pihak BEI terhadap penjualan saham MYRX ini akan membuat pihak PT. Hanson International Tbk memperbaiki kesalahan mereka.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 07/Kppu-I/2020 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tentang Dugaan Praktek Diskriminasi Terkait Dengan Kerjasama Penjualan Kapasitas Kargo Dalam Jasa Pengangkutan Barang ]]>
<![CDATA[Victor Ary Subekti]]>;
<![CDATA[Utji Sri Wulan Wuryandari]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.759 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11352
<![CDATA[Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha. Penulis perlu meneliti hasil dari Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai sarana akademis dalam memberikan pendapat dari sisi Terlapor yang telah mendapatkan putusan tersebut demi mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Metode penyusunan makalah ini berdasarkan pada pendekatan empiris yang mana penulis merupakan pihak yang menerima kuasa dari Terlapor IV, yaitu PT Lion Express, yang beralamat di Jalan Raya Agave Nomor 55 Kedoya Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520 Nomor Telepon (021) 580 939 Fax (021) 225 80868. Perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhi hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahaan.]]>
<![CDATA[Challenges For Capital Market Investors Post Effectiveness UU No.4 Of 2023 Concernng Development and Strengthening The Financial Sector In Indonesia ]]>
<![CDATA[Wulan Wuryandari, Rr. Utji Sri]]>;
<![CDATA[Surono, Agus]]>;
<![CDATA[Akkapin, Supaphorn]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v3i3.971
<![CDATA[The aims of this study are: firstly, to examine the legal protection of capital market investors after the enactment of Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector; and secondly, to examine the implementation of Article 49 paragraph (5) of Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector which regulates the authority of the Financial Services Authority (OJK) as the sole investigator in the financial services sector, especially in the capital market field. This study uses normative research methods and a qualitative analysis approach. This study concludes that legal protection for capital market investors cannot fully follow what is regulated and mandated by law in the financial sector. This is hampered by the rejection of judicial review regarding laws in the financial sector. The next conclusion is that Article 49 paragraphs (1) and (5) which regulate the authority of the OJK as the sole investigator in the financial services sector cannot yet be implemented due to Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXI/2023. The Constitutional Court's decision granted the lawsuit so that the investigative authority for criminal acts in the financial services sector continues to involve the Police in addition to the OJK. Because Article 49 of Law No. 4 of 2023 cannot be applied to OJK's authority, so the implementation of its authority continues to follow Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Furthermore, this study is aimed at realizing a more comprehensive arrangement in the financial sector, especially in the capital markets sector]]>
<![CDATA[Implementation of Law No. 23 of 2024 concerning Domestic Violence in Karang Suraga Village, Cinangka, Serang, Banten. ]]>
<![CDATA[Anggriani, Jum]]>;
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Arifardhani, Yoyo]]>;
<![CDATA[Wulan W, Utji Sri]]>
<![CDATA[ IJCS: International Journal of Community Service Vol. 3 No. 2 (2024): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Inovasi Pratama Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/ijcs.v3i2.1252
<![CDATA[This study analyzes the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT) in Karang Suraga Village, Cinangka, Serang, Banten. The main focus of the study is to identify the effectiveness of the implementation of the law in the context of a village community that still strongly adheres to a patrilineal system. Using a qualitative approach with a normative-empirical legal research method, this study combines analysis of legal aspects and social realities in the field. Data collection was conducted through in-depth interviews with community leaders, law enforcement officers, victims of domestic violence, and village officials, and supported by non-participant observation and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the Domestic Violence Law in Karang Suraga Village still faces significant challenges rooted in patriarchal cultural factors, socio-economic conditions, and the level of community education. Although the village government has established a complaint and family counseling post, its effectiveness is hampered by the view of the community that still considers domestic violence as a family disgrace. The identified impacts of domestic violence include prolonged trauma for victims and negative effects on child development. This study recommends the importance of a comprehensive approach that combines legal aspects with socio-cultural transformation to create sustainable change in efforts to eliminate domestic violence at the village level.]]>
<![CDATA[Weak Investment Law Enforcement in Land and Forest Fire Cases in Indonesia ]]>
<![CDATA[Wuryandari, Utji Sri Wulan]]>;
<![CDATA[Chairani, Anggi Dewinta]]>;
<![CDATA[Safitri, Myrna Asnawati]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.204
<![CDATA[This article aims to analyze the formulation of sanctions in Indonesian investment law against foreign investors who commit environmental damage and pollution in the case of forest and land fires. This paper uses a legislative approach by analyzing the quality of legal norms on regulating sanctions for foreign investors involved in forest and land fires. The results show that the current development of global investment law requires companies, including transnational companies, to carry out environmental responsibilities in addition to social responsibility and good governance. The need to build pro-environmental investment law is important to strengthen environmental law enforcement with a multi-door approach. This is not followed by the investment law in Indonesia. The country's Investment Law does not strictly regulate sanctions against investors who violate their obligations and responsibilities to maintain the environment. The aspect of government supervision of the implementatio of investor obligations is also weak. These weaknesses in legal substance show that investment law is not in line with today's investment objectives that require support for environmental preservation or better known as green investment. This paper concludes that investment law will not be effective in supporting law enforcement in forest and land fire cases due to the lack of sanction formulation and weak supervision. Because of this, the existing investment law is still far from the goal of realizing green investment in Indonesia.]]>
<![CDATA[Changes in the Scheme from Production Sharing Contracts to Gross Split for Upstream Oil and Gas Investments in Indonesia ]]>
<![CDATA[Jody Rabbani Hidayat]]>;
<![CDATA[Wuryandari, Utji Sri Wulan]]>;
<![CDATA[Djaelani, Fahmi Ardhi]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2437
<![CDATA[This study analyzes the impact of the change in contract scheme from production sharing to Gross Split on investment in Indonesia's upstream oil and gas sector using a normative juridical approach. This policy transformation represents the government's response to the administrative complexity and uncertainty inherent in conventional production sharing contract schemes that have been in place for more than five decades. The research method uses content analysis of laws and regulations, policy documents, and related literature to evaluate the effectiveness of the Gross Split scheme implementation. The results show that the implementation of Gross Split has succeeded in creating a simpler, more transparent, and more predictable regulatory framework compared to the previous system. The elimination of complex cost recovery mechanisms has reduced regulatory uncertainty and accelerated investment decision-making. An evaluation of the investment climate indicates increased exploration activity, improved cash flow predictability, and enhanced access to financing for contractors. However, challenges remain in adaptation challenges, the complexity of split factors, and market acceptance that require continuous improvement. The study recommends the development of a systematic review mechanism, strengthening of regulatory infrastructure, and increasing scheme flexibility to optimize Indonesia's competitiveness in attracting global oil and gas investment. The Gross Split scheme has the potential to become a leading model for sustainable upstream oil and gas sector management.]]>
