Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan LITERASI: Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Moral and Civic Education Spatial : Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sivitas : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Maiwan, Mohammad
Universitas Negeri Jakarta
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Space, Region, and Power: Regional Boundary Conflicts in The Regional Autonomy Era Mohammad Maiwan
SPATIAL: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi Vol 19 No 1 (2019): Spatial : Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi
Publisher : Department Geography Education Faculty of Social Science - Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.021 KB) | DOI: 10.21009/spatial.191.05

Abstract

This study discusses the regional boundary conflicts that occurred in Indonesia during the era of regional autonomy. The conflict occurred because of a lack of planning, in the design of decentralization, as well as weak regulation. In reality, regional boundary conflicts hinder the implementation of government functions, reduce the level of service to the community, and potentially lead to legal uncertainty. Regional boundary conflicts, in the form of spatial conflicts (territories) are caused by several factors, namely: Economy, in the form of potential control of natural resources; political factors, related to electoral politics; juridical factors, weak legislation; social factors; historical and cultural factors; administrative technical factors, in the form of overlapping agency maps. As a way of solving it needs to be done through juridical settlement; regional cooperation bordering each other; and the application of one map policy. In addition, solutions can be through community participation, from various groups and social strata.
Sikap politik mahasiswa UNJ terhadap undang-undang ibukota negara tahun 2022 Iqbal Syafrudin; Mohammad Maiwan; Raharjo
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol 22 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 22 No. 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi PPKn FIS UNJ & Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jimd.v22i1.30391

Abstract

Tujuan penelitian ini guna untuk meneliti dan mendeskripsikan sikap mahasiswa terhadap pemindahan ibukota Negara serta Undang-undang ibukota Negara (IKN) tahun 2022, pada penelitian ini sikap mahasiswa diwakili oleh para ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) fakultas yang berjumlah 8 orang sebagai elite politik yang merupakan representasi sikap mahasiswa dari masing-masing fakultasnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif yang mana untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mengonvergensi (atau mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian-rincian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 75% atau 6 orang dari 8 orang ketua BEM fakultas setuju terhadap kebijakan pemindahan ibukota. Sedangkan, 60% atau 5 orang ketua BEM fakultas menerima Undang-undang (UU) IKN. Alasan 6 orang ketua BEM setuju pemindahan ibukota karena Jakarta dirasa sudah terlalu padat serta alasan 5 orang ketua BEM menerima UU IKN karena dirasa pemindahan ibukota memerlukan konstitusi yang jelas. Kesimpulan pada penelitian ini ialah Mahasiswa yang diwakili para ketua BEM mayoritas setuju dengan kebijakan pemindahan ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur serta menerima UU IKN sebagai konstitusi yang menjadi landasan pemindahan ibukota dengan memberikan saran perbaikan terhadap perencanaan pemindahan ibukota serta isi dari UU IKN.
OPTIMALISASI PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN LITERASI KELUARGA MELALUI CERITA GAMBAR CERITA RAKYAT DALAM DIGITAL POWTOON Nurita Bayu Kusmayati; Mohammad Maiwan; Aam Amaningsih Jumhur
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.21777

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat melalui peran orang tua dengan membaca cerita rakyat cerita gambar dalam digital powtoon bertujuan untuk meningkatkan literasi keluarga melalui keterampilan berpikir, membaca dan menulis, atau keterampilan lain yang dibutuhkan. Literasi keluarga penting dilakukan secara dini agar setiap anggota keluarga memiliki kemampuan literasi yang lebih tinggi untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata terutama dalam mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. Pemilihan desa Tanimulya sebagai sasaran program mengacu pada potensi Sumber Daya Manusia di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berjumlah 36.925 orang penduduk, dengan 1.176 Kepala Keluarga, dengan jumlah anak usia produktif sekolah di jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan jenjang Pendidikan menengah cukup tinggi (usia 7-18 tahun yang sedang sekolah sebanyak 5.675 laki-laki dan 4.789 perempuan, data Profil Desa Tanimulya tahun 2022). Pelatihan literasi keluarga melibatkan sampel warga Desa Tanimulya dengan 50 orang peserta pelatihan. Kegiatan literasi keluarga dilakukan dengan mengoptimalkan peran orang tua dalam membaca cerita gambar cerita rakyat yang disajikan dengan memanfaatkan media digital powtoon. Cerita gambar cerita rakyat disajikan dalam media digital powtoon yang bisa diakses dengan android oleh orang tua untuk digunakan menceritakan cerita rakyat kepada anggota keluarga (anak). Cerita bergambar menyajikan cerita rakyat yang dapat diakses dalam media digital powtoon sebagai alternatif bahan bacaan yang mudah diakses secara ekonomis dan mudah dimanfaatkan oleh orang tua, dan anggotakeluarga. Strategi yang diterapkan dalam pelatihan ini 1) melakukan analisis kebutuhan2) menyusun rancangan program literasi keluarga, 3) implementasi program lietrasi keluarga,4) evaluasi program literasi keluarga.
Analysis of the debate on the concept of the state and citizens in the BPUPK meeting treatise Syarifa, Syifa; Japar, Muhammad; Maiwan, Mohammad; Hamzah, Intan Suria Binti; Fadillah, Dini Nur
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v19i1.42705

Abstract

In the learning of Pancasila and Civic Education, discussions about BPUPK are often attached to the debates about the formulation of Pancasila as the national principle. In fact, the debates in the BPUPK meeting did not only concern to the national principle, but also about the concept of the state and the citizen. This research aims to analyze how the debate over the concept of the state and citizen is in the treatise of the BPUPK meeting. This research used a qualitative approach with library research methods and qualitative data analysis techniques. The results of this research showed that the debate on the concept of the state was divided into two, namely the debate in the form of the state which is faced with the form of a unitary state, union state and  state union, and the debate in the form of government which was faced with the monarchy and republic. Furthermore, the debate about citizens was also divided into two, namely the debate on citizenship for foreign descendants which debates whether or not to make foreign descendants as Indonesian citizens in the Constitution, and the debate on the rights of citizens that debates whether to include or not, the rights of citizens in the Constitution.
Sikap politik mahasiswa Papua UNJ terhadap pemekaran wilayah Papua tahun 2022 Syafrudin, Iqbal; Maiwan, Mohammad; Casmana, Asep Rudi; Firdaus, Muhammad Fajar Sae; Firmasyah, Gusti
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol. 23 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 23 No. 1 Oktober 2023
Publisher : Program Studi PPKn FIS UNJ & Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jimd.v23i1.38879

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data dan menganalisis tentang sikap politik mahasiswa Papua UNJ terhadap pemekaran wilayah Papua. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran (mixed). Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui angket serta wawancara dalam kurun waktu yang bersamaan kepada informan yaitu mahasiswa Papua yang terdapat di UNJ, angket dibagikan secara Online dan wawancara dilakukan dengan masing-masing informan. Pada penelitian ini didapatkan hasil yakni 87,5% atau sejumlah 7 dari 8 orang mahasiswa Papua yang ada di Universitas Negeri Jakarta tidak  setuju dengan kebijakan pemekaran wilayah Papua yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada para mahasiswa Papua. Dalam penelitian ini dihasilkan dua pendapat terhadap pemekaran Papua, yakni menolak atau mendukung Penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua berlandasakan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM dan berpotensi menyingkirkan orang asli Papua karena akkan adanya Transmigrasi, sedangkan dukungan beralasan adanya pemekaran lapangan pekerjaan akan mudah didapatkan bagi para mahasiswa Papua yang telah lulus dan kembali ke Papua. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan sebagian besar dari mahasiswa Papua UNJ menolak akan kebijakan pemekaran wilayah Papua. Kata kunci: papua, pemekaran wilayah, sikap politik mahasiswa
Peran Media Poster Sebagai Sarana Edukasi Politik Pada Mahasiswa Politik Universiti Malaysia Syafrudin, Iqbal; Maiwan, Mohammad; Sumadi, Tjipto
Sivitas : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal SIVITAS | Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Muttaqien Publishing Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAI DR. KH.EZ. Muttaqien Purwakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52593/svs.05.1.05

Abstract

The background of this service is to improve the knowledge and understanding of political students at Universiti Sains Malaysia so that they can have knowledge and understanding of the importance of the role of technology such as poster media in political education. Through the questionnaire that has been given, this service can prove that with the socialization, students can better understand the role of posters as a means of political education both in Indonesia and in Malaysia. Students increasingly understand that many perspectives of society consider the existence and meaning of politics as something positive, and there are also those who consider politics to be something negative. In fact, political science is very important to learn because consciously or not, politics actually influences most of human life in society and the state. Through politics, people's lives depend on the decisions taken in it. For that political education is very necessary, one of which is through posters.
The Dynamics of Indonesian Democracy Post-New Order: A Deliberative Democracy Perspective on B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo Ibrahim, Maulana Malik; Kardiman, Yuyus; Maiwan, Mohammad; Abdillah, Fauzi
Journal of Moral and Civic Education Vol 9 No 1 (2025): Journal of Moral and Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/8851412912025870

Abstract

This study examines the trajectory of Indonesian democracy post-New Order, utilizing Jürgen Habermas's theory of deliberative democracy, specifically focusing on discourse ethics, the political public sphere, and popular discursive sovereignty. Through a literature-based analysis, enriched by empirical case studies and textual analysis, the research delineates the varying democratic experiences under the Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), and Joko Widodo (Jokowi) administrations. The Habibie era witnessed a democratic resurgence, characterized by increased openness and the integration of public deliberation into policy-making. Conversely, the SBY period revealed democratic stagnation, attributed to high-cost politics, a restricted public sphere, and ineffective institutional oversight. The Jokowi era marked a further regression, evidenced by the suppression of dissent, the consolidation of oligarchic power, and the erosion of meaningful public discourse. These findings suggest a concerning trend towards democratic decline in Indonesia, signaling a potential return to authoritarian governance. This research offers a critical analysis of these trends, providing a framework for understanding the challenges facing Indonesian democracy and informing future policy considerations.
Co-Authors Aam Amaningsih Jumhur Adenita Damayanti Casmana, Asep Rudi Fadillah, Dini Nur Fauzi Abdillah, Fauzi Firdaus, Muhammad Fajar Sae Firmasyah, Gusti Hamzah, Intan Suria Binti Ibrahim, Maulana Malik Iqbal Syafrudin Kardiman, Yuyus Muhammad Japar Muhammad Japar Nurita Bayu Kusmayati Raharjo Reza Rafiansa Sumadi, Tjipto Syafrudin, Iqbal Syarifa, Syifa Tjipto Sumadi