Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KANIGARA JAYA RAYA TRANSPORT Kukuh Priyambodo; INDRI FOGAR SUSILOWATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25322

Perkembangan bisnis penyewaan mobil saat ini semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan transportasi khususnya transportasi darat, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Salah satunya, PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha penyewaan mobil. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi “take it or leave it”, hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi saat berlangsungnya sewa menyewa mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. kata kunci: sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak, wanpretasi.

Authority Reformulation Management of Natural and Biological Resources: Conservation District in Probolinggo Indri Fogar Susilowati; Tamsil Tamsil; Elisabeth Septin Puspoayu; Hezron Sabar Rotua Tinambunan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.3932

The management of natural and biological resources must be carried out by the central and regional governments to seek financing for development. The management of natural and biological resources should synergize with its preservation and the environment. The common problem encountered when managing natural and biological resources lies in its improper management that caused damage to the environment such as doing disharmonize exploitation with environmental interest. Accordingly, This study employed a sociological juridical study to capture the implications of authority reformulation management of natural and biological resources of the conservation district in Probolinggo. The findings revealed that the management reformulation of Natural and biological resources Management results in the limitation of regional authority in managing their natural resources. This was certainly different from the concept mandated by regional autonomy. Thus, It is feared that this will affect the development plans carried out in the area, affecting the welfare of the community. As a conservation district, Probolinggo Regency has tried to optimize the regional potential in the development of conservation-minded areas. This commitment is written in regional regulations, regulating not only the use of natural and biological resources but the clarity of regional authority in managing these resources as well

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1007 K/Pdt/2014) WAHYU PUTRI, TIARA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25323

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. Asuransi pengangkutan laut adalah asuransi berkaitan dengan kapal beserta muatannya. Asuransi pengangkutan laut termasuk dalam asuransi kerugian. Pelaksanaan asuransi harus sesuai dengan prinsip dalam asuransi salah satunya yaitu prinsip itikad baik. Prakteknya pelanggaran prinsip itikad baik masih dijumpai dalam asuransi. Pelanggaran tersebut dapat berupa tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat dan melewati jatuh tempo sesuai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan yang berada di tingkat mahkamah agung serta mengetahui kategori dari prinsip itikad baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi pengangkutan laut, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan asuransi pengangkutan laut dan pertimbangan hukum hakim serta kamus hukum. Masalah yang timbul adalah penanggung menolak klaim asuransi karena tertanggung melanggar prinsip itikad baik dan melanggar kelayakan kapal. Masalah ini diajukan gugatan sampai ke mahkamah agung. Hakim mahkamah agung memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan pengadilan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan dalam perjanjian asuransi (yang dituangkan dalam polis asuransi). Perlu adanya perbaikan putusan di mahkamah agung dan penjelasan yang rinci mengenai kategori pelanggaran prinsip itikad baik dalam peraturan asuransi pengangkutan laut. Tindakan penanggung dalam menolak klaim asuransi tersebut bukan termasuk dalam wanprestasi melainkan akibat atau konsekuensi yuridis dari pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan tertanggung dengan melibatkan pialang asuransi. Kata Kunci : analisis yuridis, penolakan klaim asuransi, kapal barang. Insurance is a willingness to set small loss that is certain as a substitute for an uncertain big loss. Marine insurance is insurance related to the vessel and cargo ship. Marine insurance is included in loss insurance. The implementation of insurance must be in accordance with the principles in insurance, one of which is the principle of good faith. The practice of violating the principle of good faith is still found in insurance. Such violations can be in the form of not paying insurance premiums or paying premiums but are late and past due according to the agreement. This research aims to analyze decisions at the Supreme Court level and to know the categories of good faith principles. This research uses a type of normative legal research. The approach used is the statue approach, conceptual approach and case approach. The legal material used is primary legal material consisting of laws and regulations relating to marine insurance, then secondary legal materials consist of writings from research results, books, legal journals relating to marine insurance and judicial legal considerations and legal dictionaries. The problem that arises is that the insurer rejects the insurance claim because the insured violates the principle of good faith and violates seaworthiness of the ship. This problem was filed to the Supreme Court. The Supreme Court Justices provide legal considerations that strengthen decision of the High Court. The results of research show that the supreme court judges legal considerations are not in accordance with the laws and regulations and agreement in the insurance agreement (which is stated in the insurance policy). There needs to be an improvement in the verdict at the Supreme Court and a detailed explanation the category of violation of the principle of good faith in the regulation of marine insurance. The insurer action in rejecting the insurance claim is not included in default but the consequence or juridical consequence of the violation of the principle of good faith committed by the insured involving insurance brokers. Key word : juridical analysis, refusal of insurance claims, cargo ship.

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN PERBANKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MURNIAWATI, SRI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26295

Abstrak Prinsip kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 40 yang memberikan pengertian bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, dalam Pasal 40 juga dijelaskan bahwa untuk kepentingan Negara, rahasia bank dapat dikesampingkan atau dibuka salah satunya untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dicabut dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang mana isi dari PERPPU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tanpa harus mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga menimbulkan konflik hukum bahwa pada Pasal 40 tersebut tidak hanya mengatur mengenai pengecualian terhadap kepentingan perpajakan saja, melainkan kepentingan lainnya yang tidak menuntut kemungkinan rahasia bank dapat sangat mudah dibuka untuk umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip kerahasiaan perbankan setelah pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 beserta akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat serta merta membuka rekening wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank, namun harus tetap melakukan pengajuan usulan pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan yang kemudian dilanjutkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal penerbitan surat perintah pelaksanaan tetap menggunakan prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, serta menimbulkan akibat hukum bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening nasabah bank tersebut memiliki kewajiban untuk merahasiakannya, apabila terdapat pihak yang melakukan pembocoran data nasabah maka akan dikenakan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut jelas bahwa rahasia bank sangat penting untuk dilindungi. Kata Kunci : Rahasia Bank, PERPPU nomor 1 Tahun 2017, Perpajakan. Abstract The principle of banking secrecy stipulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act number 10 of 1998 in Article 40 which gives the understanding that banks in carrying out their business are obliged to keep everything related to information regarding deposit and deposit customers confidential. , in Article 40 it is also explained that in the interest of the State, bank secrets can be excluded or opened for one of the purposes of taxation as stipulated in Article 41. Provisions in Article 40 and Article 41 of the Banking Law are revoked with the provisions of PERPPU number 1 of 2017 concerning Access Financial Information for Taxation Purposes, in which the contents of the PERPPU give full authority to the Directorate General of Taxes (DGT) to be able to access financial information for tax purposes without having to follow procedures in the Banking Law, thus giving rise to legal conflicts That Article 40 does not only regulate exceptions to the interests of taxation, but also other interests which do not require the possibility that bank secrets can be very easily opened to the public. The purpose of this study is to know and understand the principles of banking secrecy after the enactment of PERPPU number 1 of 2017 along with its legal consequences. The type of research used is normative juridical using a legal approach and conceptual approach. The results of the study show that the provisions of PERPPU number 1 in 2017 the Directorate General of Taxes cannot immediately open a taxpayer account that stores funds at the Bank, but must continue to submit a proposal for opening an account to the Minister of Finance and then proceed to the Financial Services Authority. issuance of executing orders still uses procedures in the Banking Law, and creates legal consequences that all parties involved in opening customer accounts of the bank have an obligation to keep it confidential, if there is a party who leaks customer data, sanctions will be imposed, with these sanctions it is clear that bank secrets are very important to protect. Keywords: Bank Secrets, PERPPU number 1 of 2017, Taxation.

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat PUTRA RAMADHAN, ARDIANSYAH; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26450

Abstrak Keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan ketentuan bersyarat mengenai keberadaannya. masyarakat hukum adat keberadaannya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sedangkan di tingkat peraturan menteri persyaratan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat memiliki variasi tertentu yang saling tidak sinkron satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat sinkronisasi dan sinergitas di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang melibatkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah objek penelitian dengan berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konsep, historis dan kasus yang kemudian disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya problematika yang sangat kompleks dengan merujuk pada keberadaan masyarakat hukum adat yang belum diatur secara integratif dan komprehensif. Dalam penelitian ini terdapat lima indikator untuk menunjukan tingkat sinkronisasi keberadaan masyarakat hukum adat yaitu dengan mengacu dari segi definisi, kriteria keberadaan, pihak yang menilai kriteria, proses penilaian dan bentuk pengakuan masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan indikator tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Akibat hukum yang kemudian ditimbulkan kemudian berpotensi untuk menjadikan pupusnya keberadaan dari masyarakat hukum adat akibat adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan. Kata kunci:sinkronisasi; masyarakat hukum adat; pengakuan;

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI SURABAYA PURWANU DHARMACARAKA, DWIKY; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28024

PELAKSANAAN HAK AKSES JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN ADANYA PORTAL PENGHALANG MOTOR DI TROTOAR KOTA SURABAYA AGNI HUMANSYAH, NUR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28916

AbstrakMunculnya portal penghalang motor sebagai bagian fasilitas publik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hukum yang dibahas peneliti dalam skripsi. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian kebutuhan antara keberadaan portal tersebut terhadap disabilitas pengguna kursi roda, seperti yang ditemukan oleh peneliti yaitu di area trotoar jalan Basuki Rachmad dan depan Rumah Sakit Katholik Vincentius Paulo (RKZ) peneliti hanya menemukan portal yang hanya dipasang untuk menghalangi pengendara motor saja namun tidak untuk kaum difabel, terutama pengguna kursi roda. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya, serta dua orang informan penyandang disabilitas kursi roda. Hasil dari wawancara dari keempat informan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah (1) Terkait pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas di Kota Surabaya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemanfaatan hak akses di jalur trotoar bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda yaitu terus bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengupayakan pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah kota Surabaya dalam melakukan pemetaan di sejumlah titik ruang dan wilayah kota Surabaya, sehingga pemerataan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda bisa tercipta. Kata Kunci: Hak Akses Jalan, Penyandang Disabilitas, Portal Penghalang Motor, Trotoar Abstract The appearance of the portal barrier motor as the facilities section of the public that the last few years, becoming an issue of law which discussed the researchers performance of the thesis. The researcher wants to know the adjustment needs between the existence of the portal against the disabled wheelchair users asfound at pavement area of the road of Basuki Rahmat and in front of Katholik Vincentius Paulo Hospital (RKZ). This thesis uses empirical juridical research, the research with the techniques of the interview to the Department of Transportation of Surabaya, the Department of Public Workers of Surabaya, and also two informants who are disabled. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. The results of the writing are: (1) related to the implementation of the rules access rights of persons with disabilities, the city of Surabaya has not been running optimally. This is due to uneven utilization of the right of access on the pavement disabled wheelchair users. (2) The efforts made by the Department of Transportation of Surabaya to meet the needs of access rights the way for the disabled a wheelchair that continue to work together and in collaboration with the Department of Public Workers in pursuing optimize fulfillment of the right of access on the street for people with disabilities, so that equitable the right access path for disabled wheelchair able to created. Keywords : The Rights of Road Access, Disabled People, Motorcycle Barrier Portal, Sidewalks

ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK ABULKHAIR ALIY, LAYNARDHO; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29162

Abstrak Rahasia bank dituangkan dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah dengan bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu hak nasabah juga dijamin oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan kegiatan perbankan. Permasalahan ini diambil dari putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statute approach dan metode case approach yaitu melalui pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah dan pendekatan kasus yakni kepada putusan perkara no.26/Pdt.G/PN.Wsb. Hasil dari pendekatan tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan dasar bahwa gugatan yang diajukan dalam pengadilan dengan perkara pidana dahulu yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian penggugat bisa menuntut untuk perkara ganti rugi. (2) Batas pengaturan pertanggungjawaban telah diatur dalam UU perbankan pada Pasal 47 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dalam kegiatan perbankan dengan sanksi pidana dan denda. Sedangkan batas pengaturan perkara perdata dengan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya, akan tetapi dalam perkara aquo gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah melalui perkara pidana dahulu yang memiliki hukum tetap. Kata Kunci : Batas Pengaturan Tanggungjawab, Penyalahgunaan, Data Nasabah, Rahasia Bank Abstract Bank secrets that set forth in regulations besides explaining the nature of the relationship between customers and banks, it is also a form of protection of the rights of customers with bank guaranteed by Law No. 10 of 1998 changes to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. In addition, customer rights are also guaranteed by Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Protection of Payment System Services and other regulations relating to banking activities. This problem is taken from the case number No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb. This research method is normative law research, the research with the techniques of method statute approach and method case approach namely through a legal approach in accordance with the problem and approach to the case for case decisions no.26 / Pdt.G / PN.Wsb. The results of this approach the authors analyzed using prescriptive methods. The purpose of writing this law is (1) The basis of law considerations in deciding to reject the plaintiffs claim entirely on the grounds that the claim filed in the court with a criminal case has permanent law force. Then the plaintiff can sue for compensation. (2) The limits of accountability arrangements have been stipulated in the banking law in Article 47 paragraph (1) and other regulations relating to banking activities with criminal sanctions and fines. While the boundary of the civil case arrangement with the law basis of article 1320 and article 1365 of the Civil Code states that every person who commits an offense, at the expense of another person is obliged to compensate for the loss. Someone has the right to file a lawsuit to defend his rights. Keywords: Responsibility Setting Limits, Abuse, Customer Data, Bank Secrets

perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang ARIFIANTO SURYA WICAKSONO, MUHAMMAD; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29196

PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA AGUSTIAN, SYAILENDRA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30052

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search