Garuda - Garba Rujukan Digital

ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK ABULKHAIR ALIY, LAYNARDHO; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29162

Abstrak Rahasia bank dituangkan dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah dengan bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu hak nasabah juga dijamin oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan kegiatan perbankan. Permasalahan ini diambil dari putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statute approach dan metode case approach yaitu melalui pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah dan pendekatan kasus yakni kepada putusan perkara no.26/Pdt.G/PN.Wsb. Hasil dari pendekatan tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan dasar bahwa gugatan yang diajukan dalam pengadilan dengan perkara pidana dahulu yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian penggugat bisa menuntut untuk perkara ganti rugi. (2) Batas pengaturan pertanggungjawaban telah diatur dalam UU perbankan pada Pasal 47 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dalam kegiatan perbankan dengan sanksi pidana dan denda. Sedangkan batas pengaturan perkara perdata dengan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya, akan tetapi dalam perkara aquo gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah melalui perkara pidana dahulu yang memiliki hukum tetap. Kata Kunci : Batas Pengaturan Tanggungjawab, Penyalahgunaan, Data Nasabah, Rahasia Bank Abstract Bank secrets that set forth in regulations besides explaining the nature of the relationship between customers and banks, it is also a form of protection of the rights of customers with bank guaranteed by Law No. 10 of 1998 changes to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. In addition, customer rights are also guaranteed by Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Protection of Payment System Services and other regulations relating to banking activities. This problem is taken from the case number No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb. This research method is normative law research, the research with the techniques of method statute approach and method case approach namely through a legal approach in accordance with the problem and approach to the case for case decisions no.26 / Pdt.G / PN.Wsb. The results of this approach the authors analyzed using prescriptive methods. The purpose of writing this law is (1) The basis of law considerations in deciding to reject the plaintiffs claim entirely on the grounds that the claim filed in the court with a criminal case has permanent law force. Then the plaintiff can sue for compensation. (2) The limits of accountability arrangements have been stipulated in the banking law in Article 47 paragraph (1) and other regulations relating to banking activities with criminal sanctions and fines. While the boundary of the civil case arrangement with the law basis of article 1320 and article 1365 of the Civil Code states that every person who commits an offense, at the expense of another person is obliged to compensate for the loss. Someone has the right to file a lawsuit to defend his rights. Keywords: Responsibility Setting Limits, Abuse, Customer Data, Bank Secrets

perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang ARIFIANTO SURYA WICAKSONO, MUHAMMAD; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29196

Abstrak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Pada kenyataannya masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Perlindungan hukum dan pemenuhan kesehatan adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum ODGJ yang menggelandang dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penanganan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan Yayasan Cinta Kasih Kabupaten Jombang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklarifikasi secara sistematis. Hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ yang menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, namun masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan yang dilakukan secara rutin serta pemantauan dan evaluasi serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi kepada keluarga terdekat yang membiarkan ODGJ menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah kurangnya biaya APBD dan kurangnya tenaga pembantu dalam operasi lapangan. Kendala lainnya juga dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan apabila menemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kinerja tenaga pembantu dalam melakukan operasi rutin, meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, ODGJ, menggelandang di Jalanan. Abstract People with mental disorder are those who have disturbances in thought, behavior, and feeling which is manifested in some indications and/or behaviour changes which cause suffers and obstacles resulting inability to cope with lifeâ€™s ordinary and routines, and they have the right to get health care. In fact we can still find them who live homeless or begging in the street in Jombang Regency. Legal protection and health care is the duty and responsibility of Social Department. The aim of this study is to know more about the legal protection of people with mental disorder and the obstacles which are faced by the Social Department in handling people with mental disorder. This study is a yuridical empirical research which is located in Social Department of Jombang regency and Yayasan Cinta Kasih in Jombang regency. This research uses primary and secondary data. The interviewees of this research is the Head of Social Rehabilitation of Social Departemnt of Jombang regency. The data processed by checking the information and clarify it sistematically. The result of the data is analyzed in qualitative method. The result of the research shows that the legal protection to people with mental disorder who are homeless and/or begging in the street is already done by the Social Department of Jombang regency, but still we can find them in the street. The form of the prefentive legal protection are advocation, socialisation, supervision, regular guidance, monitoring, evaluation, and repressive legal protection by giving punishment to the closest family which let them live homeless and/or begging in the street are already done by the Social Department. The obstacles which faced by Social Department are the lack of cost by the local government (APBD) and the lack of supporting staffs in the field. The other obstacle is the lack of public awareness in reporting them to the Social Department. Some of the efforts which have done to solve the obstacles are increasing the public awareness, increasing the supporting staffs in the field to do the regulary operation, and improving the quality of hospital information and communication system. Keywords : Legal Operation, Social Department of Jombang Regency, begging in the street.

PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA AGUSTIAN, SYAILENDRA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30052

PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Syailendra Agustian (SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) syailendra.a@myself.com Indri Fogar Susilowati (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) indrifogars@unesa.ac.id Abstrak Karya buku senyatanya telah dilindungi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap buku yang merupakan kesatuan di bidang hak cipta yaitu dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian berubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, berubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun sangat disayangkan penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan masih tetap merajalela. Wujud dari penggandaan buku, khususnya buku untuk kepentingan pendidikan adalah dengan mencetak dan memperbanyak buku teks serta buku ajar (tanpa merubah sedikit pun bentuk tulisan) yang mampu memberikan nilai â€œekonomisâ€ yang tinggi tanpa meminta izin kepada pencipta dan/atau penerbit. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang membahas tentang pelanggaran hak cipta karya buku untuk kepentingan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang di dalamnya lebih menekankan pada ada atau tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta karya buku pendidikan dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku pendidikan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu sendiri. Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan dua (2) jenis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penulisan hukum ini pun juga dianalisis menggunakan metode preskriptif, artinya penulis akan memberikan argumentasi hukum terhadap hasil pembahasan yang telahdilakukan. Perlindungan hukum terhadap pencipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014 yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b untuk kepentingan pribadi, dan Pasal 47 huruf a untuk kepentingan perpustakaan.Sedangkan, untuk perlindungan hukum hak ekonomi pencipta juga telah dilindungi dalam Pasal 58 ayat (1)Undang-UndangHak Cipta 2014. Sedangkan, untuk penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis pun dilindungi berdasar Pasal95danPasal113ayat(3)Undang-Undang HakCipta2014dimanalangkahpertama penyelesaian dilakukan dengan jalur arbitrase, sehingga jalur pengadilan (jalur litigasi) merupakan upaya paling akhir apabila jalur arbitrase belum berhasil. Kata Kunci:Pelanggaran, Hak Cipta Buku, Kepentingan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Abstract ThebookworkhasactuallybeenprotectedbytheIndonesianpeople. ThiscanbeseenfromtheGovernmentseffortsinprovidinglegalprotection for books which is a unity in the field of copyright, written in Law Number 6 of 1982 concerning Copyright, then renewed by Law Number 7 of 1987, then reverting to Law -The Law Number 12 of 1997, changed again with Law Number 19 of 2002, and which was eventually changed again to Law Number28of2014.Unfortunately,thereisabiggapbetweenhopeandthe reality. Duplication of books for educational purposes is still rampant. The form of copying books, especially books for educational purposes is by printing and multiplying textbooks and students books (without changing the slightest form of writing) that are able to provide a high "economic" value without asking permission from the creator and / or publisher. The majority of the copies of the teaching books are sold by small traders, such as the traditional book market that sells with low quality, but at affordable prices. This thesis uses a type of normative juridical research, which discusses copyright infringement of books for educational purposes according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which emphasizes theexistenceorabsenceoflegalprotectionforcreatorsofeducationalbooks and efforts settlement of copyright infringement of educational books from the 2014 Copyright Act itself. There are two kind of approachment to the problem in this paper, the legislative approach and the conceptual approach. This legal writing was also analyzed using prescriptive methods, meaning that the author will provide legal arguments against the results of the discussions that have beenconducted. Legal protection against the creators of books for juridical educational purposes has been protected by the 2014 Copyright Law, namely Article 44 paragraph (1) letter a and Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) letter b for personal purposes, and Article 47 letter a for library interests. Whereas for the economic rights of the creators legal protection has also been protected in Article 58 paragraph (1) of the 2014 Copyright Act. Whereas the settlement of violations of copyrighted books for educational purposes is also legally protected under Article 95 and Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. 2014 where the first step of completion is carried out with an arbitration path, so that the court line (litigation path) is the last attempt if the arbitration path has not been successful. Keywords:Violations, Book Copyright, Educational Interest, Law Number 28 of 2014

Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending NUR SHOFIYAH, ERNI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30092

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Akhir-akhir ini marak aplikasi peminjaman online yang dapat mengakses data kontak penerima pinjaman yang oleh pihak penyelenggara yaitu dengan cara menelepon seluruh kontak dari penerima pinjaman dan memberitahu bahwa si peminjam mempunyai hutang di luar emergency contact. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan data pribadi. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan data pribadi penduduk yang harus dilindungi dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menjelaskan data pribadi tersebut yang seharusnya bersifat rahasia dan menjaga data tersebut dari awal mendapatkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam peer to peer lending dan mengetahui cara penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam peer to peer lending. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam jurnal ini untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilanggar sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, serta mengetahui penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Kata kunci: Penyalahgunaan, Data Pribadi, Peer to peer lending

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat AYU HAMSONA, DEWI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30141

Kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan umum seperti ojek konvensional dan ojek online sebenarnya merupakan kendaraan angkutan umum yang belum memiliki payung hukum karena alasan keselamatan dan keamanan, dikatakan angkutan umum karena dipungut bayaran salah satu syaratnya. Didasarkan pada latarbelakang bahwa kendaraan roda dua yang dijadikan angkutan umum sama sekali tidak pernah diatur dalam perundang-undangan manapun, bahkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur sepeda motor sebagai angkutan perseorangan dan angkutan barang. Alasan teknis sepeda motor serta keamanan juga merupakan alasan utama sepeda motor harus dipertimbangkan lagi untuk menjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi kendaraan sepeda motor dijadikan sebagai angkutan orang tidak dalam trayek, dan untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang didapat oleh penumpang kendaraan sepeda motor sebagai angkutan orang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan tiga metode penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul diolah sehingga bahan hukum tersusun secara runtut agar mudah dianalisis secara preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak memperoleh keselamatan dan keamanan saat menggunakan jasa angkutan sewa seperti ojek konvensional atau ojek online merupakan hak setiap orang khususnya Warga Negara Indonesia. Hal ini tertuang di dalam pasal 16 ayat (2) Permenhub No PM 12 Tahun 2019,serta Pasal 16 ayat(3) tentang perlindungan sebagaimana dimaksud untuk pengemudi kendaraan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupakepastianmendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagarkerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas jelas telah mengatur tentang perlindungan keselamatan pengguna kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penumpang, Keselamatan, kendaraan, Sepeda motor, Kepentingan masyarakat Motorcycle vehicles that are used as public transportation such as conventional motorcycle taxis and online motorcycle taxis are actually public transportation vehicles that do not yet have a regulation for safety and security reasons, said public transportation because of being charged one of the conditions. Based on the background that two-wheeled vehicles used as public transportation have never been regulated in any legislation, even in Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation only regulates motorbikes as private transportation and transportation of goods. The technical reasons for motorbikes and safety are also the main reasons motorbikes must be considered to be. The purpose of this study is to find out what lies behind motorbike vehicles being used as transportation of people not on the route, and to find out what legal protections are obtained by motorbike passengers as people transportation. So in Permenhub No PM 12 in 2019 the government poured on safety and everything related to the security of using motorbikes is explained, namely about the safety of motorcycle users who are used for the benefit of the society. This research is used normative juridical research. The method in this study uses the approach of three research methods, namely the statute approach and the conceptual approach. Legal materials are obtained through library studies related to research. Data that has been collected is processed so that legal material is arranged in a coherent manner so that it is easily analyzed by prescription. The results of the study indicate that the right to obtain safety and security when using rental transportation services such as conventional ojek or ojek online is the right of every person, especially Indonesian citizens. This is stated in article 16 paragraph (2) Minister of Transportation Regulation No PM 12 of 2019, and Article 16 paragraph (3) concerning protection as intended for motorcycle vehicle drivers for the benefit of the society carried out with applications in the form of certainty of employment and guarantee social health in accordance with the provisions of the legislation. Based on the results of the research and discussion above, it has clearly been regulated about the protection of the safety of users of motorcycle vehicles that are used for the benefit of the society. Keywords : Legal Protection, Passengers, Safety, Motorcycle, Vechile, Society Protection.

PENGAWASAN ATURAN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA Fitria Sunarto, Inten; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30217

Pasar modern di Indonesia memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun konvensional, salah satunya di Surabaya. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan akan pemenuhan hidup dari penduduk tersebut, berbagai macam toko swalayan di surabaya saat ini membuktikan bahwa usaha toko swalayan di Surabaya saat ini berkembang penyebarannya hampir merata di seluruh surabaya. Berdasarkan prinsipnya, kehadiran toko swalayan tentu diizinkan tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan di satu sisi, kehadiran toko swalayan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu, namun dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa toko swalayan yang tidak mematuhi kebijakan dan menyalahi aturan seperti dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya yang menyebutkan mengenai jam kerja minimarket. Pelanggaran tersebut bukanlah suatu hal yang baru dan setiap tahunnya pelanggaran mengenai aturan jam kerja toko swalayan mengalami peningkatan mencapai 30% setiap bulan berdasarkan data pelanggaran dari Dinas Perdagangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya dan menunjukkan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada indentifikasi dalam penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan kepada informan di Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya serta dokumentasi untuk mengecek kebenaran data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka disimpulkan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan mengenai jam operasional Toko Swalayan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang sudah sesuai dengan syarat izin pelaku usaha penataan toko swalayan kurang berjalan dengan baik karena faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal aparat yang diterjungkan dalam lapangan tidak banyak serta dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen dan Kendala yang dialami oleh aparat Dinas Perdagangan adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan toko swalayan mengingat aparat Dinas Perdagangan kurang jumlahnya. Kendala selanjutnya yaitu dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen sehingga tidak patuhnya atau tidak pedulinya toko swalayan tersebut memperoleh ijin buka 24 jam. Kata kunci: Pengawasan, Perizinan, Jam Operasional, Toko Swalayan Modern markets in Indonesia have various types of traditional and conventional market businesses, one of which is in Surabaya. Surabaya is a big city in Indonesia with a dense population, and this also affects the needs for the fulfillment of the lives of these residents, various kinds of supermarkets in Surabaya currently prove that the business of supermarkets in Surabaya is currently developing its spread almost evenly throughout Surabaya . Based on the principle, the presence of supermarkets is certainly allowed to grow and develop in an area and on the one hand, the presence of supermarkets is very helpful for people to meet their needs easily and does not take up time because most of the needs of the community are available in the supermarkets, but in the establishment of supermarkets still there are a number of supermarkets that do not comply with policies and violate the rules as in Article 13 paragraph (2) of Local Regulation No. 8 of 2014 concerning the Management of Supermarkets in Surabaya that states the minimarket working hours. Based on violations regarding the misuse of the minimarket hours rule in Surabaya, which operates 24 hours, it is not in accordance with Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Surabaya City. The violation is not a new thing and every year violations regarding the rules of working hours of supermarkets have increased up to 30% every month based on data from the Office of Trade violations. The purpose of this study is to analyze the form of supervision of the rules of operating hours of supermarkets in Surabaya and show the constraints in the supervision of rules of operating hours of supermarkets in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research, which is a study conducted on the real condition of the community or the community with the intent and purpose of finding facts that then lead to identification in problem solving. Data collection techniques used were interviews conducted with informants at the Surabaya City Trade Office, namely the Head of Supervision and Service of the Surabaya City Trade Service and documentation to check the truth of the data. The data analysis technique used in this study was a qualitative descriptive analysis technique. Keywords: Supervision, Licensing, Operating Hours, Supermarkets

PENYELESAIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASAR LOAK DARI KEPALA DESA WONOCOLO KEPADA YAYASAN PEMBINAAN ANAK YATIM DAN SOSIAL MABARROT EDHI YUSUF PRADATA WIDODO; INDRI FOGAR SUSILOWATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23995

Abstrak Suatu permasalahan khusus di bidang pendaftaran tanah terletak pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Berubahnya status desa menjadi kelurahan mengakibatkan tanah yang sudah lama ditempati dan dipergunakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Yatim & Sosial “Mabarrot” (YPAYS “Mabarrot”) secara langsung beralih haknya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tanah milik pemerintah daerah yang diakui milik YPAYS “Mabarrot” karena tanah yang sudah dihuni dan dipergunakan tersebut selama kurang lebih 30 Tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian peralihan Hak Atas Tanah pasar loak di Kelurahan Wonocolo dari Kepala Desa Wonocolo kepada YPAYS “Mabarrot” dan akibat hukum bagi Kelurahan Wonocolo dan YPAYS “Mabarrot” terkait kasus peralihan tanah pasar loak Kelurahan Wonocolo. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis sosiologis. Analisis penelitian ini secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah mufakat dan pemberian hak pakai bertujuan agar tidak ada masalah selanjutnya, karena hak pakai juga bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu sesuai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak pakai

Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM.Kirana IX DAlam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya) ADITYA PRAYOGA; INDRI FOGAR SUSILOWATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24666

Indri Fogar Susilowati, S.H, M.H.Abstrak Pelayanan terhadap pengguna jasa perairan di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagi penyelenggara jasa pelayaran dalam penelitian ini merupakan PT Dharma Lautan Utama haruslah memberikan perlindungan atas keselamatan konsumennya.Penelitian ini berfokus pada Pasal 94 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran Perusahaan pelayaran haruslah bertanggungjawab atas keselamatan konsumennya selama pelayaran berlangsung. Adanya peraturan haruslah dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap penumpang dan demi keselamatan bersama. Dalam hal ini penelitian yang dikaji lebih lanjut adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas penumpang kapal terkait dengan kecelakaan di PT Dharma Lautan Utama dan menganalisis faktor penghambat jika terhadap perlindungan hukum itu sendiri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, sosiologis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perlindungan hukum Pasal 94 huruf d UU Pelayaran yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama ditindak secara preventif dan represif. Untuk selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penumpang kapal jika terjadi kecelakaan datang dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. Saran bagi peruhaan PT Dharma Lautan Utama, yakni lebih berkordinasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait seperti KNKT jika terjadi kecelakaan pada kapal yang melakukan pelayaran dan menyiapkan kapal dalam kondisi yang prima dapat berlayar secara tenang dan nyaman. Pihak pelabuhan menyiapkan sumber daya pelaut yang baik dari pemerintah yang berwenang maupun dari kapal dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen keselamatan serta masyarakat khususnya bagi penumpang kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang disampaikan dan mejalankan penuh.Kata kunci: perlindungan hukum, pelayaran, kecelakaan AbstractThe services of shipping in Indonesia must be implemented in accordance with the existing regulation which is article No. 17/2008 about shipping. PT Dharma Lautan Utama which is the executant of the shipping services in this research, they have to provide welfare for its consumer. This research is focusing on article 94 point d in shipping laws. The shipping company should have the responsibility for its consumer safety during the voyage. The existence of shipping regulations should be done as much as possible. It aims to offer a legal protection especially for the passengers. The further explanation of this research will be about a legal protection against the passengers as if a shipwreck is happened. The aim of this research is to analyze the legal protection against the passenger in PT Dharma Lautan Utama accident and to analyze the obstacle in the regulation as well. This research is an empirical and sociological law study. The technique of data collection of this research is used documentation and interviews and it analyzed descriptively yet qualitatively. The result of this research shows that the legal protection of article 94 point d on shipping laws which is done by PT Dharma Lautan Utama was preventively and repressively. Beside that, the obstacles in giving the legal protection to the passenger were from the law enforce, facilities and the common culture in that society. The suggestions for PT Dharma Lautan Utama are expected to well-coordinated with the relevant parties like KNKT as if the accident happened in sailing. They also have to set up the best ship which can sail quietly and comfortably. The seaports have to provide their best seafarers’ resources both form authorized government and the company and they have to implement the safety management. This is also applies for the passengers that are in compliance with applicable regulations. Keywords: legal protection, sailing, shipwreck

Analisis Yuridis Larangan Pers Dalam Memperoleh Informasi Di Kawasan Konflik Sosial SATRIA SIDIQ SETIAWAN; INDRI FOGAR SUSILOWATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24689

Indri Fogar S. S.H., M.H. Abstrak Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dimana telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Perolehan terhadap informasi ini dapat terhambat dan bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Pelarangan memperoleh informasi disebabkan oleh adanya Aturan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, jika adanya penetapan kawasan konflik maka setiap orang dilarang untuk keluar atau masuk kawasan konflik sosial dan termasuk bagi para pers untuk mendapatkan informasi dalam kawasan konflik sosial. Dalam hal ini menimbulkan pertentangan aturan yang dibahas dalam peneltian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis aturan pada pers untuk mendapatkan informasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian adalah perolehan atas informasi pada kawasan konflik sosial menjadi tidak dapat dilakukan. Permasalahan ini berpotensi untuk menabrak beberapa peraturan yang sebanding dalam hal ini adalah Undang-Undang Pers, dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Akibat hukum yang ditimbulkan terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers dalam hal ini adalah terjadinya konflik antar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Solusi yang digunakan selanjutnya diberikan langkah praktis yang berupa pembatalan dimana terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yakni secara abstrak formal dan praktikal. Pembatalan secara abstrak formal dilakukan dengan melakukan uji materi terhadap aturan yang dianggap sebagai sumber masalah dan pembatalan secara praktikal dengan menganggap aturan yang bermasalah tidak perlu untuk diberlakukan. Kata kunci: kawasan konflik sosial, hak asasi manusia, pers Abstract The right to information is one form of human rights which has been contained in the Indonesian Constitution. The acquisition of this information can be hampered and can not even be done at all. The prohibition of obtaining information is due to the Rules in the Social Conflict Management Act, in the case of a conflict area determination, everyone is prohibited from leaving or entering the area of social conflict and including for the press to obtain information within the conflict area. Thus, this leads to conflicting rules discussed in this study. This study has purposes to analyze the rules of the press to obtain information on areas that have been designated as conflict areas and to know the legal consequences of the press ban in obtaining information related to press freedom. This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of legislation and conceptual approach. The analysis used in this research is done prescriptively. The result of this research is the acquisition of information on the conflict area become can not be done. This research that it is not necessary to enforce it because it has the potential to crash into comparable legislation in this case is the Press Law, and some international conventions that have been ratified by the Government of Indonesia. The consequences of the law occurred regarding the prohibition of the press in obtaining information related to the freedom of the press in this case is the occurrence of conflict between the rules contained in the Law of Social Conflict Handling with the Press Act of the preference principle, to furthermore given a practical step in the form of cancellation which is divided into two distinct parts of which are abstractly formal and practical. A formal abstraction cancellation is performed by conducting a material test of a rule deemed to be a source of trouble and cancellation by practically assuming a problematic rule is not necessary to enforce Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic materials

Tinjauan Yuridis Tentang Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia AZHAR BASIR; INDRI FOGAR SUSILOWATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24694

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.ABSTRAK Tanah berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya lanjut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum dari pemberian jangka waktu hak pakai diatas hak milik bagi warga Negara asing di Indonesia, juga bagaimana perlindungan hukum bagi warga Negara asing yang memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Karena hal di atas tersebut pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan demi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan khususnya tentang hak pakai. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang diharapkan dapat memperoleh pemecahan suatu masalah dan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yuridis secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan. Menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dengan penyelesaian konflik menggunakan 3 asas prefensi, yaitu Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali dan Lex posteriori derogat legi priori. Norma hukum mengenai jangka waktu hak pakai diatas hak milik warga Negara asing di Indonesia pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 menggantikan norma yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996, karena lebih baru. Mengingat pada asas Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama, asas ini dipakai apabila peraturan yang baru tidak secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Kata kunci: pemberian jangka waktu, hak pakai, warga negara asing.ABSTRACT Land plays a very important role in the life of the nation of Indonesia, the implementation ofaa national development is carried out as an advanced effort to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research is a scientific activity that is expected to obtain the solution of a problem and as a means of aims to disclose systematic juridical, analytical and constructive truths to the data that has been collected. Using the type of normative legal research, with the legality approach and conceptual approach. With conflict resolution using 3 principles of preference, namely Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali and Lex posteriori derogat legi priori. The data obtained will be analyzed descriptively, that is by describing the existence of subject and object of research based on existing facts, so that will be obtained deeper understanding about subject matter which studied by using systematic writing divided into 4 chapters namely introduction, literature study, result and discussion , and conclusions. The legal norm regarding the duration of use rights over the property rights of foreign citizens in Indonesia under Government Regulation No. 103 of 2015 supersedes the norms listed in Government Regulation No. 40 of 1996, as it is more recent. In view of the principle of Lex posteriori derogat legi priori, that is, the new rule overcame or paralyzed the old rules, this principle is used if the new rules do not expressly revoke the enactment of legislation governing the same thing Keywords: Giving Term, Use Rights, Foreigners.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search