Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.544
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQRA`: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Jurnal Bina Praja Kemudi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA) Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Mulia Jaya
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Efektifitas dan Kesinambungan Pembangunan Taman Tematik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Jambi Ridwan Ridwan; Anggin Maria; Mulia Jaya
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i2.122

Abstract

This research is directed at describing the Jambi City Government's strategy in improving the function of the Youth Park to support the welfare of the surrounding community. Then identify what obstacles are faced in improving the function of youth parks as supporting the welfare of the surrounding community. Next, it explains the Jambi City government's efforts to overcome obstacles in improving the function of the Youth Park in supporting the welfare of the surrounding community. The method in this research is descriptive qualitative. The development of tourist attractions must continue to be carried out by means of innovation, the development of management of facilities and facilities must continue to be carried out in order to provide comfort for tourists who come to this youth park object. Human resource development by the Government must continue to be carried out periodically. Especially for the public and visitors so that there are no more criminal acts that can damage the beauty of the youth park.
Power and Authority Pasca Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Sadri Sadri; Willyan Willyan; Sri Zul Chairiyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i2.129

Abstract

Power and Authority (Power and Authority) after the merger of the Civil Service Police Unit and the Fire Department. Through Bungo Regent's Regulation Number 5 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, referring to Government Regulation Number 18 of 2016 which states that if a government affair does not meet the requirements to form a Regional/Regency Service then the Government affairs can be merged. The formulation of the problem in this research is first, what is the power and authority of leaders after the merger between Pol PP and Damkar units. Second, the obstacles and efforts after the merger between Sat Pol PP and Damkar. The benefits of this research are first, to provide references and academic studies to policy makers in Bungo Regency. Second, provide knowledge about policy development in the field. The object of this research was carried out at the Civil Service Police Unit and the Bungo Regency Fire Department. Descriptive research method with a qualitative approach. The results of this research show that there is overlap and the use of power and authority in leadership is ineffective and tends to be subjective. The power and authority of leaders tends to be outside the operational standards of work tasks, giving rise to the impact of overlapping work. The obstacles faced are regarding the budget, the minimal budget provided by the regional government and the absence of education and training which has an impact on employee performance. The power and authority of leaders in giving orders or tasks should be in accordance with standard operational procedures that have been determined by regulations. legislation
Capacity Building Osis dan Ormawa Sebagai Model Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Mulia Jaya; Deri Mulyadi; Dedi Epriadi; Ifan Fauzany Raharja
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v6i1.149

Abstract

Dalam penelitian ini digunakan teknik penentuan informan sebagai berikut: Sampling yang disengaja. Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kemungkinan besar orang tersebut paling tahu apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dialah yang berwenang agar penelitian lebih mudah dilakukan. Untuk mengenal subjek yang sedang dipelajari. Lima informan dipilih untuk penelitian ini. Tujuan penelitian ini, untuk menjelaskan bagaimana Capacity building Osis dan Ormawa sebagai model pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dilaksanakan. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi Capacity building Osis dan Ormawa sebagai model pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Capacity Building Osis Dan Ormawa Sebagai Model Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kerinci dapat dilakukan melalui pelatihan dan edukasi, Kerjasama dengan Lembaga Terkait, Kegiatan Positif dan Alternatif, Pengawasan dan Pendampingan, Kampanye Kesadaran dan konseling. Faktor yang mempengaruhi Capacity Building Osis Dan Ormawa Sebagai Model Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kerinci adalah Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Sistem dan Proses, Budaya Organisasi, Sumber Daya Finansial, Teknologi, Jaringan dan Kemitraan, Kebijakan dan Regulasi, Pengawasan dan Evaluasi.
Cinta dan Tradisi: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Antara Masyarakat Pendatang dan Lokal di Dusun Limbur Baru Harpinsyah Harpinsyah; Mulia Jaya; M. Safiq
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v6i2.200

Abstract

This study aims to examine the process of cultural acculturation in the context of marriage traditions between Javanese migrants and the local community in Dusun Limbur Baru, Bungo Regency, Jambi. The research explores the cultural interactions that occur through the blending of marriage traditions from both cultural groups and their impact on the cultural identity of the local community. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the cultural acculturation process in Dusun Limbur Baru resulted in a unique collaboration in the implementation of marriage traditions, where elements of migrant culture were integrated with local customs. Despite challenges such as differences in cultural values and economic constraints, the community successfully created new traditions that reflect cultural tolerance and harmony. Additionally, this acculturation has had a positive impact by enriching the local cultural identity, although attention is still needed to preserve the core elements of the original traditions. This study provides insights into how cultural collaboration can strengthen social relationships and create a dynamic shared identity in multicultural societies.
PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA Iwan Ridwan; Mulia Jaya; Een Siskawati Dewi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.198 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i2.2176

Abstract

Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko. Dari  paparan latar  diatas dapat ada beberapa merumuskan masalah dalam  penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo, apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo? Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat, panduan  atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah  belum di bukukan secara legal.
Co-Authors Ahmad Zikron Andika Andika Anggi Fanrezha Anggin Maria Arsika Mia Febiawati Aura Febria Dedi Epriadi Dedi Epriadi Deri Mulyadi Didik Try Putra Domri Domri Domri Domri Dwi Pradana Ariska Dwi Pradana Ariska Ediyanto Ediyanto Een Siskawati Dewi Firmansyah Firmansyah Harpinsyah Harpinsyah Harry Saputra Hasrul Mubaraq Ifan Fauzany Raharja Iwan Ridwan M. Safiq Mimiyanti Mimiyanti Ridwan Ridwan Rizki Arlidya Ronal Dison Rusdi Rusdi Sadri Chaniago Sadri Sadri Siti Maryam Sri Zul Chairiyah Tri Martial Willyan Willyan Yandra Hartomi