Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MERANGIN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA BENDA PUSAKA RAMBUT PANJANG Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Yandra Hartomi
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.368 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i02.111

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 dan untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 belum ada, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penempatan khusus terhadap keberadaan rambut panjang serta akses jalan menuju lokasi yang tidak diperbaiki (hanya menggunakan jalur sungai). Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 diantaranya, keterbatasan anggaran dan belum terdaftar sebagai cagar budaya. Upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang, diantaranya yaitu: mengganggarkan melalui Dana Desa serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.
DEMOKRASI RELASIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: NEGOSIASI LEGITIMASI DAN FLUIDITAS PREFERENSI PEMILIH DI PEDESAAN INDONESIA Didik Try Putra; Mulia Jaya; Dedi Epriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.957

Abstract

Studi ini berasal dari kegelisahan akademik tentang ketidakmampuan pendekatan behavioristik-elektoral klasik untuk menjelaskan dinamika politik masyarakat desa yang semakin relasional, dinegosiasikan secara sosial, dan semakin cair. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026, preferensi politik masyarakat terbukti berkembang melalui percakapan sosial, hubungan interpersonal, kedekatan emosional, pengalaman kolektif, dan pengakuan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. preferensi politik masyarakat tidak berkembang secara stabil dan individual sebagaimana diasumsikan dalam teori pemilih rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemilih melihat hal-hal, menjelaskan bagaimana relasi sosial masyarakat desa menghasilkan legitimasi politik, dan menginterpretasikan demokrasi desa sebagai tempat di mana legitimasi relasional dibuat. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei terhadap 110 responden, yang dipilih secara acak dari 965 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumpulan data dilakukan melalui survei tatap muka, observasi lapangan, dan dokumentasi Pilkades. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi pola persepsi politik, keluwesan preferensi pemilih, dan elemen sosial yang membentuk legitimasi kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat desa berubah seiring dengan komunikasi sosial komunitas lokal. Pengalaman interpersonal kandidat, kedekatan sosial, reputasi moral, dan tingkat keterlibatan sosial mereka lebih penting daripada program politik formal. Jaringan sosial informal seperti keluarga, komunitas keagamaan, tokoh lokal, dan percakapan sehari-hari warga adalah tempat politik lokal bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi desa lebih dari sekadar proses elektoral administratif; itu adalah tempat di mana orang membuat, berbicara, dan memahami legitimasi politik. Secara teoritik, penelitian ini menawarkan reposisi konseptual tentang demokrasi relasional sebagai perspektif alternatif untuk studi governance lokal di Global South. Penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas relasional lebih cocok untuk memahami perilaku pemilih masyarakat desa daripada kalkulasi individualistik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas penelitian tentang perilaku memilih dan demokrasi desa di Indonesia, tetapi juga melakukan intervensi epistemologis terhadap dominasi perspektif behavioristik dan liberal-elektoral dalam studi governance modern. Kata Kunci: Demokrasi Relasional; Legitimasi Politik; Perilaku Memilih; Pilkades; Governance Lokal