Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi
Edward Thomas Lamury Hadjon
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Anak Agung Ngurah Wisnu Shari Bhuana Kaleran; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.127 KB)

Abstract

Pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran tiapsemester kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebutmenjadi bahan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada semester awaldan penyesuaian atas perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada semesterselanjutnya. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: apasajakah hak dari anggota DPR dalammenjalankan tugas dan wewenangnya sebagai suatu lembaga? Dan bagaimanakah akibat hukumdari penolakan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh Dewan PerwakilanRakyat? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa Hak dari anggota DPR dalam menjalankan tugasdan wewenangnya sebagai suatu lembaga yaitu hak untuk meminta keterangan (interpelasi), hakuntuk menyelidiki (angket), hak menyatakan pendapat (resolusi), hak untuk memperingatkantertulis (memorandum), dan bahkan hak untuk menuntut pertanggungjawaban (impeachment).Dengan adanya penolakan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh DewanPerwakilan Rakyat akan membawa akibat hukum bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negaratersebut tidak dapat diberlakukan, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara yangsebelumnya yang dianggap masih berlaku.
IMPLIKASI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DPD Daud Jusuf Thommor Rudy; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.345 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Mengingat akhir bulan Maret, tepatnya pada tanggal 27/2013, menjadi hari bersejarah bagi Sistem Pemerintahan di Indonesia, khususnya bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari makalah ilmiah ini yaitu untuk mengetahui Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi membacakan putusannya terkait dengan perkara pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari putusan tersebut, lahirlah sebuah kejelasan mengenai fungsi dan kewenangan DPD dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan daerah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Kata Kunci : Implikasi, Putusan, Mahkamah Konstitusi
PERAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION ) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KASUS TINDAKAN FITOSANITASI IMPORT APEL SELANDIA BARU OLEH AUSTRALIA Komang Meilia In Diana Putri Pratiwi; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.608 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan membahas peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan dalamkasus tindakan fitosanitasi import apel Selandia Baru oleh Australia .Metode penelitian yangdigunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatankasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menjelaskan kasus awal dari proses penyelesaiansengketa hingga keputusan dari kasus ini . Kesimpulan dari penulisan ini adalah peran WTOdalam penyelesaian sengketa dilakukan oleh DSB dengan melakukan proses penyelesaiansengketa yang telah diatur dalam Dispute Settlement Understanding.
Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) di Indonesia Abimanyu Rhesa Agatha; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan sesuatu hal yang bersifat konvensional dan beralih kedalam dunia digital. Layanan Over The Top (OTT) merupakan layanan yang memberikan suatu informasi berupa pesan, pesan suara dan video melalui jaringan internet. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aturan pengawasan mengenai layanan konten digital Over The Top (OTT) di Indonesia. Layanan konten digital merupakan layanan yang penulis kategorikan sebagai penyiaran dikarenakan artinya masuk kedalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sejauh ini penyiaran di tanah air diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan adanya kekaburan norma yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan belum adanya aturan khusus yang mengatur Layanan OTT di Indonesia, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya melalui layanan konten digital. Sehingga penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang layanan konten digital agar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam memecahkan studi kasus ini, kajian atau metode yang akan digunakan dalam jurnal ini ialah metode yuridis-normatif. Nantinya kajian ini akan menggunakan pendekatan melalui aturan yang berlaku (Statue Aprroach) dan pendekatan Konseptual (conceptual aprroach). Hasil daripada studi kasus ini akan memberikan Informasi bahwa tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang Layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Tanpa aturan tersebut bisa saja masyarakat terlalu abai dalam memperhatikan dan memberikan isi konten yang positif bagi masyarakat. Kata Kunci: Penyiaran, Teknologi, Konten Digital, Kekaburan Norma, Layanan ABSTRACT The significant advancements in technology has made society left conventional things and starting to shift to digital world. Over The Top (OTT) media service is a service that provides information in the form of messages, voice messages and videos over the internet. This study intends to analyze the supervisory rules regarding Over The Top (OTT) digital content services in Indonesia. Digital content services in this study are categorized as broadcasting, since the use of this term is in accordance with Article 1 of the Broadcasting Act Number 32 of 2002. Up until this present day, broadcasting in Indonesia still supervised by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). However, as the result of the blurred norm in aforementioned article and the absence of special rules governing OTT services in Indonesia, causing no legal certainty for public in carrying out their activities through digital services. this journal aims to analyze the regulations regarding digital content services in order to ensure legal certainty for society. In order to solve the problem, this study used a juridical-normative method. Furthermore, this study will also use a statute and a conceptual approach. The result of this study will give an information that there are no specific rules governing Over The Top (OTT) Services in Indonesia. Without regulation, people may be too negligent in paying attention and providing positive content for the public. Key Words: Broadcasting, Technology, Digital Content, Blurred Norm, Service.
ANALISIS KEBERHASILAN PILPRES TAHUN 2019 DENGAN PARAMETER UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Johanes Saut Martua Simarmata; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.108 KB)

Abstract

Pengakuan mengenai kedaulatan tertinggi di Indonesia dipegang oleh rakyat terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu dari kedaulatan tersebut yakni berdaulat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Guna menyalurkan kedaulatannya tersebut maka pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta sistem untuk memilih pemimpin, dalam hal ini Presiden. Sistem yang disediakan pun merupakan sistem yang sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945 dan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah pesta kontestasi rakyat dalam menggunakan hak politiknya yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali guna memilih putra terbaik bangsa ini guna memimpin Indonesia. Pemilihan presiden pun mempunyai beberapa indikator mengenai berhasil atau tidaknya suatu pemilihan presiden. Dalam jurnal ini terdapat beberapa rumusan masalah pertama adalah apa saja indikator keberhasilan dalam suatu pemilihan presiden dengan parameter UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan yang kedua apakah pemilihan presiden pada tahun 2019 sudah dapat dinyatakan berhasil didukung dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Hasil dari jurnal ini berakhir pada kesimpulan bahwa 1. Terdapat beberapa indikator yang menentukan berhasilnya suatu pemilihan presiden, 2. Pemilihan presiden pada tahun 2019 dapat dikatakan cukup berhasil dengan beberapa catatan. Kata Kunci: Kedaulatan rakyat; Indikator Keberhasilan; Pemilihan Presiden.
LEGALITAS ABORSI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Naomi Amadea Tumbelaka; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.246 KB)

Abstract

Aborsi sudah menjadi subjek yang kontroversi sepanjang sejarah dikarenakan agama serta variasi moral dan etik yang mengelilinginya. Jika membicarakan mengenai legalitas aborsi, terdapat banyak keragaman pandangan di dalamnya. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan keduanya mengatas dasari sudut pandang mereka dengan “Hak Asasi Manusia.” Pada beberapa negara masih menganggap aborsi merupakan tindakan yang ilegal sehingga dapat dijatuhi hukuman mati. Sedangkan di dalam hukum internasional terdapat aturan yang menyatakan semua orang berhak untuk hidup dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi seseorang untuk hidup, sehingga terdapat konflik antara kedua aturan tersebut, yang dimana penulisan makalah ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui legalitas aborsi di dalam hukum HAM serta peran hukum HAM terkait dengan hukuman mati atas aborsi yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Banyak aturan mengenai aborsi yang dapat ditemukan di dalam aturan nasional maupun internasional. Menurut hukum internasional aturan mengenai aborsi dapat ditemukan dan didukung di dalam African Women’s Protocol, African Charter, ICCPR, dan CEDAW, dimana mereka menyatakan bahwa aborsi merupakan HAM internasional. Legalitas hukuman mati terhadap orang yang melakukan aborsi seharusnya mengacu kepada ICJ Statute, yang menyatakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati hanya kejahatan yang paling serius dan aborsi bukan salah satunya, serta UDHR dan ICCPR yang menjamin tiap manusia memiliki hak untuk hidup dan harus dilindungi. Kata Kunci: Aborsi, Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI AA. Gede Krishna Putra Parimita; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.652 KB)

Abstract

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK, di berikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 30 Tahun 2002 dimana diberikan kewenangan untuk menyadap terhadap orang yang terindikasi dalam kasus Korupsi, Dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam melakukan penyadapan harus melalui ijin dari pengadilan yang mengadili kasus tersebut, sedangkan KPK melakukan penyadapan dari tahap penyelidikan dan tidak ada batasan waktu untuk melakukan penyadapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pada penelitian ini juga disebut penelitian hukum teoritis atau pendekatan perundang undangan. Dalam hal ini terdapat rumusan masalah pertama apakah penyadapan yang di lakukan oleh KPK sah menurut hukum positif dan kedua bagaimana penyadapan tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Menurut hukum positif di Indonesia aturan penyadapan perlu adanya ijin dari pengadilan dan aturan lebih lanjut menganai tata cara penyadapan, dan batas waktunya, dan dalam persepektif Hak Asasi Manusia penyadapan yang di lakukan KPK melanggar Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 28J Undang Undang Dasar Republik Indonesia dalam membatasai Hak seseorang harus melalui Undang Undang. Kata Kunci : KPK , Penyadapan, Hak Privasi
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SPESIES LANGKA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) A.A. Alit Mas Putri Dewanti; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.859 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Spesies Langka Berdasarkan CITES” bertujuan untuk menganalisa CITES sebagai suatu konvensi Internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna langka . Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan peraturan- peraturan yang terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pengendalian perdagangan spesies langka berdasarkan appendiks yang dimana Appendiks I dilarang untuk diperdagangkan, sementara Appendiks II dan Appendix III dapat diperdagangkan tetapi dikontrol secara ketat. Penegakan hukum terhadap CITES dilakukan dalam 3 tahap yaitu Implementasi, Pemenuhan kewajiban, dan Pelaksanaan Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DAN EKSISTENSI ELECTRONIC SIGNATURE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Ni Putu Putri Wasundari; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.805 KB)

Abstract

The development of international trade is inseparable from the development oftechnology. Its influence can be seen through the use of electronic transactionshereinafter referred to as e-commerce. In the e-commerce, consumers are the mostoften injured, therefore arrangements that provide legal protection to consumers whoconduct e-commerce is needed. Besides e-commerce, electronic signature is also knownas a tool which serves to maintain the security of the data or information transmitted.However the current rules of international trade law on e-commerce and electronicsignature are only set in the UNCITRAL Model Law. This paper aims to analyze theform of legal protection to consumers who conduct e-commerce transactions. Thispaper also want to describe the existence of electronic signatures in international tradelaw. This writing is a normative legal research that uses statute approach.
KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Mozes Raynoldly Cantona Harahap; I Nengah Suantra; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.843 KB)

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. sering kali tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diketahui secara jelas. Penelitian ini ditujukan terhadap dua masalah pokok. Pertama, bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden selama masa jabatannya? Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diatur secara tegas melalui Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya sehingga pemberian tugas dan wewenang Wakil Presiden dilakukan oleh Presiden. dengan kemungkinan faktor objektif dan faktor subjektif dalam pemberian tugas dan wewenang. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi Presiden dalam melakukan kewajibannya. Dengan demikian Wakil Presiden memiliki lima kemungkinan posisi yaitu sebagai wakil yang mewakili Presiden, sebagai pengganti yang menggantikan Presiden, sebagai pembantu yang membantu Presiden, sebagai pendamping yang mendampingi Presiden, sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dari hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban Wakil Presiden, Masalah seputar Wakil Presiden yang berhubungan dengan tanggungjawab seorang Wakil Presiden belum jelas. Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada Presiden karena Wakil Presiden tidak diangkat oleh Presiden melainkan oleh rakyat. Tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertanggungjawaban Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara. Kata Kunci: Kedudukan dan wewenang ; Pertanggungjawaban ; Wakil Presiden.
Co-Authors A. A. Bintang Evitayuni Purnama Putri A. A.S. Utari A.A. Alit Mas Putri Dewanti AA. Gede Krishna Putra Parimita Abimanyu Rhesa Agatha Anak Agung Ngurah Wisnu Shari Bhuana Kaleran D. G.P. Yustiawan Daud Jusuf Thommor Rudy I Gede Surya Gunawan I Gust i Ngurah Wairocana I Nengah Suantra I Wayan Anggi Putra Artyana Johanes Saut Martua Simarmata Komang Meilia In Diana Putri Pratiwi Maharani, Kadek Ayu Mozes Raynoldly Cantona Harahap Nampipulu, I Wayan Kusuma Giri Naomi Amadea Tumbelaka Ni Kadek Witarini Ni Nyoman Happy Sukerti Ni Putu Putri Wasundari P. D.Y. Utami Pattun Nababan Pramesti, Cokorda Istri Kirana Putu Ayu Chandra Utari Simarmata, Johanes Saut Martua