Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Anterior Jurnal PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Syntax Idea Pencerah Publik Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Ilomata International Journal of Social Science Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Sinergi International Journal of Communication Sciences INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Communica : Journal of Communication
Farid Zaky Yopiannor
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : syntax idea

 1 
Financial Management Innovation through Digipay at the Lamandau Regency Ministry of Religious Affairs Office Farid Zaky Yopiannor; Munawarah Munawarah
Syntax Idea 1617-1626
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i4.3155

Abstract

The boom in online transactions has also become a momentum for MSMEs to be able to go public or become better known to the public. By entering the marketplace, MSMEs have the opportunity to move up in class because they have shifted from initially only carrying out conventional (cash) transactions to digital (cashless). Digipay is a digital payment application system using Government Credit Cards (KKP) and/or CMS Virtual Accounts developed by the Ministry of Finance in collaboration with Himbara Bank. The ecosystem is formed from the APBN Money Supply (UP) Management Working Unit and vendors/shops/stalls/etc. (MSMEs) based on accounts at the same bank. Digital Payment - Marketplace integrates APBN user spending units, MSMEs as providers of goods/services, and banking in one ecosystem. This research aims to find out how Digipay Management Innovation is at the Lamandau Regency Ministry of Religion Office? And What are the supporting and inhibiting factors for implementing digipay at the Lamandau Regency Ministry of Religion Office. This research is descriptive research using a qualitative approach to library research and field research and in an effort to obtain real data using observation techniques and interview techniques. The research results show that financial management through Digipay at the Ministry of Religion, Kab. Lamandau in 2023 is not yet optimal and still needs to be further improved. The inhibiting factors include the mindset of the work unit and business actors, limited human resources for financial managers/lack of user capacity on the part of the financial management work unit which only focuses on a handful of employees. To further optimize and expand the use of the Digipay application, there are three things that need to be done. Firstly, regulations for imposing sanctions on work units that do not use Digipay are established. Second, more massive socialization, to business actors (MSMEs) and cooperatives so that they are more familiar with the Digipay application and become involved as vendors in procuring government goods and services. The three additional employees who have the capacity to manage finances at the Ministry of Religion of Lamandau Regency
Studi Kualitas Pelayanan Publik BPJS Kesehatan di Puskesmas Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia Susi Susi; Farid Zaky Yopiannor
Syntax Idea 6376-6386
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i10.8040

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dari sebagian hak asasi manusia (HAM), setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya yang telah disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 November 1994. Sesuai dengan norma HAM, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan membantu hak-hak asasi kesehatan tersebut oleh karena itu diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya salah satunya adalah kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data secara jelas, relavan dan konkret tentang permasalahan yang berhubungan dengan faktor – faktor kurangnya Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan. Hasil pada tahap ini ialah indikator pelayanan kesehatan tingkat pertama (rawat jalan) pada Puskesmas Tumbang Samba ini dikatakan kurang efektif berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang di sampaikan narasumber yang peneliti temui. Disimpulkan kurang efektif karena pelayanannya masih menggunakan orang dalam, dan juga pasien masih menunggu ketika selesai proses pendaftaran dikarenakan dokter yang tidak datang tepat waktu. Kemudian untuk kesimpulan indikator pelayanan kesehatan tingkat kedua (rawat inap) pada Puskesmas Tumbang Samba ini dikatakan kurang efektif berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang di sampaikan narasumber yang peneliti temui. Disimpulkan kurang efektif karena ketika menjelang malam jumlah perawat sudah sangat terbatas, kemudian pengurusan berkasnya sangat berbelit-belit dan terakhir kesimpulan indikator pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini dikatatakan sudah efektif. Selanjutnya indikator kebijakan berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dikatakan sudah baik dikarenakan Puskesmas Tumbang Samba mengambil kebijakan substansif berupa pengontrolan dan kebijakan proseduralnya adalah dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu yang mana pengontrolan dilakukan dengan mengontrol setiap ruangan yang ada di puskesmas, mengawasi jalannya proses pelayanan dan juga memeriksa data jumlah pasien. Untuk indikator kebijakan distribusi ini dikatakan sudah tepat berdasarkan dari beberapa hasil wawancara. Dimana mereka melakukan aturan pelayanan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang Perpres 19 Tahun 2016.
Co-Authors Aditiya Romadhan Ainun Jariah Aquarini Aquarini Eka A Mera Indah Tri Handayani Irwani Irwani Irwani Irwani Milka Muhamad Yusuf Muhammad Jailani Muhammad Noor Muhammad Noor Muhammad Noor Muhammad Riyandi Firdaus Munawarah Munawarah Munawarah Munawarah, Munawarah Novianto Eko Wibowo Nur Yasin Putri Ayu Lestari Raden Biroum Bernandianto Suffianor Suffianor SUSAN, ERI susi susi Susi Susi Syukur Muhaymin Adang Djaha Wahyu Widianingsih