Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Budaya Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Oktipia Pengestika; Bulkani Bulkani; Novianto Eko Wibowo
Pencerah Publik Vol 7 No 1 (2020): Pencerah Publik
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pencerah.v7i1.1378

Abstract

The purpose of this research is to know and describe the bureaucratic culture in realizing good governance in the regional secretariat of central Kalimantan province. As well as to develop the bureaucratic cultural strategy in the Regional secretariat of central Kalimantan province in realizing good governance. The study used a qualitative approach. The research data is derived from live observations, interviews, and collecting documents. The informant in this research is the official and staff in the regional secretariat which considered relevant and competent related in organizing the bureaucratic culture in the regional secretariat. The results showed that the government bureaucracy culture in the central Kalimantan provincial secretariat is still trapped into the mechanistic static bureaucratic culture, the pathological bureaucracy and cultural bureaucratic bureaucracies, so Great influence on bureaucracy performance in realizing Good Governance. Advice that can be given by researchers is the leader of bureaucracy organization to have a clear vision and mission and can be an example of good examples for his subordinates and has a strong commitment to realizing the bureaucratic culture needed Organization. By first diagnose the culture that there is written bureaucracy.
Collaboration in Implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in Palangka Raya City Farid Zaky Yopiannor; Novianto Eko Wibowo
Iapa Proceedings Conference 2019: Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 5
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2019.255

Abstract

The goal number 11 of the 2030 global Sustainable Development Goals (SDG’s) agreement is to make the settlement of an inclusive, safe, resilient and sustainable city. The Public Works and Housing Ministry has held a program to improve the quality of urban services and community-based infrastructure, namely the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). This program has become one of the priorities of the Palangka Raya City since 2016. The purpose of this study was (1) to analyze the implementation performance of the KOTAKU strategic program in Palangka Raya City; (2) to carry out an analysis of the collaborative process between actors in the KOTAKU program. This research is descriptive qualitative research, where data is obtained through observation, interviews and documentation. The study results show that the performance implementatiton of KOTAKU in Palangka Raya was successful. This can be seen from the total slum area which has been reduced significantly. The dynamics of collaboration show that the interactive cycle between principle engagement, shared motivation and capacity for joint action is going well. The CGR performance is supported by two factors, i.e: political dynamic or power relation and initiating leadership.
Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Ppid Pelaksana Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah) Arpiansyah, Moh.; Wibowo, Novianto Eko
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 7 No 2 (2024): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v7i2.3019

Abstract

Dibentuknya UU KIP No.14 tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Kinerja PPID merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dalam memberikan informasi layanan publik ke masyarakat sesuai dengan regulasi atau dasar hukum penguatnya. Penelitan ini bertujuan untuk untuk mengukur atau menelisik bagaimana Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta untuk mengetahui hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis secara deskriptif . Dalam penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa masih terdapat permasalah dan hambatan dalam kinerja PPID Pelaksana, belum optimalnya 4 indikator kinerja seperti Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas dan Akuntabilitas dalam proses, dan masih ditemukan hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja PPID Pelaksana seperti Alokasi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Rangkap Tugas PPID dan Kurangnya Pengawasan Internal Temuan permasalah dan hambatan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan poin penting dalam standar perbaikan atau solusi untuk pihak instansi yang membidangi. Dengan eval___uasi tersebut kedepannya akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dan capaian yang optimal dalam keterbukaan informasi publik serta kategori Informatif dapat diperoleh.
Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam Pelestarian Budaya Lokal di Era Digital Azzahran, Akhmad Fadhil; Wibowo, Novianto Eko
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 7 No 2 (2024): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v7i2.3020

Abstract

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora), dalam melestarikan budaya lokal dengan mengadopsi empat peran utama: regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sebagai regulator, pemerintah menyusun kebijakan strategis, seperti penyelenggaraan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam regulasi pemanfaatan teknologi digital. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penggunaan media sosial untuk promosi budaya, namun masih terbatas pada platform dasar. Sebagai katalisator, pemerintah mempercepat pengembangan budaya dengan promosi berbasis teknologi, meskipun upaya digitalisasi lebih lanjut masih minim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Disbudparpora telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pelestarian budaya lokal, optimalisasi teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor masih diperlukan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan regulasi, perluasan akses masyarakat, inovasi digitalisasi budaya, kolaborasi dengan sektor swasta, serta pengembangan sumber daya untuk transformasi digital. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Barito Utara sebagai wilayah dengan warisan budaya yang lestari dan adaptif terhadap tantangan globalisasi.
Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan Sarifudin, Sarifudin; Wibowo, Novianto Eko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i6.15507

Abstract

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan melakukan upaya untuk menjamin agar aset tanah tetap dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan mencegah terjadinya penyerobotan aset tanah oleh pihak lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam melakukan pengamanan aset tanah yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teknik dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Dari hasil penelitian Pengamanan aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah dilaksanakan masih belum maksimal seperti, pengamanan adminsitrasi yang masih kurang maksimal seperti terjadinya perbedaan antara data pencatatan dan kondisi riil dilapangan, banyak tanah yang belum dipasang pagar, patok batas maupun plang tanda kepemilikan tanah, serta masih banyak tanah yang belum memiliki dokumen bukti kepemilikan yang sah atau sertipikat. Dari permasalahan tersebut, peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Seruyan memaksimalkan upaya pengamanan aset berupa tanah, terutama dari segi pengamanan hukum, agar SKPD selaku pengguna barang berperan aktif dalam tahapan pensertipikatan tanah.