Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.989
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Nasir
Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
The Challenges of Prosecuting Maritime Pirates Wan Siti Adibah Wan Dahalan; Anati Binti Kisahi; Subasny Sevanathan; Muhammad Nasir
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.615.pp%p

Abstract

Maritime piracy has always posed a constant threat to the peace and security of maritime navigation. The rise of acts of piracy is found to have been caused by several crucial factors such as geographical factor, weak law enforcement, maritime insecurity, economic dislocation and cultural acceptability. Nevertheless, due to the lack of consistency and uniformity on the definition of piracy under international law as well as on the imposition of penalty or punishment for such acts, together with the lack of domestic laws on maritime piracy and the reluctance of States to prosecute maritime pirates, these have also contributed to the emergence and increase of such acts. Additionally, as a result, challenges are faced in prosecuting the captured maritime pirates, for instance, the drafting of the charges against the perpetrators, jurisdictional issues, political concerns and technical issues which may lead a State to drop the charges and releasing the perpetrators. Notwithstanding this, some States that do not have a specific legislation on piracy, such as Malaysia, had successfully tried and punished maritime pirates under their own domestic criminal laws. Accordingly, in order to face these challenges and to gradually eradicate the acts of piracy, it is suggested, amongst others, for the uniformity on the definition of piracy under international law, legal guidelines under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on the prosecution and imposition of punishment against maritime pirates and for States to increase their cooperation in combating acts of piracy via bilateral and multilateral treaties.
Unilateral Claim in Dispute of Island Over the South China Sea Muhammad Nasir; Wan Siti Adibah Wan Dahalan; Harun Harun; Phoenna Ath Thariq
Sriwijaya Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.221.pp1-8

Abstract

In the unilateral claim, every determination of a territory is the right of a sovereign state and does not require agreement with international organizations or other countries. Especially regarding the borders of a country, many international regulations require a joint determination (bilateral or multilateral). The norm will impact the absence of responses from another country, or such a country does not react because its interests were not disturbed. China's unilateral statement over the South China Sea has tried to dominate globally, and at the same time, there has been no stabilization of peace. It will likely continue, expand, and have long-term adverse impacts on the regional economic and security situation in the region. China's unilateral claims in the South China Sea have also resulted in other warring countries, strengthening their presence and claims. This research uses normative approach which examines the unilateral claims under international law in the South China Sea especially in the UNCLOS 1982 and other related international law instruments. As a result, for China, it is necessary to improve its current position, at least it needs to negotiate in the future. Countries which is involved in the South China Sea should clarify and submit territorial claims and maritime rights under international law, including the UNCLOS 1982.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI ANAK TERLANTAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara) CAESI MUTIARA DATU SABILLA; Muhammad Nasir; Eny Dameria
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5352

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental di Kabupaten Aceh Utara. Anak sebagai tunas bangsa diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki potensi hendaknya kelak dapat membangun negara sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi agar mampu bertanggung jawab bagi keberlangsungan bangsa dan negara, namun apabila anak terlantar mengalami disabilitas mental dikhawatirkan terciptanya generasi yang tidak berkualitas secara intelektual dan sensorik karena kurangnya pendidikan dan kesehatan mental yang buruk. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis.Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan atau prilaku yang diamati, memaparkan sekaligus menganalisa kinerja dari Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melindungi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental. Penelitian ini mengemukakan bahwa perlindungan dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak atau DSP3A sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 hambatan yang menjadi kendala bagi DSP3A dalam mengoptimalkan kinerjanya adalah terbatasnya sarana maupun prasarana untuk kepentingan kegiatan perlindungan anak disabilitas mental seperti belum ada panti ataupun rumah singgah bagi penyandang disabilitas. Upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu instansi pemerintahan melindungi dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak terlantar melakukan pelayanan seperti pengalokasian anak terlantar, penanganan anak disabilitas mental, monitoring secara berkala bagi penderita yang sudah terdaftar hingga pemberian bantuan dana. Kata Kunci: Anak, Terlantar, Disabilitas Mental, Tugas, Dinas Sosial.
Implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/pmk.07/2020 (studi penelitian di kecamatan kuta makmur kabupaten aceh utara) Suci Asrina Suci; Muhammad Nasir; Hadi Iskandar
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5344

Abstract

Studi ini untuk mengetahui implementasi dan upaya pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Kecamatan Kuta Makmur, serta mengetahui faktor penghambat bagi pemerintah kecamatan Kuta Makmur dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19 adalah dengan memanfaatkan Dana Desa, yaitu melalui Program Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa telah dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, namun terdapat beberapa hal yang tidak di implementasikan dengan baik, salah satunya adalah proses seleksi calon penerima bantuan. Serta terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan bantuan langsung tunai. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.
PERAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi penelitian pada koperasi simpan pinjam di kota lhokseumawe Vina Melinda Limbong; Harun h; Muhammad Nasir
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4811

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran,hambatan dan upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan operasional koperasi simpan pinjam yang ada di kota Lhokseumawe. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dan adapun menurut pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang perizinan usaha simpan pinjam menyatakan bahwa pengawasan terhadap izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh menteri, gubenur, dan walikota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelian hukum yang di lakukan dengan cara penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak nya ditemukan di kota lhokseumawe koperasi-koperasi ilegal yang dengan bebas beroperasi, serta kurang aktif nya dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota lhokseumawe dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, serta kurang nya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan penyuluhan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kota lhokseumawe hanya melakukan tinjauan lapangan dan pembinaan. Kata kunci : Koperasi, pengawasan, pemerintah daerah.
ANALISIS PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP KEBERADAAN ORANG ASING Mohd Feri Andria; Muhammad Nasir; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4579

Abstract

Penelitian didasari fakta empiris adanya orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Lhokseumawe. Tahun 2018 berjumlah 5 kasus, 1 kasus tahun 2019 dan 3 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan, hambatan dan upaya TPI Lhokseumawe mengawasi orang asing. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pengawasan TPI belum berjalan efektif dikarenakan berbagai hambatan, yaitu SDM terbatas, luasnya wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan orang asing. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi lintas sektor, pembentukan TIMPORA dan sosialisasi APOA.
Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Yusrizal Yusrizal; Hadi Iskandar; Zulkifli Zulkifli; Romi Asmara; Ferdy Saputra; Hasan Basri; Muhammad Nasir
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 3 (2021): Pages 459-724
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i3.339

Abstract

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak terkelola dengan baik. Penggunaan dana desa yang tidak maksimal serta sesuai kebutuhan masyarakat disinyalir menjadi penghambat kemajuan desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengadakan “Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19”. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta penyuluhan hukum diberikan pemahaman mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta variasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, peserta penyuluhan hukum diberikan kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19, kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari menjaring persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Kegiatan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa dan tupoksi di tengah pandemi Covid-19 di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe berjalan dengan baik. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan adalah adanya perubahan pola penggunaan anggaran desa untuk yang sifatnya produktif. Dapat disimpulkan dari kegiatan ini, semua peserta penyuluhan sangat antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat penyuluhan hukum bagi perencanaan dan kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul terkait persoalan desa, masyarakat mengharapkan supaya kampus jangan meninggalkan desa dan terus bersinergi dalam pembinaan sumberdaya manusia serta penyuluhan-penyuluhan hukum yang sangat banyak memberikan manfaat, terutama kondisi ditengah pandemi-Covid-19.
Kepentingan Ciri-Ciri Maritim Di Kepulauan Spratly dan Isu Pencemaran Marin yang Berlaku Wan Siti Adibah Wan Dahalan; Hanis Yasmin Ab Rahim Ab Rahim; Muhammad Nasir
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2611

Abstract

Laut China Selatan merupakan antara ekosistem marin yang terbesar di dunia yang kaya dengan pelbagai hidupan laut dan menjadi sumber mata pencarian bagi komuniti yang tinggal di kawasan sekitarnya. Kewujudan terumbu di Kepulauan Spratly juga adalah penting dalam memastikan biodiversiti yang seimbang dan ekosistem yang sihat bagi hidupan marin. Namun, China memulakan kerja-kerja mengorek untuk menukar 3 terumbu di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan menjadi pulau tiruan. Pulau tersebut juga sudah diturap menjadi landasan kapal terbang sepanjang 3,000 meter dengan jalan rayap. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan telah membuatkan kawasan persekitaran marin dan pengurangan stok ikan di Laut China Selatan berada pada tahap yang membimbangkan. Sungguhpun China menyatakan bahawa mereka mempunyai hak untuk menjalankan aktiviti penambakan laut ke atas Kepulauan Spratly selari dengan undang-undang antarabangsa, namun kenyataan tersebut mendapat kritikan daripada negara-negara yang berminat terutamanya Filipina dan Amerika Syarikat. Aktiviti penambakan laut secara besar-besaran serta pembinaan pulau tiruan telah merosakkan terumbu-terumbu malah ia melanggar undang-undang antarabangsa. Impak serta kesan negatif yang dimaksudkan adalah kesan terhadap ekosistem terumbu luar pesisir dan kesan terhadap ekosistem marin dan perikanan. Negara-negara Pihak dan negara Asean hendaklah berganding bahu dalam mengekalkan ciri-ciri tersebut dan sentiasa mengambil langkah penjagaan yang rapi dalam mengawal selia hidupan marin di Kepulauan Spratly.
Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Penipuan Muhammad Nasir; Johari Johari; T. Halimah; Phoenna Ath Thariq; Ummi Kalsum
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v6i1.5194

Abstract

The arrangement on victims in the Kuhap is only stipulated in Article 98 to Article 101, the articles relate to the right of victims in demanding compensation. The mechanism taken is the merger of lawsuit cases in exchange for criminal cases. The purpose of this study is to explain the underlying importance of legal protection against victims of fraud crimes and forms of legal protection for victims of fraud crimes in the provisions of the Kuhap and RKUHAP. The research methods used in this study are: Normative type of juridical research. With a legal approach, and a conceptual approach. The victim is a party who is harmed in the occurrence of a crime so that it must get attention and service in providing protection against it. The importance of protection to create a just and peaceful society without any crime or violence. Article 133 RKUHAP is regulated on compensation for victims who state if the defendant is criminally convicted and there are victims who suffer material losses. For law enforcement officials to pay attention and prioritize justice in providing protection to victims because victims have suffered losses and mental disorders and the rule of law that has been made must be carried out and given in accordance with what has been determined.
Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh Eny Dameria; Muhammad Nasir; Nuribadah Nuribadah; Ummi Kalsum
Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 3 (2022): June, Pages 355-611
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v3i3.589

Abstract

Pengabdian ini mengkaji tentang sosialisasi pengelolaan tanah gampong menurut hukum islam dan undang-undang Agraria No. 2 tahun 1960. Seperti diketahui, hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat muslim beribadah kepada Allah, melainkan juga mengatur berbagai hal lain dalam kehidupan. Pengabdian ini dilakukan dalam Masyarakat di Gampong Cot Pu’uk Kabupaten Bireuen. kegiatan ini dilakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Faktanya di berbagai tempat di Aceh gala (gadai) dalam praktiknya kebanyakan memang menyalahi aturan Islam oleh karena itu dilakukan pemberian usulan kepada pemerintah untuk pembentukan qanun atau aturan yang lebih memadai, harapannya dilakukan melalui sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung.
Co-Authors Anati Binti Kisahi Asrillah Asrillah CAESI MUTIARA DATU SABILLA Eka Intan Kumala Putri Elidar Sari Eny Dameria Eny Dameria Fauzah Nur Aksa Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hanis Yasmin Ab Rahim Ab Rahim Harun Harun Harun Harun Herinawati Herinawati Johari Maulida Mutia Mohd Feri Andria Muhammad Agus Muljanto Muhammad Yunus Nila Trisna Nuribadah Nuribadah Phoenna Ath Thariq Putri Riana Sari Rahmatul Amna Romi Asmara Saputra, Ferdy Subasny Sevanathan Sulaiman Sulaiman T. Halimah Teuku Putra Azis Ummi Kalsum Vina Melinda Limbong Wan Siti Adibah Wan Dahalan Wan Siti Adibah Wan Dahalan Wan Siti Adibah Wan Dahalan Yusrizal Hasbi Zainal Abidin Zulkifli