Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh Erna Kurniawati; Adwani Adwani; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif. Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.

Pengawasan Terhadap Zakat Yang Dimasukkan Ke Dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh Muaffat Muaffat; Yanis Rinaldi; Adwani Adwani
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyaluran zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap penyaluran zakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di Aceh. Hasil penelitian menjelaskan, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah : Inspektorat, Dewan Pertimbangan Syariah dan Bidang Pengawasan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Lembaga-lembaga tersebut telah melakukan pengawasan sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan-undangan. Mekanisme pengawasan penyaluran zakat tidak berbeda dengan sistem pengawasan keuangan daerah atau PAD lainnya. Karena zakat sebagai PAD khusus, pengawasan sistem syariah tetap berjalan.This research aims to know and explain an institution having power in conducting monitoring of the donation distribution that is one of the Regional’s Original Revenue and to know and explore and explain the monitoring mechanism on the distribution of it, which is originated from the revenue. The research shows that the institutions that are having authority to conduct monitoring towards zakat’s distribution in Aceh are Inspektorate, Sharia Consideration Board and Monitoring Division at the Executive Board of Baitul Mal Aceh. The institutions are conducting monitoring that has been inaccordance with sharia and existing laws. The monitoring mechanism is conducted towards the distribution of zakat is similarly to the monitoring system of regional finance monitoring orother kinds of original regional revenues. However, it is still monitored specificly, as zakat in Aceh might be said as specific original regional revenue, hence its sharia system should be kept running.

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Nazaryadi Nazaryadi; Adwani Adwani; Dahlan Ali
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kenyataannya, pemenuhan hak kesehatan narapidana belum terpenuhi, antara lain : ruang hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan (luas 3x5 m dihuni 9 narapidana), terdapat 1 kamar mandi dan WC didalam kamar serta ventilasi udara yang kecil. Begitu juga jika narapidana memerlukan pengobatan, tidak ada tenaga medis yang siaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris, dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Data terdiri dari data sekunder (berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan) dan data Primer (pengamatan dan wawancara kepada responden dan informan). Hasil Penelitian, pemenuhan hak kesehatan belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum sesuai standar minimal pelayanan kesehatan narapidana dan pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan narapidana di Lapas tersebut, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi. Kesimpulan, pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lapas tersebut belum sesuai seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Article 14 act 12 of 1995 the rights of the prisoners; to have treatment, rights to have health service and decent food. In fact, they are rights not well fulfilled the detaining room of 3x5m with 9 prisoners, one toilet and bathroom and narrow ventilation. Besides, when the prisoners savere sickness, there is no paramedis available on call. The problems, how is the fulfillment of the rights to health and how is the implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners in the class III probation center of langsa?. This aims at knowing and explaining the fulfillment and protection of the rights to health to the prisioners and knowing and explaining implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners. The kind of this research is yuridical-empirical by using case-study. The result, the fulfillment of rights to health of prisioners does not meet the standar of existing regulation implementation of fulfillment the nutrition of food of the prisioners does not meet index of the nutrition that decided in existing regulation. The conclution is fulfillment of rights to health of prisioners and implementation of fulfilment the nutrition of food of the prisioners in existing regulation.

CHEMICAL WEAPON USAGE RELATED TO SELF-DEFENSE ARRANGEMENT IN ARTICLE 51 OF THE UNITED NATIONS CHARTER Rizka Faradilla; Adwani Adwani
Student Journal of International Law Vol 2, No 1: August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Abstract- This paper aims to find out the regulation and the use of chemical weapons as a state’s self-defense and to explain why some countries use chemical weapons to defend themselves from attacks by other countries. This study was conducted based on normative legal method. It was found that Article 51 of the United Nations Charter, which regulates self-defense, does not specifically explain the use of permissible weapons in self-defense, so in practice, there are still many countries that use chemical weapons despite their use being forbidden in war (humanitarian law). The United Nations should amend to the contents of the United Nations Charter, especially in Article 51 on Self-defense, in order to add more detailed rules regarding anticipatory actions for self-defense so that no country admits to carrying out armed attacks with the aim of self-defense for their respective interests and harming many parties.

Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh Adwani Adwani; Sulaiman Sulaiman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.18031

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana koordinasi struktur dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Analisis ini berdasarkan pemahaman bahwa pemanfaatan sumber perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan harus selalu berdasarkan izin. Khusus bagi nelayan kecil dikecualikan. Realitasnya penangkapan ikan banyak terjadi secara ilegal, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, dengan melihat hukum yang tidak terpisahkan dari berbagai faktor lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum terlaksana secara efektif. Struktur yang terlibat dalam penegakan hukum di laut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Air dan Udara. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan dan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sebanyak 36 kapal ditangkap dan dikenakan sanksi hukumnya. Koordinasi struktur dalam penegakan hukum masih kurang. Disarankan supaya dilakukan penegakan hukum secara terus-menerus yang efektif dan dilakukan koordinasi secara intensif antara para penegak hukum dengan memperkuat personil dan peralatan dalam penegakan hukum di laut. Improvement of Structural Coordination in Illegal Fishing Law Enforcement in Aceh This study aims to analyze the structural coordination in law enforcement against illegal fishing on the Aceh coast. This analysis is based on the understanding that the use of fisheries by fishing vessels must always be based on a permit. Especially for small fishermen it is excluded. In fact, many fishing occurs illegally, so it is necessary to enforce the law against the perpetrators. This research uses the socio-legal method, by looking at the law that is inseparable from various other factors. Research findings indicate that law enforcement has not been implemented effectively. The structures involved in the law enforcement are Civil Servant Investigators, the Indonesian National Army, the Navy, and the Air and Water Police. Law enforcement is carried out through the supervision and arrest of vessels fishing illegally. A total of 36 ships were arrested and subject to sanctions. Structural coordination in law enforcement is lacking. It is recommended that effective continuous law enforcement and intensive coordination between law enforcement agencies be carried out by strengthening personnel and equipment in law enforcement at sea.

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara Asean Adwani Adwani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: Zona Ekononi Eksklusif (ZEE) merupakan suatu rezim hukum baru yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Kepada Negara-negara pantai, seperti Filipina dan Indonesia diberikan hak berdaulat di ZEE yang jaraknya 200 mil dari garis pantainya untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber kekayaan alam di laut atau memanfaatkan kekayaan hayati ikan. Dan hanya negara yang bersangkutanlah yang berhak memanfaatkan kekayaan ikan di ZEE, sedangkan negara-negara lain tidak boleh kecuali ada izin. Karena itu diperlukan kerjasama antar negara untuk melindungi dan melestarikan sumber kekayaan alam tersebut, namun perlindungan tersebut kurang diperhatikan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang aspek-aspek yang relevan dilakukan melalui kerjasama antar negara dalam melindungi sumber-sumber perikanan di ZEE dan tentang pengaturan hukum internasional, regional dan hukum nasional dalam mengantifikasi perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE. Dalam kenyataannya perlindungan dan pelestarian sumber-sumber perikanan di ZEE diantara negara-negara ASEAN itu belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun usaha kearah tersebut dilakukan guna pelestarian ikan di laut ZEE. Namun perlindungan tersebut tidak efektif karena banyak kapal, baik dari Indonesia maupun dari Negara ASEAN lainnya yang menangkap ikan tanpa memperdulikan tentang perlindungan dan pelestarian sumber ikan di ZEE, bahkan banyak kapal ikan asing tersebut menangkap ikan di ZEE Indonesia secara illegal, sehingga unsur kepentingan perlindungan dan pelestarian sumber ikan tersebut diabaikan oleh kapal-kapal perikanan tersebut. The Protection and the Conservation of Fishery Resources in the Economic Exclusive Zone Among the Asean States

Konflik Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Vera Yanti Artega; Adwani Adwani; Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i1.11269

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum internasional terhadap negara yang disadap secara melawan hukum oleh negara lain dan menjelaskan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik antar negara akibat penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Adapun metode penyelesaian sengketa yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan dengan Australia adalah penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui cara negosiasi. Oleh karena itu, peraturan mengenai penyadapan lintas negara harus segera dibentuk, sehingga perlindungan hukum terhadap negara yang disadap bisa dilakukan. Serta kedua negara harus membentuk code of conduct. Inter-State Conflict Under International Law International relation between two countries at some time could evoke problems which are caused by the cheating action of one party, such as interception resulting in conflict between them. This study aims to explain the protection of international law against countries that are illegally intercepted by other countries and explain the method of dispute settlement conducted by Indonesia in resolving inter-state conflicts resulting from Australian interception to Indonesia in 2013. This study uses a normative-juridical legal research method, by using legislation, case study , and conceptual approach with library data sources. The result shows that international law has not provided sufficient protection to countries intercepted or tapped by other countries. The method of dispute resolution used by Indonesia in solving wiretapping case with Australia is the peaceful settlement of international disputes through negotiation. Therefore, regulations concerning cross-country intercepting must be established immediately, thus legal protection of the tapped countries could be proceeded, and the two countries must establish a code of conduct.

Keberadaan AFTA Bagi Perkembangan Hukum Nasional Indonesia Adwani Adwani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK: Perdagangan bebas dalam kerangka AFTA merupakan suatu cara untuk meningkatkan hubungan internasional antar negara-negara anggota ASEAN. Keberadaan AFTA membawa pengaruh kepada perkembangan hukum dari negara-negara anggota. Perkembangan tersebut sangat penting guna pembaharuan aturan-aturan hukum dalam menghadapi AFTA oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Karena itu perlu diketahui tentang perbaharuan hukum Indonesa dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan AFTA telah menimbulkan pembaharuan hukum Indonesia, terutama hukum ekonomi. Dalam kerangka persaingan bebas perlu membangun pranata dan kaedah hukum dengan menguasai sistem hukum asing untuk disesuaikan dengan hukum nasional atau mengharmonisasikannya guna kelancaran hubungan ekonomi antar negara. The Existing Of AFTA for National Legal Development in Indonesia ABSTRACT: AFTA’s Free trade is a way to increase international relationship between states of ASEAN members. AFTA has influenced on the legal development of the state members. This development is very important in terms of revising the rules in facing AFTA by the members, including Indonesia. Thus, in dealing with it by the membersin facing the trade. The fact that the existing has caused reformation of Indonesian Laws, especially economy law. in the scope of free competition in developingg the institution and the principles of law state by controling foreign legal system to be in accordance with the national laws or harmonising it in terms of making it smooth.

CHEMICAL WEAPON USAGE RELATED TO SELF-DEFENSE ARRANGEMENT IN ARTICLE 51 OF THE UNITED NATIONS CHARTER Rizka Faradilla; Adwani Adwani
Student Journal of International Law Vol 2, No 1: August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sjil.v2i1.21729

Abstract- This paper aims to find out the regulation and the use of chemical weapons as a state’s self-defense and to explain why some countries use chemical weapons to defend themselves from attacks by other countries. This study was conducted based on normative legal method. It was found that Article 51 of the United Nations Charter, which regulates self-defense, does not specifically explain the use of permissible weapons in self-defense, so in practice, there are still many countries that use chemical weapons despite their use being forbidden in war (humanitarian law). The United Nations should amend to the contents of the United Nations Charter, especially in Article 51 on Self-defense, in order to add more detailed rules regarding anticipatory actions for self-defense so that no country admits to carrying out armed attacks with the aim of self-defense for their respective interests and harming many parties.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search