Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembangunan Hukum Siber Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Hassanain Haykal
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

This article aim to examine establishment of law in using Information Technology for economic goals which able to actualize nation security. This research is normative juridical research, uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. This article analyzed descriptively and used statute and conceptual approach. The result show that, establishment of cyber law is necessary as the result of the development of Information and Communication Technology, especially in economic activity of society. Development of cyber law also expected to raise standard of living in society, promote general welfare while maintaining and enforcing justice for all citizen. To achieve it, state must complete and establish law on economic utilization based on information and communication technology, upgrade the knowledge of legal expert and legislator comprehensively on technology for futuristic view, cultivate legal culture, and encourage the function of legislation.Â

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT CESSIE JAMINAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR TANPA IJIN DEBITUR SEBELUM TERJADINYA LIKUIDASI (STUDI PADA BPR YANG TELAH DILIKUIDASI) Hassanain Haykal
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Â AbstrakBank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, di mana guna menjamin pelunasan kredit tersebut, maka BPR mensyaratkan adanya jaminan/agunan kepada debitur. Namun, pada praktiknya, BPR sebagai Kreditur tidak luput dari risiko likuiditas, sehingga BPR yang menyalurkan kredit kepada masyarakat harus dilikuidasi. Persoalan hukum terjadi, ketika BPR melakukan cessie jaminan milik debitur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum terjadinya likuidasi. Namun perlu ditekankan bahwa cessie tidak menghapus kewajiban debitur terhadap utang piutang, cessie hanya pengalihan hak BPR sebagaimana dimaksud kepada kreditor baru. Debitur dalam upayanya mendapatkan kembali jaminan miliknya, dapat melakukan upaya penyelesaian melalui perjanjian baru dengan kreditur baru terkait upaya pelunasan tagihan. Adapun debitur dapat mengajukan pelunasan dengan jumlah utang pada saat belum dilakukannya cessie.[1] Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Endang Pratiwi; Theo Negoro; Hassanain Haykal
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 2 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Utility as a legal purpose has become a belief in Indonesia. In his literature, Bentham implies that utility are the dimension of the calculation of pleasure and pain, which is more appropriate to be used as a method of evaluating laws and regulations, rather than for legal purposes. This study tries to dissect the concept of Bentham's utilitarianism theory, and to find its position in the facet of legal thought. The conclusion of this study explains why utility is not a legal purpose. Utility is part of the calculation variables for evaluating legal product evaluation methods, so as to determine whether legal certainty in a legal product is sustainable or not. Furthermore, Bentham's theory of utilitarianism takes the separability thesis and the reductive thesis, as its standpoint of legal positivism, therefore Bentham's utilitarianism theory is not an independent school of thought, but a facet of legal positivism

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Endang Pratiwi; Theo Negoro; Hassanain Haykal
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1922

Utility as a legal purpose has become a belief in Indonesia. In his literature, Bentham implies that utility are the dimension of the calculation of pleasure and pain, which is more appropriate to be used as a method of evaluating laws and regulations, rather than for legal purposes. This study tries to dissect the concept of Bentham's utilitarianism theory, and to find its position in the facet of legal thought. The conclusion of this study explains why utility is not a legal purpose. Utility is part of the calculation variables for evaluating legal product evaluation methods, so as to determine whether legal certainty in a legal product is sustainable or not. Furthermore, Bentham's theory of utilitarianism takes the separability thesis and the reductive thesis, as its standpoint of legal positivism, therefore Bentham's utilitarianism theory is not an independent school of thought, but a facet of legal positivism

PENYULUHAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELURAHAN KEBONLEGA-KOTA BANDUNG: PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN ASPEK HUKUM PROMOSI PRODUK MELALUI SOSIAL MEDIA Rahel S.H. Octora; Pan Lindawaty Suherman Sewu; Hassanain Haykal; Daniel Hendrawan; Dian Narwastuty; Demson Tiopan; Shelly Kurniawan
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol 3 No 2 (2022): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/icomse.v3i2.7664

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari aktivitas penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan aspek hukum promosi produk melalui sosial media kepada masyarakat Kelurahan Kebonlega-Kota Bandung. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pendampingan teknis terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM terkait aspek hukum dalam promosi produk melalui sosial media Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah dengan melaksanakan aktivitas pendahuluan berupa pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan dasar hukum pengaturan UMKM. Kemudian, dilakukan wawancara pendahuluan dengan Lurah Kebonlega terkait profil pengusaha UMKM di wilayah tersebut. Diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kelurahan Kebonlega- Kota Bandung merupakan pengusaha UMKM di bidang produksi sepatu, usaha pangan, kerajinan aksesoris yang terbuat dari kulit seperti tas, dompet, dan sebagainya. Aktivitas inti dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukan bahwa pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Kebonlega kota Bandung telah memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki NIB, dan pentingnya pengetahuan tentang promosi produk secara online. Para peserta juga telah memperoleh manfaat konkrit dari berlangsungnya kegiatan ini, di mana masyarakat langsung didampingi dalam proses pembuatan NIB dan langsung memperoleh print out NIB dari web resmi oss.go.id

ONE NUMBER ONE CITIZEN IN INDONESIA: SOLUTION FOR PROBLEMATIC IN COURT EXECUTION ISSUES Hassanain Haykal; Theo Negoro
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 1 (2022): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 1 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/dialogiaiuridica.v14i1.5462

Implementation of executions in civil cases in the Indonesian legal system hitherto still leaves legal problems, one of which is in the event that Execution Applicant is not aware of the assets is under collateral upon the execution request while Execution Respondent refuse to implement a final and binding court judgment. Therefore, the study aims to further examine concept of One Number One Citizen as a proposed regime. The study wields a normative juridical method with a conceptual approach that aims to explain the importance of the implementation of a new concept of One Number One Citizen in order to support the confiscation execution process. The result obtained that the One Number One Citizen concept was inspired by the Social Security Number policy of the United States, where every citizen has an integrated Population Identification Number managed by the population system of the Ministry of General Affairs that includes, among others: Personal Data, Transactions, Assets, Insurance, Police Records, whole community activities, varying from identification number, tax activities, banking transaction activities, motorized vehicles activities, property registration activities, and so on, that could be implemented through the Execution Respondent for the execution confiscation could be carried out. Recommendation for government also included accordingly.

Revitalization of Funding for Savings and Loans Cooperatives As Efforts To Improve The State’s Economy After The Covid-19 Pandemic Hassanain Haykal; Theo Negoro; Livany Adeline
Yustisia Vol 10, No 2: August 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i2.50438

This research aims to analyze the government's possible strategies to empowering cooperatives as an alternative means of channeling financing after the Covid-19 Pandemic in Indonesia. Basically, cooperatives are business media for enhancing the standard of living in a family, and are referred to as the pillars of the national economy. The study was also carried out in order to provide a regulatory solution regarding the revitalization of cooperatives, in strengthening the organisation, especially in the financial aspect. The normative juridical approach, was used, also known as the doctrinal legal technique. The results showed that the cooperatives required significant organizational changes, such as strengthening the implementation of good governance regulations, conducting financial agreements, as well as managing income and human resources. Furthermore, significant organizational changes were achieved by forming a ministerial regulation, to regulate good governance, enact internal rules, create a code of conduct, and establish a financial system with legal agreement among the cooperative members.

Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Hassanain Haykal
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1191

Law enforcement is an important aspect of a legal system, where a good law enforcement will achieve the rule of law. Law enforcement cannot be separated from enforcing sanctions and procedural enforcement. In the realm of criminal law, the enforcement of sanctions against perpetrators of criminal acts should be in accordance with the norms that set out in statutory regulations and fulfill the legal certainty and justice. However, enforcement of sanctions must also consider certain reasons that cause criminal sanctions to fulfill a sense of justice without eliminating the certainty of law, one of which is the enforcement of sanctions against Justice Collaborators. For this reason, it is necessary to reconstruct the enforcement of criminal sanctions against Justice Collaborators. The research methods used in this paper is Normative Juridical, with a conceptual approaches, cases and statutory approach, with the theory of legal certainty and justice. Based on this, the reconstruction that can be carried out is to determine the amount of imprisonment in the statutory regulations toward Justice Collaborators by providing leniency (imprisonment) as much as half of the maximum sanction from the article charged.

Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat M. Agung Dharmajaya; Hassanain Haykal; Yosep Seftiadi
Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 22 No. 2 (2023): Fokus Bisnis
Publisher : LP3M Universitas Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokbis.v22i2.688

Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah perlu mengembangkan kebijakan strategis terkait Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). UMKM telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai payung hukum, di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, di sisi lain, pelaksanaan pengembangan UMKM khususnya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain aksesbilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu yuridis normatif dengan sifat deskripsi analitis dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Data yang digunakan yaitu Data Sekunder yang didukung oleh Data Primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia diperlukan instrumen hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam pelaksanaannya, sehingga persoalan yang dihadapi oleh UMKM dapat teratasi.

ASPEK HUKUM KEGIATAN BISNIS DAN FUNGSI PERIZINAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Haykal, Hassanain
Veritas et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v2i1.2069

The ASEAN Economic Community (MEA) should be perceived as a joint commitment to establish a (regional) single market within which there would be a free flow of goods and services. This commitment at the regional level inadvertently forces member countries to adjust their national laws and regulations. To be more concrete, simplifying the permit system and bureaucratic streamlining becomes a must. On the other hand, the huge flow of incoming and outgoing trade and services, put pressure to national government to establish a viable control and monitoring system. Reformation of the existing licensing system should be done by identifying overlapping rules and modernizing the government bureaucracy. Keywords: permits/licensing, Economic ASEAN Community, bureaucratic reform

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search