Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Jurnal Administrasi Publik Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ketahanan Nasional MetaCommunication; Journal Of Communication Studies Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan
Mochammad Rozikin
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Kolaborasi Global Helix dalam Mewujudkan Smart City: Studi Kasus Transformasi Digital Kota Bandung Wulan Milytania Christy Pangkey; Mochammad Rozikin
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7169

Abstract

Transformasi digital telah mendorong pemerintah daerah untuk membangun tata kelola inovatif melalui kolaborasi multiaktor lintas sektor. Penelitian ini menganalisis implementasi konsep global helix dalam mewujudkan visi Bandung Smart City sebagai salah satu program transformasi digital pemerintahan daerah terdepan di Indonesia. Pendekatan global helix memperluas model quintuple helix dengan mengintegrasikan jaringan inovasi global, teknologi digital, dan ekosistem internasional ke dalam sistem tata kelola lokal. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi tujuh aktor global helix dalam Bandung Smart City: pemerintah, sektor bisnis, akademisi, komunitas, media, teknologi, dan jaringan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ketujuh aktor tersebut berhasil mendukung transformasi digital pelayanan publik Kota Bandung melalui inovasi seperti Bandung Command Center, aplikasi pelayanan publik digital, sistem pengaduan online, dan integrasi data kota berbasis teknologi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi, meliputi kesenjangan digital, risiko keamanan siber, ketergantungan infrastruktur teknologi, biaya pengembangan yang besar, serta kompleksitas koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep collaborative governance berbasis global helix dalam konteks smart city di negara berkembang.
Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik Di Ngawi Diajeng Shabilla Freyanissa Ariandi; Mochammad Rozikin
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.817

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Ngawi serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR), data sekunder dianalisis secara tematik berdasarkan lima dimensi Public Accountability Framework. Hasil penelitian menunjukkan implementasi akuntabilitas bansos di Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala struktural dan administratif. Pada dimensi legal dan administratif, ditemukan ketidaksesuaian regulasi serta kegagalan digitalisasi berbasis NIK dalam mengatasi inclusion dan exclusion error akibat lemahnya verifikasi lapangan. Lemahnya akuntabilitas politik dan profesional juga tecermin dari penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. Selain itu, transparansi yang bersifat prosedural memicu asimetri informasi, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan integrasi regulasi, digitalisasi, etika aparatur, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun tata kelola bansos yang akuntabel dan berkelanjutan.
Analisis SWOT dan Balanced Scorecard dalam Manajemen Strategi Sektor Publik: Studi Kasus Kerugian Finansial Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Bintang Satria; Mochammad Rozikin
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kerugian finansial serta merumuskan strategi penyelamatan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik melalui integrasi analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) dan Balanced Scorecard (BSC) dalam perspektif manajemen strategi sektor publik. Perumda Giri Tirta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyedia layanan air minum menghadapi permasalahan serius berupa kerugian finansial, peningkatan utang, tingginya tingkat kehilangan air, serta rendahnya efektivitas tata kelola organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui analisis data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah, regulasi, laporan kelembagaan, dan sumber informasi publik terkait kinerja Perumda Giri Tirta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi strategis Perumda Giri Tirta berada pada kondisi Weakness-Opportunity (Kuadran III SWOT), yaitu memiliki peluang pengembangan yang besar namun masih dibatasi oleh kelemahan internal. Analisis Balanced Scorecard menunjukkan kinerja yang belum optimal pada empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Faktor utama penyebab krisis meliputi ketidakseimbangan tarif dengan biaya produksi, tingginya Non-Revenue Water (NRW), beban kontrak penyediaan air baku, serta lemahnya tata kelola. Integrasi SWOT-BSC menghasilkan rekomendasi strategis berupa penyesuaian tarif bertahap, restrukturisasi utang, pengurangan NRW, penguatan pelayanan pelanggan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan Good Corporate Governance. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen strategi sektor publik melalui penerapan SWOT-BSC sebagai pendekatan diagnosis dan perumusan strategi penyelamatan BUMD.
Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah: Collaboration and E-Literacy: Key Success Innovation of Local E-Government Mochammad Rozikin; Wa Hesty; Sulikah Sulikah
Jurnal Borneo Administrator Vol. 16 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1439.305 KB) | DOI: 10.24258/jba.v16i1.603

Abstract

E-government is a type of bureaucratic reform which not only highlights technological changes but also changes in the government system involving citizens in policy decision-making. Human resources, leadership and community engagement are critical success factors for innovation in e-government. Therefore, a local government innovation strategy is essential to enhance e-government growth through collaboration and e-literacy. Collaboration is a mechanism of collaboration between one government agency and other governments to jointly solve problems. Although e-literacy is a human resource capability in the learning process to understand a media. The methodology used was library research using previous research articles, books and website literature related to e-government innovation. The stage of the e-Government innovation strategy can be clarified by implementing the SWOT analysis of internal factors such as strength and weakness and external factors, namely opportunities and threats to establish SO strategy, ST strategy, WO strategy and WT strategy. The stages of innovation can be done through two processes, namely collaboration and innovation. The mechanism of collaboration is carried out in order to overcome budgetary problems and to strengthen inter-related agencies in the development of e-government. The e-literacy process is conducted to enhance community participation and development of human capital through community socialization, training of trainers and comparative studies. Keywords: Collaboration, E-Literacy, Innovation, Local E-Government Abstrak E-government merupakan sebuah bentuk reformasi birokrasi yang tidak hanya menekankan, baik pada perubahan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan sistem pemerintahan dalam pelibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan. Faktor-faktor penentu keberhasilan inovasi e-governement adalah sumber daya manusia, leadership, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi inovasi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan e-government melalui kolaborasi dan e-literacy. Kolaborasi merupakan suatu proses tindakan kerjasama antara satu instansi pemerintah dengan pemerintahan lainnya guna memecahkan masalah secara bersama-sama. Sedangkan e-literacy merupakan suatu kemampuan sumber daya manusia untuk memahami suatu media dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, baik menggunakan jurnal penelitian terdahulu, buku maupun web literature yang berkaitan dengan inovasi e-government Pemerintah Daerah. Tahapan strategi inovasi e-government dapat dijelaskan melalui pengembangan dari analisa SWOT terhadap faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman sehingga menghasilkan strategi SO, strategi ST, startegi WO, dan strategi WT. Tahapan inovasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu kolaborasi dan inovasi. Proses kolaborasi dilakukan untuk mengatasi masalah anggaran dan penguatan antar instansi terkait dalam pengembangan inovasi e-government. Proses e-literacy dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, training of trainers, dan studi banding. Kata kunci: Kolaborasi, E-Literacy, Inovasi, E-Government Pemerintah Daerah
Collaborative Stakeholder Networks in Elderly Welfare Program Implementation: A Social Network Analysis of the ROSELA Program in Lamongan Regency, Indonesia Bagus Surya Dwitama; Mochammad Rozikin; Moh. Said
Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Vol. 5 No. 3 (2026): September
Publisher : MASI Mandiri Edukasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58421/misro.v5i3.1838

Abstract

Local governments in Indonesia increasingly rely on multi-actor collaboration to deliver targeted social assistance to vulnerable groups, including the elderly poor. This study examines the stakeholder network underlying the Elderly Welfare Program (Program Sejahtera Lansia, ROSELA) implemented by the Social Affairs Office of Lamongan Regency, which provides a food-assistance cash transfer of Rp900,000 per beneficiary family (Keluarga Penerima Manfaat, KPM) every three months, reaching 80 KPM across eight sub-districts (kelurahan) in Lamongan District by fiscal year 2026. Using a descriptive qualitative case-study design, primary data were collected through in-depth interviews and field observation of purposively selected informants, complemented by secondary data from technical operational guidelines and integrated social welfare records. Data were analysed using Creswell's qualitative analysis procedure and interpreted through three complementary frameworks: Social Network Analysis (SNA), the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, and Van Waarden's seven dimensions of policy networks. Findings show that the ROSELA network is complex and multi-actor, with the Social Affairs Office occupying a central hub position; high density at the operational level but low density across sectors; an isolated cluster of unregistered elderly; and the strongest triadic closure among the village head, social assistance officer, and food-catering provider. Policy standards are clear at the output level but not the outcome level; financial resources are adequate through partnership with a regional bank, but human resources and legal grounding remain weak. The network is best characterised as a centralised, hierarchical, directive network at a moderate level of institutionalisation, with uneven power distribution favouring government actors over beneficiaries. The study concludes that ROSELA is operationally effective but institutionally fragile, and recommends a permanent legal framework, cross-sectoral integration, and formal participation channels for beneficiaries.
Digital Governance untuk Pengembangan Kinerja Organisasi Publik dalam Menghadapi Vuca (Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity) Faza Fauzan Adhiima; Mochammad Rozikin
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1440

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong organisasi sektor publik untuk beradaptasi dalam menghadapi kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Pemanfaatan teknologi digital melalui konsep digital governance menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi publik serta pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital governance dalam pengembangan kinerja organisasi publik dalam menghadapi VUCA pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, berita, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Malang telah mengimplementasikan digital governance melalui berbagai program, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Malang Digital Forum (MDF), aplikasi SEROJA (Sistem Evaluasi dan Monitoring Kinerja), serta Malang Kota-CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Implementasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta keamanan data pemerintahan daerah. Faktor pendukung penerapan digital governance meliputi dukungan masyarakat, peningkatan literasi digital, pengembangan infrastruktur digital, dan tingginya tingkat keterbukaan informasi publik. Sementara itu, tantangan yang dihadapi meliputi ancaman keamanan siber, risiko kebocoran data, serta dinamika perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digital governance menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi publik dan memperkuat kemampuan adaptasi organisasi sektor publik dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian.
Co-Authors Anggra Wiradita Bagus Surya Dwitama Bambang Santoso Haryono Bayu Indra Pratama Bintang Satria Diajeng Shabilla Freyanissa Ariandi Faza Fauzan Adhiima Fiqih Widiar Oktasari Fitria Puji Harmini Khairunnisa Aliyyah Klara Kumalasari Kustyarini, Kustyarini Maya Kurniawati Moh. Said Muslim, Abd. Qadir Rillia Aisyah Haris Rindi Ardika MS Riska Andistyani rizky maulidya Sulikah Sulikah Teguh Yudi Cahyono Wa Hesty Wiwik Utami Wulan Milytania Christy Pangkey