Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurna lAntropologi Indonesia Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender Sawwa: Jurnal Studi Gender ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Community Empowerment Jurnal Kewarganegaraan Kafa’ah: Journal of Gender Studies Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan Journal of Innovative and Creativity
Khaerul Umam Noer
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA Fajri Hidayatullah; Khaerul Umam Noer
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.494 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.7887

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Implementasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak mendasar setiap warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang undang Dasar 1945 pasal 27 angka (2) dan Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai, namun jika dilihat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada pelaksanaannya. Hasil penelitian di FHCI selaku mitra yang diajak oleh Kementrian BUMN dan BUMD, belum mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada dan belum melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pemenuhan hak hak pekerja disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan informasi untuk mengetahui dan menanalisis mengenai kebijakan perekrutan pekerja disabilitas di BUMN dan BUMD, adapun metode penelitianya menggunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementor belum menjalankan ketentuan regulasi yang telah ada, sehingga realita yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja disabilitas belum berjalan dengan maksimal, secara perekrutan dan penempatan, serta tidak terpenuhinya kuota yang telah di tentukan bagi disabilitas di BUMN dan BUMD. FHCI dan BUMN dan BUMD belum melaksanakan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas dalam hal memberikan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan Penelitian ini berfokus pada Implementasi kuota kerja bagi penyandang disabilitas.
SEKOLAH RAMAH ANAK, DISIPLIN, DAN BUDAYA KEKERASAN DI SEKOLAH DI INDONESIA Khaerul Umam Noer; AbdulAziz Hanafi; Dhea Ariesta Khairunnisa; Fairus Dwi Putri
Kafa`ah: Journal of Gender Studies Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/jk.v11i1.393

Abstract

Since 2014 Indonesia has entered a new phase in the efforts to fulfill children's rights, especially the protection of children in schools through Child-Friendly Schools (CFS). Until May 2019, there were 16,880 CFS’s throughout Indonesia. There are six indicators of CFS, this paper focus on how the the application of discipline without violence in school. Using a mixed research method, through a survey of 3272 students in 75 schools in Bekasi, Depok and Bandung, and interviews with the students, principal and school committee. This research shows that the CFS policy in schools is still not running well. Violence, in the name of discipline, still continues at school. Students are still physically punished, there is no mechanism for the conversion of sentences to assignments, so there is no mechanism for complaints and prosecution of sexual harassment cases. This is certainly worrying, because CFS policy is not just a school claim, but must manifest in school policy and implementation.
EVALUASI KELEMBAGAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK Nanang Saikhu; Ma’mun Murod; Khaerul Umam Noer
Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER, 19(1), 2023
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/harkat.v19i1.34358

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the institutional evaluation of the Policy for the Implementation of a Child Friendly City (KLA) in Depok City. The research background is that several institutional indicators have not been fulfilled in realizing KLA in Depok City. This research method uses a qualitative-descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The public policy evaluation theory used is based on William N. Dunn's criteria, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. From the results of this study, the following conclusions were drawn: First, Effectiveness, institutional indicators of KLA policies have gone well with the formation of 11 sub-districts, 63 sub-districts, and 600 Child Friendly RWs. However, there are still several sub-districts and kelurahans that do not yet have Child-Friendly RWs and there are several Child-Friendly RWs that are not yet running well. Second, Efficiency, institutional support from the budgeting side is still inadequate, especially for sustainable programs. Third, Adequacy, KLA institutions have fulfilled adequacy but still needs to be improved further. Fourth, Alignment, KLA policy institutions have been evenly implemented by involving elements of the government, the business community, and the media. However, media participation is still not optimal. Fifth, Responsiveness, KLA institutions have received positive responses from implementers, such as regional apparatus organizations (OPD), the KLA Task Force, and the community. However, there are still implementers who do not understand much about KLA policies in Depok City so that it needs to beimproved further. Sixth, Accuracy, KLA policy institutions are considered to be on target and in accordance with KLA institutional indicators. However, it still needs further improvement in its implementation. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kelembagaan kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok. Penelitian dilatarbelakangi masih belum terpenuhinya beberapa indikator kelembagaan dalam mewujudkan KLA di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teori evaluasi kebijakan publik yang digunakan berdasarkan kriteria William N. Dunn, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan: Petama, Efektivitas, indikator kelembagaan kebijakan KLA telah berjalan baik dengan terbentuknya 11 kecamatan, 63 kelurahan, dan 600 RW Ramah Anak. Namun, masih ada beberapa kecamatan dan kelurahan yang belum memiliki RW Ramah Anak dan ada beberapa RW Ramah Anak belum berjalan baik. Kedua, Efisieni, dukungan kelembagaan dari sisi penganggaran masih belum memadai, terutama untuk program berkelanjutan. Ketiga, Kecukupan, kelembagan KLA telah memenuhi kecukupan namun masih perlu ditingkatkan lagi. Keempat, Perataan, kelembagan kebijakan KLA telah merata dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dunia usaha, dan media. Namun, partisipasi media masih belum optimal.  Kelima, Responsivitas, kelembagaan KLA telah mendapat respon positif dari para pelaksana, seperti organisasi perangkat daerah (OPD), Gugus Tugas KLA, dan masyarakat. Namun, masih terdapat pelaksana yang belum banyak memahami kebijakan KLA di Kota Depok sehingga perlu ditingkatkan lagi. Keenam, Ketepatan, kelembagaan kebijakan KLA dinilai sudah tepat sasaran dan sesuai dengan indikator kelembagaan KLA. Namun, masih diperlukan peningkatan lebih lanjut dalam implementasinya. 
Analisis Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Miskin di Nusa Tenggara Timur Khaerul Umam Noer; Sipin Putra; Endang Rudiatin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5577

Abstract

Abstrak Kemiskinan merupakan persoalan klasik di hampir semua wilayah di Indonesia, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Tulisan ini berfokus pada kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Program ini adalah program yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok perempuan miskin, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini mempergunakan metode etnografi dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan model agile governance, terutama pendekatan dynamic governance, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang direncanakan dapat diubah, direvisi, dan ditambahkan di dalam prosesnya. Berbeda dengan model kebijakan tipe air terjun, di mana kebijakan bersifat rigid dan kaku, berjalan satu tahapan berlanjut ke tahap berikutnya, model agile membuka peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan refleksi dan revisi kebijakan di tengah prosesnya. Hal ini misalnya terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada kelompok perempuan miskin, di mana mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan, akan tetapi kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah dengan melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki kelompok perempuan miskin. Kata Kunci: Pemberdayaan, Agile Governance Model, Kelompok Perempuan Miskin
Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur Salma Putri Nurhadi; Khaerul Umam Noer
Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan Vol. 2 No. 3 (2024): September: MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan
Publisher : Politeknik Kampar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59061/masip.v2i3.764

Abstract

The issue of poverty can be seen as a widespread social phenomenon that impacts various regions and provinces in Indonesia. Poverty can have implications in the fields of health and education. Therefore, various efforts by the government to address poverty-related issues through innovations and policies, one of which is the Program Keluarga Harapan (PKH), are expected to reduce poverty rates in Indonesia. The aim of this research is to understand and analyze the Effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Enhancing Community Welfare in the Village of Watu Lanur, Lamba Leda Selatan District. This study utilizes a descriptive research method with a qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and documentation The identified issues in this study pertain to the amount of assistance received and the perception that the Family Hope Program (PKH) is still not precisely targeted. The research findings indicate that the PKH in the village of Watu Lanur has been able to empower the community, as many people have benefited from the social assistance mandated by government regulations. Based on the effectiveness achieved regarding the implementation of the PKH program in Watu Lanur village, it is evident that the response and efforts of the local government have been commendable, despite some challenges that need to be addressed with solutions.
Analisis Tahapan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rafel Lina; Khaerul Umam Noer; Benjamin Sibarani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6640

Abstract

Mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM, dan batas waktu pencapaian, melainkan lebih menekankan pada penerapan SPM berdasarkan empat hal yaitu pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada standar teknis secara normatif, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alur dalam implementasi SPM, dan untuk mengetahui peran serta kewajiban dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara detail tentang tahapan dalam implementasi SPM. Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri dari 4 tahap yaitu diantarnya. Pertama tahap pengumpulan data, merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai informasi terkait pemenuhan SPM. Kedua tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan upaya pemerintah untuk menghitung secara rinci dan detail mengenai kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi. Ketiga tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan SPM. Keempat tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan implementasi dari pemenuhan layanan dasar yang sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang termasuk dalam dokumen perencanaan, dan penganggaran daerah.
Co-Authors AbdulAziz Hanafi Benjamin Sibarani Dewi Kartika Sari Dhea Ariesta Khairunnisa Dhea Ariesta Khairunnisa Evi Satispi Fairus Dwi Putri Fajri Hidayatullah Khairunnisa, Dhea Ariesta Lia Hilaliah Ma’mun Murod Nanang Saikhu Ni Loh Gusti Madewanti Rafel Lina Retnowati WD Tuti Rudiatin, Endang Salma Putri Nurhadi Sipin Putra