Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Res Nullius Law Journal Batulis Civil Law Review
K. N. Sofyan Hasan
Faculty Of Law, Sriwijaya University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA Arraeya Arrineki Athallah; KN Sofyan Hasan; Henny Yuningsih
Lex LATA Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2854

Abstract

Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Selain penggelapan dalam jabatan, suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian karena suap menyuap dan gratifikasi ini menurut penulis merupakan sebuah kesatuan yang sulit dibedakan. Hal tersebut karena gratifikasi dapat terjadi karena didahului adanya suap yang dilakukan oleh pelaku, tetapi bukan merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul semenjak diaturnya perbuatan ini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena hambatan tersebut, penegakan mengenai tindak pidana gratifikasi ini menjadi tidak optimal, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai penegakannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menampilkan fakta bahwa berdasarkan penegakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada praktik gratifikasi ini memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan penegakannya tidak maksimal. Dengan berlandaskan hambatan tersebut, timbul kajian terhadap beberapa pilihan yang bisa dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah kedepannya agar dapat mengoptimalkan penegakan terhadap perilaku tersebut dan mendapat hasil yang diharapkan.
Functionalization of the Village Head as Customary Leader in the Social Field in South Sumatra Abdullah, Abdullah; Hasan, KN. Sofyan; Rumesten, Iza; Pasyah, Taroman
Brawijaya Law Journal Vol. 7 No. 1 (2020): Contitutional Issues: Economic, Social and Cultural Rights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2020.007.01.04

Abstract

The presence of the New Order government has brought about changes in the lowest level of government, which fairly basic leads to some institutional unification and uniformity. This has resulted in the loss of legal community units in Indonesia. The loss of indigenous community units began with the beginning of Law Number 5 of 1979 on Village Governance as a follow-up to the birth of Law Number 5 of 1974 on the Principles of Government in the Regions. Correspondingly, in South Sumatra, the lowest institutional governance tool, which is also a territorial indigenous community unit called Marga was abolished through the Decree of the Governor of South Sumatra No.142/ KPTS/1983. With the abolition of the Marga, it implies the loss of a typical indigenous institution of South Sumatra, which was merged into the Village institution as stipulated in Law Number 5 of 1979 on Villages. As a result, all the lowest institutions in South Sumatra switched their names to villages including, their functions and authorities. The removal of the Marga government and being replaced with the Village, has resulted in the loss of social functions and the function of resolving disputes customarily manner in the community. The function shift of the village head was not necessarily the transfer of the authority of the pesirah Margahead to the village head in resolving arising problems in the community. As a result of this obscurity of the function, all arising problems in the community should resolve by the formal public law determined by the state. This results in an imbalance in the lowest community, including in villages in South Sumatra, to break the chain, the research framework has carried out to answer these problems.
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Reno Wardono; KN. Sofyan Hasan; Henny Yuningsih
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3667

Abstract

Kemajuan informasi & manusia mendapat pengaruh besar dari teknologi, khususnya anak-anak. Kemajuan ini berdampak negatif & positif terhadap kehidupan didalam hal membantu. Tujuan penelitian: 1) Mengkaji & memperjelas hubungan kriminogenisitas dengan penyalahgunaan narkoba pada anak. 2) Untuk mengkaji & menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Polri didalam melaksanakan upaya preventif pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin. 3) Untuk mengkaji & menjelaskan gagasan optimal didalam pengendalian penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di masa depan. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum empiris. Tinjauan literatur & studi lapangan ialah dua metode pengumpulan data. Didalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, Polres Musi Banyuasin telah berupaya mencegah & menindas kasus penyalahgunaan narkoba pada anak sesuai dengan tugas pokok & fungsi Unit Bina Lingkungan. Termasuk dalamnya keterlibatan Satres Narkoba baik didalam upaya pencegahan maupun penindakan.
THE SURROGACY CONTRACT OF INDONESIAN CITIZENS BETWEEN THE LAW THAT SHOULD BE AND THE REAL Selly Eka Damayanti,; Putu Samawati Saleh; KN Sofyan Hasan
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18175

Abstract

The practice of surrogacy in Indonesia has no clear legal basis and is generally considered illegal because it conflicts with legislation, religious norms, and social ethics. In fact, there has been an increase in the participation of Indonesian women becoming surrogate mothers through the online platform Find Surrogate Mother. Issues related to surrogacy agreements with surrogate mothers raise many legal uncertainties because the practice is carried out by Indonesian citizens but is illegal under the law. This study aims to examine the contractual framework of surrogacy by analysing the legal characteristics, validity, and implications of such contracts based on the principles of Indonesian civil law. This study uses a normative juridical method with a case study approach that focuses on the analysis of contract clauses and their legal consequences. The results of the study show that the contract between the surrogate mother, who is an Indonesian citizen, and the foreign couple is a private agreement that contains clauses on financial compensation, medical responsibility, confidentiality, and the transfer of child custody after birth. However, the contract is outside the jurisdiction of Indonesian law and contradicts the principle of legal protection for women as subjects of contracts. The findings of the study confirm the need to formulate national legal policies that regulate and restrict cross-border digital surrogacy practices, requiring the government to establish preventive and repressive measures in order to provide maximum legal protection for Indonesian citizens who are vulnerable to exploitation through international surrogacy contracts.   Praktik sewa rahim (surrogacy) di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pada umumnya dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma agama, serta etika sosial. Faktanya, terdapat peningkatan partisipasi perempuan Indonesia menjadi ibu oengganti melalui platform daring Find Surrogate Mother. Isu terkait perjanjian sewa Rahim terhadap ibu pengganti menimbulkan banyak ketidakpastian hukum karena praktiknya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi secara hukum illegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka kontraktual praktik sewa rahim dengan menganalisis karakteristik hukum, keabsahan, serta implikasi kontrak tersebut berdasarkan prinsip hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada analisis klausul kontrak dan akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak antara ibu pengganti WNI dan pasangan asing merupakan perjanjian privat yang memuat klausul tentang kompensasi finansial, tanggung jawab medis, kerahasiaan, dan penyerahan hak asuh anak setelah kelahiran. Namun, kontrak tersebut berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai subjek kontrak. Temuan penelitian menegaskan perlunya pembentukan kebijakan hukum nasional yang mengatur sekaligus membatasi praktik sewa rahim digital lintas negara, yang menuntut pemerintah untuk menetapkan langkah preventif dan represif demi memberikan perlindungan hukum maksimal bagi WNI yang rentan terhadap eksploitasi melalui kontrak sewa rahim internasional.
Co-Authors Abdullah Abdullah Achmad Syarifudin Ahmaturrahman Ahmaturrahman Arraeya Arrineki Athallah Erisa Ardika Prasada Gema Mahardhika Dwiasa Henny Yuningsih Iza Rumesten Joni Emirzon Miko Sapta Sera K Muhammad Akbar Aulia Ramadhan Muhammad Syaifuddin Muslim Nugraha Nashriana Nashriana Purwoko, Agus Putu Samawati Saleh Reno Wardono Selly Eka Damayanti, Sri Turatmiyah Taroman Pasyah