Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Dian Septiandani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i2.14894

AbstractThe enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which in addition increases the authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics, this makes the absolute authority of the Religious Courts. This research was carried out descriptively analytically, and the approach used was empirical juridical, so the data used in this study were primary data, and secondary data. The problem in this study is first, what is the role of alternative dispute resolution institutions in sharia economic dispute resolution; second, how are the challenges and obstacles of alternative dispute resolution institutions in resolving sharia economic disputes. The purpose of this study is to determine the extent of the role of alternative dispute resolution institutions in resolving sharia economic disputes. The results of the study illustrate that there are several factors underlying the development of Islamic economics in Indonesia: a.The large number of Muslims in Indonesia. b. Historically the Religious Courts deal with various Islamic civil laws. c. Religion Court Apparatus. d. Sharia economy is rapidly expanding. e. Build in concept in the community towards sharia economics. In addition, there are sharia economic constraints: a. Lack of government attention. b.The Religious Courts apparatus lacks understanding of economic activities and sharia financial institutions. c. The Religious Court has an inferior image that is difficult to remove; third, how are obstacles, challenges and efforts for Judges in the Religious Court; the obstacle for judges is the inadequate condition of the human resources of judges. The economic scope stated in Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006 does not yet have a legal basis.Keywords: Dispute Resolution, Sharia Economy, Religious Courts AbstrakBerlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya menambah kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, hal ini menjadikan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimanakah peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah; Kedua, bagaimana tantangan dan hambatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian menggambarkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah: a. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. b. Historis Peradilan Agama menangani berbagai hukum perdata Islam. c. Aparat Pengadilan Agama. d. Berkembang pesat ekonomi syariah. e. Konsep yang melekat (build in concept) di masyarakat terhadap ekonomi syariah. Selain itu, ada faktor penghambat ekonomi syariah: a. Kurangnya perhatian pemerintah. b. Aparat Peradilan Agama kurang memahami aktivitas ekonomi dan lembaga keuangan syariah. c. Peradilan Agama memiliki citra inferior yang sulit dihapus; Ketiga, bagaimana hambatan, tantangan dan upaya bagi para Hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Agama; hambatan para hakim adalah keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai. Lingkup ekonomi yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memiliki dasar hukumnya.Kata Kunci: Penyelesain Sengketa, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19 Mukharom Mukharom; Havis Aravik
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15096

AbstractThis study discusses the corona virus that occurred in parts of the world, including Indonesia to find solutions in the form of policies issued by the government, with reference to events in the time of the Prophet Muhammad, including his policy in dealing with outbreaks in the masses, this research is descriptive qualitative using primary and secondary data related to the history of the Prophet Muhammad in solving infectious disease cases. The results of this study indicate that the corona virus outbreak was not much different from the conditions in the mass of the Prophet Muhammad, by the presence of the bubonic plague and leprosy at that time. The policy is to quarantine the area both inside and outside the area, so it does not spread. In the current context, related to Covid 19 cases, lockdown or social distance solutions, including finding the anti-virus immediately, so that it can treat and stop its spread. Keywords: Policy, Viruses, Corona, Lockdown. Social distance. Abstrak Penelitian ini membahas tentang Virus corona yang terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia untuk menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan merujuk pada kejadian di masa Rasulullah Muhammad, termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada massa itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad dalam menyelesaikan kasus penyakit menular. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wabah virus corona tidak jauh beda dengan kondisi di massa Rasulullah Muhammad Saw, dengan adanya wabah pes dan lepra pada saat itu. Kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik ke dalam maupun keluar wilayah, sehingga tidak menyebar. Dalam konteks saat ini, terkait kasus covid 19, lokckdown atau social distance solusinya, termasuk segera menemukan anti virusnya, sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebarannya.Kata Kunci: Kebijakan, Virus, Corona, Lockdown. Social distance.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA ATH-THOHIRIYYAH KOTA SEMARANG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mukharom Mukharom; Amri Panahatan Sihotang
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2020): BUDIMAS : Vol. 2, No. 2, 2020
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v2i2.1337

Memasuki arus globalisasi saat ini, mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman, sehingga tidak tertinggal dengan negara lain. Globalisasi membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dampak globalisasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi tanpa adanya batas waktu dan jarak. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan di dunia maya (cyber crime) dan meningkatnya penyebaran informasi-informasi hoax yang merugikan orang lain melalui media online yang saat ini masif perkembangannya. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UUini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat harus mengetahui aturan tersebut sehingga tidak mudah tertipu dan waspada pada setiap tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Pengabdian Kepada Masyarakat sangat penting untuk dilakukan, kali ini Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di SMA Ath-Thohiriyyah Kota Semarang, pada tanggal 11 Desember 2019, dengan tujuan memberikan pencerahan kepada siswa, dikarenakan usia mudalah yang banyak menggunakan media sosial, agar siswa mampu memahami aturan dan harapannya dapat bermedia dengan sehat. Metode yang diterapkan adalah menggunakan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan memberkan kuisioner untuk mengetahui sejauh mana dalam memahami materi yang telah disampaikan. Ada pun hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan dapat diketahui melalui data kuisioner Pree dan Postest materi yang disampaikan. Hasilnya, melalui Preetest sebagian besar sisiwa belum mengetahu aturan dalam bermedia sosial sesuai dengan UU ITE. Hal ini menjadi penting untuk mensosialisasikan aturan tersebut sehingga para siswa akan memahami, kemudian mengaplikasikan dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang positf, bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian setelah dilakukan Postest hampir seluruh siswa memahami aturan tentang ITE. Harapannya siswa dan masyarakat dapat bermedia sosial dengan sehat dan bermanfaat. Kata Kunci: Globalisasi, Informasi, Transaksi Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas Ia Semarang Dhevy Selviana Apsari; Ani Trwati; Mukharom Mukharom
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Warga binaan yang tidak melaksanakan tata tertib kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hambatan pembinaan di Lapas Perempuan dan upaya menghadapi hambatan tersebut dilihat dari segi dana upaya mengatasinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi narapidana, program pembinaan dan sumber daya manusia upaya mengatasi menambah jumlah petugas, dari segi warga binaan upayanya memberi pengarahan dan konseling, serta sarana dan prasarana upaya mengatasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.Correctional Institution as coaching container inmates are based correctional system working to realize the criminalization integrative namely to foster and restore unity of life good and useful. The method used in this research is sociology normative. In terms of objectives, this research is descriptive analytical research.The data used is secondary and primary data. The data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Implementation of the correctional system to convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Semarang is in conformity with the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 about Pemasyarakatan and Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan every inmate have rights and obligations which is obtained in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Inmates who do not carry out order obligations will subjected to disciplinary sanctions by Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Barriers and attempt to deal in Lapas in terms of founding to effort improve welfare, program development and human resources to effort provide guidance and counseling, in terms of inmates, facilities and infrastructure to effort in collaboration with Dinas Pendidikan.

MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DEMI TERWUJUDNYA GENERASI UNGGUL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG Mukharom Mukharom; Amri Panahatan Sihotang
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Marriage is a marriage ceremony binding ceremony that is celebrated or carried out by two people to formalize the marriage bond in religious law, state law, and customary law. Early marriage is a great institution to tie two teenage opposite sex people into one family bond. Several factors cause first marriage, namely personal factors and family factors. So far, there are still many communities, including students who do not know the impact of early marriage. Therefore it is necessary to do Community Service in the form of students' understanding of Semarang Regency Miftahul Ulum Vocational School about Prevention of Early Marriage to Realize Superior Generation. This service is doing by lecturing, and direct question and answer and evaluation after the activity carried out. This service carried out in a team. The implementation was carried out by the University of Semarang Faculty of Law Lecturer, who was competent in mastering the material regarding the prevention of early marriage to realize superior generations. Community service was held with a concentration on the prevention of first marriage for the sake of the realization of excellent productions.

Peningkatan Pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ditinjau dari Konstitusi RI Mukharom Mukharom; A. Heru Nuswanto
AKM Vol 3 No 1 (2022): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v3i1.538

Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden sedang hangat dibicarakan, ada yang pro dan juga kontra. Pro artinya setuju sedangkan kontra artinya menolak. Hal ini menjadikan masyarakat semakin bingung atas situasi dan kondisi ketata negaraan ini, jika tidak segera diatasi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaiman kedudukan konstitusi negara Indonesia dalam mensikapi wacana tersebut?. Wawasan kebangsaan ini menjadi penting untuk disampaikan kepada generasi muda, tujuannya agar lebih mengetahi dan memahami persoalan bangsa yang terjadi, dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku, karena aturan dibuat untuk ditaati bukan sebaliknya dilanggar. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyuluhan kepada siswa MAN 1 Kota Semarang dengan tema tentaang pemahaman siswa terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ditinjau dari Konstitusi RI. Tujuannya adalah siswa dapat bertambah wawasannya mengeni hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu, ceramah, tanya jawab dan pengisian kuisioner sebelum dan sesudah materi diberikan. Hasilnya menunjukan bahwa sebelum materi sosialisasi ini disampaikan, siswa belum mengetahui tentang persoalan, namun setelah dijelaskan pada forum ceramah dan tanya jawab, siswa sudah memahaminya. Kesimpulannya, dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang dilasanakan di MAN 1 Kota Semarang, wawasan kebangsaan seharusnya terus dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi agar siswa mampu memahami mekanisme hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba; Mukharom Mukharom
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 3 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jimpa.v3i2.247

Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (Pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian segketa diluar proses peradilan formal, yang biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana pelasanaan penyelesaian sengketa non litigasi dan bagaimana peran mediator dalam menyelesaiakan sengketa. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.

Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital Mukharom Mukharom; Ahmad Dwi Nuryanto; Khaidar Alifika El Ula
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jimpa.v4i1.335

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana sistem Lembaga Keuangan Sosial Syariah, dan bagaimana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sejauh mana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Adapun hasilnya adalah Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact. Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara online oleh Masyarakat. Nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (e-commerce marketplace).

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN SESUAI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2020
Publisher : P3M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Refer to Law No. 40 of 2009 concerning Youth, Article 1 numbers 1-6 that the Youth is an Indonesian citizen entering an important period of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years. Youth is a variety of matters relating to the potential, responsibilities, rights, character, capacity, self-actualization, and the ideals of youth. Youth development is the process of facilitating all matters related to youth. Youth services are awareness, empowerment, and development of leadership, entrepreneurship, and youth leadership. Youth awareness is an activity that is directed to understand and respond to environmental changes. Youth empowerment is an activity that awakens the potential and active role of youth. Therefore it is necessary to do community service in the form of understanding of Semarang Miftahul Ulum Vocational School Students about the Role of Youth in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The problem faced by young people today is that the enormous responsibility in building the nation as the next generation has not yet emerged so that this dedication is important to do, the aim is to give students an understanding that the task is very heavy in filling development in accordance with the Youth Law. The method applied in the implementation of community service by lecturing, question and answer directly and evaluation after the activity is carried out. This service is carried out independently. The implementation was carried out by Semarang University Law Faculty lecturers who are competent in mastering material on youth. Community service was carried out on August 22, 2019 with the concentration of the Youth's Role in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The result is that almost 80 percent of students do not yet know the legal rules about youth and their responsibilities as youth, and after the delivery of material on youth, they realize that youth have a very big responsibility for the Indonesian state.

Penggunaan Tanah di Kawasan Resapan Air Untuk Pemukiman Sesuai Asas Berkelanjutan Khaidara Alifika El Ul; Mukharom Mukharom; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2355

The aim of this research is to determine and analyze the criteria for balanced land use in water catchment areas and ideal higher education so that they remain in accordance with sustainable principles and the efforts of the Semarang City Government in controlling the spatial planning of Semarang City, especially water catchment areas. The research method used by the author is an empirical juridical approach with analytical descriptive specifications. The source and type of data used in this research uses primary data in the form of interviews. Data analysis uses qualitative and the results of the data analysis that have been collected are drawn to conclusions and presented deductively. The results of the research found that the balanced criteria for land use in the water catchment area in Sekaran Subdistrict, which is the center of higher education, is not in accordance with Article 118 paragraph (2) of the Semarang City RTRW PERDA because the community does not build absorption wells and does not take into account the water that seeps into the ground which is not in accordance with the concept of sustainable development. Settlements located in water catchment areas can achieve balanced criteria if they implement 3 pro-development, namely pro-economic, pro-social justice, and pro-sustainable environment. The Semarang City Government's efforts are to create regulations that every boarding house must have a boarding house management permit as regulated in the Semarang City Perwal for Boarding House Management, one of the conditions of which is the IMB. However, the public is still indifferent to these regulations due to the lack of firm action by the Semarang City Government in carrying out supervision and imposing sanctions. The conclusion of this research is that land use in Sekaran Village, Gunungpati District does not meet the balanced criteria, especially in terms of pro-sustainable environment. The efforts of the Semarang City Government have not been fully effective due to the lack of firm action by law enforcement officials regarding violations of the law.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search