Garuda - Garba Rujukan Digital

RIGHT ON PECATU DESA LAND BASED ON THE PRINCIPLE OF THE STATEâS RIGHT TO CONTROL IN THE DIALECTICS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY Husni, Anang
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Jurnal IUS

The right of possession by state is public domain, as for right of ulayat is collective domain whichis permanently referring to private domain. Therefore, to put Pecatu land as part of districtgovernmentâs property is illegal because district government is not an adat community; this toa norm of Indonesian constitution 1945 as referred to in article 33 (3) and article 18B (2).The criterion or the barometer of justice as stipulated in such articles is ââ¦â¦.shall be made usefor the greatest peopleâ should be given priority rather than legal certainty toward the right ofPecatu land.Keywords: The Right of Possession by State, Justice, Legal Certainty, Pecatu Land

HAK HAK KOLEKTIF DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN (Suatu Analisis Mengenai Fungsi Hukum Dalam Konflik Pertanahan) Anang Husni
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Collective Right (Hak Ulayat, Hak Paer in the community of Sasak tribe in Lombok Island) up to m this time is not configured yet definitely m the National Law System. This matter affects in the community/society welfare depreciation. Law as normative standard in this research is showed and functions to integrate the land matters conflict to increase the standard of community/society life. With reference to that, it is found the holistic approach in solving the conflict.

RIGHT ON PECATU DESA LAND BASED ON THE PRINCIPLE OF THE STATE’S RIGHT TO CONTROL IN THE DIALECTICS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY Anang Husni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The right of possession by state is public domain, as for right of ulayat is collective domain whichis permanently referring to private domain. Therefore, to put Pecatu land as part of districtgovernment’s property is illegal because district government is not an adat community; this toa norm of Indonesian constitution 1945 as referred to in article 33 (3) and article 18B (2).The criterion or the barometer of justice as stipulated in such articles is “…….shall be made usefor the greatest people” should be given priority rather than legal certainty toward the right ofPecatu land.Keywords: The Right of Possession by State, Justice, Legal Certainty, Pecatu Land

SENGKETA PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN DINAS KEHUTANAN Sahnan Sahnan; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat; Anang Husni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesainkan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi secara yurudis normatif. (c). budaya masyarakat. (2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Anggy Atmadi Karunia; Anang Husni; Sudiarto -
Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.537 KB)

The purpose of this study is to know the form of notary responsibility as an auction official class II and to know the auction mechanism by auction official class II and to know the form of law protection for notary as auction official class II. this study conducted by juridical normative methods which is a legal writing by looking norms and relevant legal theory is based on the existing literature. The result of this research is, 1) the form of responsibility from Notary who served as auction official class II. Is administration sanction if he/she break the regulation of notary and also Asked for compensation for Harm the parties because his deed or he/she can be criminalized if he/she conduct criminal act. 2)the auction mechanism by auction official class II is divided into three step, the first step is preparation step, second is auction implementation and the last step is the completion of auction deed by auction offial class II. 3)the form of protection which honorary council can gave to notary who served as auction official class II is same as well as a common notary like summoning by investigator, public prosecutor and judge and And taking photocopies of deed from notary safekeeping.

Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia Anang Husni; Opan Satria Mandala; Muhammad Bimarasmana
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.1964

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konstitusionalitas Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia dan Konsep Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekan perundang-undangan, pendekan konseptual dan pendekatan historis. berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hak atas sumberdaya alam adalah hak terpenting bagi masyarakat adat, disamping hal itu menjadi penanda keberadaan masyarakat adat, juga merupakan hak yang menentukan keberlanjutan suatu persekutuan masyarakat adat. Dinamika konstitusional Indonesia memperlihatkan pasang surut diskursus tentang hak ulayat. Tetapi dalam tataran gerakan, perjuangan hak-hak masyarakat adat semakin menguat baik secara nasional maupun internasional dan Perkembangan yang cukup signifikan pada tataran Internasional menantang pemerintah dan aktivis masyarakat adat Indonesia untuk mengejar dan lebih maju dari dinamika yang sedang berlangsung. Hasil amandemen UUD 1945 yang menambahkan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) sudah membedakan antara hak atas pemerintahan yang istimewa (dirujuk dari sistem pemerintahan kerajaan masa lalu) dengan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya (hak ulayat). Hal ini memberi landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat bukanlah perjuangan untuk menghidupkan kembali sistem feodal dari masa lalu, melainkan perjuangan untuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat yang menjadi faktor produksi, budaya dan keberlangsungan masyarakat adat.

PENERAPAN UNSUR-UNSUR MANAJEMEN DI RUDI AUREL (RA) POINT SWALAYAN & DEPT STORE METRO DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS ISLAM Toni Syamsul Hidayat; Anang Husni; Darmawan Trisno
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dewasa ini kemajuan di bidang ekonomi telah banyak membawa dampak perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai bisang usaha, salah satunya dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak dibidang perdagangan eceran yang berbentuk Toko, Minimarket, Toserba, Swalayan dan lain-lain seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Menjadi salah satu pendorong munculnya perusahaan ritel yang bernama Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, tentunya terdapat manajemen yang bergerak didalamnya (baik itu karyawan ataupun sistem), sehingga operasional toko dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini mengangkat pertanyaan masalah yaitu Bagaimana Penerapan unsur-unsur manajemendi Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store Metro dan Bagaimana Penerapan unsur-unsur manajemendi Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store Metro dalam Perspektif Manajemen Bisnis Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur-unsur manajemendi Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store Metro dalam perspektif manajemen bisnis Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian. Selanjutnya hasil data yang diperoleh peneliti di analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store telah menerapkan unsur-unsur manajemen dalam bisnisnya, hal ini dapat diketahui dari 6 unsur manajemen yang ada pada operasionalnya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa aspek yang menunjang manajemen diantaranya SDM, produk, pelayanan, dan pemasaran. Dimana dari keempat aspek tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam syariah maupun nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.

Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Opan Satria Mandala; Anang Husni; Saparudin Efendi; Ana Rahmatyar; Zubaedi Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Februari : Varied Knowledge Journal
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Mandala, Opan Satria; Husni, Anang; Efendi, Saparudin; Rahmatyar, Ana; Zubaedi, Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 2 No. 4: Varied Knowledge Journal, May 2025
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/vkj.v1i3.22

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search