Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik atas Pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan ]]>
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>;
<![CDATA[Suarjana Suarjana]]>;
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.36 KB)
|
DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1370
<![CDATA[Analisis ini menghasilkan, bahwa kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah adalah sebagai pembuktian dalam persidangan jika terjadi sengketa atau kasus terkait dengan tanah, maka sertifikat hak atas tanah diakui sebagai alat bukti yang kuat oleh majelis hakim, adapun perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik adalah tertuang didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[Studi Konstruktif Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>;
<![CDATA[Suarjana Suarjana]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v36i3.325
<![CDATA[Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai hal yang sangat penting, karena merupakan sumber kesejahteran, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui mekanisme penerbitan dan peralihan hak atas tanah sejak tahun 1988 dan Untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.1638 K/Pdt/2010. Jenis Penelitian ini adalah Normatif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses jual beli tanah yang ironisnya sertifikat tanah yang terbit terlebih dahulu daripada akta jual beli tanah, padahal sudah jelas tertuang didalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat di daftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.]]>
<![CDATA[Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The main problem of the existence of indigenous law communities has occurred since before Indonesia became independent until now, namely with the establishment of Land Management Rights by the government without being based on laws and regulations such as the mandate of the Indonesian Constitution. In fact, the existence & recognition of indigenous peoples has been recognized since before the independence phase of Indonesia. The arrangement regarding the recognition of the existence of indigenous law communities can be recognized because it is used as a basis in the preparation of the National Land Law. The author suggests that North Lombok Regency immediately formulate and issue a Regional Regulation with regard to the Recognition and Respect of “The Paer Rights”, especially with regard to the strengthening of Handlers (customary forests). Because the existence of this regulation has been a government policy; This conception should be turned into a common rule.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMIKIRAN ALI YAFIE DAN SAHAL MAHFUZD DALAM FIQIH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Jumain Azizi]]>;
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>
<![CDATA[ JURNAL MAHASANTRI Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Mahasantri Volume II Nomor 2 Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAI NURUL HAKIM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to: determine the concept of social fiqh thought KH. Ali Yafie and KH. Sahal Mahfuzd and knowing and analyzing the differences and similarities of the concepts of social fiqh KH Ali Yafie and KH Sahal Mahfuz and how the implications for the development of Islamic law, this type of research is a conceptual comparison, the results of this study show that Ali Yafie in initiating social fiqh begins with a discussion of Al -The Qur'an then penetrates into actual social and legal issues. As a faqih, Ali Yafie wants a complete understanding of the Qur'an in the face of today's increasingly layered challenges. Ali Yafie proposed five main themes in order to fully understand the Qur'an, namely: first, affirmation and strengthening of the existence of revelation; secondly the recognition of the problem of divinity; the third view of Islam; fourth, the introduction of humans and humanity; and fifth, views on life problems. Meanwhile, Kiai Sahal's style of fiqh thought, apart from being able to be seen in terms of the methodology of finding and developing the law used, can also be seen in terms of its responsiveness to both social and political responses.]]>
<![CDATA[Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Anang Husni]]>;
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>;
<![CDATA[Muhammad Bimarasmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.1964
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konstitusionalitas Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia dan Konsep Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekan perundang-undangan, pendekan konseptual dan pendekatan historis. berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hak atas sumberdaya alam adalah hak terpenting bagi masyarakat adat, disamping hal itu menjadi penanda keberadaan masyarakat adat, juga merupakan hak yang menentukan keberlanjutan suatu persekutuan masyarakat adat. Dinamika konstitusional Indonesia memperlihatkan pasang surut diskursus tentang hak ulayat. Tetapi dalam tataran gerakan, perjuangan hak-hak masyarakat adat semakin menguat baik secara nasional maupun internasional dan Perkembangan yang cukup signifikan pada tataran Internasional menantang pemerintah dan aktivis masyarakat adat Indonesia untuk mengejar dan lebih maju dari dinamika yang sedang berlangsung. Hasil amandemen UUD 1945 yang menambahkan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) sudah membedakan antara hak atas pemerintahan yang istimewa (dirujuk dari sistem pemerintahan kerajaan masa lalu) dengan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya (hak ulayat). Hal ini memberi landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat bukanlah perjuangan untuk menghidupkan kembali sistem feodal dari masa lalu, melainkan perjuangan untuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat yang menjadi faktor produksi, budaya dan keberlangsungan masyarakat adat.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asyri Febriana]]>;
<![CDATA[Nakzim Khalid Siddiq]]>;
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2878
<![CDATA[Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarakan dari hasil penilitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.]]>
<![CDATA[Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Restorative Justice In Juvenile Justice System ]]>
<![CDATA[Muhammad Rosikhu]]>;
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>;
<![CDATA[Saparudin Efendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 7: JULI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v6i7.3712
<![CDATA[Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui di dalam sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan keadilan Restorative Justice untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas, maka dari hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Untuk itu lahirlah Alternative penyelesaian yang disebut dengan yang menitiberakan kepada pemulihan korban, pergantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan korban dengan pelaku yang kemudian dikenal dengan Restorative Justice. Penilitian ini menggunakan metode metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (in abstractor) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil Pelaksanaan diversi atau mediasi bagi anak ini dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (kebijakan) . Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. The best of the Children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berjadapan dengan hukum.]]>
<![CDATA[WORKSHOP KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN CARA MENGATASI HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN SIKAP KOLABORATIF BAGI PENGURUS OSIS SMAN 9 MATARAM ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sinta Dewi]]>;
<![CDATA[Muhammad Fathoni]]>;
<![CDATA[Opan Satria Mandala]]>;
<![CDATA[Ni Kt Putri Nila Sudewi]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17617
<![CDATA[Kegiatan pengembangan pengetahuan dan kompetensi bagi pengurus OSIS SMAN 9 Mataram tentang komunikasi interpersonal dalam membangun sikap kolaboratif sangat penting dalam melangsungkan kegiatan organisasi. Kemampuan komunikasi interpersonal dan cara mengatasi hambatan komunikasi akan mempengaruhi citra dan peran masing-masing individu dalam organisasi. Tujuan dari kegiatan workshop ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kinerja pengurus OSIS SMAN 9 Mataram melalui kompetensi komunikasi interpersonal yang dimiliki untuk mengatasi hambatan komunikasi. Pelaksanaan kegiatan Workshop dilaksanakan di SMAN 9 Mataram dengan menggunakan metode ceramah, demontrasi dan tanya jawab berkaitan tentang komunikasi interpersonal dan cara mengatasi hambatan komunikasi dalam membangun sikap kolaboratif. Kegiatan workshop ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS SMAN 9 Mataram dengan pelaksanaan acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan memetakan masalah yang pernah dialami oleh pengurus OSIS SMAN 9 Mataram dan dilanjutkan dengan pemaparan materi.Pemaparan materi mengulas tentang komunikasi interpersonal, tujuan komunikasi interpersonal dan cara dalam mengatasi hambatan komunikasi. Pelaksanaan kegiatan workshop yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta kesadaran tentang esensi komunikasi interpersonal dan cara dalam mengatasi hambatan komunikasi dalam meningkatkan semangat kerja penguru OSIS SMAN 9 Mataram.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko ]]>
<![CDATA[Bimarasmana, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mandala, Opan Satria]]>;
<![CDATA[Siddiq, Nakzim Khalid]]>;
<![CDATA[Yusuf, Maula Syekh]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 2 September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v4i2.3175
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak nya masyarakat atau pelaku usaha di Kota Mataram yang masih belum mengurus perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram yang memberikan kemudahan secara faktanya belum dapat meberikan kemudahan dalam proses izin usaha berbasis risiko, Metode penelitian yang penulis terapkan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pelaksanaan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mataram belum dapat memenuhi aturan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Kesimpulan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Mataram pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan usahanya.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia ]]>
<![CDATA[Bui, Ursula Andriani]]>;
<![CDATA[Efendi, Saparudin]]>;
<![CDATA[Mandala, Opan Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v5i2.3967
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pemenuhan hak restitusi Terhadap korban Perdagangan Orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah (1) pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Ganti Kerugian akibat tindak pidana, UU No.31 tahun 2014 perubahan atas Undangundang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2) pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang belum efektif karena Peradilan pidana belum memberikan kepastian atas pemenuhan restitusi, serta tidak adanya ikonsitensi dalam putusan pengdilan terkait Hak restitusi korban TPPO di Indonesia.]]>
