Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.801
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesia Berdaya Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Journal Evidence Of Law Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Ex Aequo Et Bono Journal of Law Varied Knowledge Journal Varied Knowledge Journal
Saparudin Efendi
Universitas Bumigora
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) Saparudin Efendi; Rodliyah .; Rina Khairani Pancaningrum
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.541 KB)

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (Error In Persona). Melalui penilitian Normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendektan konsep dan pendekatan filosofis. Tehnik pengumpulan bahan hukum yakni mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, singkronisasi dan harmonisasi berbagai bahan hukum yang terkait. Perlindungan yang diberikan korban salah tangkap dengan cara melindungi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana seperti: bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, dan hak mendapatkan kunjungan keluarga menurut Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) dalam pasal 95 KUHAP mengetahui prosedur pengajuan batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (Error In Persona) berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2015
Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Saparudin Efendi; Vergi Rezki Amalya
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keadaan Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global dan Bagaimanakah Posisi Reforma Agraria Yang Dikatakan Sebuah Agenda Politik. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kapitalisme yang dituntut selfregulating, yang pada gilirannya menuntut pemisahan ekonomi dari politik, seperti didukung kuat oleh para ekonom klasik maupun neoklasik. Dari segi itu, maka reforma agraria harus dilakukan oleh sebuah otoritas politik yang mendominasi bangsa, yaitu Negara. Negara harus menjadi alat dari rakyat untuk memonopoli tanah (secara kepemilikan langsung maupun penguasaan tidak langsung), menasionalisir dan membagi secara cuma-cuma kepada kaum tani. Dua aspek pentingnya adalah menyita dan membagi hak atas tanah. Aspek pembagian ini adalah tugas negara yang harus hati-hati dijalankan karena memerlukan kegiatan penyadaran (baik secara politik, ekonomi, maupun teknis pertanian).
Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi Saparudin Efendi; Sukma Hidayat Kurnia Abadi
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2798

Abstract

Korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana, namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan konseptal. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ekspolitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Ranah Pariwisata Saparudin Efendi; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.7455

Abstract

This article raises the Indonesian government's efforts to reduce commercial sexual exploitation of children (CSEC) in the tourism industry. As a link in supporting the sustainable development agenda for the creation of a society that is earlier aware of sexual violence against children. CSEC will usually involve a lot of tourism actors, both foreign and domestic, who put children at a disadvantage physically and mentally. The purpose of this paper is to first look at the forms of CSEC in Indonesia and secondly, what strategic steps have been taken by Indonesia to prevent CSEC from occurring in the tourism sector. This research method includes normative research, which uses the doctrinal and theoretical principles in the science of law, regarding the legal materials used, which consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This method uses the norms that apply to the conceptual approach, namely referring to concepts, principles, and theories that are related to the issues discussed. as well as based on several programs that have been implemented by the government and are carried out with limited prevention by maximizing the role of the various parties who are responsible for preventing cases of CSEC. These steps are of course carried out in order to create a harmonious environment in the life of the nation and state, as well as to protect citizens from the threat of crime.
Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Restorative Justice In Juvenile Justice System Muhammad Rosikhu; Opan Satria Mandala; Saparudin Efendi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 7: JULI 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i7.3712

Abstract

Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui di dalam sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan keadilan Restorative Justice untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas, maka dari hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Untuk itu lahirlah Alternative penyelesaian yang disebut dengan yang menitiberakan kepada pemulihan korban, pergantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan korban dengan pelaku yang kemudian dikenal dengan Restorative Justice. Penilitian ini menggunakan metode metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (in abstractor) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil Pelaksanaan diversi atau mediasi bagi anak ini dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (kebijakan) . Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. The best of the Children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berjadapan dengan hukum.
Alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana kepabeanan Efendi, Saparudin; Abadi, Sukma Hidayat Kurnia
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 1 No. 2: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v1i2.2024.326

Abstract

This article will explain that international trade is part of the customs system and takes place in the customs area. Customs is a special type of crime that is regulated by a separate law outside the Criminal Code. Customs is a special criminal offense regulated by law outside the Criminal Code (KUHP). This special customs criminal law is regulated in a separate law outside the general criminal law contained in the Criminal Code. This special criminal offense is regulated in law outside of general criminal law separately, and rapid progress in the field of information and communication technology has led to the development of modern transactions via electronic media. Advances in information and communication technology, which have led to the development of modern transactions via electronic media, in connection with increasingly rapid technological advances, will of course give rise to a new social order. Recognized evidence (KUHAP) of course also makes digital or electronic evidence difficult to accept, as well as proving the defendant's guilt on the grounds that digital evidence has not been fully regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), forms of action that can be categorized as criminal acts in the field of customs, and the legal force of proof using electronic evidence. This research uses normative methods, namely, conducting research on problems through an approach to legislation by examining statutory regulations.
The Sosialisasi Pola Pembudayaan Pengamalan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Sehari-hari bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen di Lombok, NTB opan, opansatriamandala; Yusika Paramida, Ari; Efendi, Saparudin; Rahmatar, Ana; Nadia Nirwana, Baiq; Dwi Putri Marswandi, Ega
Al-Madani: Jurnal Pengabdian Pada MAsyarakat Vol 2 No 2 (2023): Desember: AL-Madani (Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat)
Publisher : Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37216/al-madani.v2i2.1167

Abstract

The rapid development of the current era of globalization is increasingly suppressing the process of cultural acculturation, especially the influence of western culture, which seems to dominate and is always the trend-centre, the habits and lifestyle of western people seem to be a modern mirror in people's lives. This situation continues to erode local culture and wisdom which is the heritage of the Indonesian archipelago. The ability to face challenges that are very basic and will hit national, social and political life, even mental and national life, the final stronghold is national belief based on the State of Pancasila. Pancasila is a bulwark in facing challenges in the current era of globalization which is increasingly developing. Applying Pancasila values to society, Pancasila is an ideology and foundation of the Pancasila state which is the foundation of all decisions made by the Indonesian nation. Which also means that Pancasila also represents the personality of the Indonesian nation itself. The word Pancasila originates from Indian Sanskrit, namely the word panca which means five, while the word sila has a basic meaning. So the term Pancasila according to each meaning of the word is five basic, from which each symbol of Pancasila is created, which is five, and the contents of Pancasila are also 5 according to the meaning of the word Pancasila.
Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia Bui, Ursula Andriani; Efendi, Saparudin; Mandala, Opan Satria
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i2.3967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pemenuhan hak restitusi Terhadap korban Perdagangan Orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah (1) pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Ganti Kerugian akibat tindak pidana, UU No.31 tahun 2014 perubahan atas Undangundang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2) pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang belum efektif karena Peradilan pidana belum memberikan kepastian atas pemenuhan restitusi, serta tidak adanya ikonsitensi dalam putusan pengdilan terkait Hak restitusi korban TPPO di Indonesia.
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana (Legal Consequences of Constitutional Court Decision Number 68/Puu-Xv/2017 on the Protection of the Rights of Children in Conflict with the Law from the Perspective of Criminal Law Reform) Rahmatyar, Ana; Assaori, M Sofian; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251040

Abstract

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai realisasi dan implementasi upaya perlindungan anak yang dijamin oleh hukum Nasional dan Internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini dan untuk mengformulasikan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini terutama jaminan anak akan dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahannya berakhir tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga memungkinkan aparat penegak hukum berperilaku semena-mena dalam menangani kasus anak. Kemudian untuk meminimalisir kemungkinan tersebut diperlukan reformulasi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memformulasikan Pasal yang juga memberikan pengaturan yang sama yaitu pemidanaan selama 2 (Dua) tahun tehadap lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena LPKA juga bagian dari sub sistem peradilan pidana anak.Abstract. Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a realization and implementation of child protection efforts guaranteed by National and International law. This article aims to determine the form of protection of children's rights in conflict with the current law and to formulate Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017. This research method uses a normative legal research method with a Law and conceptual approach. The results of the study indicate that the protection of children's rights in conflict with the current law, especially the guarantee that children will be released from detention after their detention period ends, does not have binding legal force. This allows law enforcement officers to behave arbitrarily in handling child cases. Then to minimize the possibility, it is necessary to reformulate Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and formulate an Article that also provides the same regulation, namely a 2 (two) year sentence for correctional institutions, in this case the Special Child Development Institution (LPKA) because LPKA is also part of the juvenile criminal justice subsystem.
Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur dan Kontrol Yuridis atas Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Bencana Alam Gempa: Aspects of Administrative Law in the Procurement of Goods and Services, Procedures and Juridical Control Over the Appointment of Government Goods/Services Providers During Natural Disasters Earthquake Efendi, Saparudin; Kurnia Abadi, Sukma Hidayat; Syekh Yusuf, Maulana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6493

Abstract

Sejumlah kasus bencana gempa bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya penunjukan langsung penyedia barang/jasa yang dapat bekerja dengan cepat. Misalnya, saat terjadi gempa di Lombok pada tahun 2018, Saat terjadi gempa bumi, kebutuhan akan barang dan jasa yang cepat dan tepat menjadi hal yang sangat krusial. Bantuan logistik, medis, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya harus segera disediakan untuk para korban. Dalam situasi bencana, penunjukan langsung digunakan untuk mempercepat penanganan krisis. Meski penunjukan langsung dianggap sebagai solusi efektif dalam kondisi bencana, mekanisme ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan wewenang, Penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa bencana alam seperti gempa merupakan langkah yang vital untuk memastikan percepatan dalam penanganan krisis. Namun, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur. Hasil penelitian” Dalam konteks keadaan darurat, prosedur pengadaan yang biasanya harus melalui proses lelang dapat diabaikan demi efisiensi waktu dan respons cepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan segera tersedia tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan krisis. Penunjukan penyedia barang/jasa dalam situasi gempa bumi merupakan diskresi yang harus mematuhi syarat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-24 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 175 UU No. 6/2023. Diskresi tersebut harus objektif, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan dilakukan tanpa konflik kepentingan.
Co-Authors Afikah, Nur Ana Rahmatyar Anang Husni Ari Yusika Paramida Asyri Febriana Baiq Nadia Nirwana Bui, Ursula Andriani Ega Dwi Putri Marswandi Firmana, Arba Setya Haryono Haryono Herawati, Baiq Candra Imam Alfurqan Irfan Wahyudi Jauhari, M. Thonthowi Khairunnisa Khalid Prawiranegara Kholid, Irwan Lalu Ma’ruf Albarokah Lanang Sakti M Sofian Assaori Mandala, Opan Muhamad Taufik Muhammad Rosikhu Nakzim Khalid Siddiq nurfatlah, titin Opan Satria Mandala opan, opansatriamandala Prandy Arthayoga Louk Fanggi Prayuda, Hilman Rahmatar, Ana Rahmatyar, Ana Rina Khairani Pancaningrum Rodliyah . Sakti, I Komang Pandita Reza Sukma Hidayat Kurnia Abadi Sumerah, Sumerah Tekayadi, Suntarajaya Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama Vergi Rezki Amalya Wardana, Zarmendi Irsan Widani Darma Isasih Wijayanti, Ni Made Riska Anjelia Wirajaya Kusuma Yusuf, Maulana Syekh Yusuf, Maulana Sykeh Zubaedi Zubaedi Zubaedi Zubaedi Zubaedi