Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL YURIDIS UNAJA RIO LAW JURNAL Jurnal Fundamental Justice Varied Knowledge Journal
Ana Rahmatyar
Universitas Bumigora
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19 Ditinjau Dari Prespektif Criminal Policy Ana Rahmatyar; Nur Aripkah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.517

Abstract

Dampak virus korona atau Covid-19 semakin dirasakan masyarakat, terutama bagi mareka yang berpenghasilan pas-pasan atau kaum marjinal, saat ini masyarakat semakin menderita dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak dapat beraktivitas normal dalam mencari nafkah. Dengan adanya ketimpangan tersebut, maka potensi kerusuhan sosial terbuka lebar, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan masyarakat tidak akan berpikir lagi saoal baik dan buruk karena terus dihimpit oleh rasa lapar dan dahaga. Belum lagi pembebasan ribuan narapidana dengan dalih mengurangi resiko penyebaran di dalam sel bui, tentu hal ini semakin beresiko terhadap peningkatan kriminalitas di tengah-tengah pandemi ini.Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah mengenai Penaggulangan Kejahtan di di masa Covid-19.Dari penelitian di atas, strategi-strategi dari Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dalam masa pandemic ini. Seperti diketahui, Kapolri menerbitan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Surat Telegram ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020 agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat (Harkamtibmas) guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (street crime)
Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Ana Rahmatyar; Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2858

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang selalu dilandaskan oleh rasa kemanusiaan dan keadilan. Subtansi hukum (legal subtance), para penegak hukum (legal stuructur), dan budaya hukum (legal culture) sangat berpengaruh dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, lebih khsususnya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam konteks negara hukum, hakim diinteprestasikan sebagai wakil Tuhan didunia dalam mengintegrasikan berbagai macam persoalan negara, baik pada ranah privat maupun publik. Hakim seharusnya diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukum sesesuai dengan nilai-nilai keadilan, tidak hanya terkekang oleh kekuan tekstual undang-undang. Dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara itu lah yang seharusnya membuat hakim tidak serta merta terikat secara normatif terhadap peraturan perundang-undanga semata. Melainkan juga kebebasan untuk meggunakan pikiran dan hati nurninya demi mewujudkan keadilan subtantif.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat (Studi Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales) Ana Rahmatyar
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1050

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada semakin banyaknya anak yang menjadi tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum   dikarenakan sistem hukum pidana terhadap anak yang penulis rasa masih perlu ditinjau kembali dengan menggunakan studi perbandingan di negara New South Welas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat serta solusi yang efektif dalam memproses kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku.metode  penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan da pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Pemidanaan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai diversi. Namun, pelaksanaan diversi hanya dapat berlaku bagi anak yang belum berumur 14 tahun dan bukan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat, atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya memberikan perlindungan terhadap kasus dan anak tertentu saja.Kata Kunci: perlindunganhukum;anak;tindakpidana.
Edukasi hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Desa Dakung Kabupaten Lombok Tengah Ana Rahmatyar; Saparudin Efendi; Lalu Ma’ruf Albarokah
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 3 (2024): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i3.28712

Abstract

Abstrak Anak merupakan investasi jangka panjang bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis, sehingga  keberadaanya  dan  eksistensinya  adalah  sebuah  kewajiban  untuk  diperhatikan.  Namun  hal  yang  masih  memprihatinkan  ialah  maraknya  permasalahan  kekerasan  tindak  pidana  terhadap  anak yang  sering  kali  menyita  perhatian  dan  menyulut  keprihatinan,  khususnya  pada  kasus  kekerasan seksual yang menimpa pada anak sebagai korban.  Era sekarang ini potensi kejahatan berupa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, bahkan tempat yang dianggap sebagai lokasi yang aman untuk anak menghabiskan  waktu  ativitasnya.  Mulai  dari  tempat-tempat  umum,  rumah,  sekolah,  hingga  di  tempat ibadah.  Pengabdian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan ini  berupa  edukasi  kepada masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang   pencegahan   kekerasan   seksual   terhadap   anak.   Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dari Masyarakat, serta memberikan perhatian lebih pada aspek perlindungan terhadap anak terlebih  terhadap ancaman kejahatan seksual yang terkadang masih dianggap tabu untuk diperbincangkan. Kata kunci: edukasi hukum; kekerasan seksual; anak Abstract Children are a long-term investment for a nation's civilization that has a strategic role, so their existence and existence is an obligation to be considered.  However, what is still concerning is the rampant problem of criminal violence against children which often attracts attention and ignites concern, especially in cases of sexual violence against children as victims.  In this era, the potential for crimes in the form of sexual violence can occur anywhere, even places that are considered safe locations for children to spend time doing activities.  Starting from public places, homes, schools, to places of worship.  This service aims to increase knowledge of prevention and handling of sexual violence against children.  The method used in this activity is education to the local community. The implementation of this activity is so that the community can better understand and increase knowledge about preventing sexual violence against children.   This activity results in understanding from the community, as well as giving more attention to aspects of protecting children, especially against the threat of sexual crimes which are sometimes still considered taboo to discuss.  Keywords: legal education;  sexual abuse; children
Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Opan Satria Mandala; Anang Husni; Saparudin Efendi; Ana Rahmatyar; Zubaedi Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Februari : Varied Knowledge Journal
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.
Co-Authors Anang Husni Lalu Ma’ruf Albarokah Muhammad Rosikhu Nur Aripkah Opan Satria Mandala Saparudin Efendi Zubaedi Zubaedi Zubaedi