Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyiapan Bumdes Berbasis Pariwisata Muchammad Ichsan; Juhari Juhari
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 4. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Upaya pemerintah mengajak masyarakat desa melakukan wirausaha mulai menunjukkan langkahkonkrit sejak digalakkannya pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). Setiap desa diharapkandapat membentuk badan usaha yang mempunyai pengurus dan obyek yang dapat dijadikan wahanabisnis. Desa Donoharjo yang terletak di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman mempunyai obyekwisata menarik berupa embung Jetis Suruh, tetapi belum terkelola dengan baik. Pendirian BUMDesdengan basis pariwisata menjadi upaya konkrit Desa Donoharjo untuk mengembangkan desanya.Melihat potensi tersebut, dilakukan pra-survey ke lokasi dan dilakukan wawancara dengan berbagaipihak sehingga teridentifikasi permasalahan berikut: 1) belum adanya pengelola yang mumpuni untukmengelola embung Jetis Suruh menjadi obyek wisata unggulan, 2) belum adanya dokumen tata kelolapelaksanaan BUMDes, 3) belum adanya perencanaan untuk pengembangan lembaga, 4) belum adanyapembagian tugas di antara pengelola, 5) belum tersedianya media akun medsos dan web, 6) belumtersedianya paket wisata, 7) belum adanya cinderamata khas Donoharjo, dan 8) kurangnya pembinaanterhadap kelompok kesenian tradisional. Melalui program penyiapan BUMDes berbasis pariwisatadiperoleh output berupa: terbentuknya pengurus BUMDes Donoharjo, dokumen tata kelola AD/ART,media promosi yang interaktif, dan tersedianya perencanaan yang komprehensif (Renstra). Melaluipendampingan manajemen yang intensif, BUMDes Donoharjo menjadi usaha profit dengan berbagaiprogram yang produktif serta menambah pendapatan desa.

UPAYA PENINGKATAN USAHA KRIPIK SAYURAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 Muchammad Ichsan; Muchamad Zaenuri
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Makalah ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang memberi manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menyelesaikan permasalahannya di era pandemi Covid-19 sekarang ini. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya pamahaman dalam melakukan usaha kripik sayuran di era pandemi, kurang peralatan, packing produk yang masih sekedar dibungkus plastik, dan pemasaran yang masih bersifat konvensional. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra UMKM tersebut, solusi yang diajukan ialah peningkatan pemahaman berbisnis di era pandemi dan peningkatan keterampilan dalam melakukan pemasaran. Metode mewujudkan solusi tersebut ditempuh dengan berbagai kegiatan yaitu: 1) memberikan pelatihan dan penjelasan berbisnis di era pandemic, 2) memberikan bantuan peralatan untuk menunjang packing agar lebih menarik, 3) membuat media promosi berbasis digital dan media sosial, dan 4) melakukan pendampingan manajemen agar dapat memasarkan produk lebih ekspansif serta membuat jaringan pemasaran yang lebih luas. Dari berbagai kegiatan tersebut, mitra memperoleh hasil dan manfaat berupa meningkatnya pemahaman dalam berbisnis di era pandemi, tersedianya peralatan yang mendukung proses produksi dan packing, packing yang lebih baik, dan tersusunnya media pemasaran elektronik. Saran yang dapat diberikan kepada mitra adalah agar jangan mudah menyerah dalam menghadapi perubahan yang terjadi serta menerapkan berbagai keterampilan yang telah didapat dalam program pengabdian masyarakat ini.

Penguatan Tata Kelola dan Pemasaran Olahan Salak untuk Wisatawan Mancanegara Muchammad Ichsan; Titiek Widyastuti
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 5, No 2 (2017): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bdr.5220

Marketing of souvenir products in the form of snacks for tourism services is an important thing especially for foreign tourists. Without good marketing tourists will not know that souvenirs become an alternative for tourists visiting Sleman. Souvenirs in the form of processed salak food into alternative tourists who visit Yogyakarta other than gudeg, bakpia, geplak and so on. During this cultivation of marketing processed salak products produced by small usha group has not been done optimally, just merely dititipkan on certain stalls. The problem has been resolved by the existence of community service program with PKM scheme. Through the training of governance and marketing, the preparation of business plans and also various innovations memdia promotion can develop business pondak salak processing to foreign tourists. Besides, by giving English-language promotional media getting closer to foreign tourists. For prospective buyers who from abroad also prepared an English brochure containing prouduk specifica-tion and price. Management assistance activities have also been conducted regularly every week. The results of this program include making leaflets, English packaging and English web. The benefits gained from both “Crystal” and “Jewel” partners are that they have been able to penetrate the foreign tourist market. This means increasingly open new market opportunities and can be the pride of the Sleman community.Keywords: governance, marketing, processed of “salak” fruit.

تطبيق المقاصد الشرعية في القوانين الإندونيسية للاحتكار الدراسة المقاصدية Muhammad Maulana Iqbal Husein; Imron Rosyadi; Muchammad Ichsan
Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah Vol 10 No 1 (2022): AL-MAJAALIS : JURNAL DIRASAT ISLAMIYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/almajaalis.v10i1.195

تهدف الدراسة معرفة إلى تطبيق المقاصد الشرعية في القوانين الإندونيسية للاحتكار من خلال دراسة القانون الإندونيسي رقم 5 لسنة 1999و القانون الإندونيسي رقم 7 لسنة 2014 و المرسوم الرئاسي رقم 71 لسنة 2015 يرجو الباحث أن تكون هذه الدراسة لها فوائد كثيرة وذات أهمية كبيرة نظرية كانت أو عملية تشارك في التقدم العلمي الإسلامي، تعتمد هذه الدراسة منهج البحث المكتبي الوصفي التحليلي الاستقرائي. وأما المصادر البيانات الأولية مأخوذة من كتاب القانون الإندونيسي خاصة ما يتعلق بالاحتكار وكذالك يرجع الباحث إلى كتاب المقاصد الشرعية لمحمد الطاهر ابن عاشور، وقد لاحت نتائج الدراسة أن القوانين الإندونيسي التي تبين الممارسة الاحتكارية أن كلها مطبقة عليها المقاصد الشرعية خاصة في المقصد الشرعي في حفظ المال وحفظ النفس

Pengembangan Usaha Emping Ketela Agar Bangkit Di Era Pandemi Muchammad Ichsan; Muchamad Zaenuri
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.934

Penurunan produksi dan pemasaran dihadapai oleh sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di era pandemi Covid-19. Namun kelompok usaha biasanya lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi perubahan sekarang ini dibandingkan dengan industri besar. UMKM menjadi penyelamat dalam perekonomian kita karena mampu menopang sebagian hidup masyarakat kecil. Dari hasil survey dan wawancara dengan mitra yang bergerak dalam emping ketela dapat diketahui bahwa mitra juga mempunyai keterbatasan dalam pemahaman berbisnis di era pandemi serta dalam melakukan pemasaran produk. Permasalahan yang bisa diidentifikasi antara lain: 1) kurang semangat dan bergairahnya mitra untuk kembali berbisnis, 2) Packing yang masih kurang baik, dan 3) Pemasaran yang masih bersifat konvensional atau belum berbasis digital. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut diberikan solusi yang meliputi: 1) pelatihan manajemen usaha di era pandemi, 2) memberikan peralatan untuk menunjang packing agar lebih menarik, 3) membuat media promosi berbasis digital dan media sosial, dan 4) melakukan pendampingan manajemen untuk dapat memasarkan produk lebih ekspansif serta membuat jaringan pemasaran yang lebih luas. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa UMKM kembali bergairah untuk berproduksi dan memasarkan produknya, UMKM mampu untuk melakukan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi, dan UMKM dapat memperluas pangsa pasarnya.

Digitalisasi Pemasaran UMKM Menghadapi Pandemi Covid 19 Muchamad Zaenuri; Muchammad Ichsan
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.967

Sebagai salah satu UMKM, pembuatan parut kelapa di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman telah menjadi sebuah industri rumahan yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Hadirnya industri parut ini menambah sentra industri kerajinan sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi menengah (UKM) di wilayah pedesaan sehingga dapat menggeliatkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat desa. Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, di Kabupaten Sleman merupakan salah satu desa yang menjadi sentra industri parut. Pengukuhan melalui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 55/Kep.KDH/A/2019 tentang Sentra Industri Kecil di Kabupaten Sleman Tahap V. Namun, terjadinya pandemi telah berdampak terhadap industri parut yang ada di Desa Sendangsari dengan mengalami penurunan omzet penjualan yang berakibat pada berkurangnya jumlah produksi. Permasalahan lainnya yakni sulitnya melakukan pemasaran produk. Masyarakat pedesaan masih kurang responsif terhadap perubahan, hal ini dapat dilihat pemasaran yang kurang ekspansif. Permasalahan terkait manajemen pemasaran dari usaha industri parut kelapa ini dapat diselesaikan melalui program KKN-PPM UMY melalui tindakan antara lain: 1) Pengembangan program pemasaran yang kreatif dan 2) peningkatan inovasi layanan pemasaran berbasis media sosial. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya model pemasaran yang kreatif dengan menggunakan variasi konten pada digital marketing. Penggunaan digital marketing memberikan pengaruh pada omzet penjualan dan UMKM parut dapat bangkit kembali di era pandemi

Mengembangkan Pemasaran UMKM Berbasis Digital Muchamad Zaenuri; Muchammad Ichsan
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.968

Kerajinan mendong di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman telah menjadi sebuah produk seni dan hasta karya yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, industri kerajinan mendong ada yang diproduksi oleh usaha kecil menengah (UKM) di berbagai desa dan menjadi sumber tambahan penghasilan bagi ekonomi rumah tangga masyarakat di pedesaan. Terjadinya pandemi sekarang ini pada kerajinan mendong di Desa Sendangsari juga terdampak dengan mengalami penurunan omzet penjualan yang berakibat pada berkurangnya produksi. Pandemi telah menjadikan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Desa Sendangsari karena diberlakukannya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat seperti PPKM. Permasalahan lainnya masih kurang responsif pelaku UMKM terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari tata kelola perusahaan yang kurang fleksibel dan pemasaran yang kurang ekspansif. Permasalahan terkait tata kelola dan pemasaran dari usaha kerajinan mendong ini akan diselesaikan melalui program KKN-PPM UMY dengan melalui tindakan antara lain: 1) Pengembangan program pemasaran yang komprehensif dan 2) inovasi pemasaran berbasis media online. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya model pemasaran yang komprehensif dengan menggunakan berbagai model pemasaran yang dapat menjangkau segmen masyarakat yang diinginkan. Penggunaan model pemasaran ini dapat meningkatkan dan menggairahkan kembali UMKM untuk bangkit menggunakan model pemasaran yang terbarukan

Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law Gumilang Fuadi; Muchammad Ichsan
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1223

Abstract:Utilization of nuclear energy for nuclear power plants (PLTN/NPP) has great benefits for human life and, at the same time, can also cause an enormous negative impact in the event of an accident. And it is necessary to take responsibility for nuclear losses that might occur. This article examines the liability for nuclear damage from the perspective of international conventions, Indonesian positive law, and Islamic law. This article is a normative-doctrinal study. Using a conceptual, statutory, and comparative approach, this article concludes that there are similarities regarding the principle of liability for nuclear damage in the three legal systems (international conventions, Indonesian positive law, and Islamic law), namely that both adhere to the principle of strict liability, although in Islamic law it is not stated explicitly. On the other hand, some differences between the three legal systems, especially regarding the form of liability and the amount of compensation or compensation that must be given. In international conventions and Indonesian positive law, the responsibility for nuclear damage is attached to the nuclear operator, while in Islamic law, the responsibility for losses is borne by the party carrying out the damage. As for the limit for giving compensation, international conventions and Indonesian positive law have definitively determined it, while in Islamic law, the limit for giving compensation can be determined according to several models, namely: according to mutual agreement (at-taqdīr al-ittifāqi); based on the judge's decision (at-taqdīr al-qadāi), and based on the provisions of the legislature (at-taqdīr asy-syār'i).Abstrak:Pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia dan sekaligus juga dapat menimbulkan dampak negatif yang besar apabila terjadi kecelakaan. Oleh karena itu diperlukan pertanggungjawaban atas kerugian nuklir yang mungkin saja terjadi. Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban kerugian nuklir dari sudut pandang konvensi internasional, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam. Artikel ini merupakan kajian normatif-doktriner. Menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat persamaan mengenai prinsip pertanggungjawaban kerugian nuklir dalam ketiga sistem hukum tersebut (konvensi internasional, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam), yakni sama-sama menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), meskipun dalam hukum Islam tidak dinyatakan secara eksplisit. Di sisi lain, artikel ini juga menemukan adanya beberapa perbedaan di antara ketiga sistem hukum tersebut, terutama mengenai bentuk pertanggungjawaban dan besaran konpensasi atau ganti rugi yang harus diberikan. Dalam konvensi internasional dan hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban kerugian nuklir melekat pada operator nuklir, sementara di dalam hukum Islam, pertanggungjawaban kerugian dibebankan kepada pihak yang melakukan tindakan kerusakan. Adapun berkaitan dengan batas pemberian ganti rugi, konvensi internasional dan hukum positif Indonesia telah menetapkannya secara definitif, sementara di dalam hukum Islam, batas pemberian ganti rugi bisa ditetapkan dengan beberapa model, yakni sesuai kesepakatan bersama (at-taqdīr al-ittifāqi); berdasarkan keputusan hakim (at-taqdīr al-qadāi), dan berdasarkan ketetapan pembuat undang-undang (al-taqdīr al-syār 'i).Keywords: Liability for nuclear damage; international conventions; Indonesian positive law; Islamic law

Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles Ichsan, Muchammad; Fitriyanti, Fadia; Setiorini, Kusumaningdiah Retno; Al-Qudah, Adam Ma'abdeh
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 2 (2024): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i2.22485

Technological sophistication is observed to be increasing the necessity for digitalization of Islamic banks in Indonesia to avoid being abandoned by their customers, as conventional banks rapidly advance their digital offerings and set higher expectations for financial services. However, these banks are required to comply with Sharia principles for their products and services. This study was conducted to analyze the justification of digitalization of Islamic banking system and compliance of the digital services implemented to Sharia principles. It employed doctrinal legal study methods. Data were retrieved from literature references and were analysed qualitatively using a conceptual and statutory approach. The results showed several reasons to justify digitalization of Islamic banking system and these include the current demand for digital products and services, the prevalence of the millennial generation, and the legal backing provided for the advancement in Indonesia. These principles mandate that Islamic banks must avoid practices involving maisir (gambling), gharar (obscurity), haram (prohibited activities), riba (usury), and zalim (injustice). This study is novel in its comprehensive analysis of how digitalization can be harmonized with Sharia principles in the Indonesian context, providing a unique legal and practical framework for Islamic banks aiming to modernize their services while maintaining religious compliance.

Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles Ichsan, Muchammad; Fitriyanti, Fadia; Setiorini, Kusumaningdiah Retno; Al-Qudah, Adam Ma'abdeh
Jurnal Media Hukum Vol. 31 No. 2: December 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i2.22485

Technological sophistication is observed to be increasing the necessity for digitalization of Islamic banks in Indonesia to avoid being abandoned by their customers, as conventional banks rapidly advance their digital offerings and set higher expectations for financial services. However, these banks are required to comply with Sharia principles for their products and services. This study was conducted to analyze the justification of digitalization of Islamic banking system and compliance of the digital services implemented to Sharia principles. It employed doctrinal legal study methods. Data were retrieved from literature references and were analysed qualitatively using a conceptual and statutory approach. The results showed several reasons to justify digitalization of Islamic banking system and these include the current demand for digital products and services, the prevalence of the millennial generation, and the legal backing provided for the advancement in Indonesia. These principles mandate that Islamic banks must avoid practices involving maisir (gambling), gharar (obscurity), haram (prohibited activities), riba (usury), and zalim (injustice). This study is novel in its comprehensive analysis of how digitalization can be harmonized with Sharia principles in the Indonesian context, providing a unique legal and practical framework for Islamic banks aiming to modernize their services while maintaining religious compliance.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search