Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Jurnal Manajemen dan Organisasi Jurnal Ilmu Lingkungan KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Jurnal Hutan dan Masyarakat Jurnal Biologi Tropis LIMNOTEK - Perairan Darat Tropis di Indonesia Journal of Environmental Engineering & Waste Management Forest and Society Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Iin Ichwandi
Department Of Forest Management, Faculty Of Forestry, Bogor Agricultural University, Academic Ring Road, Campus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia 16680
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Kebijakan Pembentukan SPORC dan Implementasinya dalam Pemberantasan Illegal Loging di Indonesia Tangngalangi, Muhammad Ashlam; Kartodihardjo, Hariadi; Ichwandi, Iin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Sejak terbentuk pada tahun 2005 hingga sekarang, belum diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Sementara praktik pembalakan liar masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa argumen kebijakan yang mendasari pembentukan SPORC, bagaimana penerapannya - terutama pada SPORC Brigade Anoa di Sulawesi Selatan (SPORC Anoa), dan apa yang dapat direkomendasikan bagi upaya penegakan hukum agar menjadi lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang didefinisikan sehingga melahirkan kebijakan pembentukan SPORC adalah tingkat deforestasi yang sangat memprihatinkan, sedangkan lembaga perlindungan hutan yang ada saat itu belum efektif. Dalam hal kualitas, kinerja SPORC Anoa belum memenuhi harapan, sebagian besar tersangka yang dituntut ke pengadilan adalah petani. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal logging serta hubungan yang buruk antara instansi kehutanan pusat dan daerah, terutama disebabkan oleh perbedaan yang tajam menyangkut persepsi status kawasan hutan. Penyelesaian status kawasan hutan di seluruh Indonesia menjadi rekomendasi penting yang perlu segera ditangani. Undang-Undang Kehutanan yang tidak up to date lagi dan lembaga yang belum sepenuhnya independen, menyebabkan rendahnya kualitas penanganan perkara.
Prospek Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia Siswiyanti, Yayuk; Darusman, Dudung; Kartodihardjo, Hariadi; Ichwandi, Iin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suhu atmosfir bumi meningkat akibat kenaikan gas rumah kaca. Untuk mengatasinya, kesepakatan internasional Konvensi Perubahan Iklim dibentuk. Salah satu kegiatannya adalah menurunkan deforestasi dan degradasi hutan. Telah empat dekade Indonesia meratifikasi konvensi internasional mengenai pelestarian hutan, namun deforestasi dan degradasi hutan masih tinggi. Penelitian ini menganalisis kompatibilitas konvensi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan menggunakan analisis naratif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat diskrepansi naratif antara konvensi perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia. Pelaksanaan konvensi dalam pengelolaan hutan Indonesia menyaratkan beberapa opsi tentang insentif dan keadilan akses pemanfaatan hutan.
Local Ecological Knowledge on Forest Clearing: A Case Study of Parak and Rimbo Practices in Simancuang Community, Indonesia Asmin, Ferdinal; Darusman, Dudung; Ichwandi, Iin; Suharjito, Didik
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 8, No 2 (2016): Komunitas, September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i2.5856

Abstract

Local communities are frequently judged as the main driver of forest degradation and deforestation because of the weak recognition to local ecological knowledge (LEK) or traditional ecological knowledge (TEK).  We assessed that it is important to elaborate the attributes of LEK and TEK as a way to describe why and how the local community clears the forest, as well as its relation to local practices, named parak and rimbo.  Our research uses case study method to describe the local practices in Simancuang community, Alam Pauh Duo Village, South Solok District, West Sumatra Province.  We conducted unstructured interviews, observations, and documents selection which were analyzed through categorization and codification as well as complemented with history analysis, spatial analysis, and related document analysis.  The results showed that Simancuang community knowledge can describe the attributes of LEK and TEK as a unified whole of local knowledge for sustaining their livelihoods.  Therefore, the forest clearing by Simancuang people is one of the livelihoods strategies, but they were not the main driver of forest degradation and deforestation in South Solok District.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SITU CIKARET, KABUPATEN BOGOR Supriyadi, Andi; Syaufina, Lailan; Ichwandi, Iin
LIMNOTEK - Perairan Darat Tropis di Indonesia Vol 22, No 1 (2015)
Publisher : Research Center for Limnology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Situ Cikaret termasuk kedalam DAS Sungai Ciliwung, yang berfungsi sebagai pengendalian banjir di Jakarta. Situ ini juga mendukung pemenuhan air baku di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Perubahan tutupan tanah, penurunan luas badan air, dan tidak adanya data mengenai fungsi kontrol untuk banjir dan ketersediaan air situ, serta ketidakjelasan dalam pengelolaan situ adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap degradasi Situ Cikaret. Oleh karena itu, penelitianini bertujuan untuk: 1) menganalisis perubahan tutupan lahan, 2) menganalisis pengendalian banjir dan ketersediaan air, dan 3) mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas penutupan badan air berkurang dari 21,67 ha pada tahun 2002 menjadi 16,90 ha pada tahun 2012, yang berarti ada penyusutan 22,01%, analisis pengendalian banjir debit outlet19.03 m3/dtk, sedangkan setelah penyusutan untuk 16,90 ha, debit outlet 21,60 m3/dtk dengan debit puncak inlet sebesar 36,93 m3/dtk, analisis neraca air menunjukkan bahwa ketersediaan air Situ Cikaret dapat memenuhi kebutuhan air pada tahun 2012 untuk pemanfaatan daerah irigasi 25 ha tanpa defisit air. Arahan evaluasi pengelolaan Situ Cikaret harus ada kebijakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kePemerintah Daerah dan perlu dibangun suatu badan pengelola Situ Cikaret untuk berbuat dari hari ke hari.
Local Ecological Knowledge on Forest Clearing: A Case Study of Parak and Rimbo Practices in Simancuang Community, Indonesia Asmin, Ferdinal; Darusman, Dudung; Ichwandi, Iin; Suharjito, Didik
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 8, No 2 (2016): Komunitas, September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i2.5856

Abstract

Local communities are frequently judged as the main driver of forest degradation and deforestation because of the weak recognition to local ecological knowledge (LEK) or traditional ecological knowledge (TEK).  We assessed that it is important to elaborate the attributes of LEK and TEK as a way to describe why and how the local community clears the forest, as well as its relation to local practices, named parak and rimbo.  Our research uses case study method to describe the local practices in Simancuang community, Alam Pauh Duo Village, South Solok District, West Sumatra Province.  We conducted unstructured interviews, observations, and documents selection which were analyzed through categorization and codification as well as complemented with history analysis, spatial analysis, and related document analysis.  The results showed that Simancuang community knowledge can describe the attributes of LEK and TEK as a unified whole of local knowledge for sustaining their livelihoods.  Therefore, the forest clearing by Simancuang people is one of the livelihoods strategies, but they were not the main driver of forest degradation and deforestation in South Solok District.
Directives for Mangrove Forest and Coastal Forest Rehabilitation in Earthquake and Tsunami Disaster Area in the Provinces of Manggroe Aceh Darussalam and Sumatera Utara (Nias Island), Indonesia Cecep Kusmana; Sambas Basuki; Sri Wilarso; Iin Ichwandi; Oteng Haridjaja; Agus Soleh; S Samsuri
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 11 No. 2 (2005)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.4 KB)

Abstract

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias Sumatera Utara pada bulan Desember 2004 telah mengakibatkan rusaknya sebagian besar hutan mangrove dan hutan pantai di kedua wilayah tersebut. Berhubung kedua tipe hutan tersebut sangat penting untuk menopang kelangsungan hidup penduduk pantai, maka penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan arahan rehabilitasi hutan mangrove dan pantai yang rusak akibat tsunami di NAD dan Pulau Nias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pantai yang tanahnya berupa tanah mineral yang bukan lumpur dengan salinitas yang tinggi (di atas 10 0/00) seyogyanya ditanami oleh jenis mangrove eklusif (Rhizophora stylosa, R. apiculata, Sonneratia alba, Ceriops tagal dan Aegeciros floridum) dan mangrove asosiat (Osbornea octodonta dan Scyphiphora sp.), tanah bukan lumpur dengan salinitas rendah oleh berbagai jenis pohon hutan pantai (Casuarina equisetifolia, dan lain-lain), tanah lumpur bersalinitas tinggi oleh Avicenia spp. dan R. Mucronata; dan tanah gambut seyogyanya ditanami oleh Bruguiera gymnorrizha. Adapun lebar  jalur hijau vegetasi yang disarankan adalah minimal 225 m untuk wilayah NAD dan 211 m untuk wilayah pulau Nias. Untuk merealisasikan kegiatan rehabilitasi vegetasi pantai yang bersifat multitahun di NAD dan Nias maka kegiatan rehabilitasi tersebut harus ditempatkan dalam rangka pembangunan daerah.
Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku Syarif Ohorella; Didik Suharjito; Iin Ichwandi
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 17 No. 2 (2011)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.392 KB)

Abstract

Debate on the role of local institution in ensuring natural resources sustainability was re-tested in this research. The local institution in question consisted of kewang, church, and sasi darat (rules) being practiced in the management of dusun (forest) in Rumahkay village. This study described the effectiveness of local institution in the sustainable management of dusun under various types of property rights i.e. dusun dati, dusun negeri, dusun pusaka, and dusun parusahaan. Case study method was used in this research. Data were collected through semi-structured interview, participant observation, field observation, dusun stand measurement, and focus group discussion (FGD). The results of this study showed that Rumahkay community had for generations categorized their forest and regulated the rights of ownership and their utilizations through institutional development such as sasi negeri and kewang based upon mata rumah i.e. mata rumah anakele, anauweng, and anarete. While Sasi Gereja complemented kewang institution to be very effective in rules enforcement based on understanding, trust, and obedience. Overall, the strong local institution had been able to enhance the performance of dusun as shown by the vegetation density in dusun dati, dusun negeri, dusun pusaka, and dusun parusahaan.
Social Capital of Parak and Rimbo Management in West Sumatra Ferdinal Asmin; Dudung Darusman; Iin Ichwandi; Didik Suharjito
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 23 No. 3 (2017)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.151 KB)

Abstract

The topic of social capital has been gaining many concerns from social researchers throughout the world, especially in collective action perspective. This study aimed to describe the organizational activities of the local forest management practices (parak and rimbo) as a social capital in collective action perspective. The research method is a case study of Koto Malintang and Simancuang people in West Sumatra. Collecting data was conducted by unstructured interviews, field observations, and document studies. Data analysis uses categorization and coding, document analysis, and historical analysis. Our findings were described in the context of decision-making, resources management and mobilization, communication, and conflict resolution. Collective action for decision-making involved the acquisition, allocation, and distribution mechanisms to divide land and forest product among local people. In the context of resources management and mobilization, they applied kinship relations among families, sub-clans, and clans to manage their resources. They then communicated their needs in any formal and informal meetings. When a conflict occurred in related to forest utilization, they applied an adat court to make a win-win solution. Nevertheless, the challenges of collective action are still about the resources availability, benefit equity, and external supports
Persepsi Masyarakat Kecamatan Penjaringan terhadap Kebijakan Pengelolaan Waduk Pluit Yosia BSMS Silalahi; Iin Ichwandi; Sambas Basuni
Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol. 12 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen dan Organisasi
Publisher : IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmo.v12i1.34033

Abstract

Pluit Reservoir has a big role in DKI Jakarta. Efforts to optimize the Pluit Reservoir are facing various problems, such as silting the reservoir, water quality pollution, the existence of illegal settlements of the population, thus decreasing the function of the Pluit Reservoir as flood control and water resources. In an effort to overcome the problem, the government has made normalization of reservoir policy. Information regarding the level of knowledge / perception, attitudes and level of satisfaction of the community and management is important to consider the management of the Pluit Reservoir. The purpose of this study is to analyze the level of knowledge / perceptions of the community and managers on the functions, problems and management policies of the Pluit Reservoir, to analyze the attitudes of the community and managers towards the Pluit Reservoir management policy, to analyze the level of community and manager satisfaction with the Pluit Reservoir management policy. The analysis method is descriptive quantitative and qualitative methods using a Likert scale and supply-demand analysis. The results showed that the level of knowledge / perception of both managers and the community was still low on the program of land acquisition and relocation of flats, reservoir dredging programs, and waste cleaning and handling programs. The attitude of both the manager and the community is still low towards the land acquisition and relocation program to flats. The level of satisfaction that is still low both from managers and the community regarding land acquisition and relocation to flats and also with the reservoir dredging program.
MEMBUMIKAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Iin Ichwandi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan yang telah dilakukan selama ini masih belum dapat menyelesaikan masalah kerentanan dan krisis pangan. Ketahanan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya upaya penyelesaian akar masalah yaitu keterpurukan petani dan tingginya konversi lahan pertanian. Kedua hal ini menjadi penyebab terus menurunnya luas lahan pertanian yang berimplikasi terhadap produksi pangan. Program ektensifikasi pertanian dengan membuka lahanlahan baru di Papua dan NTT bukanlah solusi yang tepat karena akan sulit terealisasi akibat kendala ketidaksiapan infrastruktur dan sosial budaya masyarakat.
Co-Authors Agus Soleh Alfian Fandi Nugroho Bagus Budiprakoso Bahruni . Devi Yulianti, Septi Didik Suharjito Dodik Ridho Nurrochmat Dudung Darusman Dudung Darusman Enni Dwi Wahjunie Ferdinal Asmin Ferdinal Asmin, Ferdinal Handyan Atyanto Putro Kartodihardjo, Hariadi Kurnia, Tsanie Ditya Lailan Syaufina Leti Sundawati Maurinus Roy AC Muhammad Ashlam Tangngalangi Muhammad Ashlam Tangngalangi, Muhammad Ashlam Nandi Kosmaryandi Omo Rusdiana Oteng Haridjaja Refani, Afda Reza, Haris Aulia Rikky Mulyawan S Agus Cahyadi S Samsuri Sambas Basuki Sambas Basuni SATRIYAS ILYAS Soedomo, Sudarsono Soni Trison Sri Wilarso Supriyadi, Andi Suria Darma Tarigan Syarif Ohorella Yayuk Siswiyanti Yayuk Siswiyanti Yosia BSMS Silalahi Yusuf, Rizal Maulana