Articles
<![CDATA[INSTITUTIONAL ANALYSIS OF REVOLVING FUND LOAN (RFL) FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST PLANTATIONS (CFP) ]]>
<![CDATA[Hendartin, Entin]]>;
<![CDATA[Nugroho, Bramasto]]>;
<![CDATA[Kartodihardjo, Hariadi]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Forestry Research Vol 8, No 2 (2011): Journal of Forestry Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Secretariat of Forestry Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study was to formulate effective and efficient institutions of Revolving Fund Loans for Community Forest Plantation development (RFL CFP) in accordance with variation of field conditions. Benchmarking techniques were used to formulate the institution of RFL CFP. For that purpose, Independent of Direct Assistance Rural Agribusiness Development (IDA RAD) from the Ministry of Agriculture was selected as a benchmark as it was good in performance. The study was conducted in three provinces, i.e. Riau, South Kalimantan (November 2008 to April 2009) and West Java (May 2009 to February 2011). Comparative study was used to analyze the institutions based on the agency theory. The results showed that the institutional of RFL CFP have not accomodated the differences in characteristics, perceptions and capacities of the parties. As a result, the institutions have not been able to overcome the risk of moral hazard, adverse selection and high transaction costs. On the other hand, the institution of IDA RADhas a positive impact on agency relationship. High repayments by IDA RADagent and the increasing number of agents each year have proved the impact.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN KELESTARIAN PRODUKSI PLTAWAY BESAI DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Soeharto, Bambang]]>;
<![CDATA[Kusmana, Cecep]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Suharjito, Didik]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol 9, No 1 (2012): JURNAL PENELITIAN HUTAN TANAMAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.555 KB)
<![CDATA[ABSTRAKAlih guna lahan hutan menjadi sistem penggunaan lainnya akan menimbulkan masalah terhadap suplaiair sebagai fungsi penyedia jasa lingkungan secara kuantitas maupun kualitas Skenario perubahanpenggunaan lahan juga dikuantifikasikan untuk mengetahui komposisi penggunaan lahan di Sumberjayayang memberikan pendapatan maksimum bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Total PLTA diKecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dipengaruhi oleh komposisipenggunaan lahan. Simulasi didasarkan pada skenario perubahan penggunaan lahan (skenario 1: 13%monokultur; skenario 2: 61% agroforestri berbasis kopi; skenario 3: 23% hutan; skenario 4: 30% hutandan skenario 5: 84% hutan) untuk memprediksi total pendapatan PLTA yang berkelanjutan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa total pendapatan PLTA yang memberikan keberlanjutan terjadi ketika61% total area ditutupi oleh agroforestry berbasis kopi dan total pendapatan terendah terjadi ketika totalareal ditutupi 84% hutan. Sebaliknya penghutanan seluruh areal di Kecamatan Sumberjaya kecuali lahanpadi, hortikultur dan perumahan akan menurunkan total pendapatan PLTAsebesar 13,5%.]]>
<![CDATA[STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI ]]>
<![CDATA[Febriani, Dewi]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Nurrochmat, Dodik Ridho]]>;
<![CDATA[Wijayanto, Nurheni]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat lokal untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan. Penelitian terhadap kapasitas masyarakat sebagai pemeran utama dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) mengukur modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program HTR; (2) menganalisis hubungan antara modal fisik dan modal manusia terhadap elemen dari modal sosial dan antara modal sosial dengan tingkat partisipasi masyarakat; dan (3) membangun strategi implementasi kebijakan HTR. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi peringkat Spearman, SWOT dan QSPM. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil survey terhadap 81 kepala keluarga dari Desa Taman Bandung, Seko Besar dan Lamban Sigatal di Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal fisik, modal manusia dan modal sosial dalam katagori sedang. Tidak ada korelasi antara modal fisik dan modal sosial, namun terdapat korelasi antara modal sosial dengan modal manusia. Strategi terpilih dalam mengimplementasikan kebijakan HTR adalah: (1) Mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi masyarakat untuk berpatisipasi dalam kebijakan HTR; (2) Mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui pendampingan dan sosialisasi secara intensif; dan (3) Menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.]]>
<![CDATA[PREFERENSI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR ]]>
<![CDATA[Puspitojati, Triyono]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Tarumingkeng, Rudy C.]]>;
<![CDATA[Purnama, Boen]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pola pengelolaan hutan produksi yang dirumuskan oleh pengelola hutan di Jawa tidak sesuai digunakan sebagai landasan pengelolaan hutan produksi yang lestari. Penelitian ini berupaya merumuskan pola pengelolaan hutan produksi berdasarkan preferensi 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan. Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dan (2) merumuskan pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. , Pertama preferensi pemangku kepentingan adalah: (1) masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan memasukkan pemberdayaan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan; (2) masyarakat pedesaan memperoleh pekerjaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengelola hutan produksi secara multikultur yang hasilnya dapat dipanen setiap tahun; dan (3) Masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan mereka sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam pengelolaan hutan rakyat, usaha penyediaan input produksi dan industri hasil hutan. , Kedua pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan adalah pola pengelolaan hutan produksi multikultur/agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan, penyedia input produksi dan industri hasil hutan.]]>
<![CDATA[PEMANGKU KEPENTINGAN YANG PERLU DIBERDAYAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR ]]>
<![CDATA[Puspitojati, Triyono]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Tarumingkeng, Rudy C.]]>;
<![CDATA[Purnama, Boen]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Jawa, gangguan hutan produksi marak terjadi yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan tidak didukung oleh sebagian pemangku kepentingan. Mereka mungkin tidak bermaksud merusak hutan tetapi tetap melakukannya karena tidak memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Kemampuan dan mobilitas sumberdaya serta kebergantungan langsung pada hutan digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi mereka. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja usaha penyedia input, pekerja hutan, masyarakat umum pedesaan dan pekerja industri hasil hutan adalah 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Mereka mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah, kebergantungan langsung pada hutan tinggi dan kurang mampu memperjuangkan kepentingannya. Kedua, pemberdayaan yang sesuai untuk mereka adalah (a) meningkatkan kemampuan mereka bekerja dan berusaha pada kegiatan pengelolaan hutan produksi dan (b) meningkatkan kesempatan kerja di dalam kawasan hutan produksi dengan mengelola hutan secara multikultur atau dengan sistem agroforestri. Kementerian Kehutanan dapat mendukung pemberdayaan tersebut dengan merumuskan kebijakan pengelolaan hutan tanaman multikultur yang mudah diimplementasikan.]]>
<![CDATA[Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan ]]>
<![CDATA[Zubayr, Manifas]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Nugroho, Bramasto]]>;
<![CDATA[Nurrochmat, Dodik Ridho]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan mengetahui peranan dan hubungan antara para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode indepth interview, document and literature review dan observasi tak terstruktur digunakan dalam studi ini. Analisis para pihak dilakukan dengan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh para pihak serta analisis terhadap rights, responsibility, revenues dan relationship (4Rs) para pihak. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 19 pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH. Kementerian Kehutanan menjadi pihak utama sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak kunci dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Terdapat keseimbangan yang cukup baik antara rights, responsibility dan revenues untuk masing-masing pihak. Hubungan di antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Kementerian Kehutanan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengurangi kendala implementasi kebijakan PKH, sedangkan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi IPPKH.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Sinabutar, Pernando]]>;
<![CDATA[Nugroho, Bramasto]]>;
<![CDATA[Kartodihardjo, Hariadi]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepastian hukum dan pengakuan para pihak atas kawasan hutan dihasilkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan diakhiri dengan penetapan. Di Provinsi Riau, proses itu stagnan, sehingga kepastian hukum dan pengakuan para pihak sulit dicapai. Apa saja yang mengakibatkan hal itu terjadi adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis strategi tipologi dan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa persoalan pengukuhan kawasan hutan terletak pada tiga aspek, yaitu: penunjukan, penataan batas dan penetapan. Konflik sosial yang muncul di balik penetapan dan pengakuan itu merupakan akumulasi selama proses berlangsung sehingga kepastian hukum tidak berimplikasi pada pengakuan. Penyebabnya antara lain: penghindaran klaim oleh panitia tata batas untuk menghindari kegagalan tata batas; narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan kepada masyarakat; inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya; dominasi pengetahuan dan informasi; tahapan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi penyelesaian administrasi; persoalan tupoksi BPKH; dan hutan negara sebagai sumber daya milik bersama (CPRs). Hal ini membuktikan kegagalan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum dan pengakuan sehingga pemerintah perlu memperbaikinya.]]>
<![CDATA[Prospek Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia ]]>
<![CDATA[Siswiyanti, Yayuk]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Kartodihardjo, Hariadi]]>;
<![CDATA[Ichwandi, Iin]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suhu atmosfir bumi meningkat akibat kenaikan gas rumah kaca. Untuk mengatasinya, kesepakatan internasional Konvensi Perubahan Iklim dibentuk. Salah satu kegiatannya adalah menurunkan deforestasi dan degradasi hutan. Telah empat dekade Indonesia meratifikasi konvensi internasional mengenai pelestarian hutan, namun deforestasi dan degradasi hutan masih tinggi. Penelitian ini menganalisis kompatibilitas konvensi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan menggunakan analisis naratif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat diskrepansi naratif antara konvensi perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia. Pelaksanaan konvensi dalam pengelolaan hutan Indonesia menyaratkan beberapa opsi tentang insentif dan keadilan akses pemanfaatan hutan.]]>
<![CDATA[INSTITUTIONAL ANALYSIS OF REVOLVING FUND LOAN (RFL) FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST PLANTATIONS (CFP) ]]>
<![CDATA[Hendartin, Entin]]>;
<![CDATA[Nugroho, Bramasto]]>;
<![CDATA[Kartodihardjo, Hariadi]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Forestry Research Vol 8, No 2 (2011): Journal of Forestry Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Secretariat of Forestry Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/ijfr.2011.8.2.158-169
<![CDATA[The purpose of this study was to formulate effective and efficient institutions of Revolving Fund Loans for Community Forest Plantation development (RFL CFP) in accordance with variation of field conditions. Benchmarking techniques were used to formulate the institution of RFL CFP. For that purpose, Independent of Direct Assistance Rural Agribusiness Development (IDA RAD) from the Ministry of Agriculture was selected as a benchmark as it was good in performance. The study was conducted in three provinces, i.e. Riau, South Kalimantan (November 2008 to April 2009) and West Java (May 2009 to February 2011). Comparative study was used to analyze the institutions based on the agency theory. The results showed that the institutional of RFL CFP have not accomodated the differences in characteristics, perceptions and capacities of the parties. As a result, the institutions have not been able to overcome the risk of moral hazard, adverse selection and high transaction costs. On the other hand, the institution of IDA RADhas a positive impact on agency relationship. High repayments by IDA RADagent and the increasing number of agents each year have proved the impact.]]>
<![CDATA[KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK ]]>
<![CDATA[Adalina, Yelin]]>;
<![CDATA[Nurrochman, Dodik Ridho]]>;
<![CDATA[Darusman, Dudung]]>;
<![CDATA[Sundawati, Leti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menghadapi masalah degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, rendahnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk di dalam ka- wasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian taman nasional sulit terwujud tanpa diimbangi upaya nyata yang dapat mengakomodir kepentingan ekonomi dan ekologi secara seimbang. Pene- litian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar TNGHS sebagai bahan masukan dalam pengeloaan taman nasional. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013 dengan mewawancarai sebanyak 297 responden dari delapan desa yang dipi- lih secara sengaja (purposive sampling). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar TNGHS secara sosial relatif homogen. Seluruh responden beragama Islam dengan etnis Sunda, 88% tergolong usia pro- duktif, tingkat pendidikan formal tergolong rendah (86,9%), namun memiliki tingkat kesehatan yang baik (85,18%). Sebagian besar responden (87,9%) adalah penduduk asli. Rata-rata tingkat pendapatan responden sebesar Rp 1.155.000,-/bulan dan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) baik menurut ketentuan Pro- vinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Rata-rata kontribusi pendapatan dari lahan TNGHS terhadap total pendapatan rumah tangga responden sebesar 38,65% termasuk kategori sedang]]>
